Xcloud.id

kab/kota: Tel Aviv

  • Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

    Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

    Bisnis.com, JAKARTA – Foto Presiden Prabowo Subianto bersama dengan deretan pemimpin negara lain muncul di sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel, dan tengah viral di media sosial.

    Dalam baliho tersebut, foto Prabowo disandingkan dengan Presiden AS Donald Trump yang berada di tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    Foto pemimpin lainnya termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi.

    Baliho tersebut bertuliskan pesan dalam bahasa Inggris: ”Mr. President, Israel stands by your plan. Seal the deal” yang berarti  PakPresiden, Israel mendukung rencana Anda. Segera selesaikan kesepakatan ini.

    Pesan ini mengacu pada dukungan Israel terhadap rencana Trump untuk Gaza setelah perang.

    Foto ini diunggah oleh akun X (@AbrahamShield25) pada Minggu (28/9/2025). Hingga saat ini, foto tersebut telah dilihat lebih dari 5 juta kali dan memicu pro kontra di media sosial.

    Dalam keterangan di unggahan tersebut, akun itu menyebutkan baliho ini merupakan kampanye nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Kesepakatan Abraham.

    ”Dengan menampilkan Presiden Trump, PM Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, presiden Indonesia, dan Mahmoud Abbas, pesan kampanye ini sangat jelas: ’Ya untuk Rencana Trump – SELESAIKAN,’” tulis akun @AbrahamShield25 tersebut.

    Apa Itu Abraham Shield

    Abraham Shield merupakan inisiatif strategis yang diusung Koalisi Keamanan Regional (Coalition for Regional Security) Israel sebagai terobosan politik-keamanan Israel untuk keluar dari lingkaran perang berkepanjangan dan melangkah menuju era keamanan, stabilitas, dan kemakmuran.

    Koalisi ini didirikan sekitar setahun setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Koalisi ini mewakili kelompok yang luas dan beragam dari para tokoh masyarakat dan pemimpin opini di bidang keamanan, diplomasi, bisnis, teknologi tinggi, dan penelitian.

    Koalisi ini menyatukan berbagai badan, lembaga penelitian, dan organisasi yang percaya akan perlunya visi politik-keamanan baru yang menggabungkan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, sembari memanfaatkan peluang regional sebagai jalur utama untuk memperkuat keamanan Israel.

    ”Koalisi menyebut proposal Trump sebagai jalan yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemenangan militer Israel menjadi terobosan diplomatik yang strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza, tanpa Hamas,” tulis Abraham Shield di X.

    Respons RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung nama Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Netanyahu menjadi salah satu pemimpin yang turut berpidato di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025). Dalam pidatonya, Netanyahu menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai Israel dan Palestina.

    Netanyahu menuturkan kemenangan atas Hamas akan memungkinkan terciptanya perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim.

    “Kemenangan kita akan mengarah pada perpanjangan dan perluasan dramatis dari Kesepakatan Abraham yang bersejarah, yang ditengahi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya sendiri lima tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti yang saya yakin Anda juga, kata-kata penyemangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025). 

  • Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

    Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wajah Presiden Prabowo Subianto terpampang di baliho ibu kota Israel, Tel Aviv. Hal itu menuai sorotan.

    Di baliho tersebut, ada sejumlah tokoh dunia. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Netanyahu.

    Selain itu ada Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, lalu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS), Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    “Mr. President Israel By YouTube Plan. Sela The Deal,” bunyi narasi baliho tersebut, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Poster itu telah ditanggapi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Melalui Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A Mulachela.

    “Kami sampaikan bahwa posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau yang platform lainnya,” kata Vahd Nabyl A Mulachela dikutip dari CNBC.

    “Kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” sambungnya.

    Hal serupa, kata dia, pernah ditegaskan Kemlu RI. Bahwa pemerintah RI akan mengakui Israel jika Palestina terlebih dahulu diakui kemerdekaannya.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu (Menteri Luar Negeri) RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • 5 Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel Nasional

    5 Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel Nasional

    Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal foto Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di sebuah baliho di Israel berjejer bersama Perdana Menteri Israel, Netanyahu.
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, Indonesia tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka.
    Sebab itu, kata Yvonne, tidak ada pengakuan atau normalisasi, termasuk dalam baliho yang ditayangkan oleh Abraham Accords.
    “Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Yvonne dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
    Dia mengatakan, penegasan ini juga pernah disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya.
    “Bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.
    Sebelumnya, sebuah foto baliho besar berlogo Abraham Shield di Tel Aviv, Israel, yang menampilkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto tengah viral di media sosial.
    Dalam baliho tersebut, Prabowo tampak berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, dan Raja Yordania Abdullah II.
    Terdapat pula foto Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di antara para pemimpin tersebut.
    Baliho itu juga memuat tulisan dalam bahasa Inggris yang berarti, “Pak Presiden, Israel berdiri di samping rencanamu”, yang dianggap sebagai dukungan Israel terhadap strategi Trump untuk Gaza pasca-perang.
    Setelah diunggah di akun X dengan
    username
    @AbrahamShield25 pada Minggu (28/9/2025), foto baliho yang telah dilihat lebih dari 2,9 juta kali itu memicu perdebatan di media sosial, termasuk dari kalangan warganet Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    JAKARTA – Hamas menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai “sosok yang tidak diinginkan” dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.

    Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai “pertanda buruk bagi rakyat Palestina.”

    Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai “saudara iblis” yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.

    Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah “masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing.”

    “Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 29 September.

    Dia juga mengungkapkan sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini.

    Soal gencatan senjata, Badran menegaskan pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar.

    Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.

    Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.

    Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.

  • Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran saat ini mendapatkan tekanan baru. Hal ini disebabkan putaran sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang kembali berlaku sehubungan dengan proyek nuklir negara itu.

    Sanksi-sanksi tersebut secara otomatis diberlakukan kembali pada tengah malam hari Minggu setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran 2015. Mereka menggunakan mekanisme “snapback” dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkannya kembali.

    Sanksi-sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung, karena sebagian besar dari lebih dari 90 juta penduduknya akan menanggung akibatnya dalam beberapa bulan mendatang.

    Sanksi-sanksi tersebut mengikat semua negara anggota dan akan ditegakkan dengan menggunakan langkah-langkah nonmiliter.

    Situasi regional Iran yang bergejolak membuat beberapa pihak khawatir akan adanya serangan militer lebih lanjut oleh Israel dan Amerika Serikat. Tel Aviv dan Washington sendiri sempat melancarkan serangan selama 12 hari di sejumlah lokasi dan fasilitas pengayaan nuklir Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Beberapa warga Iran khawatir Israel akan menggunakan sanksi tersebut sebagai dalih untuk menyerang lagi, karena Israel menggunakan resolusi yang dikeluarkan oleh badan pengawas nuklir global pada bulan Juni sebagai dalih untuk perang yang disambut baik oleh para pejabat Israel dan publik.

    “Situasinya sama sekali tidak terlihat stabil,” kata Rouzbeh, pria berusia 35 tahun yang bekerja di Grand Bazaar Teheran, menjual motor listrik yang diimpor dari China dan negara-negara lain. “Seperti beberapa tahun terakhir, ketika dolar menguat, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal dan langka,” ujarnya kepada Al Jazeera.

    “Beberapa orang di sini menutup semua penjualan selama beberapa hari hingga harga stabil. Yang lain memanfaatkan situasi ini dan menaikkan harga. Ketika harga naik, penjualan turun karena daya beli masyarakat tidak meningkat.”

    Kaum garis keras di Teheran tampak senang dengan sanksi PBB yang diperbarui, kemungkinan karena hal itu berarti berakhirnya perjanjian nuklir yang mereka tentang dengan keras selama satu dekade karena dianggap sebagai “kerugian belaka”.

    Saeed Jalili, anggota ultrakonservatif Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan calon presiden yang telah lama gagal, mengunggah video pidatonya pekan lalu yang mengecam kesepakatan nuklir dan keterlibatannya dengan Barat.

    “Hari ini kita harus menetralisir tuntutan berlebihan musuh dan mencegah ancamannya lebih lanjut,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut caranya.

    Kehakiman Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka memantau aktivitas daring seputar berita snapback dan memperingatkan media bahwa mereka akan mengambil tindakan jika melakukan pelanggaran. Dikatakan bahwa sejumlah situs web dan kanal Telegram yang tidak disebutkan namanya telah dibuka kasusnya setelah mereka “mengganggu keamanan psikologis masyarakat” dengan menerbitkan “konten provokatif tentang kenaikan harga”.

    Mekanisme Snapback

    Proses snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dibentuk untuk menghukum Iran jika mengingkari batasan ketat yang ditetapkan untuk menjamin kedamaian program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

    Iran, China, dan Rusia berpendapat bahwa Barat telah menyalahgunakan mekanisme tersebut, yang akan berakhir pada 18 Oktober. Hal ini karena Presiden AS Donald Trump-lah yang menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi sepihak sementara Iran tetap berkomitmen.

    Teheran mulai secara bertahap meninggalkan pembatasan hanya setahun setelah itu, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berusaha membuat bom.

    Setelah berbagai langkah saling balas selama bertahun-tahun, pengayaan uranium Iran mencapai 60%. Namun Negeri Persia itu tidak berusaha membuat bom, seperti yang diklaim oleh Israel dan AS sebagai dalih mereka atas serangan tersebut.

    Nasib uranium yang diperkaya tinggi dan kerusakan pasti pada fasilitas nuklir bawah tanahnya masih belum jelas sejak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditolak aksesnya ke sebagian besar lokasi setelah perang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel kini semakin terisolasi di panggung dunia. Hal ini seiring masih terus berlanjutnya perang di Gaza, Palestina, oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Mengutip laman Turki Anadolu Agency, hingga Minggu, setidaknya 66.000 warga Gaza tewas karena serangan Israel. Menurut Al-Jazeera hingga Senin (29/9/2025), 40 warga Gaza kembali meregang nyawa karena serangan terbaru Israel, Minggu.

    Mengutip CNN Internastional, isolasi ke Israel kini terlihat baik di sektor ekonomi, budaya hingga olahraga. Hal itu terjadi seiring kecaman yang meningkat dari dunia internasional setelah serangan Israel ke Qatar dengan klaim menghabisi Hamas, dan dirilisnya hasil penyelidikan independen PBB untuk pertama kalinya, yang menyimpulkan Israel memang telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

    Ekonomi

    Dari segi ekonomi, pekan lalu, Uni Eropa (UE), yang merupakan mitra dagang terbesar Israel, mengusulkan pemberian sanksi ke negeri itu. Sebagian besar perjanjian perdagangan bebas Israel dan UE akan ditangguhkan.

    Jika disetujui negara-negara Eropa, ini akan menjadi tamparan baru bagi pemerintah Netanyahu. Sebelumnya, beberapa negara Barat telah menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu-individu Israel tertentu, termasuk organisasi-organisasi yang mendukung kekerasan, khususnya di wilayah Tepi Barat, Palestina.

    Sebelumnya di Agustus, dana kekayaan negara Norwegia yang terbesar di dunia, GPFG, mengumumkan akan melepas sebagian portofolionya di Israel karena memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi embargo sebagian atau seluruh senjata dari Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lain atas tindakannya di Gaza.

    Budaya

    Seiring meningkatnya perang Gaza, Israel juga terpukul di bidang budaya. Lembaga penyiaran di beberapa negara Eropa, termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol, menyatakan akan memboikot Kontes Lagu Eurovision jika Israel diizinkan berpartisipasi pada tahun 2026.

    Lembaga penyiaran nasional Irlandia, RTE, mengatakan bahwa mereka merasa partisipasi Irlandia tidak adil. Hal ini mengingat hilangnya nyawa yang terus-menerus dan mengerikan di Gaza.

    Uni Penyiaran Eropa, penyelenggara Eurovision, telah menyatakan bahwa negara-negara anggota akan melakukan pemungutan suara pada bulan November untuk menentukan negara mana yang dapat berpartisipasi tahun depan. Israel telah menjadi bagian dari Eurovision sejak tahun 1973.

    Sebelumnya sebuah festival musik di Ghent, Belgia, membatalkan konser Munich Philharmonic, yang dijadwalkan akan menampilkan konduktor Israel, Lahav Shani. Pihak festival menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Shani telah beberapa kali menyuarakan dukungannya terhadap perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi tidak dapat memberikan kejelasan yang memadai tentang sikapnya terhadap rezim genosida di Tel Aviv.

    Di Hollywood, ribuan pembuat film, aktor dan pekerja industri film telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Para penandatangan janji tersebut antara lain Olivia Colman, Emma Stone, Andrew Garfield, dan Hannah Einbinder, yang baru-baru ini menjadi berita utama dengan mengakhiri pidato penerimaan Emmy-nya dengan kata-kata “bebaskan Palestina”.

    Olahraga

    Olahraga pun tak luput dari hal ini. Tahap akhir dari sebuah balapan sepeda besar dibatalkan awal bulan ini setelah beberapa demonstrasi besar pro-Palestina mengganggu acara tersebut, sebagai protes atas partisipasi tim Israel-Premier Tech.

    Di Spanyol, penyelenggara turnamen catur memberi tahu para pemain Israel bahwa mereka tidak dapat bertanding di bawah bendera nasional mereka. Hal tersebut mendorong mereka untuk mundur dari kompetisi awal bulan ini.

    Boikot Israel dari World Cup juga tengah dilakukan. Tapi belum ada kebijakan FIFA soal ini.

    Reaksi Netanyahu

    Sementara itu, Netanyahu sendiri mengakuinya awal bulan ini bahwa penentangan terhadap Israel meningkat. Ia memperingatkan bahwa Israel menghadapi “semacam isolasi” yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

    Dirinya juga menambahkan bahwa negara itu tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Netanyahu mengatakan Israel perlu lebih lanjut mengembangkan industri persenjataannya dan menyesuaikan perekonomiannya agar tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 12 Negara Dunia Umumkan Dukungan Finansial untuk Otoritas Palestina

    12 Negara Dunia Umumkan Dukungan Finansial untuk Otoritas Palestina

    Madrid –

    Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi dan Spanyol, mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial. Dukungan ini diberikan saat Otoritas Palestina sedang kekurangan pendanaan karena Israel menahan pendapatan pajak mereka.

    Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu 27/9/2025), menyebut koalisi baru itu bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”.

    “Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol menjelaskan alasan pembentukan koalisi tersebut.

    Koalisi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, bertujuan untuk menstabilkan keuangan badan yang berbasis di Ramallah tersebut, mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

    “Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol itu.

    Pernyataan itu juga menyebutkan “kontribusi keuangan yang signifikan” di masa lalu dan janji “dukungan berkelanjutan” dari koalisi tersebut.

    Koalisi 12 negara itu terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa mengatakan bahwa para donatur menjanjikan setidaknya US$ 170 juta (Rp 2,8 triliun) untuk membiayai Otoritas Palestina.

    Saudi, menurut pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Pangeran Faisal bin Farhan, akan menyediakan dana sebesar US$ 90 juta (Rp 1,5 triliun.)

    Menyadari ketidakcukupan bantuan jangka pendek, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol, negara-negara koalisi itu akan bekerja sama dengan lembaga keuangan dan mitra internasional “untuk memobilisasi sumber daya, mendukung tata kelola, dan reformasi ekonomi yang sedang berlangsung, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh”.

    Berdasarkan Protokol Paris tahun 1994, Israel memungut pajak atas nama Otoritas Palestina.

    Usai perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023, Tel Aviv menahan pendapatan pajak Otoritas Palestina, meskipun setelah Otoritas Palestina menyatakan bahwa layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan memburuk dan kemiskinan melonjak.

    Israel mengatakan bahwa sebagian dana yang ditahan dimaksudkan untuk membayar kembali biaya-biaya seperti listrik yang dijualnya kepada warga Palestina.

    Namun Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menghentikan semua pembayaran pajak kepada Otoritas Palestina empat bulan lalu. Dia menegaskan akan mengupayakan keruntuhan pemerintah Palestina melalui “pencekikan ekonomi” untuk mencegah pembentukan negara Palestina.

    Pengumuman soal dukungan finansial ini disampaikan beberapa hari setelah sekutu-sekutu tradisional AS, seperti Prancis dan Inggris, mengakui secara resmi negara Palestina di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Tonton juga Video: Presiden Kolombia Demo di PBB, Desak Kirim Pasukan Bantu Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Palestina Akan Jadi ‘Bunuh Diri Nasional’ bagi Israel

    Negara Palestina Akan Jadi ‘Bunuh Diri Nasional’ bagi Israel

    New York –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato penuh amarah dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (26/9) waktu setempat. Netanyahu menuduh para pemimpin Eropa, yang mengakui negara Palestina, telah mendorong Israel ke dalam “bunuh diri nasional”.

    Netanyahu dalam pidatonya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025), bersumpah untuk mencegah terbentuknya negara Palestina. Dia menyebut pengakuan yang diberikan beberapa negara Eropa untuk negara Palestina sama saja memberi imbalan kepada kelompok Hamas.

    Netanyahu, yang pidatonya disiarkan sebagian melalui pengeras suara militer Israel di Jalur Gaza, menegaskan dirinya akan “menyelesaikan pekerjaan” melawan Hamas, bahkan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah tercapai.

    Beberapa hari setelah Inggris, Prancis, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina, Netanyahu mengatakan negara-negara itu telah mengirimkan “pesan yang sangat jelas bahwa membunuh orang Yahudi ada untungnya”.

    “Israel tidak akan membiarkan Anda memaksakan negara teroris kepada kami,” kata Netanyahu dalam pidatonya di markas besar PBB di New York.

    “Kami tidak akan melakukan bunuh diri nasional karena Anda tidak memiliki nyali untuk menghadapi media yang bermusuhan dan massa antisemitisme yang menuntut darah Israel,” tegasnya.

    Serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah memicu serangan mematikan Tel Aviv terhadap Jalur Gaza.

    Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang merupakan rival Hamas telah mengutuk serangan tersebut dan mengecam antisemitisme dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Kamis (25/9), yang dia sampaikan secara virtual setelah AS menolak visanya.

    Netanyahu, yang menentang negara Palestina selama beberapa dekade, mencemooh dukungan Barat untuk Abbas dan menyebut Otoritas Palestina “korup sampai ke akar-akarnya”.

    Namun pejabat Kementerian Luar Negeri Palestina, Adel Atieh, menyebut pidato Netanyahu sebagai “pidato orang yang kalah”.

    Netanyahu tidak menyinggung isu aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat, yang diserukan oleh beberapa anggota kabinetnya sebagai cara untuk mematikan prospek berdirinya negara Palestina.

    Trump, yang biasanya mendukung teguh Netanyahu, telah melontarkan peringatan tentang pencaplokan Tepi Barat saat mengajukan rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang akan mencakup perlucutan senjata Hamas dalam pertemuan dengan pemimpin negara Arab dan Muslim pekan ini.

    Di Ruang Oval Gedung Putih, Trump bahkan secara terang-terangan menegaskan dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat.

    Namun dalam pidatonya, Netanyahu melontarkan pujian untuk Trump, yang akan ditemuinya pada Senin (29/9) pekan depan di Gedung Putih.

    Pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB ini diwarnai aksi walkout massal oleh para delegasi berbagai negara. Aksi protes juga digelar di area Times Square, New York, menyerukan penangkapan Netanyahu.

    Tonton juga Video: Pakai ‘Sound Horeg’, Pidato Netanyahu di PBB Disiarkan ke Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Sudah Menggila di Tanah Arab, Turki Jadi Target Berikutnya?

    Israel Sudah Menggila di Tanah Arab, Turki Jadi Target Berikutnya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman ekspansionis Israel dinilai mulai meluas di kawasan Timur Tengah. Setelah melancarkan serangan ke Qatar, sejumlah analis menilai Turki bisa menjadi titik panas berikutnya dalam konstelasi geopolitik regional.

    Michael Rubin, peneliti senior American Enterprise Institute di Washington, menyebut Turki berisiko menjadi sasaran Israel berikutnya.

    “Israel tidak boleh bergantung pada keanggotaan NATO Turki sebagai tameng perlindungan,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (22/0/2025).

    Akademisi Israel Meir Masri bahkan menulis di media sosial: “Hari ini Qatar, besok Turki.”

    Ankara merespons dengan keras. Seorang penasihat senior Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel sebagai “anjing Zionis” dan mengancam akan menghapus Israel dari peta.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga menegaskan visi “Israel Raya” yang digaungkan Benjamin Netanyahu bertujuan melemahkan negara-negara tetangga.

    “Israel berupaya membuat negara-negara di kawasan tetap lemah, tidak efektif, dan terpecah,” ujar Fidan.

    Ia menambahkan visi yang diyakini sebagian Zionis religius meluas hingga Suriah, Lebanon, Mesir, dan Yordania modern, pada dasarnya ingin memecah belah kawasan.

    Omer Ozkizilcik, peneliti Atlantic Council, mengatakan Ankara memandang retorika anti-Turki sebagai tanda Israel ingin membangun hegemoni regional.

    “Turki makin merasa bahwa agresi Israel tidak memiliki batas dan menikmati dukungan Amerika,” ujarnya.

    Sementara menurut pensiunan laksamana Turki Cem Gurdeniz, manifestasi awal ketegangan kemungkinan muncul di Suriah.

    “Manifestasi pertama ketegangan Turki-Israel kemungkinan besar akan muncul di front Suriah, baik di darat maupun udara,” katanya.

    Meski begitu, analis King’s College London Andreas Krieg menekankan konflik terbuka belum tentu terjadi. “Ancaman Israel terhadap Turki bukanlah agresi militer konvensional, melainkan penargetan kepentingan Turki melalui cara tidak langsung,” ujarnya.

    Dengan meningkatnya tensi, Turki diperkirakan memperkuat sistem pertahanan udara, intelijen, dan memperluas koalisi dengan Qatar, Yordania, serta Irak. Namun dengan dukungan penuh AS terhadap Israel, rivalitas Ankara-Tel Aviv diprediksi bakal terus memanas.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Terus Bombardir Gaza, 15 Orang Tewas

    Israel Terus Bombardir Gaza, 15 Orang Tewas

    Gaza City –

    Pasukan militer Israel membombardir sejumlah target, termasuk rumah dan tenda-tenda pengungsi, di wilayah Jalur Gaza pada Rabu (24/9) waktu setempat. Rentetan serangan itu menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk beberapa di antaranya anak-anak.

    Israel terus melancarkan serangan udara dan serangan darat secara besar-besaran di area Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, beberapa waktu terakhir. Serangan itu memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari pusat kota tersebut.

    Juru bicara otoritas pertahanan sipil Gaza Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), mengatakan bahwa beberapa orang yang tersisa berlindung di pusat kota ketika sejumlah serangan udara menghantam mereka.

    “Setidaknya tujuh orang tewas, sebagian besar anak-anak, dan sejumlah besar mengalami luka-luka akibat tiga serangan udara terhadap sebuah gudang miliki pemerintah Kota Gaza dan tenda-tenda pengungsi di area Pasar Firas,” tutur Bassal saat berbicara kepada AFP.

    Sedikitnya tiga orang lainnya, sebut Bassal, tewas akibat pengeboman Israel yang menghantam area-area lainnya di Kota Gaza. Secara detail, Bassal menyebut dua orang di antaranya tewas di sebuah apartemen di Jalan Al-Sahaba dan satu orang lainnya tewas di area Pasar Al-Yarmouk.

    Di wilayah Jalur Gaza bagian tengah, otoritas pertahanan Gaza melaporkan “empat orang tewas dan luka-luka dalam serangan helikopter” terhadap sebuah rumah di area Nuseirat.

    Satu orang lainnya, menurut Bassal, tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah rumah di area Nuseirat bagian utara.

    Selama hampir dua tahun, operasi militer Israel terhadap Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 65.382 orang, yang sebagian besar warga sipil. Angka tersebut didasarkan pada data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Serangan terbaru Israel di Kota Gaza terjadi saat hasil penyelidikan PBB menuduh Tel Aviv telah melakukan “genosida” di Jalur Gaza. Para penyelidik PBB juga menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan para pejabat senior Israel lainnya telah menghasut genosida.

    Israel menolak mentah-mentah temuan tersebut, dan mengecam penyelidikan PBB sebagai “distorsi dan salah”.

    Sebagian besar wilayah Jalur Gaza mengalami kehancuran parah akibat perang, dengan bulan lalu, sebuah badan yang didukung PBB secara resmi menetapkan kelaparan terjadi di sebagian daerah kantong Palestina tersebut.

    Lihat juga Video: Pilu Warga Palestina Berjalan 15 Jam Demi Cari Tempat Aman

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)