kab/kota: Tel Aviv

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    London

    Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan ini. Pengakuan resmi akan diberikan Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang keputusan itu, telah meninggalkan negara tersebut di akhir kunjungan kenegaraannya.

    Rencana pengakuan resmi Inggris itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9/2025), diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    Pemerintah Inggris, sebut The Times, akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Langkah Inggris tersebut mencuat saat Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota Partai Buruh untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Ratusan Demonstran Kepung Rumah Netanyahu di Yerusalem Buntut Serangan ke Gaza

    Ratusan Demonstran Kepung Rumah Netanyahu di Yerusalem Buntut Serangan ke Gaza

    Jakarta

    Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Mereka menuduh Netanyahu menolak gencatan senjata dan justru meningkatkan serangan di wilayah tersebut.

    Dilansir Aljazeera, Kamis (18/9/2025) ratusan demonstran itu termasuk anggota keluarga warga Israel yang ditawan Hamas. Para demonstran telah berunjuk rasa di lokasi yang sama dalam beberapa malam terakhir.

    Demonstrasi juga sebagai respons atas meningkatnya serangan di Kota Gaza yang mereka khawatirkan dapat membahayakan nyawa orang-orang yang mereka cintai.

    Seperti diketahui, Israel mengumumkan rute baru “sementara” untuk warga sipil Palestina meninggalkan Kota Gaza, setelah melancarkan serangan darat secara intensif terhadap kota terbesar di Jalur Gaza tersebut. Serangan darat ini dilancarkan usai pengeboman besar-besaran yang diklaim untuk menghancurkan kelompok Hamas.

    Militer Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukan daratnya telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, setelah sebelumnya melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap kota tersebut. Tel Aviv memperkirakan ada sekitar 2.000-3.000 militan Hamas di area tengah Kota Gaza.

    Serangan darat itu dilancarkan Tel Aviv setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina tersebut, dan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersama pejabat senior lainnya telah menghasut genosida.

    Juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (17/9/2025), “mengumumkan pembukaan rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din”.

    “Rute tersebut hanya akan dibuka selama 48 jam,” kata Adraee, merujuk pada pembukaan rute transportasi sementara yang dimulai tengah hari pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Hingga saat ini, militer Israel telah mendesak warga sipil Palestina untuk segera meninggalkan Kota Gaza melalui ruas jalanan pesisir menuju ke zona yang mereka sebut sebagai “zona kemanusiaan” yang berada di lebih jauh ke wilayah selatan, termasuk sebagian Al-Mawasi.

    Ruas Jalan Salah al-Din, yang diumumkan oleh militer Israel sebagai rute baru untuk pengungsian, diketahui membentang di wilayah tengah Jalur Gaza, dari bagian utara ke bagian selatan.

    (dek/dek)

  • Serang Kota Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Warga Palestina Ngungsi

    Serang Kota Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Warga Palestina Ngungsi

    Gaza City

    Israel mengumumkan rute baru “sementara” untuk warga sipil Palestina meninggalkan Kota Gaza, setelah melancarkan serangan darat secara intensif terhadap kota terbesar di Jalur Gaza tersebut. Serangan darat ini dilancarkan usai pengeboman besar-besaran yang diklaim untuk menghancurkan kelompok Hamas.

    Militer Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukan daratnya telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, setelah sebelumnya melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap kota tersebut. Tel Aviv memperkirakan ada sekitar 2.000-3.000 militan Hamas di area tengah Kota Gaza.

    Serangan darat itu dilancarkan Tel Aviv setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina tersebut, dan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersama pejabat senior lainnya telah menghasut genosida.

    Juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (17/9/2025), “mengumumkan pembukaan rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din”.

    “Rute tersebut hanya akan dibuka selama 48 jam,” kata Adraee, merujuk pada pembukaan rute transportasi sementara yang dimulai tengah hari pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Hingga saat ini, militer Israel telah mendesak warga sipil Palestina untuk segera meninggalkan Kota Gaza melalui ruas jalanan pesisir menuju ke zona yang mereka sebut sebagai “zona kemanusiaan” yang berada di lebih jauh ke wilayah selatan, termasuk sebagian Al-Mawasi.

    Ruas Jalan Salah al-Din, yang diumumkan oleh militer Israel sebagai rute baru untuk pengungsian, diketahui membentang di wilayah tengah Jalur Gaza, dari bagian utara ke bagian selatan.

    PBB memperkirakan pada akhir Agustus bahwa sekitar satu juta orang tinggal di Kota Gaza dan sekitarnya. Beberapa hari terakhir, para jurnalis AFP di lapangan mengamati adanya eksodus baru dari kota tersebut.

    Militer Israel mengatakan pada Rabu (17/9) bahwa “lebih dari 350.000 orang” sejauh ini telah mengungsi ke wilayah selatan.

    Kebanyakan warga Palestina yang diwawancarai AFP di Jalur Gaza bersikeras mengatakan tidak ada tempat aman di wilayah tersebut. Mereka mengatakan bahwa lebih baik mati di rumah daripada mengungsi lagi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Makin Panas! Israel Bombardir Pelabuhan Yaman yang Dikuasai Houthi

    Makin Panas! Israel Bombardir Pelabuhan Yaman yang Dikuasai Houthi

    Sanaa

    Militer Israel menyerang pelabuhan Hodeida yang dikuasai kelompok Houthi di Yaman pada Selasa (16/9) waktu setempat. Tel Aviv mengklaim serangannya menargetkan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Laporan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), menyebut belasan serangan melanda area pelabuhan tersebut.

    “Sebanyak 12 serangan udara musuh Israel menargetkan pelabuhan Hodeida,” sebut Al-Masirah TV dalam laporannya.

    Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, dalam pernyataan terpisah menyebut pertahanan udara kelompoknya menghadapi “pesawat musuh Israel yang melancarkan agresi terhadap negara kami”.

    Beberapa waktu terakhir, Israel semakin meningkatkan serangan terhadap Houthi, dengan salah satu serangannya bulan lalu telah menewaskan Perdana Menteri (PM) Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi dari pemerintahan Houthi dan hampir separuh kabinetnya.

    Serangan terpisah Tel Aviv pekan lalu, yang disebut menargetkan operasi media Houthi, telah menewaskan puluhan orang.

    Militer Israel merilis peringatan yang mengimbau warga sipil di sekitar Hodeida untuk mengungsi sebelum serangan menghujani area pelabuhan tersebut. Diklaim oleh militer Israel dalam pernyataannya bahwa mereka menyerang “infrastruktur militer milik rezim teroris Houthi” di pelabuhan Hodeida.

    “Beberapa waktu lalu, IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang lokasi infrastruktur militer milik rezim teroris Houthi di pelabuhan Hodeida di Yaman,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya itu, militer Israel menuduh Houthi menggunakan pelabuhan tersebut “untuk mentransfer senjata yang dipasok oleh rezim Iran, untuk melancarkan serangan terhadap negara Israel dan sekutu-sekutunya”.

    Seorang sopir truk di pelabuhan Hodeida mengatakan kepada AFP bahwa dirinya telah meninggalkan tempat kerjanya setelah peringatan Israel tersebut.

    “Warga-warga sipil lainnya yang bekerja di sana juga telah pergi,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, melontarkan peringatan via media sosial X bahwa Houthi akan “terus menerima pukulan dan membayar harga yang mahal atas setiap upaya menyerang negara Israel”.

    Militer Israel, dalam pernyataan lanjutan, mengatakan pihaknya telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman yang telah memicu sirene serangan udara di area Yerusalem dan di beberapa area lainnya.

    Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, dengan mengatakan mereka telah menembakkan sebuah rudal balistik yang menargetkan area Jaffa di dekat Tel Aviv. Saree dalam pernyataannya juga mengklaim bahwa serangan drone dilancarkan ke bandara Ramon di wilayah Israel bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Netanyahu Bilang Serangan Israel ‘Dibenarkan’ karena Qatar Danai Hamas

    Netanyahu Bilang Serangan Israel ‘Dibenarkan’ karena Qatar Danai Hamas

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan Tel Aviv terhadap para pejabat senior Hamas di Qatar pekan lalu “dibenarkan” karena hubungan yang terjalin antara Doha dengan kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

    Netanyahu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), menyebut Qatar tidak hanya memiliki koneksi dengan Hamas, tetapi juga melindungi dan mendanai kelompok tersebut.

    “Qatar terkait dengan Hamas, mendukung Hamas, melindungi Hamas, mendanai Hamas… Qatar memiliki pengaruh yang kuat (yang dapat dimanfaatkannya), tetapi memilih untuk tidak melakukannya,” kata Netanyahu dalam konferensi pers terbaru pada Selasa (16/9) waktu setempat.

    “Oleh karena itu, tindakan kami sepenuhnya dibenarkan,” tegasnya, merujuk pada serangan Israel menargetkan pejabat senior Hamas di Doha pada 9 September lalu.

    Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap target Hamas di Doha itu merupakan serangan pertama Israel terhadap Qatar, yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.

    Pengeboman Tel Aviv itu menewaskan sedikitnya enam orang, yang terdiri atas lima anggota Hamas dan satu personel pasukan keamanan Qatar. Namun tidak ada satu pun dari korban tewas itu adalah pejabat tinggi Hamas yang menjadi target utama Israel.

    Merespons serangan tersebut, Qatar menggelar pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Senin (15/9) waktu setempat, yang mempertemukan hampir 60 negara untuk menyerukan tindakan tegas terhadap Israel.

    Qatar tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan telah sejak lama menjadi tuan rumah bagi para pemimpin biro politik Hamas, yang serangannya terhadap Tel Aviv pada 7 Oktober 2023 memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    Doha juga memainkan peran penting dalam memediasi Israel dan Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pembebasan 251 sandera yang ditahan oleh militan di Jalur Gaza sejak serangan Oktober 2023 tersebut.

    Antara tahun 2018 hingga tahun 2023 lalu, Qatar mengirimkan jutaan dolar Amerika dalam bentuk uang tunai dan bantuan bulanan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dengan persetujuan kabinet Netanyahu pada saat itu.

    Awal tahun ini, media lokal Israel melaporkan bahwa dua ajudan Netanyahu sedang diselidiki oleh badan keamanan internal Shin Bet atas dugaan menerima pembayaran dari Qatar. Skandal yang dijuluki “Qatargate” tersebut memicu pertanyaan tentang kemungkinan adanya pengaruh kantor di Kantor PM Israel.

    Netanyahu, yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan kasus itu pada Maret lalu, mengecamnya sebagai “perburuan penyihir politik”.

    Media-media lokal Israel mengaitkan pemecatan kepala Shin Bet Ronen Bar dan upaya untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dengan peran mereka dalam penyelidikan kasus tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jenewa

    Komisi Penyelidik PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Komisi itu menyebut Tel Aviv telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikategorikan hukum internasional sebagai genosida.

    Keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran.

    Dalam pertimbangan untuk membuktikan adanya genosida, Komisi Penyelidik PBB turut menyitir pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyangkal laporan tersebut, menyebutnya “menyimpang dan palsu.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai “proksi Hamas” dan hanya mengandalkan “kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan.”

    “Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

    Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

    Kementerian Kesehatan Hamas menyatakan korban akibat serangan Israel ke Gaza sejatinya jauh lebih besar, mencapai setidaknya 64.905 orang.

    Serangan berkepanjangan, menurut Kementerian Kesehatan Hamas, telah membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi; lebih dari 90% rumah rusak atau hancur; dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

    Pakar ketahanan pangan PBB juga menyebut Gaza telah mengalami bencana kelaparan.

    Komisi Penyelidik Internasional Independen untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM.

    Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

    Apa saja pelanggaran Israel?

    Apa saja tindakan Israel yang dikategorikan Komisi Penyelidik PBB sebagai genosida, seperti termaktub di Konvensi Genosida 1948?

    Membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok melalui serangan ke objek-objek yang dilindungi, menargetkan warga sipil, dan tindakan lain yang dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan kematian.

    Menyebabkan penderitaan fisik atau mental secara serius melalui serangan langsung ke warga sipil, menyiksa tahanan, memaksa warga mengungsi, dan merusak lingkungan.

    – Menciptakan kondisi hidup yang bisa menghancurkan sebuah kelompok melalui penghancuran infrastruktur vital, penghalangan ke akses kesehatan; memblokade bantuan, air, listrik, dan bahan bakar; melakukan kekerasan reproduksi; serta memukul anak-anak.

    – Mencegah kelahiran, misalnya, dalam serangan Desember 2023 ke klinik fertilitas terbesar di Gaza yang menghancurkan sekitar 4.000 embrio dan 1.000 sampel sperma dan sel telur yang disimpan di fasilitas kesehatan itu.

    Militer Israel memerintahkan evakuasi terhadap ratusan ribu orang Palestina dari Kota Gaza (Reuters)

    Sebuah tindakan dikategorikan genosida jika pelaku memiliki niat khusus untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok masyarakat.

    Guna memperkuat hal itu, Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi itu mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

    Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

    “Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

    “Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

    Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

    Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

    Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

    Lebih lanjut, komisi itu juga memperingatkan negara lain untuk “mencegah dan menghukum kejahatan genosida” dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

    “Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

    Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Mahkamah Internasional (ICJ) juga sedang menggelar sidang kasus yang diajukan Afrika Selatan, menuduh militer Israel melakukan genosida.

    Adapun Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

    Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

    (nvc/nvc)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Jakarta

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, Palestina. Sebanyak 78 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

    Dilansir kantor berita Al Jazeera, Rabu (17/9/2025), rumah sakit di Gaza melaporkan jumlah korban tewas di Gaza meningkat hari ini. Rumah sakit di Gaza menyebut 78 warga tewas di Kota Gaza, saat pasukan Israel memulai serangan darat.

    Sementara itu dilaporkan 89 warga telah tewas dalam serangan Israel di daerah kantong itu sejak dini hari tadi.

    Seperti diketahui, militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    (whn/eva)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa Kota Gaza “terbakar”.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang infrastruktur teroris dengan tangan besi, dan tentara-tentara IDF bertempur dengan gagah berani untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pembebasan para sandera dan kekalahan Hamas,” sebutnya.

    Sejumlah saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa sebagian besar wilayah Kota Gaza telah hancur akibat pengeboman tanpa henti selama perang berkecamuk dua tahun terakhir.

    “Kami bisa mendengar jeritan mereka,” kata salah satu warga setempat, Ahmed Ghazal, kepada AFP.

    Serangan darat Israel itu dilancarkan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina dan menuding Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta para pejabat tinggi Tel Aviv lainnya melakukan penghasutan.

    Sementara itu, Rubio saat berkunjung ke Yerusalem pada Senin (15/9) dan bertemu Netanyahu, menyatakan dukungan kuat untuk Israel, sekutu dekat AS. Ketika bertemu dengan keluarga para sandera di Gaza, Rubio mengakui bahwa Hamas memiliki pengaruh dengan menahan mereka.

    “Jika tidak ada sandera dan tidak ada warga sipil yang menghalangi, perang ini akan berakhir satu setengah tahun lalu,” katanya di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, sebelum meninggalkan Israel.

    Lihat juga Video Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)