Xcloud.id

kab/kota: Tel Aviv

  • Panas! Serangan Israel Tewaskan Komandan Hizbullah di Lebanon

    Panas! Serangan Israel Tewaskan Komandan Hizbullah di Lebanon

    Beirut –

    Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan seorang komandan senior pada pasukan elite Hizbullah, Pasukan Radwan, di wilayah Lebanon bagian selatan. Serangan ini menjadi serangan yang mengenai target paling terkemuka dalam jajaran Hizbullah sepanjang maraknya serangan lintas perbatasan dengan Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa 99/1/2024), komandan senior pasukan elite Hizbullah yang tewas itu diidentifikasi sebagai Wissam al-Tawil yang menjabat wakil kepala unit elite Pasukan Radwan.

    Diungkapkan oleh tiga sumber keamanan Lebanon bahwa Al-Tawil dan seorang petempur Hizbullah lainnya tewas pada Senin (8/1) waktu setempat, ketika mobil mereka tumpangi dihantam serangan di desa Majdal Selm, yang berjarak 6 kilometer dari perbatasan Lebanon-Israel.

    Belum ada komentar langsung dari Israel soal serangan tersebut.

    Menurut seorang sumber lainnya di Lebanon, Al-Tawil merupakan salah satu komandan Hizbullah yang paling senior yang tewas dalam aksi saling serang lintas perbatasan antara kelompok militan itu dengan Israel.

    Kelompok Hizbullah menyebarkan foto-foto Al-Tawil bersama para pemimpin Hizbullah, termasuk Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dan seorang komandan militer Hibzullah bernama Imad Mughniyeh yang tewas di Suriah tahun 2008 lalu.

    Sebuah foto lainnya menunjukkan Al-Tawil duduk di sebelah mendiang Qassem Soleimani, jenderal terkemuka Iran yang pernah memimpin Pasukan Quds, sayap bersenjata Garda Revolusi Iran di luar negeri. Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika Serikat (AS) di Irak tahun 2020 lalu.

    Perbatasan Lebanon dan Israel marak dilanda serangan lintas perbatasan sejak perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza. Lebih dari 130 petempur Hizbullah, termasuk sejumlah anggota Pasukan Radwan, tewas dalam rentetan serangan lintas perbatasan tersebut.

    Salah satunya yang tewas adalah Abbas Raad yang merupakan putra salah satu politisi terkemuka Hizbullah. Dia dilaporkan tewas dalam serangan Israel pada November tahun lalu.

    Hizbullah mengatakan operasinya di perbatasan bertujuan mendukung warga Palestina yang dilanda perang di Jalur Gaza. Perselisihan antara Hizbullah dan Israel sebagian besar hanya terjadi di area-area dekat perbatasan.

    Namun pekan lalu, ketegangan meningkat saat serangan yang diyakini didalangi Israel menewaskan wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di pinggiran Beirut bagian selatan — wilayah yang menjadi markas kuat Hizbullah. Tel Aviv tidak menyangkal dan tidak membenarkan pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu.

    Pada Sabtu (6/1) lalu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 62 roket ke arah pos pengamatan utama Israel sebagai “respons awal” terhadap pembunuhan Al-Aruri. Sementara Nasrallah, dalam pidatonya, memperingatkan Israel untuk tidak melancarkan perang skala penuh terhadap Lebanon.

    “Siapa pun yang berpikir untuk berperang melawan kami, singkatnya, dia akan menyesalinya,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkapkan rencana masa depan Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir. Gallant mengatakan bahwa Hamas tidak akan berkuasa lagi dan Palestina akan bertanggung jawab atas Jalur Gaza, tanpa kehadiran sipil Israel di daerah kantong Palestina itu.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (5/1/2024), rencana masa depan Jalur Gaza yang diusulkan Gallant pada Kamis (4/1) waktu setempat itu mencetuskan agar Palestina bertanggung jawab dalam menjalankan urusan sipil di wilayah tersebut setelah perang melawan Hamas berakhir.

    Gallant menegaskan bahwa Hamas tidak akan lagi menguasai daerah kantor Palestina itu, dan Israel juga tidak akan memerintah warga sipil di Jalur Gaza.

    “Warga Palestinalah yang tinggal di Jalur Gaza, itulah sebabnya para pemain Palestina akan bertanggung jawab atas hal itu, dengan syarat mereka tidak memusuhi Israel dan tidak akan melakukan tindakan melawan Israel,” cetus Gallant dalam percakapan dengan koresponden militer seperti dikutip media lokal Israel, Haaretz.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza, Israel tidak akan memerintah warga sipil di Gaza,” imbuhnya.

    Menhan Israel itu menyatakan bahwa kekuatan multi-nasional, termasuk negara-negara Arab, harus memimpin upaya pembangunan kembali Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran akibat rentetan pengeboman Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Dalam usulannya, Gallant menambahkan bahwa tidak akan ada “kehadiran sipil” Israel di Jalur Gaza usai perang berakhir. Hal ini bertentangan dengan seruan sejumlah menteri Israel, dan banyak tentara Israel, yang menginginkan agar para pemukim Yahudi kembali menempati Jalur Gaza.

    Namun demikian, Gallant juga mengusulkan agar militer Israel tetap memiliki “kebebasan aksi operasional di Jalur Gaza” demi memastikan tidak ada ancaman terhadap negara Yahudi tersebut. Dia juga mencetuskan agar Israel “melakukan pemeriksaan barang-barang yang memasuki Jalur Gaza”.

    Usulan itu, menurut Al Jazeera, secara efektif akan menempatkan Jalur Gaza di bawah kendali militer Israel.

    Usulan-usulan Gallant itu dimuat dalam dokumen berjudul “visi tahap 3” untuk perang di Jalur Gaza. Menurut laporan The Times of Israel, usulan itu dipresentasikan dalam diskusi dalam kabinet perang terbatas dan kabinet keamanan Israel yang lebih luas pada Kamis (4/1) malam.

    Usulan itu disebut hanyalah gagasan Gallant dan bukan kebijakan resmi pemerintah Israel. Namun, usulan Gallant itu menandai pertama kalinya seorang pejabat senior Israel menyusun blueprint secara detail untuk Jalur Gaza pascaperang.

    Usulan Menhan Gallant Dikritik Keras Menteri Kontroversial Israel

    Meskipun usulan Gallant itu sepaham dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, namun penekanan soal kendali sipil Palestina atas Jalur Gaza tanpa adanya kehadiran sipil Israel di sana memicu kemarahan mitra koalisi garis keras dalam pemerintahan Netanyahu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich dengan tegas menolak usulan Gallant itu dan menyebutnya sama saja sebagai pengulangan situasi di Jalur Gaza sebelum 7 Oktober 2023, saat Hamas menyerang Israel secara mengejutkan hingga menewaskan 12.000 orang dan memicu perang berkepanjangan.

    Dia menganjurkan kembali apa yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela” — yang dianggap sebagai pemindahan paksa oleh banyak warga Palestina dan kelompok-kelompok HAM internasional, dan pembaruan permukiman Yahudi di Jalur Gaza, yang dianggap ilegal oleh dunia internasional.

    “Solusi untuk Gaza memerlukan pemikiran out-of-the-box dan konsepsi yang berubah,” sebut Smotrich, seperti dilansir The Times of Israel.

    Awal pekan ini, Smotrich menuai kontroversi karena mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer, dan mencetuskan agar warga Palestina yang berada di wilayah kantong itu harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Ungkap Pergeseran Strategi Perang di Gaza, Seperti Apa?

    Menhan Israel Ungkap Pergeseran Strategi Perang di Gaza, Seperti Apa?

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkap pergeseran strategi untuk fase selanjutnya dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza. Seperti apa rencana Israel selanjutnya itu?

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (5/1/2024), Gallant menyatakan bahwa militer Israel akan mengerahkan pendekatan baru yang lebih tepat sasaran di bagian utara Jalur Gaza dan terus memburu para pemimpin Hamas di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Gallant ketika Israel menarik sebagian pasukannya dari Jalur Gaza untuk memungkinkan ribuan tentara cadangan kembali ke pekerjaan mereka usai meningkatnya tekanan internasional untuk beralih kepada operasi tempur yang tidak terlalu intens.

    “Di wilayah utara Jalur Gaza, kami akan melakukan transisi ke pendekatan tempur baru sesuai dengan pencapaian militer di lapangan,” ungkap Gallant dalam pernyataan yang dirilis kantor Menhan Israel pada Kamis (4/1) waktu setempat.

    Pernyataan itu menguraikan prinsip-prinsip panduan yang merefleksikan visi Gallant untuk fase perang selanjutnya.

    Disebutkan Gallant bahwa operasi yang dilakukan militer Israel akan mencakup penggerebekan, penghancuran terowongan, serangan udara dan darat, serta operasi pasukan khusus.

    Di wilayah selatan Jalur Gaza yang ditinggali sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza dengan kebanyakan di tenda dan tempat penampungan sementara, sebut Gallant, operasi militer akan terus berupaya memusnahkan para pemimpin Hamas dan menyelamatkan sandera-sandera Israel yang masih ditahan.

    Setelah perang berakhir nantinya, Gallant menyatakan Hamas tidak akan lagi menguasai Jalur Gaza dan Israel akan mempertahankan kebebasan aksi operasionalnya. Namun dia juga menyebut tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel dan lembaga Palestina yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza.

    “Penduduk Gaza adalah warga Palestina, oleh karena itu, lembaga-lembaga Palestina akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak akan ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” cetus Gallant dalam pernyataannya.

    Israel melancarkan rentetan pengeboman terhadap Jalur Gaza setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Otoritas Tel Aviv melaporkan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan tersebut dan sekitar 240 orang disandera Hamas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 22.000 orang di Jalur Gaza, dengan kehancuran menyelimuti wilayah tersebut. Kebanyakan korban tewas di Gaza dilaporkan sebagai perempuan dan anak-anak.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Tel Aviv –

    Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Selasa malam (02/01) kemarin mengungkap bahwa mereka telah bersiap untuk melakukan operasi penyerangan maupun bertahan.

    “IDF saat ini berada dalam kondisi kesiapan yang tinggi di seluruh ranah, baik itu menyerang dan bertahan,” kata Juru Bicara Angkatan Darat IDF Daniel Hagari dalam pernyataannya di sosial media.

    “Kami sangat bersiap untuk segala skenario. Yang paling penting untuk disampaikan, malam ini kami masih fokus, dan akan tetap fokus untuk menumpas Hamas.”

    Hamas dikategorikan sebagai sebuah kelompok teror oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan beberapa negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan usai IDF melanjutkan pertempuran dan sebuah serangan di Beirut pada Selasa (02/01). Dalam serangan ini, petinggi senior Hamas bernama Saleh Arouri dilaporkan tewas terbunuh.

    Namun, Israel belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang kematian Arouri di Beirut.

    Arouri sendiri merupakan orang nomor dua dalam hierarki Hamas dan merupakan salah satu pendiri dari kelompok sayap militer. Dia diketahui sempat memimpin organisasi di Tepi Barat.

    WHO: serangan pada rumah sakit di Khan Younis tewaskan lima warga sipil

    Rumah sakit Al-Amal di bagian Selatan Gaza dilaporkan terkena serangan pada Selasa (02/01), demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom.

    Rumah sakit di Khan Younis dioperasikan oleh Palang Merah Palestina (Palestine Red Crescent Society/PRCS). Tedros menyebut serangan “tidak masuk akal” itu menewaskan lima warga sipil dan merusak pusat pelatihan PRCS.

    “Berdasarkan data dari PRCS, serangan tersebut menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk seorang bayi berusia lima hari,” jelas Tedros.

    “14.000 orang berlindung di rumah sakit di kota Khan Younis, di Gaza selatan. Banyak di antara mereka yang saat ini sudah pergi, dan mereka yang menetap sangat mencemaskan keselamatannya dan berencana untuk meninggalkan tempat yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung.”

    Dia menyatakan, “rumah sakit, ambulans, tenaga medis, dan orang yang mencari pertolongan medis, setiap saat, berada di bawah hukum humaniter internasional.”

    AS kecam komentar ‘tidak bertanggung jawab’ menteri sayap kanan Israel soal Gaza

    Departemen Luar Negeri AS mendesak dua anggota parlemen sayap kanan Israel untuk “segera berhenti” mendukung diadakannya pemukiman kembali untuk warga Palestina di luar Jalur Gaza.

    Pada Minggu (31/12/2023), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengimbau penduduk Palestina di Gaza agar meninggalkan Gaza, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa pertempuran itu memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza.”

    “Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa (02/01).

    “Kami telah diberitahu berulang kali dan secara konsisten oleh pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, pernyataan seperti itu tidak mewakili kebijakan pemerintah Israel.”

    “(Posisi) Kami sudah jelas, konsisten dan tegas, bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, tanpa kendali Hamas terhadap masa depan Gaza, dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    mh/hp (afp, rtr, ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Siap Hadapi Skenario Apapun Usai Wakil Pemimpin Hamas Tewas

    Israel Siap Hadapi Skenario Apapun Usai Wakil Pemimpin Hamas Tewas

    Tel Aviv –

    Militer Israel menyatakan bersiap menghadapi “skenario apapun” setelah kematian wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri dalam serangan di Beirut, Lebanon.

    Kematian Aruri itu dilaporkan oleh sejumlah pejabat keamanan Lebanon, sedangkan kelompok Hamas mengonfirmasi kematian Aruri bersama dua personel Brigade al-Qassam yang mengawalnya di Beirut. Brigade al-Qassam merupakan sayap bersenjata Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

    Saat ditanya soal serangan yang menewaskan Aruri di Beirut, seperti dilansir AFP, Rabu (3/1/2024), militer Israel menyatakan pihaknya “tidak mengomentari laporan media asing”.

    Namun dalam pernyataan terpisah, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan pihaknya bersiap menghadapi skenario apapun usai serangan di Lebanon.

    “(Militer Israel) Berada dalam tingkat kesiapan yang sangat tinggi di semua arena, baik dalam pertahanan maupun menyerang,” ucap Hagari saat berbicara kepada wartawan tanpa mengomentari secara langsung soal kematian Aruri.

    “Kami sangat siap menghadapi skenario apapun,” tegasnya.

    “Hal terpenting yang ingin kami sampaikan malam ini adalah kami fokus dan tetap fokus memerangi Hamas,” ujar Hagari dalam pernyataan pada Selasa (2/1) waktu setempat.

    Dua pejabat keamanan Lebanon, yang enggan disebut namanya, menuturkan kepada AFP bahwa Aruri terbunuh dalam serangan Israel terhadap markas Hizbullah, sekutu Hamas, di pinggiran selatan Beirut.

    Hamas kemudian mengonfirmasi kematian Aruri, yang menurut media pemerintah Lebanon terjadi dalam serangan drone Israel yang menewaskan total tujuh orang dan melukai belasan orang lainnya pada Selasa (2/1) malam.

    Sosok Aruri yang menjabat wakil pemimpin biro politik Hamas, dituduh oleh Israel sebagai dalang atas sejumlah serangan. Dia dipilih menjadi wakil pemimpin Hamas, di bawah Ismail Haniyeh, sejak tahun 2017 dan secara resmi dinobatkan sebagai orang nomor dua dalam kelompok tersebut.

    Tidak ada klaim tanggung jawab resmi dari Israel atas serangan yang menewaskan Aruri. Namun seorang anggota parlemen Israel, Danny Danon, yang juga mantan Duta Besar Israel untuk PBB menyampaikan ucapan selamat kepada Mossad, Shin Bet dan militer Israel atas operasi mereka.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan ke Pejabat Hamas Bukan Serangan pada Lebanon

    Serangan ke Pejabat Hamas Bukan Serangan pada Lebanon

    Tel Aviv –

    Seorang penasihat untuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengingatkan bahwa serangan terhadap wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di Beirut bukanlah serangan terhadap Lebanon atau Hizbullah yang didukung Iran.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (3/1/2024), Israel tidak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Aruri di pinggiran selatan Beirut pada Selasa (2/1) malam waktu setempat.

    Namun penasihat Netanyahu, Mark Regev, menyebut serangan yang menewaskan Aruri itu sebagai “surgical strike” atau serangan bedah, yang merujuk pada serangan militer yang dimaksudkan hanya untuk merusak target militer yang sah, tanpa adanya kerusakan atau korban tambahan.

    “Israel tidak mengklaim tanggung jawab… Siapa pun yang melakukan ini telah melancarkan serangan bedah (surgical strike) terhadap kepemimpinan Hamas,” sebut Regev dalam wawancara dengan media MSNBC.

    Saat ditanya lebih lanjut soal siapa lagi yang kemungkinan ada di balik serangan itu, Regev menjawab: “Kita bisa berspekulasi jika kita mau.”

    Namun demikian, Regev juga menyinggung soal operasi militer Israel sebelumnya terhadap siapa pun yang terlibat serangan Hamas pada 7 Oktober atau yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga-warga Israel.

    “Itu adalah pernyataan kebijakan secara umum; ini tidak ada hubungannya dengan situasi spesifik di Beirut, dan saya tidak bisa mengomentarinya,” ucapnya.

    Saat ditanya kembali soal apakah serangan di dalam wilayah Beirut bisa memicu respons Hizbullah, Regev mengulangi komentarnya yang menyebut serangan itu sebagai “surgical attack”.

    “Karena siapa pun yang melancarkan serangan ini memiliki keluhan terhadap Hamas… Ini bukan serangan terhadap negara Lebanon, ini bukan serangan terhadap organisasi teroris Hizbullah,” tegas Regev dalam komentarnya.

    Kematian Aruri awalnya dilaporkan oleh sejumlah pejabat keamanan Lebanon yang menyebut wakil pemimpin biro politik Hamas itu tewas dalam serangan drone Israel di area pinggiran selatan Beirut, yang juga diketahui menjadi markas kuat Hizbullah — sekutu Hamas.

    Kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan bahwa serangan Israel terhadap sebuah kantor yang digunakan Hamas di Lebanon telah menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai 11 orang lainnya pada Selasa (2/1) malam waktu setempat.

    Laporan NNA menyebut bahwa tiga drone yang membawa muatan peledak menghantam sebuah apartemen yang menjadi tempat Aruri menggelar pertemuan dengan para pejabat lainnya.

    Hamas TV mengonfirmasi kematian Aruri di Lebanon dalam salah satu laporannya. Sementara kelompok Hamas, dalam pernyataan lanjutan, mengonfirmasi bahwa dua pejabat dari Brigade al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, yang mengawal Aruri juga ikut tewas.

    PM Lebanon Kecam Serangan Israel Tewaskan Wakil Pemimpin Hamas di Beirut

    Perdana Menteri (PM) Najib Mikati mengecam serangan di ibu kota Lebanon itu sebagai “kejahatan baru Israel”. Dia juga menyebut serangan itu bertujuan untuk menarik Beirut “ke dalam fase konfrontasi baru”.

    “Perdana Menteri Najib Mikati mengutuk ledakan di pinggiran selatan Beirut yang menewaskan dan melukai banyak orang,” demikian bunyi pernyataan dari kantor PM Lebanon.

    Lebanon juga menegaskan akan mengadukan serangan Israel itu ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Agung Israel Tolak Komponen Kunci Reformasi Netanyahu

    Mahkamah Agung Israel Tolak Komponen Kunci Reformasi Netanyahu

    Tel Aviv –

    Mahkamah Agung Israel pada hari Senin (01/01) membatalkan komponen kunci dari perombakan peradilan dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang memicu perdebatan panas.

    Dalam keputusan dengan mayoritas suara tipis, delapan menolak dan tujuh setuju, pengadilan tertinggi akhirnya membatalkan undang-undang yang disahkan pada bulan Juli 2013, yang mencegah para hakim membatalkan keputusan pemerintah yang mereka anggap “tidak masuk akal.”

    Para penentang berpendapat, upaya Netanyahu untuk menghapus standar kelayakan itu akan membuka pintu bagi korupsi dan keputusan aparat tinggi pemerintahan yang perlu dipertanyakan.

    Keputusan hari Senin (01/01) itu menetapkan, amandemen konstitusi itu telah mencabut peluang pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap keputusan-keputusan yang “tidak pantas” oleh pemerintah, perdana menteri atau bahkan menteri-menteri secara individual.

    Putusan tersebut menyatakan bahwa amandemen itu dapat “menyebabkan kerusakan serius dan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada karakteristik inti Negara Israel sebagai negara demokratis.”

    Kritikus pemerintah memuji keputusan tersebut

    Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan di media sosial bahwa “Mahkamah Agung dengan setia memenuhi perannya dalam melindungi warga Israel, dan kami memberikan dukungan penuh.”

    Lapid mengatakan, keputusan tersebut “menutup tahun penuh dengan perselisihan yang telah mencabik-cabik kami dari dalam dan menyebabkan bencana terburuk dalam sejarah negara kami.”

    “Hanya pemerintah yang tidak masuk akal, yang bertindak tidak masuk akal, yang membuat langkah tidak masuk akal, yang menghapuskan standar kelayakan,” ungkap Eliad Shraga, ketua kelompok tersebut.

    Perpecahan di Israel

    Keputusan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pukulan telak bagi pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Negara Israel kini bisa menghadapi krisis nasional, jika kabinet menolak untuk menerima keputusan tersebut.

    Amandemen konstitusi yang pertama kali dirilis setahun yang lalu itu, telah menghadapi tentangan keras di parlemen. Setelah negosiasi untuk berkompromi gagal, para penentang Netanyahu melancarkan protes besar-besaran di jalanan yang berlangsung selama berbulan-bulan, di mana ratusan ribu orang berunjuk rasa menentang rencana perubahan konstitusi tersebut.

    Para kritikus mengatakan, amandemen Netanyahu itu merupakan ancaman bagi demokrasi, sementara pemerintah berargumen bahwa pihaknya hanya ingin mengembalikan keseimbangan pada pengadilan yang terlalu berkuasa.

    Kontroversi yang telah berlangsung lama ini kemudian tersingkirkan setelah militan Hamas melancarkan serangan mematikan ke Israel selatan pada tanggal 7 Oktober lalu. Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara barat.

    Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang dianggap sebagai kekuatan pendorong di balik reformasi tersebut, telah meminta pengadilan untuk menunda keputusan hingga perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung berakhir.

    Levin mengecam keputusan pada hari Senin (01/01) tersebut, dengan mengatakan, hal itu menunjukkan “kebalikan dari semangat persatuan yang dibutuhkan saat ini untuk keberhasilan tentara kita di garis terdepan.”

    Namun Levin tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pemerintah akan mencoba menghidupkan kembali amandemen tersebut meskipun sudah ada keputusan pengadilan tertinggi, tapi dia menegaskan keputusan itu “tidak akan mematahkan semangat kami.”

    kp/as (Reuters, dpa, AFP)

    Lihat juga Video: Wakil Pemimpin Hamas Tewas, Israel Antisipasi Aksi Balas Dendam?

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Makin Semena-mena, Serukan Warga Mulai Tempati Gaza Palestina

    Israel Makin Semena-mena, Serukan Warga Mulai Tempati Gaza Palestina

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dua menteri senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan pembangunan pendudukan di Jalur Gaza Palestina.

    Selain meminta warga Israel menempati Jalur Gaza, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendorong warga Palestina di wilayah itu ber-emigrasi secara sukarela.

    Berbicara di rapat parlemen Israel (Knesset) pada Senin (1/1), Ben Gvir dan Smotrich memaparkan migrasi warga Palestina merupakan solusi konflik yang berkepanjangan ini.

    Kedua menteri juga menilai pemindahan warga Palestina secara sepihak ini merupakan jaminan keamanan dan stabilitas yang diperlukan oleh warga Israel terutama di wilayah selatan dekat perbatasan Jalur Gaza.

    Menurut Ben Gvir dan Smotrich, agresi Israel ke Jalur Gaza saat ini memberikan peluang bagi Tel Aviv untuk “mengusir” warga Palestina dari Gaza.

    “Perang memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza,” kata Ben Gvir kepada wartawan dan anggota partai sayap kanan Otzma Yehudit.

    Ben Gvir juga menyebut kebijakan ini sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi.”

    “Kami tidak bisa menarik diri dari wilayah mana pun di Jalur Gaza. Saya tidak hanya tidak mengesampingkan permukiman Yahudi di sana, saya yakin itu juga merupakan hal yang penting,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, Smotrich menganggap “solusi yang tepat terhadap konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung adalah “mendorong migrasi sukarela penduduk Gaza.

    “Solusi yang tepat terhadap konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung adalah “mendorong migrasi sukarela penduduk Gaza ke negara-negara yang setuju menerima para pengungsi,” kata Smotrich kepada anggota partai Zionisme Religius-nya.

    Ia bahkan memprediksi “Israel akan secara permanen mengontrol Jalur Gaza, termasuk melalui pendirian permukiman.

    Smotrich menegaskan kembali bahwa Tel Aviv tidak bisa membiarkan Gaza tetap menjadi “rumah kaca bagi 2 juta orang yang ingin menghancurkan Negara Israel”

    “Selama saya menjadi menteri keuangan, tidak ada satu syikal pun yang akan diberikan kepada teroris Nazi di Gaza,” ujar Smotrich seperti dikutip Times of Israel.

    Merespons hal itu, kelompok Hamas yang saat ini masih menguasai Jalur Gaza menilai keinginan Israel untuk mengusir warga Palestina di wilayah itu hanya lah “lamunan dan mimpi yang tidak akan terwujud.”

    “Rencana tersebut tidak akan pernah terwujud karena menghadapi ketabahan dan perlawanan yang berani dari rakyat Palestina,” bunyi pernyataan Hamas seperti dikutip Anadolu.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • VIDEO: Penampakan Rudal Hamas Bombardir Tel Aviv Tepat Tahun Baru

    VIDEO: Penampakan Rudal Hamas Bombardir Tel Aviv Tepat Tahun Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ibu kota Israel, Tel Aviv dibombardir 20 rudal dari kelompok militer Hamas tepat pada perayaan Tahun Baru 2024.

    Rudal ditembakkan dari arah Gaza secara serentak itu diarahkan menuju sejumlah kota Israel.

    Sirene peringatan roket yang melintas dilaporkan terus berbunyi di atas Tel Aviv, Gush Dan, dan sekitar Gaza.

    Tidak ada korban jiwa dilaporkan dari jatuhnya roket tersebut.

    Sementara itu, agresi membabi buta Israel yang dilakukan di Jalur Gaza telah menghancurkan 70 persen rumah.

    Agresi itu telah menewaskan lebih dari 21.600 warga Palestina dan melukai 55 ribu orang.

  • Tel Aviv Israel Dibombardir 20 Rudal Hamas Tepat Tahun Baru

    Tel Aviv Israel Dibombardir 20 Rudal Hamas Tepat Tahun Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ibu kota Israel, Tel Aviv, dilaporkan mendapatkan bombardir 20 rudal dari kelompok perlawanan Hamas tepat pada perayaan tahun baru 1 Januari 2024.

    Dilaporkan oleh outlet media lokal Israel, dari 20 rudal yang ditembakkan ke arah Tel Aviv, 10 di antaranya berhasil digagalkan, dilansir via Al Jazeera, Senin (1/1).

    Menurut laporan Al Jazeera, rudal yang ditembakkan dari arah Gaza secara serentak itu diarahkan menuju sejumlah kota di Israel. Sirene peringatan roket yang melintas dilaporkan terus berbunyi di atas kota Tel Aviv, Gush Dan, dan sekitar wilayah Gaza.

    Selain itu, sebuah pecahan roket juga ditemukan di sekitar Rumah Sakit Kaplan, Rehovot. Namun, tidak ada korban jiwa dari jatuhnya roket tersebut.

    Sementara itu, agresi membabi buta Israel yang dilakukan di Jalur Gaza, Palestina selama tiga bulan tanpa henti belakangan ini tercatat telah menghancurkan sekitar 70 persen rumah-rumah di daerah yang telah terkepung.

    Menurut laporan Wall Street Journal per Jumat (30/12), sekitar 300.000 dari 439.000 rumah di Gaza telah hancur akibat serangan Israel yang didapatkan lewat analisis citra satelit.

    Laporan itu juga menambahkan terdapat 29 ribu bom yang dijatuhkan di wilayah tersebut yang menargetkan pemukiman, gereja-gereja peninggalan era Bizantium, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan semua infrastruktur sipil. Bangunan itu telah rusak hingga tidak dapat diperbaiki.

    Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Namun laporan sebelumnya mengatakan lebih dari 200 situs warisan arkeologi hancur dalam pemboman Israel yang dianggap paling merusak dalam sejarah modern.

    Serangan Israel juga dianggap telah menimbulkan lebih banyak kerusakan ketimbang kota-kota lain di dunia ketimbang penghancuran Kota Aleppo di Suriah antara tahun 2012 dan 2016, Mariupol di Ukraina, atau pengeboman Sekutu terhadap Jerman pada Perang Dunia II.

    Serangan Israel ini juga telah membunuh lebih banyak warga sipil ketimbang tindakan dilakukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam kampanye tiga tahunnya melawan kelompok ISIS.

    “Sekarang mereka berada di urutan teratas dalam pengeboman paling dahsyat yang pernah ada,” kata ilmuwan politik asal Universitas Chicago Robert Pape, kepada Wall Street Journal, diberitakan via Al Jazeera, Minggu (31/12).

    Agresi militer Israel di Gaza, kata para ahli, juga termasuk yang paling mematikan dalam sejarah. Pasalnya, agresi itu telah menewaskan lebih dari 21.500 orang dan melukai 55.000 orang. Lebih dari 1.000 anak-anak diamputasi anggota tubuhnya dalam serangan Israel sejak 7 Oktober.

    Tentara Israel mengklaim bahwa mereka telah menargetkan pejuang Hamas, yang melakukan serangan di wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan yang memicu fase konflik saat ini.

    Namun, para ahli mengkritik Israel karena membom kawasan Gaza, yang merupakan salah satu daerah terpadat di dunia yang menampung 2,3 juta orang di tanah seluas 365 kilometer persegi.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tak ada perdamaian sebelum kelompok perlawanan di Palestina, Hamas, hancur. Pernyataan itu tertuang dalam tulisan opini Netanyahu yang dirilis Wall Street Journal pada Senin (25/12) malam.

    “Hamas harus dihancurkan, Gaza harus demiliterisasi, dan masyarakat Palestina harus dideradikalisasi. Ini adalah tiga prasyarat perdamaian antara Israel dan tetangganya Palestina di Gaza,” kata Netanyahu.

    (far/bac)

    [Gambas:Video CNN]