Xcloud.id

kab/kota: Tel Aviv

  • Tak Mau Perang Lagi, Suriah Akan Teken Kesepakatan dengan Israel

    Tak Mau Perang Lagi, Suriah Akan Teken Kesepakatan dengan Israel

    Jakarta –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan bahwa negosiasi dengan Israel hampir mencapai kesepakatan yang dapat segera ditandatangani, serupa dengan kesepakatan tahun 1974. Namun, ia menekankan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat ini “sama sekali tidak menyiratkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.”

    Dilansir Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025), dalam pernyataannya kepada harian Turki Milliyet, yang disiarkan oleh Televisi Suriah pada hari Jumat (19/9) waktu setempat, al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah tahu cara berperang tetapi tidak lagi menginginkan perang.

    Pemimpin Suriah itu menambahkan bahwa kerusuhan baru-baru ini di Sweida merupakan “jebakan yang sengaja dimainkan” di saat perundingan dengan Israel hampir selesai.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa serangan Israel terhadap istana presiden dan Kementerian Pertahanan Suriah belum lama ini merupakan deklarasi perang. Namun, pada saat yang sama, ia menekankan bahwa mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel tidak dapat dihindari, meskipun komitmen Israel terhadap kesepakatan tersebut masih diragukan.

    Al-Sharaa juga menekankan bahwa keikutsertaannya yang diharapkan dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang merupakan preseden bersejarah. Sebabnya, ini akan menjadi pertama kalinya dalam enam puluh tahun seorang presiden Suriah berpartisipasi dalam sesi internasional tersebut.

    Ia menekankan bahwa ini menandai “titik balik baru,” seraya menambahkan bahwa Suriah kini telah menjadi bagian dari sistem internasional dan bukan lagi negara yang dikenal sebagai pengekspor narkoba, pengungsi, atau terorisme.

    (ita/ita)

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • Israel Kini Punya Senjata Laser untuk Tembak Jatuh Rudal

    Israel Kini Punya Senjata Laser untuk Tembak Jatuh Rudal

    Tel Aviv –

    Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa pengembangan senjata laser yang berkekuatan tinggi telah selesai dilakukan. Senjata laser itu disebut akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini untuk memperkuat sistem pertahanan udara multi-level yang melindungi negara Yahudi itu dari serangan.

    Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Israel, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), senjata laser bernama Iron Beam, yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dan Elbit Systems Ltd itu, memiliki kekuatan 100 kilowatt.

    Senjata laser itu telah menjalani uji coba di wilayah Israel bagian selatan, dengan Kementerian Pertahanan Israel mengklaim Iron Beam berhasil mencegat drone, roket, mortir, dan pesawat dalam uji coba tersebut.

    Senjata laser tersebut akan diintegrasikan ke dalam perisai pertahanan rudal Israel, Iron Dome, dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut dinilai akan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi negara Yahudi yang marak dilanda serangan drone dan rudal.

    Kementerian Pertahanan Israel tidak mengungkapkan lebih lanjut soal tingkat pencegatan sistem laser tersebut, yang memiliki banyak keterbatasan teknis dan tidak dapat berfungsi dalam kondisi cuaca berawan.

    Teknologi laser semacam itu disebut-sebut sebagai cara yang lebih murah untuk menangkal drone dan proyektil lainnya, dengan biaya setiap pencegatan disebut kurang dari US$ 5 (Rp 83.000). Sistem pertahanan udara berbasis rudal yang saat ini digunakan Israel diketahui menghabiskan biaya puluhan ribu dolar, atau ratusan juta rupiah, untuk setiap pencegatan.

    Negara-negara di seluruh dunia telah mengembangkan senjata berenergi terarah untuk menggantikan amunisi yang mahal, tetapi teknologinya terbukti sulit untuk ditingkatkan.

    Israel mengklaim mereka menjadi negara pertama yang mencapai garis akhir dengan sistem barunya, namun status proyek negara-negara lainnya belum jelas.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya memuji “pencegatan cepat dan tepat sasaran dengan biaya marginal yang menggabungkan sistem pertahanan kita yang ada dan mengubah persamaan ancaman”.

    Israel, awal tahun ini, mengakui telah menggunakan versi sistem yang kurang kuat dalam pertempuran.

    Sejak kelompok Hamas menembus pertahanan Israel sambil menembakkan 3.000 orang dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu, Tel Aviv terlibat dalam perang multi-front di mana puluhan ribu proyektil telah ditembakkan ke arah Israel. Mengembangkan perisai laser yang murah dan efektif dapat terbukti signifikan.

    Pengumuman soal senjata laser itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menekankan bahwa imbas dari meningkatnya isolasi, maka Israel harus mengejar kemandirian keamanan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hasil Kawin Campur Manusia dan Spesies Lain Diungkap Peneliti Israel

    Hasil Kawin Campur Manusia dan Spesies Lain Diungkap Peneliti Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah fosil anak berusia lima tahun ditemukan dan jadi bukti perkawinan campur antar dua spesies manusia. Fosil itu jadi bukti bahwa persilangan itu terjadi 100 ribu tahun lebih awal dari yang dipercaya sebelumnya.

    Fosil itu ditemukan oleh Universitas Tel Aviv dan National Centre for Scientific Research Perancis pada 90 tahun di Gua Skhul, Gunung Carmel. Karakteristik dari fosil tersebut berasal dari Homo Sapiens dengan Neanderthal.

    Menurut peneliti, fosil itu memiliki karakteristik unik seperti bentuk tengkorak bulat menyerupai manusia modern. Sementara rahang dan struktur telinga persis seperti dari Neanderthal.

    Dari hasil penelitian disebutkan migrasi nenek moyang manusia modern pergi dari Afrika lebih awal dari yang diperkirakan. Migrasi yang dilakukan sering terjadi dan bukan sebuah peristiwa yang besar.

    Sementara pada studi yang diterbitkan pada 2024, Neaderthal ditemukan pada DNA Homo Sapiens selama 50 ribu tahun terakhir. Jadi fosil anak lima tahun yang ditemukan di Israel bukanlah nenek moyang yang ada di dunia.

    “Studi genetika dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kedua kelompok bertukar gen,” kata Israel Hershkovitz dari Universitas Tel Aviv.

    “Sampai hari ini, 40.000 tahun setelah Neanderthal terakhir punah, bagian dari genom kita, 2 hingga 6 persen, berasal dari Neanderthal. Namun, pertukaran ini terjadi jauh setelahnya, antara 60.000 hingga 40.000 tahun silam. Fosil ini, usianya 140.000 tahun,” imbuhnya.

    Pertemuan kedua spesies disebutkan berada di Nesher Ramla, yakni situs arkeologi di Israel pada 200 ribu tahun. Hasil perkawinan silang berkembang biak dengan spesies lainnya.

    “Fosil yang kami pelajari adalah bukti paling awal perkawinan antara Neanderthal dan Homo sapiens,” kata Hershkovitz.

    Sebagai informasi, Neanderthal adalah spesies homonin berevolusi di Eropa. Spesies itu ditemukan melakukan migrasi ke wilayah yang diklaim Israel pada 70 ribu tahun lalu.

    Sebelumnya juga pernah ditemukan anak hasil campur antara manusia modern dan Neanderthal pada 1998 di Portugal. Fosil bernama anak Lembah Lapedo ini berusia 28 ribu atau 100 ribu tahun lebih muda dari anak di gua Skhul.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

    Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

    New York –

    Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

    Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pengakuan untuk negara Palestina akan menjadi cara terbaik untuk mengisolasi kelompok Hamas. Dia juga menegaskan kembali kecamannya terhadap serangan Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza.

    Penegasan tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), disampaikan oleh Macron dalam wawancara terbaru dalam bahasa Inggris dengan televisi Israel, Channel 12.

    “Mengakui negara Palestina sama saja dengan memutuskan untuk mengatakan: ‘Perspektif sah rakyat Palestina dan penderitaan mereka saat ini tidak ada hubungannya dengan Hamas’,” kata Macron dalam wawancara pada Kamis (18/9).

    “Pengakuan negara Palestina merupakan cara terbaik untuk mengisolasi Hamas,” tegasnya.

    Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang bulan ini.

    Rencana pengakuan itu bertujuan untuk menyingkirkan Hamas dan memungkinkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun — proposal yang ditolak oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Dengan para pemukim Israel yang mendesak pendudukan wilayah Palestina di Tepi Barat, Macron mengatakan bahwa sekaranglah “menit terakhir sebelum mengusulkan dua negara akan menjadi sama sekali mustahil”.

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) dalam serangan darat besar-besaran yang diklaim bertujuan menghancurkan militan-militan Hamas yang ada di area tersebut.

    Ini menjadi fase terbaru dari rentetan serangan yang dilancarkan Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina tersebut selama hampir dua tahun terakhir.

    Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap kredibel oleh PBB, sedikitnya 65.141 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan-serangan Israel.

    “Operasi semacam ini di Gaza benar-benar kontraproduktif dan gagal,” sebut Macron dalam pernyataannya.

    “Anda benar-benar menghancurkan citra dan kredibilitas Israel, tidak hanya di kawasan ini, tetapi juga dalam opini publik di mana pun,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pekan ini. Pengakuan akan disampaikan Inggris usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyelesaikan kunjungan dari negara itu.

    Dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9), rencana pengakuan Inggris atas negara Palestina itu diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    The Times melaporkan pemerintah Inggris akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Kunjungan Trump ke Inggris

    Trump berkunjung ke Inggris Selasa (16/09) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Pemerintah di London menyebut kunjungan ini menunjukkan bahwa “hubungan Inggris-Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia, dan dibangun di atas sejarah selama 250 tahun.”

    Selama kunjungan berlangsung, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk perjanjian kerja sama untuk memperkuat energi nuklir.

    Puncak seremoni dilangsungkan pada Rabu (17/09), ketika Trump dan Ibu Negara Melania disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor, diarak dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, yang dilengkapi jamuan kenegaraan, atraksi udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

    Pada Kamis (18/9), Starmer dijadwalkan menjamu Trump di Istana Chequers di pedesaan di luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke AS yang masih tinggi di angka 25%.

    Trump menyebut kunjungan kenegaraan keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Inggris sebagai kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Hal itu diungkap Trump saat berpidato di sebuah jamuan makan mewah yang diselenggarakan oleh Raja Charles III.

    “Salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” kata Trump dilansir AFP, Kamis (18/9).

    “Ini benar-benar salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” lanjutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Riyadh –

    Pakta pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan menggariskan, bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara mewajibkan dukungan militer demi menjamin keutuhan teritorial. Langkah ini diambil menyusul serangan Israel ke Qatar awal bulan ini.

    Kerajaan Saudi sejak lama memiliki ikatan ekonomi, religius, dan keamanan yang erat dengan Pakistan—termasuk, seperti yang ramai dilaporkan, memberikan dukungan finansial bagi program senjata nuklir Islamabad.

    Selama bertahun-tahun, analis maupun sejumlah diplomat Pakistan menyebut kemungkinan Arab Saudi berlindung di bawah “payung nuklir” Islamabad, terlebih saat ketegangan meningkat terkait program atom Iran.

    Pesan kepada Israel?

    Momentum penandatanganan pakta juga dipahami sebagai isyarat langsung kepada Israel, yang lama dicurigai sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah, dan kini tengah menjalankan operasi militer luas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Operasi yang dilancarkan Israel menjalar ke Iran, Lebanon, wilayah lain Palestina, Qatar, Suriah, hingga Yaman.

    Pemerintah di Tel Aviv sejauh ini belum menanggapi perjanjian tersebut. Amerika Serikat—selama ini penjamin keamanan tradisional negara-negara Teluk—juga belum memberikan komentar.

    Putra Mahkota Saudi yang berkuasa, Mohammed bin Salman, menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan pada Rabu (17/) bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Perjanjian itu tidak menyebut senjata nuklir secara spesifik, tetapi menegaskan: “Setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya,” menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan Kantor Berita Saudi.

    “Perjanjian ini bertujuan mengembangkan aspek kerja sama pertahanan kedua negara dan memperkuat daya tangkal bersama terhadap setiap agresi,” demikian isi pernyataan itu.

    Sejarah panjang ikatan militer

    Komitmen Pakistan bagi pertahanan Arab Saudi sudah tertanam sejak puluhan tahun, terutama untuk melindungi kedua kota suci Mekkah dan Madinah. Pasukan Pakistan pertama kali dikirim ke Saudi pada akhir 1960-an, saat muncul kekhawatiran atas perang Mesir di Yaman.

    Pertalian itu makin erat setelah Revolusi Islam Iran 1979, yang meluapkan ketakutan dinasti al-Saud terhadap rejim Syiah di Teheran.

    Pakistan sendiri mengembangkan senjata nuklir untuk menandingi India. Kedua negara bertetangga itu telah berulang kali bentrok, termasuk saling serang setelah serangan pembunuhan terhadap turis di Kashmir India pada April lalu. Menurut Bulletin of Atomic Scientists, India diperkirakan memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan punya 170.

    Pada Kamis(18/9), Kementerian Luar Negeri India menyebutkan, pihaknya terus memantau pertalian baru Saudi-Pakistan. New Delhi menyatakan akan “mempelajari implikasi perkembangan ini bagi keamanan nasional serta stabilitas regional dan global.” Saudi sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan India.

    Dukungan pada program Pakistan

    Dalam bukunya Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb, pensiunan Brigadir Jenderal Feroz Hassan Khan menulis betapa Saudi sejak awal telah memberikan “dukungan finansial besar” untuk program nuklir Pakistan.

    Sebuah kabel diplomatik AS tahun 2007 yang dipublikasikan WikiLeaks menyebut diplomat Pakistan di Riyadh sempat mengusulkan kemungkinan keterlibatan kerajaan Saudi dalam program pengembangan senjata nuklir.

    “Menurut para pejabat ini, mereka memahami bahwa Arab Saudi ingin melindungi diri maupun kawasan. Karena beberapa negara lain—khususnya Mesir—tak mampu mengembangkan sistem senjata nuklir akibat kendala finansial, maka logis jika Saudi mengambil peran sebagai ‘pelindung fisik’, sama seperti perannya kian besar sebagai mediator perdamaian di berbagai konflik kawasan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.

    Baik Pakistan maupun Saudi tidak menjawab pertanyaan Associated Press yang diajukan Kamis (18/9), soal apakah pakta ini mencakup arsenal nuklir Islamabad.

    Benang merah menuju Teheran

    Arab Saudi sebelumnya sempat meminta bantuan AS untuk mengembangkan program nuklir sipil, sebagian melalui rencana normalisasi diplomatik dengan Israel sebelum serangan Hamas 2023. Program itu bisa membuka peluang Saudi memperkaya uranium di dalam negeri—hal yang membuat gusar pakar nonproliferasi, karena pengayaan uranium juga bisa mengarah ke pengembangan senjata nuklir.

    Putra Mahkota MBS pernah berkata, kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika Iran dibiarkan memiliki bom atom. Saat ini Saudi diyakini sudah memiliki program rudal balistik domestik, yang berpotensi menjadi sistem pengantar hulu ledak nuklir.

    Meski begitu, Saudi masih menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan belum diketahui mengambil langkah untuk mengembangkan bom sendiri.

    Sebelum pakta pertahanan diteken, Iran sempat mengirim Ali Larijani untuk berkunjung ke Riyadh. Dia adalah tokoh senior sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Boleh jadi langkah itu membuka kesempatan bagi kerajaan untuk menjelaskan kepada Teheran, yang sejak 2023 menjalin komunikasi melalui mediasi China.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

    (nvc/nvc)

  • Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Gaza City –

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) waktu setempat, saat militer Tel Aviv semakin mengintensifkan serangan terhadap militan Hamas yang diyakini bersembunyi di pusat kota tersebut.

    Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengecam serangan Israel, yang disebut telah memicu “gelombang baru pengungsian” di daerah kantong Palestina tersebut.

    Para wartawan AFP dan saksi mata di lokasi menyaksikan arus warga Gaza yang terus-menerus bergerak ke arah selatan dengan berjalan kaki, naik kendaraan, dan menaiki gerobak keledai. Tampak barang-barang ditumpuk tinggi di atas transportasi yang mereka gunakan.

    “Ada tembakan artileri, serangan udara, tembakan quadcopter, dan serangan drone. Pengeboman tidak pernah berhenti,” tutur Aya Ahmed (32) yang berlindung bersama 13 kerabatnya di Kota Gaza.

    “Dunia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka (Israel) ingin kami mengungsi ke selatan — tetapi di mana kami akan tinggal? Tidak ada tenda, tidak ada transportasi, tidak ada uang,” katanya.

    Sejumlah warga Palestina menurutkan bahwa biaya perjalanan ke wilayah selatan Jalur Gaza melonjak drastis, dalam beberapa kasus mencapai lebih dari US$ 1.000 (sekitar Rp 16,5 juta).

    Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukannya melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, untuk menghancurkan Hamas. Kemudian pada Rabu (17/9), militer Tel Aviv mengumumkan pembukaan “rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din” bagi warga yang meninggalkan Kota Gaza.

    Juru bicara militer Israel, Kolonel Avichay Adraee, menyebut koridor itu hanya akan dibuka selama 48 jam.

    Serangan terus-menerus ke Jalur Gaza, terutama Kota Gaza, telah memicu kemarahan di kalangan internasional.

    “Serangan militer dan perintah evakuasi di Gaza bagian utara memicu gelombang pengungsian baru, memaksa keluarga-keluarga yang trauma mengungsi ke wilayah yang semakin menyempit dan tidak layak huni,” ujar Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam kritikannya.

    “Rumah sakit, yang sudah kewalahan, berada di ambang kehancuran karena meningkatnya kekerasan yang menghalangi akses dan mencegah WHO mengirimkan pasokan penyelamat nyawa,” sebutnya.

    Beberapa rumah sakit di Gaza melaporkan ada tiga anak di antara 12 korban tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza semalam. Sementara badan pertahanan sipil Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 64 orang sepanjang Rabu (17/9), termasuk 41 orang di Kota Gaza.

    Militer Israel juga mengatakan pasukannya terus menargetkan “infrastruktur teror Hamas” dan juga beroperasi di wilayah selatan di Rafah dan Khan Younis.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bantu ICC, Spanyol Akan Selidiki Pelanggaran HAM di Gaza

    Bantu ICC, Spanyol Akan Selidiki Pelanggaran HAM di Gaza

    Madrid –

    Spanyol mengumumkan akan menyelidiki “pelanggaran hak asasi manusia di Gaza” untuk membantu Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang telah merilis surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat-pejabat Israel lainnya atas dugaan kejahatan perang.

    Kantor Jaksa Agung Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengatakan bahwa Jaksa Agung Spanyol Alvaro Garcia Ortiz telah “mengeluarkan dekrit untuk membentuk tim kerja yang bertugas menyelidiki pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di Gaza”.

    Misi tim investigasi ini, menurut Kantor Jaksa Agung Spanyol, akan “mengumpulkan bukti dan menyediakannya bagi badan yang berwenang, sehingga memenuhi kewajiban Spanyol terkait kerja sama internasional dan hak asasi manusia”.

    “Menghadapi situasi terkini di wilayah Palestina, semua bukti, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat dikumpulkan di negara kami mengenai kejahatan yang dilakukan di Gaza harus disertakan (untuk potensi penggunaan dalam kasus ICC),” demikian pernyataan Kantor Jaksa Agung Spanyol.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Spanyol juga telah bergabung dalam kasus di hadapan pengadilan dunia lainnya, Mahkamah Internasional (ICJ), yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.

    Kedua pengadilan internasional yang berkantor di Den Haag itu menuai kritikan keras dari Israel dan sekutu-sekutunya. Pada Februari lalu, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada ICC, dengan menyebut pengadilan itu telah “menyalahgunakan wewenangnya” dengan merilis surat perintah penangkapan Netanyahu.

    Israel menggugat yurisdiksi ICC yang beranggotakan 125 negara dalam kasus tersebut.

    Langkah Spanyol ini diambil saat hubungan negara itu dengan Israel semakin memburuk beberapa waktu terakhir. Israel telah menarik pulang Duta Besarnya dari Madrid tahun lalu setelah Spanyol mengakui negara Palestina.

    Pekan lalu, Spanyol memanggil pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Madrid melakukan antisemitisme. Perselisihan semakin memanas menyusul langkah-langkah yang diumumkan PM Pedro Sanchez untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”.

    Lihat juga Video: AS Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Israel di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)