kab/kota: Tel Aviv

  • Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

    Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

    Doha

    Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel menyusul serangan mematikan Tel Aviv menargetkan pemimpin Hamas di Doha, ibu kota Qatar, pekan lalu.

    Seruan itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (16/9/2025), disampaikan saat pertemuan darurat oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Doha pada Senin (15/9) waktu setempat.

    Pertemuan gabungan yang mempertemukan hampir 60 negara itu, berupaya mengambil tindakan tegas setelah Israel melancarkan serangan mengejutkan di Doha, yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas, saat perundingan gencatan senjata berproses.

    Pernyataan bersama yang dihasilkan pertemuan itu mendesak “semua negara untuk mengambil semua langkah hukum dan efektif yang memungkinkan untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina”, termasuk “meninjau kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tersebut, dan memulai proses hukum terhadapnya”.

    Negara-negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, bersama dengan Mesir, Yordania, dan Maroko, termasuk di antara negara-negara yang hadir dalam pertemuan darurat itu yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

    Pernyataan bersama tersebut juga mendesak negara-negara anggota untuk “mengkoordinasikan upaya-upaya yang bertujuan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

    Qatar telah menyerukan respons regional yang terkoordinasi setelah serangan Israel mengejutkan negara yang biasanya damai tersebut.

    Pertemuan darurat di Doha ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel, yang menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan gencatan senjata dengan membombardir negosiator Hamas yang ada di Qatar.

    Hamas mengatakan bahwa para pejabat tinggi mereka selamat dari serangan Israel di Doha, yang menewaskan lima anggota Hamas dan satu personel keamanan Qatar. Gelombang kritikan juga menghujani Tel Aviv usai serangan tersebut, termasuk dari sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS).

    “Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, bermaksud untuk menggagalkan negosiasi tersebut,” kata Al Thani dalam pertemuan darurat di Doha.

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman termasuk di antara pemimpin yang hadir dalam pertemuan darurat tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga hadir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap para pemimpin Hamas yang ada di luar negeri. Hal ini disampaikan Netanyahu setelah serangan mengejutkan Israel menargetkan pemimpin senior Hamas di Qatar menuai banyak kritikan.

    “Prinsip bahwa teroris tidak boleh memiliki kekebalan di mana pun mereka berada, di mana pun kemungkinan mereka berada, bukan ditetapkan oleh saya,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Sky News, Selasa (16/9/2025).

    Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio yang sedang mengunjungi Yerusalem pekan ini.

    Dalam kunjungannya, Rubio memberikan dukungan kuat untuk sikap garis keras Israel, meskipun AS sendiri telah menyatakan kekhawatiran atas serangan mengejutkan Israel terhadap wilayah Qatar. Baik Israel maupun Qatar sama-sama merupakan sekutu AS.

    Serangan mengejutkan Israel pada 9 September lalu yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di Doha, ibu kota Qatar, menewaskan sedikitnya enam orang — terdiri atas lima anggota Hamas dan seorang personel pasukan keamanan lokal Qatar.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, sebelumnya mengklaim bahwa para pemimpin senior mereka, termasuk Khalil al-Hayya yang merupakan negosiator utama kelompok tersebut, dan anggota tim negosiasi Al-Hayya berhasil selamat.

    Berbicara di samping Netanyahu, Rubio mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang Gaza adalah dengan Hamas membebaskan semua sandera dan menyerahkan diri. Meskipun AS menginginkan akhir diplomatik dari perang ini, Rubio berbicara soal kesiapan “menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi”.

    “Sebesar apapun keinginan kita agar ada cara damai dan diplomatis untuk mengakhiri ini, dan kita akan terus mengeksplorasi dan berkomitmen untuk hal itu, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi,” katanya.

    “Hamas harus berhenti menjadi elemen bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” cetus Rubio.

    Kunjungan Rubio ke Israel ini bertepatan dengan pertemuan darurat negara-negara Arab dan Islam di Qatar untuk merespons serangan Israel di negara Teluk tersebut. Ketika ditanya bagaimana AS akan menangani serangan Israel di Doha, Rubio tidak menjawab secara langsung, namun mengatakan Washington fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya dan akan terus mendorong Qatar untuk berperan dalam perundingan.

    Dari Israel, Rubio dijadwalkan berkunjung ke Qatar sebagai bentuk solidaritas AS untuk sekutunya di Timur Tengah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Ungkap 200.000 Warga Palestina Tewas-Luka Selama Perang Gaza

    Israel Ungkap 200.000 Warga Palestina Tewas-Luka Selama Perang Gaza

    Tel Aviv

    Mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Herzi Halevi, menyebutkan bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina di Jalur Gaza tewas atau luka-luka akibat serangan militer Israel. Halevi juga mengatakan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza “tidak sekali pun” dihalangi oleh nasihat hukum.

    Jumlah korban tewas atau korban luka di Jalur Gaza itu dikonfirmasi oleh Halevi dalam rekaman yang dipublikasikan oleh situs berita lokal Israel, Ynet, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (15/9/2025).

    Ini menjadi salah satu pernyataan pertama dari pihak Israel dalam penghitungan yang paling mendekati data yang dirilis secara berkala oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Dengan populasi 2,2 juta jiwa, maka berarti 10 persen penduduk Gaza telah tewas atau terluka.

    Data terkini dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebut bahwa sedikitnya 64.718 orang tewas dan sebanyak 163.859 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan-serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Meskipun berulang kali dibantah oleh Israel sebagai propaganda Hamas, angka dari Kementerian Kesehatan Gaza dianggap dapat diandalkan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Ini bukan perang yang lembut. Kami tidak menahan diri sejak menit pertama. Sayangnya, tidak lebih awal,” kata Halevi, yang sudah pensiun ini, saat berbicara kepada warga Ein HaBesor moshav — semacam koperasi pertanian setempat.

    Halevi memimpin serangan militer Israel di Jalur Gaza selama 17 bulan pertama perang berkecamuk, sebelum dia mengundurkan diri pada Maret lalu.

    Lebih lanjut, dikatakan oleh Halevi bahwa selama itu, nasihat hukum tidak mendikte keputusan militernya sama sekali.

    “Tidak sekali pun ada yang membatasi saya. Tidak sekali pun. Bahkan Jaksa Agung militer (Advokat Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi) pun tidak berwenang membatasi saya,” ujarnya.

    Awal pekan ini, surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan bahwa pengganti Halevi sebagai Kepala Staf Umum IDF, Eyal Zamir, telah mengabaikan nasihat hukum dari Tomer-Yerushalmi.

    Rentetan serangan terbaru Israel terhadap Kota Gaza — kota terbesar di Jalur Gaza, menurut sumber staf medis setempat, telah menewaskan sedikitnya 32 orang, termasuk 12 anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

    Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa menyingkirkan para pemimpin Hamas yang tinggal di Qatar akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    Pernyataan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (15/9/2025), disampaikan Netanyahu setelah militer Israel pekan lalu melancarkan serangan mengejutkan di Doha, ibu kota Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di sana.

    Serangan itu menuai kecaman banyak pihak, terutama Qatar, yang selama ini menjadi salah satu tempat untuk perundingan gencatan senjata Gaza. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga menegur Tel Aviv atas serangannya tersebut, meski pun Washington telah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya.

    “Para pemimpin teroris Hamas yang tinggal di Qatar tidak peduli dengan rakyat Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan terbarunya via media sosial X.

    “Mereka memblokir semua upaya gencatan senjata untuk memperpanjang perang tanpa henti,” sebutnya.

    “Menyingkirkan mereka akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera kita dan mengakhiri perang,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan lima anggotanya, termasuk putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya, yang jadi negosiator utama kelompok itu, tewas dalam serangan Tel Aviv di Doha. Namun para pemimpin senior dan anggota tim negosiasi Al-Hayya diklaim berhasil selamat.

    Otoritas Qatar menyebut seorang anggota pasukan keamanan internalnya juga tewas dalam serangan pada Selasa (9/9) pekan lalu.

    Hamas menggambarkan serangan di Doha sebagai upaya Israel untuk menggagalkan negosiasi gencatan senjata Gaza. Kelompok yang didukung Iran itu menegaskan tidak akan mengubah persyaratan kelompok tersebut untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    Israel menuntut Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dan melucuti semua persenjataannya.

    Namun, Hamas menegaskan tidak akan membebaskan semua sandera tanpa adanya kesepakatan yang akan mengakhiri perang Gaza secara permanen. Hamas juga menolak untuk menyerahkan senjata sampai Palestina menjadi negara yang merdeka.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    GELORA.CO -Militer Israel kembali menggempur Kota Gaza dan menghancurkan beberapa gedung tinggi pada Minggu, 14 September 2025, waktu setempat.

    Sebelum menyerang, Israel memberi peringatan evakuasi hanya dalam hitungan jam kepada warga yang tinggal di gedung-gedung tersebut. 

    Salah satunya gedung yang dihancurkan adalah Menara Al Kawthar, gedung 11 lantai dekat pelabuhan Gaza, yang militer Israel (IDF) dipakai Hamas untuk memantau pergerakan pasukan.

    “Langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi korban sipil, termasuk peringatan dini, penggunaan amunisi presisi, dan pengawasan udara,” kata IDF dikutip dari CNN, Senin 15 September 2025.

    Selain Al Kawthar, Menara Al Mohna di kawasan Tel al-Hawa juga diserang, meski tidak hancur total. Serangan lain menghantam gedung Universitas Islam Gaza hingga luluh lantak. 

    “Universitas Islam di Gaza akan hancur berkeping-keping. Hilangkan sumber hasutan dan terorisme,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, di X.

    Serangan ini berlangsung di tengah rencana Israel menggelar operasi darat besar untuk merebut Kota Gaza. 

    Sebelumnya dilaporkan ada sekitar 74 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Sabtu, dengan lebih dari 50 di antaranya tewas di Kota Gaza.

    Kamp Al Shati di Kota Gaza menjadi sasaran Sabtu malam, seiring meningkatnya serangan Israel. Video-video setelah kejadian menunjukkan kebakaran besar terjadi di area tempat orang-orang berlindung.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal setelah militer Israel mengintensifkan aksinya di kota itu selama seminggu terakhir, ungkap Pertahanan Sipil Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. 

    Pasukan Israel telah menghancurkan lebih dari 130 bangunan tempat tinggal di kota terbesar di kantong itu selama periode yang sama, menurut Pertahanan Sipil.

    Serangan hari Minggu terjadi saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan rapat bersama menteri luar negeri, pertahanan, serta pimpinan militer dan keamanan Israel. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana operasi ini dilakukan tanpa membahayakan sekitar 20 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Israel pada hari yang sama. Ia sempat berkunjung ke Tembok Barat di Yerusalem setelah mendarat di Tel Aviv.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Kian Panas Cekcok Antara Netanyahu dengan PM Spanyol

    Jakarta

    Ketegangan antara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan PM Spanyol Pedro Sanchez semakin memanas. Terbaru, Netanyahu menuding Sanchez telah melontarkan “ancaman genosida” terhadap Tel Aviv, yang memicu reaksi kemarahan dari Madrid.

    “Saya pikir Netanyahu bukanlah orang yang berhak menguliahi siapa pun saat melakukan kekejaman yang dilakukannya di Gaza,” tegas Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, saat berbicara kepada televisi lokal Antena 3 dan dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    Komentar Robles itu disampaikan menanggapi pernyataan terbaru Netanyahu, via media sosial X, yang menuduh Sanchez telah mengancam Israel. Ini menjadi adu argumen terbaru antara kedua negara, yang terlibat perselisihan sejak awal pekan ini.

    Perselisihan itu berawal pada Senin (8/9), ketika Sanchez mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”. Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.

    “Spanyol, seperti yang Anda ketahui, tidak memiliki bom nuklir. Spanyol juga tidak memiliki kapal induk atau cadangan minyak yang besar. Kami sendiri tidak dapat menghentikan serangan Israel, tetapi itu tidak berarti kami akan berhenti berusaha,” ujar Sanchez dalam pidatonya.

    Netanyahu, pada Kamis (11/9) waktu setempat, memberikan tanggapan pedas untuk Sanchez.

    “PM Spanyol Sanchez mengatakan kemarin bahwa Spanyol tidak dapat menghentikan pertempuran Israel melawan teroris Hamas karena ‘Spanyol tidak memiliki senjata nuklir’. Itu merupakan ancaman genosida yang nyata terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Spanyol mengeluarkan bantahan untuk tudingan Netanyahu tersebut. Otoritas Madrid mengecam pernyataan Netanyahu sebagai tuduhan “palsu dan fitnah”.

    “Rakyat Spanyol adalah sahabat rakyat Israel dan juga sahabat rakyat Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

    Perselisihan selama sepekan antara Spanyol dan Israel terjadi setelah hubungan kedua negara memburuk selama berbulan-bulan.

    PM Spanyol telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal di Eropa terhadap perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza. Sanchez juga menjadi pemimpin Eropa paling senior yang menyebut perang Gaza sebagai “genosida”, dan pada Mei tahun lalu, Spanyol memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Sejak saat itu, Israel tidak memiliki Duta Besar di Madrid. Pada Senin (8/9) waktu setempat, Spanyol telah menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuduh Madrid melancarkan “kampanye anti-Israel dan antisemitisme”.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fca)

  • Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Jakarta

    Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi terbaru terkait isu Palestina-Israel. Resolusi ini menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara, dengan tujuan mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut disambut dengan pandangan beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai harapan baru bagi rakyat Palestina, sementara pihak lain ada yang menilai keputusan itu justru bisa memperumit situasi di lapangan.

    Solusi Dua Negara, Palestina Tanpa Hamas

    Dalam voting pada Jumat (12/9/2025) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mayoritas negara anggota Majelis Umum memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, 10 suara lainnya menentang, dan 12 suara memilih abstain. Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Deklarasi ini menegaskan Hamas harus menyerahkan senjata, membebaskan sandera, serta mengakhiri kekuasaannya di Gaza. “Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa ‘Hamas harus membebaskan semua sandera’,” demikian bunyi penggalannya. Resolusi juga membuka opsi pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    Israel Tolak dan Sebut Resolusi Memalukan

    Israel langsung menolak resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menegaskan Tel Aviv menolak mentah-mentah resolusi tersebut.

    Marmorstein menyebut keputusan itu “memalukan” dan menuding PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan.” Ia juga menilai resolusi tidak membawa perdamaian. “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian–sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” ujarnya dalam pernyataan via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Israel pun menyatakan berterima kasih kepada negara-negara yang ikut menolak, termasuk Amerika Serikat, Argentina, dan beberapa negara Pasifik.

    Palestina Sambut Sebagai Langkah Penting

    Berbeda dengan Israel, otoritas Palestina menyambut baik hasil voting. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyebut resolusi ini sebagai tonggak bersejarah.

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menilai dukungan mayoritas negara anggota PBB menunjukkan adanya komitmen global untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kritik Keras dari Pakistan Mengecam Israel

    Tak hanya Palestina, suara dukungan juga datang dari Pakistan yang sekaligus mengecam keras Israel. Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut Israel berpura-pura menjadi korban meski justru bertindak sebagai agresor.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional – yaitu Israel – untuk menyalahgunakan ruang sidang ini,” ucap Ahmad dalam sidang Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menuding Israel bertindak dengan impunitas dan tak mendengarkan komunitas internasional. Sidang DK PBB kemudian mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel ke Qatar dan menyatakan dukungan terhadap peran Qatar dalam mediasi konflik Gaza.

    (wia/idh)

  • Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    New York

    Perwakilan tetap Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara terang-terangan mengecam Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Islamabad menuduh Tel Aviv telah melanggar hukum internasional sambil berpura-pura menjadi korban.

    Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025), menyampaikan kecaman itu dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB pada Kamis (11/9) untuk membahas serangan mengejutkan Israel terhadap Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional — yaitu Israel — untuk menyalahgunakan ruang sidang ini dan tidak menghormati kesucian dewan ini,” kata Ahmad dalam pernyataannya.

    “Israel adalah penjajah yang tidak mendengarkan siapa pun, yang tidak mengindahkan nasihat apa pun, bahkan dari teman-temannya, jika memang masih ada,” sebutnya.

    “Israel membantah, dan bukan hanya membantah, Israel mengancam anggota komunitas internasional, media internasional, organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional… dan mengancam PBB dan para pejabat seniornya,” imbuh Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad menuduh Israel telah bertindak “dengan impunitas, dilindungi oleh para pembelanya yang berulang kali, sama saja dalam tindakan ilegalnya dan pembangkangannya terhadap komunitas internasional”.

    Ahmad kemudian membandingkan Israel dengan “semua penjajah” yang “meskipun menjadi agresor, mereka berpura-pura dan berperan sebagai korban”.

    Kecaman itu menanggapi pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon yang membandingkan serangan Tel Aviv di Doha dengan operasi pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) atau US Navy SEAL tahun 2011 silam di Pakistan yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden.

    “Ketika bin Laden dilenyapkan di Pakistan, pertanyaan yang diajukan bukanlah, ‘Mengapa menargetkan teroris di wilayah asing?’” kata Danon dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut.

    Serangan Israel di wilayah Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat menuai kecaman banyak pihak. Tel Aviv mengklaim serangannya menargetkan para pemimpin senior Hamas, namun menewaskan korban sipil.

    Sidang khusus Dewan Keamanan PBB itu mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel tersebut dan menyatakan dukungan untuk kedaulatan Qatar serta perannya sebagai mediator dalam negosiasi Gaza.

    AS yang biasanya melindungi Israel, sekutu dekatnya, di forum PBB, turut mendukung pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB, yang hanya dapat disetujui melalui konsensus dari seluruh 15 negara anggotanya. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump terhadap serangan yang diperintahkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)