Xcloud.id

kab/kota: Teluk Wondama

  • Pansel umumkan 27 bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus

    Pansel umumkan 27 bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus

    “Peserta yang lolos sesuai dengan kuota usulan yang sudah ditetapkan dari tujuh daerah pengangkatan (dapeng),”

    Manokwari (ANTARA) – Panitia seleksi (pansel) mengumumkan sebanyak 27 nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dengan mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus periode 2024-2029

    Ketua Pansel Yusuf Sawaki di Manokwari, Kamis, mengatakan, bakal calon yang diumumkan telah dinyatakan lolos dalam tahapan musyawarah adat tingkat kabupaten dan seleksi kompetensi dasar.

    “Peserta yang lolos sesuai dengan kuota usulan yang sudah ditetapkan dari tujuh daerah pengangkatan (dapeng),” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, seluruh bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus akan mengikuti tahapan seleksi kesehatan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat pada 15-18 Januari 2025.

    Peserta yang lolos berasal dari dapeng Manokwari dan Fakfak masing-masing enam orang, kemudian Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana masing-masing tiga orang.

    “Kaimana, Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni hasilkan tiga calon lewat musyawarah adat. Kalau empat dapeng lainnya, melalui seleksi kompetensi dasar,” jelas Sawaki.

    Dia menjelaskan bahwa urutan nama bakal calon yang tercantum dalam surat pengumuman nomor 04/pansel-DPRP PB/I/2025 disesuaikan dengan nilai dari pelaksanaan hasil seleksi kompetensi dasar.

    Bakal calon yang diumumkan tidak berafiliasi dengan partai politik, karena pansel terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten.

    “Sebelum bakal calon ikut tes kesehatan, terlebih dahulu mereka ikut arahan dari pansel yang dilaksanakan 14 Januari 2024,” ujar Sawaki.

    Berikut nama-nama bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus dari tujuh dapeng:

    Dapeng Manokwari:
    1. Frids Bernard Indow
    2. Kezya Elisabeth Kafiar
    3. Martha Marissa Burwos
    4. Nikolas Saidui
    5. Anthon H Rumbruren
    6. Hasani Ulman

    Dapeng Fakfak:
    1. Badarudin Haremba
    2. Elwadus Tutorop
    3. Lusia Imakultas Hegemur
    4. Husin Kabes
    5. Usman Alipas Kastela Bay
    6. Cyrillius Adopak

    Dapeng Manokwari Selatan:
    1. Frengki Mandacan
    2. Erenst Wakum
    3. Yakobus Harewan

    Dapeng Pegunungan Arfak:
    1. Maurids Saiba
    2. Goliat Manggesuk
    3. Hermelina Adolina Iwouw

    Dapeng Kaimana:
    1. Mudasir Bogra
    2. Maryani Fenetiruma
    3. Derek Permenas Surbay

    Dapeng Teluk Bintuni:
    1. Agustinus Orocomna
    2. Pius Iba
    3. Kristin Nafurbenan

    Dapeng Teluk Wondama:
    1. Matius Gun Ramar
    2. Sarlota Salomina Matani
    3. Korinus Torey

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga kabupaten di Papua Barat lakukan musyawarah calon DPRPB

    Tiga kabupaten di Papua Barat lakukan musyawarah calon DPRPB

    Manokwari (ANTARA) – Tiga dari tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat telah melaksanakan musyawarah adat pengusulan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Thamrin Payapo di Manokwari, Senin, mengatakan tiga kabupaten yang dimaksud yaitu Teluk Bintuni, Kaimana, dan Pegunungan Arfak.

    “Hanya tiga kabupaten yang berhasil melakukan musyawarah dan sudah mencapai kata sepakat,” kata Thamrin.

    Ia menjelaskan bahwa musyawarah tersebut melibatkan lembaga masyarakat adat (LMA) di masing-masing kabupaten dengan durasi waktu selama tujuh hari yang kemudian diperpanjang tiga hari.

    Dalam tahapan musyawarah tersebut terdapat empat kabupaten yang tidak memperoleh kesepakatan untuk menentukan calon sesuai kuota usulan, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Fakfak, dan Teluk Wondama.

    “Empat kabupaten tidak mencapai kata sepakat, maka panitia seleksi (pansel) ambil alih dan itu sesuai peraturan Pansel Nomor 2 Tahun 2024,” kata Thamrin.

    Pansel, kata dia, juga telah menyelenggarakan seleksi kompetensi dasar terkait kebijakan otsus bagi peserta seleksi calon anggota DPRPB dari empat kabupaten yang tidak mencapai kesepakatan musyawarah.

    Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing peserta sekaligus menentukan nama sesuai jumlah usulan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

    “Nilai hasil seleksi digunakan untuk menentukan siapa-siapa lolos masuk ke daftar usulan dari kabupaten,” ujar Thamrin.

    Dia menegaskan bahwa setiap peserta yang diusulkan untuk mengikuti tahapan seleksi calon anggota DPRPB jalur otsus harus sesuai ketentuan, dan salah satunya tidak berafiliasi dengan partai politik.

    “Pansel melakukan pendalaman terhadap semua berkas yang masuk. Kalau sudah beres, baru diumumkan hasil seleksi kompetensi dasar,” ucap Thamrin.

    Anggota Pansel DPRPB Irene Manibuy mengatakan, seleksi kompetensi dasar bermaksud melahirkan anggota DPRPB yang benar-benar memahami dan menguasai tentang undang-undang otsus serta regulasi turunan.

    Anggota DPRPB jalur otsus memiliki peran strategis memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat asli Papua, demi mewujudkan visi dan misi percepatan pembangunan Papua.

    “Keberhasilan implementasi Otsus Papua sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan calon anggota DPRPB dalam mengelola hal-hal terkait kelembagaan dan kewenangan,” ujar Irene.

    Pemerintah provinsi telah menetapkan sembilan kursi anggota DPRPB jalur otonomi khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 72 Tahun 2024, meliputi Kabupaten Fakfak dua kursi, Manokwari dua kursi, Teluk Bintuni satu kursi, Teluk Wondama satu kursi, Pegunungan Arfak satu kursi, Manokwari Selatan satu kursi, dan Kaimana satu kursi.

    Jumlah yang diusulkan untuk diseleksi sebanyak 27 orang, terdiri atas Fakfak dan Manokwari masing-masing 6 orang dan empat kabupaten lainnya masing-masing 3 orang dengan memperhatikan 30 persen perempuan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Desa Puntari Makmur Morowali Sulawesi Tengah Raih Juara Umum Kampung Pancasila 2024 – Halaman all

    Desa Puntari Makmur Morowali Sulawesi Tengah Raih Juara Umum Kampung Pancasila 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali Kodam XIII Merdeka Sulawesi Tengah meraih Juara Umum Kampung Pancasila 2024.

    Penghargaan tersebut diberikan langsung oeh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara KSAD Award Kampung Pancasila Tahun 2024 di Mabesad Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024).

    Selain mendapatkan piala dan penghargaan, Desa Puntari Makmur juga mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp50 juta.

    Selain itu, Desa Puntari Makmur juga meraih juara 1 Kategori Ketahanan Pangan.

    Sedangkan juara 2 diraih Kodam Mulawarman Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Kodim 0906 Kutai Kertanegara.

    Untuk juara ketiga diraih Kodam II Sriwijaya Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kodim 0424 Tanggamus.

    Kategori Pembinaan UMKM juara 1 diraih Kodam V Brawijaya Kelurahan Ngantru Kodim 0807 Tulungagung.

    Juara kedua diraih Kodam XII Tanjungpura Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kodim 1016Palangkaraya.

    Sedangkan juara ketiga diraih Kodam IX Udayana Kelurahan Karangpule Kecamatan Sekarbela Kodim 1606 Mataram.

    Untuk kategori Pembinaan Wanra juara 1diraih Kodam Jaya Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara.

    Juara kedua diraih Kodam III Siliwangi Desa Gunung Putri Kecamatan Gunungputri Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

    Juara ketiga diraih Kodam XIV Hasanudin Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kodim 1408 Makassar.

    Untuk kategori Pembinaan Karang Taruna juara 1 diraih Kodam XV Pattimura Desa Rutong Kecamatan Leitisel Kodim 1504 Ambon.

    Juara kedua diraih Kodam IV Diponegoro Desa Sidorejo Kecamatan Purworejo Kodim 0708 Purworejo.

    Sedangkan juara ketiga Kodam XVIII Kasuari Kampung Aisandami Distrik Teluk Duari Kodim 1911 Teluk Wondama.

    Dalam sambutannnya, Maruli mengatakan TNI AD sampai saat ini telah membentuk 1.740 Kampung Pancasila di seluruh Indonesia.

    “Kita sampai dengan saat ini TNI Angkatan Darat dibantu oleh teman-teman. Buka hanya Astra yang sudah membina 200 Kampung Pancasila secara berkelanjutan, kami juga sudah membentuk 1.740 Kampung Pancasila Pak Kepala BPIP. Jadi mudah-mudahan nanti kita terus bisa menambah ini kerjasama untuk membangun ini,” kata Maruli.

    Menurutnya pembinaan ideologi Pancasila di daerah perlu dilakukan secara kolaboratif.

    Kolaborasi tersebut, lanjut dia, tidak hanya dilakukan antar instansi pemerintah melainkan juga pihak swasta.

    “Karena memang setelah kita banyak berdiskusi kondisi-kondisi masyarakat di daerah ini, sekarang ini antara perkembangan teknologi dengan bagaimana kita mempertahankan ideologi ini tantangannya sangat luar biasa,” kata Maruli.

    “Jadi kalau kita tidak mempererat kekuatan untuk sama-sama membangun ideologi Pancasila di daerah-daerah, saya pikir mungkin Kepala BPIP juga akan kesulitan,” sambung dia.

  • BPH Migas resmikan 10 penyalur BBM Satu Harga di klaster Papua

    BPH Migas resmikan 10 penyalur BBM Satu Harga di klaster Papua

    Peresmian BBM Satu Harga klaster Papua ini merupakan tahap kedua untuk tahun 2024. Rampung sudah janji kami untuk membangun 583 penyalur BBM Satu Harga sejak 2017 hingga 2024,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan 10 penyalur program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga untuk klaster Papua dalam rangka mewujudkan kemandirian energi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah terus berupaya menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI melalui program BBM Satu Harga, yang telah dilaksanakan sejak 2017.

    “Peresmian BBM Satu Harga klaster Papua ini merupakan tahap kedua untuk tahun 2024. Rampung sudah janji kami untuk membangun 583 penyalur BBM Satu Harga sejak 2017 hingga 2024,” kata Yapit dalam sambutannya pada acara peresmian, yang dipusatkan di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (18/12/2024).

    Dengan peresmian tersebut hingga saat ini telah terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga, yang 208 unit penyalur diantaranya berlokasi di klaster Papua.

    Yapit mengharapkan masyarakat dapat menikmati BBM Satu Harga sesuai dengan aturan yang berlaku, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

    Program BBM Satu Harga merupakan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik masyarakat.

    Penghematan pengeluaran BBM diharapkan diikuti dengan penurunan harga bahan pokok serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    “Program ini juga merupakan program prioritas nasional sebagai upaya pemerintah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui percepatan pemberlakuan satu harga untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) secara nasional,” katanya.

    Menurut Yapit, pembangunan penyalur BBM Satu Harga bukan hal yang mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga peruntukannya perlu dipastikan tepat sasaran.

    BPH Migas pun mengapresiasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait yang secara bersama-sama terus mengawal pelaksanaan program, sehingga dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    Target pembangunan penyalur BBM Satu Harga sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 penyalur.

    Peresmian pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024 untuk 40 penyalur yang dipusatkan di Kota Ternate, Kota Padang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

    Pada peresmian tahap ke-2, terdapat 31 penyalur BBM Satu Harga yang diresmikan secara serentak, yaitu klaster Maluku dipusatkan di Integrated Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Wayame, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

    Selanjutnya, untuk klaster Papua dipusatkan di Terminal BBM PT Pertamina (Persero), Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat; klaster Nusa Tenggara dan Sulawesi dipusatkan di SPBU BBM Satu Harga, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta klaster Sumatera dan Kalimantan dipusatkan di SPBU BBM Satu Harga, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

    Acara peresmian penyalur BBM Satu Harga di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (18/12/2024). ANTARA/HO-BPH Migas

    Pada peresmian kali ini juga dilakukan wawancara secara virtual bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang tengah meresmikan penyalur BBM Satu Harga di Ambon, Maluku.

    Pada kesempatan itu, Menteri ESDM juga meminta pasokan BBM untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kabupaten Fakfak dapat terjaga dengan baik.

    Turut hadir dalam peresmian antara lain Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, dan Asisten II Sekda Kabupaten Fakfak Arobi Hindom.

    Adapun ke-10 penyalur BBM Satu Harga klaster Papua yang diresmikan adalah:

    1. SPBU 8699402 di Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
    2. SPBU 8698603 di Kecamatan Oudate, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
    3. SPBU 8698811 di Kecamatan Yair, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah
    4. SPBU 8698325 di Kecamatan Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
    5. SPBU 8698326 di Kecamatan Sough Wepu, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
    6. SPBU 8698327 di Kecamatan Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
    7. SPBU 8698444 di Kecamatan Botain, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
    8. SPBU 8698445 di Kecamatan Beraur, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
    9. SPBU 8698446 di Kecamatan Sayosa, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
    10. SPBU 8698447 di Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025

    Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat menargetkan pendataan terhadap jumlah Orang Asli Papua(OAP) menggunakan pendekatan marga untuk diinput ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus rampung pada Maret 2025.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr Ria Maria Come di Manokwari, Jumat, mengatakan inisiasi pendataan OAP berdasarkan nama dan alamat dimulai sejak Oktober 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bersama dewan adat dari masing-masing kabupaten.

    “Data OAP by name by addres nantinya diverifikasi oleh MRPB, dewan adat, termasuk kepala suku sebagai penentu legalitas marga. Kami target tahun depan selesai,” kata Maria.

    Saat ini, kata dia, ada 75.308 jiwa OAP di Papua Barat yang sudah terdata dalam sistem SIAK Plus dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Fakfak sebanyak 34.700 jiwa dan ke depannya pendataan akan terus dimaksimalkan di tujuh kabupaten.

    Kelancaran pendataan juga harus ditopang dengan anggaran yang dialokasikan oleh tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

    “Pemerintah provinsi sudah anggarkan Rp400 juta. Kami harap, pemerintah kabupaten juga memberikan dukungan dana supaya proses pendataan OAP berjalan lancar,” ujar Maria.

    Pihaknya telah melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi setiap operator aplikasi SIAK Plus dari Disdukcapil se-Papua Barat, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023, dan salah satu variabel penghitungan alokasi Dana Otsus sesuai Pasal 21 ayat 2 PMK Nomor 76/DPMK.07/2022.

    “Salah satu manfaat data OAP adalah penentu besaran Dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun,” ujar Maria.

    Dia menjelaskan pendataan khusus menggunakan aplikasi SIAK Plus diusulkan saat rapat kerja Disdukcapil se-Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada 13 Oktober 2023.

    Usulan tersebut disetujui Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan memfasilitasi pengembangan terhadap aplikasi SIAK Nasional dengan menambah fitur khusus atau SIAK Plus yang hanya dapat diakses oleh operator di seluruh Tanah Papua.

    “Setelah Ditjen Dukcapil kembangkan SIAK Plus, kami lakukan berbagai persiapan dan baru terlaksana mulai Oktober tahun ini,” jelas Maria.

    Asisten II Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Papua Barat Otto Parorongan mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan pendataan OAP karena berdampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan.

    Hasil pendataan yang akurat dan terus diperbaharui akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tujuh kabupaten, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan OAP dapat terealisasi dengan baik.

    “Data OAP sebelumnya masih bersifat agregat, makanya dibutuhkan data mikro by name by addres. Supaya, pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” ujar Otto Parorongan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pasangan AMAN pimpin perolehan suara Pilkada Teluk Wondama

    Pasangan AMAN pimpin perolehan suara Pilkada Teluk Wondama

    Wasior (ANTARA) – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama, Papua Barat nomor urut satu Elysa Auri-Antonius Alex Marani (AMAN) memimpin perolehan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 versi hitung cepat (quick count) juga perhitungan manual dari TPS yang dilakukan oleh sejumlah lembaga.

    Hingga Jumat (29/11), pasangan AMAN masih unggul dengan raihan 11.403 suara atau sebesar 58,50 persen. Jumlah itu berdasarkan suara masuk dari 98 TPS atau 96,1 persen dari total 102 TPS.

    Sementara pesaing mereka, pasangan Hendrik Mambor-Andarias Kayukatuy (HEMAT) mendulang 8.089 suara atau 41,50 persen.

    Calon bupati Elysa Auri di Wasior, Jumat, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat Teluk Wondama. Kemenangan yang diperoleh AMAN merupakan kemenangan seluruh masyarakat Teluk Wondama.

    “Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Teluk Wondama. Baik yang memilih saya dan Pak Marani maupun yang tidak memilih kami berdua. Kita semua satu untuk Kabupaten Teluk Wondama,” ujarnya.

    Ketua Tim Pemenangan paslon AMAN Bernadus Imburi mengingatkan massa pendukung agar tidak berlebihan dalam ekspresikan kegembiraan.

    Imburi menegaskan Auri-Marani adalah bupati untuk seluruh masyarakat Teluk Wondama, bukan hanya untuk kelompok pendukung saja.

    Karena itu juga minta pendukung AMAN tetap menghormati pendukung paslon lain yang menjadi rival dalam Pilkada.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prajurit Kodim 1811/TW jalan kaki tiga hari kawal logistik Kampung Oya

    Prajurit Kodim 1811/TW jalan kaki tiga hari kawal logistik Kampung Oya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prajurit Kodim 1811/TW jalan kaki tiga hari kawal logistik Kampung Oya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak tujuh prajurit Kodim 1811/Teluk Wondama harus berjalan kaki selama tiga hari untuk mengawal logistik ke Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

    Dandim 1811/Teluk Wondama Letkol Inf Budi Setiadi di Wasior, Selasa, mengatakan logistik dipastikan telah tiba di Kampung Oya pada Minggu (24/11) sore setelah sebelumnya berangkat pada Kamis (21/11).

    “Tim pembawa logistik ke Kampung Oya berjumlah 26 orang terdiri atas tujuh prajurit Kodim 1811/TW yang dipimpin Serda Fredy, dua personil Polres Teluk Wondama, tiga orang Panwas, satu petugas PPD, empat anggota PPS dan sembilan anggota KPPS,” ujarnya.

    Ia mengatakan, untuk membawa logistik ke Kampung Oya, petugas hanya bisa membawa logistik hingga batas akhir jalan darat di dekat Kampung Undurara.

    Setelah dari Kampung Undurara, petugas harus membawa logistik dengan berjalan kaki menuju Kampung Oya.

    Meski dari kampung terdekat berjarak sekitar 12 kilometer namun medan di kawasan itu cukup berat karena berupa perbukitan dengan lembah yang curam juga dipenuhi rawa-rawa dan banyak sungai besar.

    “Setelah tiba di Kampung Oya, seluruh logistik Pilkada langsung disimpan di Sekretariat PPS Kampung Oya,” ujarnya.

    Dia menjamin pengamanan terhadap logistik Pilkada 2024 di wilayah Teluk Wondama dilakukan dengan baik.

    Selain keamanan logistik, Kodim 1811 juga siap membantu Polres Teluk Wondama dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Teluk Wobdama selama tahapan Pilkada berlangsung.

    “Sesuai dengan arahan dari komando atas, TNI bersama Polri juga menjamin keamanan selama Pilkada, baik melalui patroli, pengawalan logistik maupun keamanan setelah pemungutan dan penghitungan suara,” ujarnya.

    Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Minggu mengatakan, sulitnya medan ke Kampung Oya membuat pihaknya harus melakukan distribusi logistik sejak Kamis (21/11) mendahului distribusi ke 74 kampung lainnya di Teluk Wondama.

    Kampung Oya didahulukan karena merupakan wilayah terjauh dengan kesulitan geografis yang cukup tinggi.

    Sampai saat ini kampung terisolir di perbatasan Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana itu belum bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Akses menuju Kampung Oya hanya bisa dengan berjalan kaki atau menggunakan helikopter.

    Sumber : Antara

  • DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024

    DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024

    Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma saat ditemui awak media usai melakukan kunjungan kerja di Bawaslu Kabupaten Manokwari, Papua Barat. ANTARA/Fransiskus Salu Weking.

    DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 09:35 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengingatkan seluruh aparat TNI-Polri di wilayah Provinsi Papua Barat wajib menjaga netralitas saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024..

    Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma di Manokwari, Rabu, mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum calon kepala daerah melibatkan semua komponen bangsa, terutama TNI-Polri.

    “Personel TNI-Polri tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah manapun. Kalau mau berpolitik, keluar dulu dari institusi dan jadi warga sipil, ” kata Filep.

    Komite III DPD, kata dia, mendukung penuh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait sanksi pidana bagi aparat TNI-Polri yang tidak netral selama masa Pilkada Serentak 2024.

    Hukuman tersebut harus diimplementasikan bilamana ditemukan ada oknum aparat TNI-Polri yang terbukti ikut berpolitik praktis, seperti berkampanye mendukung salah satu calon kepala daerah.

    “Semua pernyataan dari pemerintah harus dilakukan, bukan hanya sebatas keluarkan statement saja. Masyarakat perlu bukti,” ujar Filep Wamafma.

    Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pengawasan partisipatif guna mencegah berbagai potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2024 di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Tujuh kabupaten itu meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

    “Supaya kepala daerah yang terpilih nanti berasal dari proses demokrasi yang benar, berkualitas, dan bermartabat,” kata Filep Wamafma.

    Sumber : Antara

  • TNI Kerahkan 169.369 Personel untuk Amankan Pilkada Serentak 2024

    TNI Kerahkan 169.369 Personel untuk Amankan Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan pihaknya mengerahkan 169.369 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada Rabu (27/11/2024). 

    Agus merincikan 169.369 personel ini terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD) sebanyak 139.339 orang, TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak 19.793 orang, dan TNI Angakatan Udara sebanyak 10.237 orang.

    “Selain itu Alutsista TNI juga disiapkan dan disiagakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik. TNI AD menyiapkan Pesawat Casa 212 dan Helikopter Bell serta 1.871 unit truk dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah,” ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Kemudian, lanjut Agus, TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI yaitu KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar Koarmada 2, KRI Teluk Wondama Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta.

    “Selanjutnya, TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat Boeing 737, C-130 Hercules, helikopter Caracal, dan Super Puma, serta pesawat CASA 212,” tuturnya.

    Perlu diketahui, Pilkada 2024 akan dilaksanakan di 545 wilayah di seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 

    Pilkada ini akan diikuti lebih dari seribu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

  • OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan amanJakarta (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait tuntas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten atau kota.

    “Kami mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa (19/11) untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua yaitu TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Ia juga menuturkan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah).

    Akses atau inklusi keuangan merupakan katalis penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang juga akan mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas keuangan.

    Oleh karenanya, akses keuangan yang luas dan merata memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat rentan dan memperkuat pondasi ekonomi yang lebih luas.

    Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Horas Maurits Panjaitan mengharapkan TPAKD dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah,” ujar Horas.

    Inisiasi pembentukan TPAKD berawal pada 2016, melalui pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang menyampaikan perlunya upaya peningkatan akses keuangan di Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kemendagri mengeluarkan Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

    Dalam rangka akselerasi pembentukan TPAKD itu, pada 2021, juga telah diterbitkan SE Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024