Xcloud.id

kab/kota: Tel Aviv

  • Israel Berulah Lagi Lewat Operasi Caplok Kota Gaza

    Israel Berulah Lagi Lewat Operasi Caplok Kota Gaza

    Jakarta –

    Israel kembali berulah dengan memulai operasi mengambil alih Kota Gaza. Militer Israel mengklaim sudah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    Militer Israel sejak Rabu (20/8) telah mengerahkan puluhan ribu pasukan cadangan untuk menyiapkan serangan. Kabinet keamanan Israel, yang diketuai Netanyahu, menyetujui rencana bulan ini untuk memperluas kampanye di Gaza dengan tujuan merebut Kota Gaza. Sebanyak 60.000 prajurit cadangan dikerahkan melakukan operasi tersebut.

    Dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025), Juru Bicara Militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin mengatakan operasi tahap awal yakni dengan melakukan serangan ke Kota Gaza.

    Defrin mengatakan pasukan sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza. Dia mengklaim Hamas telah ‘babak belur’.

    “Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF telah menguasai pinggiran Kota Gaza,” ujar Defrin.

    Hamas, dalam sebuah pernyataan di Telegram, menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan ‘perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Kota Gaza’.

    “Pengabaian Netanyahu terhadap proposal para mediator… membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menghalangi kesepakatan apa pun,” kata Hamas.

    Hamas Beri Peringatan

    Kelompok Hamas bereaksi keras terhadap pengumuman militer Israel yang memulai operasi mencaplok Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.

    “Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana…menunjukkan…pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.

    Hamas menuduh Netanyahu sebagai ‘penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun’. Hamas juga menuding Netanyahu tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.

    Israel Dikecam

    Langkah Israel mencaplok Gaza menuai kecaman dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu ‘bencana’ dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.

    Macron mengatakan bahwa serangan militer Israel untuk menaklukkan Kota Gaza hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa. Macron menyebut rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.

    Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.

    Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan ‘penolakan eskalasi’ dari operasi militer Israel di Kota Gaza. Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “membunuh semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.

    Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”. Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.

    “Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.

    “Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.

    Israel Ajak Hamas Berunding

    Netanyahu telah memerintahkan negosiasi segera untuk membebaskan sandera Israel yang tersisa di Gaza. Hal itu diumukan usai dimulainya operasi merebut Kota Gaza.

    “Saya datang untuk menyetujui rencana IDF (militer) untuk menguasai Kota Gaza dan mengalahkan Hamas,” kata Netanyahu dilansir AFP, Jumat (22/8/2025).

    “Pada saat yang sama, saya telah menginstruksikan untuk segera memulai negosiasi untuk pembebasan semua sandera kami dan mengakhiri perang dalam kondisi yang dapat diterima oleh Israel,” imbuhnya.

    Para mediator telah menunggu berhari-hari terkait gencatan senjata kedua pihak.

    “Saya sangat menghargai komitmen tentara cadangan, dan tentu saja tentara reguler, untuk misi vital ini,” kata Netanyahu.

    “Kedua hal ini -mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera kami- berjalan beriringan,” sambungnya.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

  • Israel Umumkan Operasi Rebut Kota Gaza Telah Dimulai

    Israel Umumkan Operasi Rebut Kota Gaza Telah Dimulai

    Gaza City –

    Militer Israel pada Rabu (20/8) mengumumkan dimulainya langkah awal operasi untuk mencaplok Kota Gaza. Pemerintah sekaligus memanggil puluhan ribu pasukan cadangan, sembari mempertimbangkan proposal gencatan senjata baru, guna menghentikan perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

    “Kami telah memulai operasi pendahuluan dan tahap awal serangan di Kota Gaza, dan saat ini pasukan Israel sudah menguasai wilayah pinggiran kota,” kata juru bicara militer Brigadir Jenderal Effie Defrin kepada wartawan.

    Seorang pejabat militer sebelumnya mengatakan, pasukan cadangan baru akan bertugas pada bulan September. Tenggat tersebut memberi waktu tambahan bagi mediator untuk menjembatani perbedaan antara Hamas dan Israel terkait syarat gencatan senjata.

    Namun setelah bentrokan terbaru antara pasukan Israel dan militan Hamas pada Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempercepat rencana merebut Kota Gaza.

    Dia menegaskan Israel tetap melanjutkan rencana merebut kota terbesar di Jalur Gaza itu.

    Hamas “babak belur”

    Operasi pendudukan Kota Gaza ramai mendulang kecaman dunia internasional, dan berpotensi memaksa semakin banyak warga Palestina mengungsi.

    Jubir militer Israel Defrin mengatakan, Hamas kini hanyalah “kekuatan milisi yang sudah babak belur”.

    Israel juga memanggil puluhan ribu pasukan cadangan untuk mempersiapkan serangan, sementara kabinet menimbang proposal gencatan senjata baru.

    Dalam pernyataan di Telegram, Hamas menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan damai demi melanjutkan “perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza.”

    “Pengabaian Netanyahu terhadap usulan mediator … membuktikan bahwa dialah penghalang utama dari tercapainya kesepakatan,” tulis Hamas.

    Bulan ini, kabinet keamanan Israel yang dipimpin Netanyahu telah menyetujui rencana perluasan operasi untuk merebut Kota Gaza, lokasi pertempuran sengit melawan Hamas di awal perang. Saat ini Israel menguasai sekitar 75% wilayah Jalur Gaza.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tekanan dari sekutu dekat

    Sejumlah sekutu terdekat Israel sebenarnya telah mendesak agar rencana pendudukan Kota Gaza ditinjau ulang. Namun koalisi partai-partai ultrakanan di pemerintahan Netanyahu menolak gencatan senjata, memilih kelanjutan perang dan mendorong aneksasi wilayah.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Rabu bahkan mengumumkan persetujuan final atas proyek permukiman baru di Tepi Barat. Perluasan wilayah enclave Israel di tepi Yerusalem itu dikecam luas karena dianggap memupus prospek negara Palestina.

    Perang di Gaza dimulai 7 Oktober 2023 ketika militan Hamas menyerang komunitas di selatan Israel. Serangan itu mencatatkan sekitar 1.200 korban jiwa, yang mayoritasnya warga sipil, dengan 251 orang sandera yang dibawa Hamas, termasuk anak-anak, menurut data Israel.

    Sejak itu, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel, menurut pejabat kesehatan Gaza, yang menyebut mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Hamas sejatinya telah menerima proposal mediator Arab untuk gencatan senjata 60 hari, mencakup pembebasan sebagian sandera dan pertukaran tahanan Palestina di Israel.

    Namun Israel menegaskan semua 50 sandera yang tersisa harus dibebaskan sekaligus. Otoritas Israel memperkirakan hanya sekitar 20 orang yang masih hidup.

    Penyerbuan Kota Gaza dikhawatirkan akan menimbulkan korban besar. Namun Israel berjanji akan membantu warga sipil keluar dari zona pertempuran sebelum operasi dimulai.

    Pertempuran di Khan Younis

    Militer Israel pada Rabu (20/8) mengatakan, pasukannya terlibat kontak senjata dengan lebih dari 15 milisi Hamas di dekat Khan Younis. Para milisi itu dilaporkan muncul dari terowongan rahasia, dan menyerang menggunakan senapan serbu serta rudal anti-tank. Seorang serdadu mengalami luka parah, sementara dua lain luka ringan.

    Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, membenarkan pihaknya melakukan serangan jarak dekat terhadap pasukan Israel di tenggara Khan Younis. Seorang milisi disebut meledakkan diri di antara tentara, menyebabkan korban jiwa, dalam pertempuran yang berlangsung beberapa jam itu.

    Sejauh ini, serangan Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza, yang berpenduduk 2,3 juta orang sebelum perang. Rumah, sekolah, hingga masjid luluh lantak. Israel menuduh Hamas menggunakan fasilitas sipil sebagai basis militer, klaim yang dibantah Hamas.

    Otoritas Israel mengatakan, warga Kota Gaza akan menerima perintah evakuasi sebelum operasi besar dimulai.

    Warga sipil diminta hengkang

    Patriarkat Latin Yerusalem, otoritas tertinggi gereja Katolik di Gaza, melaporkan kawasan di sekitar parokinya di Kota Gaza sudah mulai mendapat pengumuman evakuasi.

    Hamas, yang telah memerintah Gaza hampir dua dekade, disebut semakin melemah akibat perang. Mereka menegaskan siap membebaskan seluruh sandera dengan syarat perang diakhiri, tuntutan yang ditolak Israel karena menghendaki Hamas melucuti senjata.

    Survei menunjukkan, publik Israel mendukung penghentian perang demi menyelamatkan sandera. Baru-baru ini, ratusan ribu orang berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut pemerintahan Netanyahu agar menanggapi tawaran gencatan senjata.

    Sementara itu, jajak pendapat Reuters/Ipsos di AS menunjukkan 58% responden berpendapat semua negara anggota PBB seharusnya mengakui Palestina sebagai negara.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat Video ‘Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza’:

    (nvc/nvc)

  • Kecaman Hujani Israel yang Mulai Operasi Caplok Kota Gaza

    Kecaman Hujani Israel yang Mulai Operasi Caplok Kota Gaza

    Paris –

    Kecaman menghujani Israel yang baru saja mengumumkan dimulainya operasi militer untuk mengambil alih kendali Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu “bencana” dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.

    Macron dalam pernyataannya via media sosial, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa “serangan militer” Israel untuk menaklukkan Kota Gaza “hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa”.

    Disebutkan oleh Macron bahwa rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.

    Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.

    Setelah mendapatkan persetujuan Katz tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza telah dimulai. Tel Aviv mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza, dengan para petempur Hamas disebut telah menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    Namun di sisi lain, operasi militer Israel terhadap Kota Gaza itu memaksa ribuan orang mengungsi.

    Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan “penolakan eskalasi” dari operasi militer Israel di Kota Gaza.

    Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “mematikan semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.

    Berbicara kepada Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam kunjungan itu, Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”.

    Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.

    “Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.

    “Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Mulai Operasi Caplok Kota Gaza, Hamas Beri Peringatan!

    Israel Mulai Operasi Caplok Kota Gaza, Hamas Beri Peringatan!

    Gaza City –

    Kelompok Hamas memberikan reaksi keras terhadap pengumuman militer Israel soal dimulainya operasi untuk mengambil alih kendali atas Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi untuk menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.

    “Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana…menunjukkan…pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas sebelumnya telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.

    Hamas, dalam pernyataannya, menuduh Netanyahu sebagai “penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun”. Kelompok yang didukung Iran ini juga menuding sang PM tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel, yang semakin meningkatkan tekanan terhadap Hamas saat para mediator terus mendorong terwujudnya gencatan senjata.

    Perintah Katz untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke Kota Gaza, yang dikonfirmasi kepada AFP oleh juru bicaranya, muncul ketika seorang pejabat Israel mengatakan secara terpisah bahwa pemerintah tetap teguh pada seruannya untuk pembebasan semua sandera dalam kesepakatan apa pun.

    Kerangka kerja yang disetujui Hamas dalam proposal gencatan senjata terbaru itu mengatur soal gencatan senjata awal selama 60 hari, pembebasan sandera secara bertahap, pembebasan beberapa tahanan Palestina, dan ketentuan yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Setelah mendapatkan persetujuan Katz tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza telah dimulai. Tel Aviv mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    “Kami telah memulai operasi pendahuluan dan serangan tahap pertama terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) telah menguasai area pinggiran Kota Gaza,” kata juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    Defrin mengatakan pasukan Israel sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza dan mengklaim Hamas kini menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    “Kami akan memperdalam serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, benteng teror pemerintah dan militer bagi organisasi teroris tersebut,” sebutnya.

    Sementara itu, kepala komite darurat di Gaza, Mustafa Qazzaat, menyebut situasi terkini di Kota Gaza sebagai “bencana besar” dengan “sejumlah besar” orang mengungsi dari area permukiman di bagian timur.

    Salah satu warga Kota Gaza, Anis Daloul (64), mengatakan bahwa militer Israel telah “menghancurkan sebagian besar bangunan di Zeitoun dan membuat ribuan orang mengungsi”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Palestina Berang!

    Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Palestina Berang!

    Ramallah –

    Otoritas Palestina mengecam keras persetujuan Israel untuk pembangunan permukiman Yahudi kontroversial di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Otoritas Palestina menilai pembangunan permukiman kontroversial, yang disebut sebagai “proyek E1” itu, merusak peluang untuk tercapainya solusi dua negara.

    “Ini merusak peluang untuk penerapan solusi dua negara, pembentukan negara Palestina di lapangan, dan memecah belah kesatuan geografis dan demografisnya,” kata Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyebut pelaksanaan “proyek E1” itu akan semakin mengokohkan “pembagian Tepi Barat yang diduduki menjadi area-area terisolasi dan bagian-bagian yang terpisah satu sama lain”.

    “Mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan penjara sungguhan, di mana pergerakan hanya dimungkinkan melalui pos-pos pemeriksaan Israel dan di bawah teror milisi pemukim bersenjata,” kritik Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina.

    Pembangunan permukiman dalam “proyek E1” itu telah menjadi ambisi Israel sejak lama, di mana Tel Aviv ingin membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi, yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem bagian timur.

    Rencana itu terhenti selama bertahun-tahun karena ditentang oleh komunitas internasional, yang menilai proyek tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Permukiman “proyek E1” itu mencakup pembangunan sebanyak 3.401 unit rumah di area permukiman Ma’ale Adumim, yang ada di Yerusalem Timur, dan pembangunan 3.515 unit rumah lainnya di area sekitarnya.

    Proyek tersebut dinilai bertujuan untuk membagi Tepi Barat menjadi dua bagian, memutus koneksi antara kota-kota di area utara dan selatan, serta mengisolasi Yerusalem Timur.

    Persetujuan untuk “proyek E1” diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich, dan mendapatkan persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat. Smotrich memberikan pujian untuk persetujuan akhir yang diberikan otoritas Israel.

    “Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan,” ucap Smotrich dalam pernyataan terbarunya menyusul persetujuan akhir tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Kecaman dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan kepada Israel untuk “segera menghentikan semua aktivitas permukiman”. Guterres memperingatkan bahwa proyek permukiman itu menjadi “ancaman nyata bagi solusi dua negara”.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967 silam, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Tepi Barat –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Israel bahwa keputusan menyetujui pembangunan permukiman Yahudi kontroversial, yang disebut sebagai “proyek E1”, di Tepi Barat akan memiliki “dampak kemanusiaan yang menghancurkan” bagi warga Palestina.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (21/8/2025), mengecam keras keputusan Israel tersebut dan secara tegas menyerukan kepada Tel Aviv untuk “segera menghentikan semua aktivitas permukiman”.

    “Sekretaris Jenderal mengecam keputusan Komite Perencanaan Tinggi yang memberikan persetujuan untuk lebih dari 3.400 unit perumahan di area E1 di Tepi Barat yang diduduki,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari situs resmi PBB.

    “Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan langsung dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” imbuh pernyataan tersebut.

    “Kemajuan proyek ini merupakan ancaman nyata bagi solusi dua negara. Proyek ini akan memisahkan wilayah Tepi Barat bagian utara dan bagian selatan, serta memiliki konsekuensi serius bagi kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki,” tegas Guterres dalam pernyataannya.

    Dujarric menambahkan bahwa: “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman dan untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.”

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam pernyataan terpisah, menyebut proyek E1 tersebut mengancam pergerakan dan akses warga Palestina karena “secara efektif akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari area selatan”.

    “Rencana tersebut akan memiliki dampak kemanusiaan yang menghancurkan, pertama dan yang terutama bagi warga Palestina di wilayah tersebut, tetapi juga bagi wilayah Palestina yang diduduki secara lebih luas,” sebut OCHA dalam peringatannya.

    “Rencana tersebut secara khusus menempatkan 18 komunitas Bedouin Palestina dalam risiko pengungsian yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Perluasan permukiman Yahudi dalam “proyek E1” itu akan mencakup pembangunan jalan pintas yang mengalihkan lalu lintas warga Palestina dari jalanan utama Yerusalem-Yerikho.

    “Ruas jalanan tersebut merusak keutuhan wilayah, meningkatkan waktu tempuh, dan berdampak negatif terhadap mata pencaharian serta akses masyarakat terhadap layanan,” sebut OCHA memperingatkan.

    Menkeu Israel Puji Persetujuan Permukiman, Sebut ‘Palestina Dihapus’

    Persetujuan untuk “proyek E1” diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich, dan mendapatkan persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Smotrich memberikan pujian untuk persetujuan akhir yang diberikan otoritas Israel.

    “Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan,” ucap Smotrich dalam pernyataan terbarunya menyusul persetujuan akhir tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Israel sejak lama berambisi membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi, yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem Timur. Rencana itu terhenti selama bertahun-tahun karena ditentang komunitas internasional, yang menilainya mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967 silam, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Klaim Bunuh 10 Militan Hamas dalam Pertempuran di Gaza

    Israel Klaim Bunuh 10 Militan Hamas dalam Pertempuran di Gaza

    Gaza –

    Militer Israel mengklaim telah membunuh 10 militan Hamas di Gaza, Palestina. Peristiwa ini terjadi saat Israel menangkis serangan oleh sayap bersenjata kelompok Islamis tersebut.

    Dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), Media Israel melaporkan bahwa serangan semacam itu terhadap pasukan di Jalur Gaza sangat tidak biasa sejak dimulainya perang.

    “Hari ini, sekitar pukul 09.00 (06.00 GMT), lebih dari 15 teroris muncul dari beberapa terowongan yang berdekatan dengan pos batalion ke-90 di Khan Yunis selatan,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    “(Militan) melakukan serangan gabungan dengan tembakan dan rudal anti-tank ke arah pos tersebut, dengan beberapa teroris menyusup ke dalamnya dan tersingkir dalam pertempuran tatap muka dan serangan dukungan udara,” tambahnya.

    Militer mengatakan bahwa satu tentara terluka parah. Sementara dua lainnya terluka ringan dalam serangan tersebut.

    Doron Kadosh, seorang jurnalis radio militer Israel, mengatakan serangan di Khan Yunis “luar biasa” sejak awal perang, sementara Times of Israel menggambarkannya sebagai “insiden yang tidak biasa”.

    Saluran 12 Israel melaporkan bahwa serangan itu ditujukan untuk menculik tentara.

    “Para pejuang kami menyerbu lokasi tersebut dan menargetkan beberapa tank penjaga. Para pejuang kami juga menargetkan beberapa rumah tempat tentara (Israel) dibentengi,” tambahnya.

    “Sejumlah pejuang kami menyerbu rumah-rumah dan menghabisi beberapa tentara (Israel) di dalamnya dari jarak dekat dengan senjata ringan dan granat tangan,” katanya, mengklaim juga telah menewaskan seorang komandan tank.

    “Begitu pasukan penyelamat tiba, salah satu pejuang Qassam meledakkan dirinya di antara para prajurit, menyebabkan mereka tewas dan terluka,” tambah pernyataan itu.

    Mereka tidak menyebutkan adanya korban jiwa di antara para pejuangnya.

    Ketika dihubungi AFP, militer Israel membantah “bahwa ada satu atau lebih pelaku bom bunuh diri di antara militan Hamas, atau bahwa Hamas berusaha menculik tentara IDF”.

    Hamas sering menggunakan bom bunuh diri selama pemberontakan intifada kedua melawan Israel di awal tahun 2000-an, tetapi tidak ada laporan serangan bunuh diri terhadap pasukan Israel di Gaza selama perang yang sedang berlangsung.

    Hamas mengklaim telah melakukan upaya operasi bunuh diri di Tel Aviv pada Agustus 2024, yang mengakibatkan kematian militan tersebut.

    (lir/lir)

  • Danone Indonesia Diduga Hilangkan Jejak Afiliasi dengan Israel dari Situs Resmi

    Danone Indonesia Diduga Hilangkan Jejak Afiliasi dengan Israel dari Situs Resmi

    GELORA.CO – Danone Indonesia diduga telah menghapus keterangan resmi di situs webnya yang sebelumnya menyebut adanya hubungan bisnis dengan perusahaan Israel.

    Berdasarkan penelusuran forensik digital, perubahan konten itu diperkirakan dilakukan antara 25 Juli hingga 5 Agustus 2025. Padahal, pada 20 Mei 2025, laman resmi Danone Indonesia masih menampilkan pernyataan yang membingungkan: di satu sisi mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan Israel, namun di sisi lain mengakui adanya kolaborasi dengan startup Israel di bidang susu dan teknologi pangan.

    Pengamat ekonomi syariah, Mohamad Mujibur Rohman, menilai penghapusan tersebut dilakukan setelah kontradiksi itu ramai diberitakan media pada 20–24 Juli 2025. “Upaya ini menunjukkan Danone sadar akan kontradiksi mereka sendiri,” ujarnya.

    Meskipun begitu, Mujibur menekankan bahwa penghapusan pernyataan tidak menghapus fakta adanya hubungan bisnis strategis Danone dengan Wilk, startup asal Israel, serta Strauss Group, salah satu perusahaan pangan terbesar di negara itu. Strauss Group diketahui masuk jajaran emiten papan atas di bursa saham Tel Aviv (TA-125) dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar USD 3 miliar. Dengan kepemilikan saham sebesar 20 persen, kontribusi Danone terhadap perekonomian Israel diperkirakan mencapai USD 600 juta.

    “Ini bukan sekadar bisnis biasa, tetapi aliansi strategis yang menguatkan ekonomi Israel,” kata Mujibur Rohman.

    Ia juga menyinggung bahwa saham Strauss Group sempat melesat 161 persen di bursa Tel Aviv pasca-Oktober 2023, salah satunya berkat aliran investasi asing. Kondisi ini, menurutnya, pernah disoroti Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.

    Dengan merujuk analisis Albanese, Mujibur menilai kontribusi Danone pada ekonomi Israel setara 67 persen dari total investasi Dana Pensiun Norwegia (GPFG) di perusahaan Israel, yang sebelumnya dikritik keras oleh Albanese. “Jika GPFG dikritik, Danone juga pantas mendapat kritik serupa, bahkan lebih keras,” ujarnya.

    Mujibur juga memaparkan dugaan tiga langkah yang diambil Danone untuk meredam sorotan publik: mengubah pernyataan resmi pada akhir Juli, memperoleh dukungan dari forum ulama di Cirebon pada 8 Agustus, lalu mempublikasikan dukungan itu melalui media pada 10 Agustus.

    Namun ia menduga, para ulama tidak mendapat informasi menyeluruh mengenai kontradiksi pernyataan Danone. “Kalau para kiai tahu semua informasinya, mungkin keputusannya akan berbeda,” tambahnya.

    Menurut Mujibur, kemitraan Danone dengan perusahaan besar Israel bertentangan dengan prinsip penolakan terhadap penjajahan dan genosida Israel di Palestina. Dalam istilah PBB, hubungan semacam itu dikategorikan sebagai “keterkaitan struktural” yang mencakup transfer teknologi, integrasi operasional, serta komitmen jangka panjang—lebih mendalam dibanding sekadar investasi portofolio.

    “Temuan ini menunjukkan klaim Danone bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel tidak sepenuhnya benar. Sebaliknya, ada bukti kerja sama strategis yang memberi kontribusi signifikan pada perekonomian Israel,” tegas Mujibur Rohman.

    Saat JawaPos.com mencoba mengkofirmasi, Indah Tri Novita, External Communications & Corpotare Digital Lead Danone mengungkapkan bahwa “Sebagai media informasi resmi perusahaan (Danone), situs kami senantiasa menyajikan konten yang relevan dan sesuai,” ucap Indah”.

  • Dicibir Netanyahu karena Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Santai

    Dicibir Netanyahu karena Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Santai

    Canberra –

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memberikan tanggapan santai terhadap serangan yang dilontarkan PM Israel Benjamin Netanyahu terkait keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina. Albanese mengatakan dirinya memperlakukan para pemimpin negara lainnya dengan hormat.

    Netanyahu, pada Selasa (19/8) malam, melontarkan serangan verbal dengan menyebut Albanese sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” dan “menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia”.

    Reaksi keras diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, yang melontarkan sindiran untuk Netanyahu dengan mengatakan bahwa ‘kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan.”

    Namun, Albanese, seperti dilansir Reuters, Rabu (20/8/2025), memberikan respons santai dan memilih untuk mengabaikan serangan verbal yang dilontarkan Netanyahu terhadap dirinya.

    “Saya tidak menganggap hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang personal, saya berinteraksi dengan orang-orang secara diplomatis. Dia juga pernah mengatakan hal serupa tentang para pemimpin lainnya,” kata Albanese dalam sebuah konferensi pers.

    Serangan personal Netanyahu terhadap Albanese semakin memperburuk hubungan kedua negara. Hubungan memburuk setelah Canberra, pekan lalu, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan via akun media sosial resmi kantor PM Israel.

    Kepada wartawan, Albanese mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu Netanyahu tentang keputusan Australia untuk mendukung negara Palestina sebelum pemerintahannya secara resmi mengumumkan rencana tersebut ke publik pada 11 Agustus lalu.

    “Pada saat itu, saya memberikan indikasi yang jelas kepada Perdana Menteri Netanyahu mengenai pandangan saya dan pandangan Australia ke depannya, tetapi juga indikasi yang jelas tentang arah yang kami tuju,” tuturnya.

    “Saya memberinya kesempatan untuk menguraikan solusi politik apa yang ada dan memberinya kesempatan itu,” ucap Albanese menceritakan isi percakapan teleponnya dengan Netanyahu, yang dilakukan sebelum Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Hubungan Australia dan Israel semakin memburuk setelah pekan ini, Canberra membatalkan visa anggota parlemen Israel Simcha Rothman — anggota koalisi pemerintahan Netanyahu — dengan alasan rencana pidatonya di Australia akan “menyebarkan perpecahan”.

    Tel Aviv membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut langkah itu “menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Amunisi Sisa Perang Israel Meledak di Iran, 1 Orang Tewas

    Amunisi Sisa Perang Israel Meledak di Iran, 1 Orang Tewas

    Teheran –

    Amunisi sisa perang melawan Israel, yang berkecamuk awal tahun ini, meledak di wilayah Iran pada Selasa (19/8) waktu setempat. Sedikitnya satu orang tewas akibat ledakan tersebut.

    Laporan kantor berita resmi IRNA, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (20/8/2025), menyebut “amunisi rezim Zionis yang belum meledak” telah meledak di dekat kota Beyranshahr di Provinsi Lorestan, Iran bagian barat.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah amunisi itu meledak secara tidak sengaja atau memang diledakkan.

    “Insiden itu menewaskan satu orang dan melukai sembilan orang lainnya,” sebut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita IRNA.

    Perang yang berkecamuk selama 12 hari pada Juni lalu diwarnai aksi saling serang, dengan Israel mengebom fasilitas nuklir dan militer, serta kawasan permukiman, di berbagai wilayah Iran.

    Lebih dari 1.000 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv dalam perang tersebut. Para komandan senior dan ilmuwan nuklir Iran termasuk di antara korban tewas.

    Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan rudal dan drone yang menewaskan puluhan orang di wilayah Israel.

    Amerika Serikat (AS), yang sempat bergabung dalam perang dengan mengebom situs-situs nuklir Iran, melakukan mediasi dan mengumumkan penghentian pertempuran pada 24 Juni lalu.

    Meskipun pertempuran telah berakhir, tidak ada kesepakatan yang meresmikan gencatan senjata antara Iran dan Israel.

    Para pejabat Teheran sejak saat itu menegaskan bahwa Iran tetap siap seandainya konfrontasi kembali pecah dengan Israel.

    Yahya Rahim Safavi, selaku penasihat militer untuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pada Minggu (17/8) bahwa Iran sedang “mempersiapkan rencana untuk skenario terburuk”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)