Xcloud.id

kab/kota: Tasikmalaya

  • Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen

    Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen

    JABAR EKSPRES – Perkiraan jumlah UMK di Jabar setelah Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    Kenaikan ini diikuti oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang meningkat sebesar 7 persen, sebagaimana diumumkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024.

    Baca juga : Deretan Provinsi dengan UMP Tertinggi Tahun 2025

    Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan, pada Rabu (11/12/2024) di Gedung Sate, Bandung.

    Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Jawa Barat 2025 naik sebesar Rp 133.737,18, menjadi Rp 2.191.238.

    Kenaikan ini sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan UMP secara nasional sebesar 6,5 persen.

    Sementara itu, UMSP sektor perkebunan meningkat 7 persen, menjadi Rp 2.201.519,60, sesuai dengan aturan bahwa UMSP harus lebih tinggi dari UMP.

    Estimasi UMK di Bandung Raya

    Kenaikan UMP ini memengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang diharapkan naik dengan persentase serupa.

    Berikut adalah estimasi kenaikan UMK di Bandung Raya:

    Kota Bandung: Rp 4.209.309 → Rp 4.482.914Kota Cimahi: Rp 3.627.880 → Rp 3.863.692Kabupaten Bandung: Rp 3.527.967 → Rp 3.757.284Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.508.677 → Rp 3.736.741

    Estimasi UMK di Daerah Lain di Jawa Barat

    Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi tetap menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat.

    Berikut adalah prediksi kenaikan di beberapa daerah lainnya:

    Kota Bekasi Rp 5.343.430 → Rp 5.690.752

    Kabupaten Karawang Rp 5.257.834 → Rp 5.599.593

    Kabupaten Bekasi Rp 5.219.263 → Rp 5.558.515

    Kabupaten Purwakarta Rp 4.499.768 → Rp 4.792.252

    Kabupaten Subang Rp 3.294.485 → Rp 3.508.626

    Kota Depok Rp 4.878.612 → Rp 5.195.721

    Kota Bogor Rp 4.813.988 → Rp 5.126.897

    Kabupaten Bogor Rp 4.579.541 → Rp 4.877.211

    Kabupaten Sukabumi Rp 3.384.491 → Rp 3.604.482

    Kabupaten Cianjur Rp 2.915.102 → Rp 3.104.583

    Kota Sukabumi Rp 2.834.399 → Rp 3.018.634

    Kabupaten Sumedang Rp 3.504.308 → Rp 3.732.088

    Kabupaten Indramayu Rp 2.623.697 → Rp 2.794.237

    Kota Cirebon Rp 2.533.038 → Rp 2.697.685

    Kabupaten Cirebon Rp 2.517.730 → Rp 2.681.382

    Kabupaten Majalengka Rp 2.257.871 → Rp 2.404.632

    Kabupaten Kuningan Rp 2.074.666 → Rp 2.209.519

    Kota Tasikmalaya Rp 2.630.951 → Rp 2.801.962

    Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.535.204 → Rp 2.699.992

    Kabupaten Garut Rp 2.186.437 → Rp 2.328.555

    Kabupaten Ciamis Rp 2.089.464 → Rp 2.225.279

    Kabupaten Pangandaran Rp 2.086.126 → Rp 2.221.724

    Kota Banjar Rp 2.070.192 → Rp 2.204.754

    Baca juga : UMP Jawa Barat Naik Rp133.000 Tahun 2025

    Besaran UMK di atas masih merupakan perkiraan berdasarkan persentase kenaikan UMP.

  • Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024

    Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024

    Arsip – Jajaran komisioner KPU Kota Tasikmalaya menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-KPU Kota Tasikmalaya)

    KPU Kota Tasikmalaya: Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan sampai batas waktu setelah penetapan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada), tidak ada pihak yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024.

    “Untuk Kota Tasik tidak ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tasikmalaya, Leisa Dera di Tasikmalaya, Kamis.

    KPU Kota Tasikmalaya sudah melewati berbagai tahapan termasuk pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya.

    KPU Kota Tasikmalaya, kata dia, secara bertahap melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilkada 2024 mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, sampai akhirnya menggelar rapat pleno terbuka tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Senin (2/12).

    Selama tahapan pelaksanaan sampai akhirnya penetapan perolehan suara untuk lima pasangan peserta Pilkada Kota Tasikmalaya, kata dia, berjalan lancar, meski sempat diwarnai aksi dari kelompok masyarakat.

    “Alhamdulillah lancar,” katanya.

    Ia menyampaikan karena tidak adanya gugatan hasil Pilkada Kota Tasikmalaya maka hasil pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya sudah ditetapkan pasangan terpilih, tinggal menunggu keputusan penetapannya dari KPU RI.

    Selanjutnya, kata dia, KPU Kota Tasikmalaya menunggu arahan dari KPU RI terkait pelaksanaan pelantikan bagi Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih.

    “Sementara untuk pelantikan kita masih menunggu arahan dari KPU RI,” katanya.

    KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan wali kota-wakil wali kota dengan suara unggul pasangan Viman Alfarizi Ramadan-Dicky Chandra mengalahkan empat pasangan calon lainnya.

    Peserta Pilkada Kota Tasikmalaya pasangan nomor urut 4 Viman Alfarizi Ramadan-Dicky Chandra memperoleh 193.225 suara, selanjutnya nomor urut 1 yakni Nurhayati-Muslim memperoleh 63.875 suara, kemudian nomor urut 2 Ivan Dicksan-Dede Muharam memperoleh 83.046 suara.

    Peserta lainnya nomor urut 3 Muhammad Yusuf-Hendro Nugraha memperoleh 19.377 suara, nomor urut 4 Viman Alfarizi-Dicky Candra memperoleh 193.225 suara, dan nomor urut 5 Yanto Aprianto-KH Aminudin Bustomi memperoleh 40.201 suara.

    Sumber : Antara

  • Razia Malam Jumat di Tawang Tasikmalaya, Satpol PP Jaring 4 Pasangan Bukan Suami Istri Ngamar – Halaman all

    Razia Malam Jumat di Tawang Tasikmalaya, Satpol PP Jaring 4 Pasangan Bukan Suami Istri Ngamar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Jabar Jaenal Abidin 

    TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA – Operasi penyakit masyarakat (pekat) yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya mengamankan puluhan botol minuman keras dan empat pasangan bukan muhrim, Kamis (12/12/2024).

    Kasi Tibum Satpol PP Kota Tasikmalaya, Sandi Apriadi Sugih mengatakan, operasi ini merespons laporan masyarakat mengenai dugaan prostitusi dan peredaran miras di daerah tersebut.

     “Dari lokasi pertama di Jalan Siliwangi, Kahuripan, kami berhasil mengamankan 40 botol miras dari berbagai jenis, seperti Kawa-Kawa 2 botol, AG 7 botol, dan Ciu dalam kemasan air mineral 600 ml 31 botol,” ujar Sandi.

    Barang bukti bersama penjualnya langsung diamankan ke Mako Satpol PP untuk dilakukan pendataan lebih lanjut.

    Operasi berlanjut ke beberapa lokasi lain, termasuk sebuah rumah kost di Galung Galang, namun di tempat ini hanya ditemukan satu dus bekas botol miras.

    Di titik lain, yaitu di kawasan Universitas Siliwangi 2 Tasikmalaya, petugas menemukan empat pasangan bukan suami istri. Mereka langsung dibawa ke Mako Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan.

    Sandi menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban di masyarakat dan akan terus dilakukan di berbagai wilayah lainnya di Kota Tasikmalaya.

     Langkah cepat Satpol PP dalam menindaklanjuti laporan ini mendapat apresiasi dari warga setempat yang berharap agar kawasan Tawang bisa lebih tertib dan bebas dari peredaran miras maupun praktik prostitusi.

    Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen pihak berwenang dalam menjaga ketentraman dan norma sosial di Kota Tasikmalaya.

  • 9 Kisah Iwan Terpaksa Tinggal di Kolong Tol JORR sejak Pandemi Hancurkan Ekonominya Megapolitan

    9 Kisah Iwan Terpaksa Tinggal di Kolong Tol JORR sejak Pandemi Hancurkan Ekonominya Megapolitan

    Kisah Iwan Terpaksa Tinggal di Kolong Tol JORR sejak Pandemi Hancurkan Ekonominya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Irwan (40), seorang pemulung di bawah kolong tol JORR, Cilandak, Jakarta Selatan, terpaksa tinggal di sana setelah pandemi Covid-19 melumpuhkan penghasilannya.
    Pria asal Tasikmalaya itu awalnya berjualan remote untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak dan istri di Jakarta.
    Pandemi membuat ekonomi lesu. Barang dagangan Irwan tak laku. Ia tak mampu lagi membayar kontrakan keluarganya di Jakarta.
    “Karena corona, (penjualan) gonjang-ganjing, sepi gitu. Akhirnya kontrakan enggak kebayar, luntang-lantung saya di jalan,” kata dia di Cilandak, Rabu (11/12/2024).
    Kini, Irwan tinggal bersama istri di bawah kolong tol. Anak mereka pulang ke Tasikmalaya, dititipkan kepada neneknya karena kondisi ekonomi tidak stabil.
    Pemkot Jakarta Selatan melarang Irwan dan istrinya tinggal di kolong tol. Mereka harus mencari tempat tinggal lain.
    Irwan berharap pemerintahan baru menyediakan lapangan pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya.
    “Saya berharap ke Presiden Prabowo, dari hati saya, tolong Bapak, saya minta kerjaan. Minimal saya dapat gaji untuk ngehidupin anak saya yang sekarang empat bulan di kampung,” harap Irwan.
    Pemkot Jakarta Selatan telah merelokasi empat orang yang tinggal di bawah kolong tol JORR di Jalan TB Simatupang, dekat RS Siloam, Cilandak, Rabu (11/12/2024).
    Relokasi dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan bersama Satpol PP dan Camat Cilandak.
    “Jadi di sini ditemukan empat warga yang tinggal di bawah kolong, satu suami-istri, sementara dua yang lain tidak punya KTP sama sekali, mereka dari daerah,” kata Djaharuddin, Camat Cilandak, saat ditemui di lokasi, Rabu.
    Djaharuddin menyebut satu pria lansia, satu pasang suami-istri, dan satu pria paruh baya tinggal di lokasi tersebut.
    Menurut Djaharuddin, koordinasi dilakukan dengan
    stakeholder
    terkait untuk mencari solusi tempat tinggal bagi mereka.
    “Kami akan mengarahkan mereka ke rusun atau kepada bos mereka agar tidak lagi tinggal di bawah kolong,” ujar dia.
    Lansia yang tinggal di kolong tersebut telah dipindahkan ke panti milik Dinas Sosial Jakarta.
    “Karena kondisi kesehatan dan umurnya sudah tua, 75 tahun, tadi kita sudah mengamankan dia ke panti Dinas Sosial,” kata Djaharuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Cerita Warga yang Tinggalkan Jakarta, Kembali ke Magelang Jalani "Slow Living" Regional

    1 Cerita Warga yang Tinggalkan Jakarta, Kembali ke Magelang Jalani "Slow Living" Regional

    Cerita Warga yang Tinggalkan Jakarta, Kembali ke Magelang Jalani “Slow Living”
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kota
    Magelang
    , Jawa Tengah, dinilai sebagai salah satu kota yang ideal untuk melakukan gaya hidup tenang (
    slow living
    ) atau menjalani masa pensiun.
    Penilaian tersebut, bagi pemerintahan setempat, bak pisau bermata dua; dalam artian positif berarti kenyamanan tempat tinggal, sedangkan artian negatif menyiratkan laju perekonomian yang tidak menarik.
    Mengutip hasil analisis Tim Jurnalisme Data Harian
    Kompas
    , seperti diberitakan
    Kompas.id
    dalam artikel berjudul
    Kedu Raya Kawasan Terbaik untuk Jalani Hidup Tenang
    ada 10 kawasan di Indonesia yang dinilai paling ideal untuk
    slow living
    atau melakoni masa pensiun.
    Artikel selengkapnya bisa dibaca di sini.


    Kawasan Kedu Raya yang meliputi Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kota Magelang menduduki peringkat pertama kota ideal dengan skor 70,7.
    Menguntit Kedu Raya terdapat Tasikmalaya Raya (67,2) dan Banyumas Raya (63,3).
    Hasil ini berdasarkan penilaian terhadap 22 variabel yang mewakili biaya hidup, kesejahteraan, keamanan, transportasi, lingkungan, kesehatan, infrastruktur digital, dan tata kelola terhadap seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 
    Kristianto Kwik (62) melabuhkan diri ke Kota Magelang berdasarkan alasan personal, yakni kembali ke tempat kelahiran.
    Keputusan ini turut dipicu lesunya industri periklanan dan merek yang Kris geluti sejak 1989 di Jakarta. Menurut dia, adanya media sosial mempengaruhi kondisi tersebut.
    Sehingga, pada 2019, Kris dan Winayu (38), istrinya, memutuskan pindah dari apartemen di bilangan Jakarta Timur ke rumah orangtuanya di Kecamatan Magelang Tengah.
    “Di Jakarta, suasananya, orang Jawa bilang,
    kemrungsung
    (buru-buru). Saya nyaman di Magelang,” tuturnya kepada
    Kompas.com
    di rumahnya, Rabu (11/12/2024).
    Udara sejuk menjadi daya tarik, meskipun tingkat kesejukannya antara lima tahun terakhir dan tahun 1982–periode Kris meninggalkan Kota Magelang–jelas berbeda.
    Biaya hidup murah juga menjadi variabel pertimbangan. Menurut Kris, mobilitas di Kota Magelang mudah dan jarak antarlokasi di perkotaan pun dekat.
    Kondisi tersebut tidak berlaku di Jakarta, sehingga akomodasi menjadi beban yang cukup menguras kantong.
    Kini, Kris masih mengerjakan periklanan dan merek ditambah melukis secara penuh waktu.
    Pada medio Agustus 2023, lulusan Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini menggelar pameran tunggal pertama di tanah kelahiran.
    “Di sini ada Museum OHD juga yang punya jejaring luas. Bayangan saya pasti komunitas seni di Magelang hidup,” ujarnya yang merujuk museum milik kolektor kenamaan Oei Hong Djien.
    Namun, Kris menekankan, alangkah baiknya seseorang mendapat alasan kuat sebelum memutuskan pindah, sehingga bukan sekadar ikut-ikutan.
    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Magelang Handini Rahayu menyampaikan, penilaian wilayahnya ideal untuk
    slow living
    dan mengisi masa pensiun memunculkan kesan positif dan negatif.
    Positif, berarti menunjukkan kota yang hanya seluas 18,54 kilometer ini nyaman untuk tinggal.
    Negatif, artinya menyiratkan laju atau peluang ekonomi yang kurang menarik sehingga dapat membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan uangnya di Kota Tidar.
    Kendati demikian, Handini menyatakan, Pemerintah Kota Magelang terus berupaya memberikan pelayanan dalam berbagai bidang, misalnya, sarana hunian, perekonomian, dan pariwisata.
    Dia mencontohkan, Kota Magelang sudah mengalami defisit luasan lahan permukiman lebih dari 150 hektare. Bahkan, lanjutnya, lebih dari 10.000 penduduk rumah tangga di Kota Magelang tidak punya rumah, belum lagi mereka yang pendatang.
    “Strategi kami adalah mengembangkan perumahan vertikal. Misalnya rumah susun yang di sini sudah ada lima (kompleks),” bebernya kepada
    Kompas.com
    di kantornya, Rabu (11/12/2024).
    Handini menyebutkan strategi antisipasi dampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang melalui Magelang juga sedang dirumuskan.
    Nantinya, di pintu keluar tol di kawasan Canguk akan dikembangkan usaha perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan sarana transportasi.
    “Kami juga dekat dengan KSPN Borobudur. Oleh karena itu, kami mengembangkan sektor pariwisata, MICE (
    meeting, incentive, convention, exhibition
    ), serta ekonomi kreatif,” imbuhnya.
    Informasi lebih lengkap terkait artikel “slow living” dapat disimak di sini.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksel tertibkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan Cilandak

    Jaksel tertibkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan Cilandak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menertibkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan, kawasan TB Simatupang, Cilandak untuk menegakkan ketertiban sosial pada wilayah itu.

    “Di sini ditemukan empat warga yang tinggal di bawah kolong jembatan yakni pasangan suami istri dan duanya lagi adalah warga yang KTP DKI tapi suaminya ber-KTP Tasikmalaya,” kata Camat Cilandak Djaharuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Djaharuddin menjelaskan dua dari empat orang itu merupakan petugas pembersih kolong tol yang digaji Rp100 ribu per bulan.

    Mengingat kondisi kesehatan mereka yang umurnya 75 tahun atau lanjut usia (lansia), maka akan dititipkan ke panti binaan Dinas Sosial DKI.

    Sementara, untuk yang suami istri dipertimbangkan penanganan lebih lanjut lantaran masih menunggu keterangan dari bos mereka.

    Ditegaskan, upaya membersihkan area-area jembatan ataupun tol yang masih ada warga yang tinggal ini bertujuan untuk direlokasi agar mereka hidup layak serta terhindar dari bencana dan sebagainya.

    Para warga tersebut diberikan kesempatan untuk membawa barang-barang miliknya selama proses relokasi.

    Ke depannya, pemerintah setempat akan berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk pengamanan aset dan pembersihan langit-langit tol di bawah jembatan itu.

    Sebelumnya, Kecamatan Setiabudi menertibkan bangunan liar di bawah kolong jembatan HR Rasuna Said, eks Tugu 66, yang terletak di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Setiabudi pada Kamis (21/11).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memindahkan sebanyak 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal di hunian illegal kolong jembatan dan kolong tol.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menyatakan akan memindahkan mereka ke rusun yang tersebar di wilayah Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • BMKG Bongkar Rahasia Modifikasi Cuaca Kurangi Hujan di Jabodetabek

    BMKG Bongkar Rahasia Modifikasi Cuaca Kurangi Hujan di Jabodetabek

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengendalikan intensitas hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagaimana caranya?

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait lainnya sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca tahap pertama pada 7-8 Desember.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengklaim OMC tahap pertama itu berhasil mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Jabodetabek. OMC yang dilakukan pada akhir pekan lalu diklaim terbukti mengurangi intensitas hujan hingga 67 persen di beberapa wilayah Jakarta, sehingga menurunkan risiko banjir dan genangan.

    Dwikorita mengatakan upaya OMC dilakukan dengan melakukan penyemaian awan selama dua hari berturut-turut. Sebanyak lima sorti penerbangan dilakukan menggunakan empat ton bahan semai untuk mengendalikan distribusi hujan di wilayah Jakarta.

    “Operasi ini bertujuan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, yang sering melanda Jakarta akibat intensitas hujan yang tinggi. Hasilnya, kami berhasil menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah dengan intensitas pengurangan mencapai 13 hingga 67 persen pada tanggal 7 dan 8 Desember, berdasarkan data satelit Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP),” ujar Dwikorita dalam sebuah keterangan, Senin (9/12).

    BMKG dan BNPB kembali melakukan OMC tahap dua pada Rabu (11/12). Untuk OMC kali ini, BNPB dan BMKG mengerahkan dua armada pesawat.

    Dwikorita mengatakan setiap armada pesawat dalam operasi ini akan menaburkan zat natrium klorida (NaCl) ke awan potensial di wilayah selatan Jawa Barat.

    Melansir Antara, gumpalan awan penghujan yang ada di langit selatan Jawa Barat seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran hingga ke Banten bagian selatan akan dipecah dan diarahkan ke laut, sehingga hujan di kawasan tersebut dapat dikurangi intensitasnya.

    Berdasarkan analisa BMKG kawasan tersebut masih berpotensi besar diguyur hujan berintesitas tinggi dengan badai berupa angin kencang mencapai 33 kilometer per jam pada lapisan permukaan karena dipengaruhi beberapa fenomena atmosfer.

    Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga dua pekan ke depan atau setidaknya sampai 15 Desember sebagaimana peringatan dini yang diumumkan BMKG.

    Sementara itu, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan operasi ini berhasil mengurangi curah hujan di sisi timur Jakarta pada Sabtu (7/12). Sementara itu, curah hujan di sisi tengah dan barat Jakarta meningkat.

    Namun pada Minggu (8/12), pengurangan hujan terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan keberhasilan teknik modifikasi cuaca dalam mendistribusikan hujan ke lokasi yang lebih aman dan mengurangi tekanan pada daerah-daerah rawan banjir, khususnya di Wilayah Jakarta

    “Melalui teknologi modifikasi cuaca ini, kami dapat mengarahkan hujan agar tidak menumpuk di satu lokasi. Sebagai contoh, pada 8 Desember, hampir seluruh wilayah Jakarta mengalami pengurangan curah hujan, sehingga risiko genangan berkurang secara signifikan,” tutur Seto.

    Lebih lanjut, Dwikorita menyebutkan OMC menjadi salah satu langkah strategis BMKG untuk mendukung upaya mitigasi bencana di musim penghujan, terutama untuk mengurangi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.

    Menurutnya, modifikasi cuaca yang dilakukan di awal bulan Desember dinilai masih cukup efektif dalam membantu mengendalikan intensitas hujan di daerah-daerah rawan, khususnya di perkotaan padat seperti Jakarta. Namun, saat menjelang puncak musim hujan yang diprediksi bersamaan dengan terjadinya beberapa fenomena dinamika atmosfer, kemampuan modifikasi cuaca masih relatif terbatas.

    “Meskipun masih ada keterbatasan dengan mempertimbangkan kuatnya intensitas hujan akibat beberapa fenomena labilitas atmosfer yang terjadi bersamaan, kami akan terus melakukan upaya ini selama musim penghujan berlangsung, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, untuk mengurangi intensitas hujan guna melindungi masyarakat dari dampak buruk cuaca ekstrem,” pungkas Dwikorita.

    Cuaca ekstrem ini dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yg bersamaan dan diprakirakan dapat terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Banten Selatan dan Jakarta.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kasus Revitalisasi Situ Lengkong Panjalu Ciamis Masuk Tahap Penyidikan

    Kasus Revitalisasi Situ Lengkong Panjalu Ciamis Masuk Tahap Penyidikan

    JABAR EKSPRES – Kasus dugaan korupsi terkait proyek revitalisasi Situ Panjalu di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini telah memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis saat ini tengah mempercepat proses pengumpulan keterangan dari para saksi serta pencarian alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap dugaan kasus yang merugikan negara tersebut.

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Ciamis, Herris Priyadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

    “Kasus Situ Lengkong Panjalu sudah masuk tahap penyidikan. Kami terus memeriksa para saksi untuk pemberian keterangan. Kami juga terus mencari alat bukti untuk mengungkap dugaan kasus yang merugikan negara tersebut,” ungkap Herris belum lama ini.

    BACA JUGA: Kasus HIV/AIDS di Cimahi Didominasi Usia Produktif dan Remaja, Ini Kata Dicky Saromi

    Proyek revitalisasi ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PSDA) dengan total anggaran mencapai Rp10,28 miliar dari APBD tahun anggaran 2023. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Pratama Putra Berlian, yang dimulai pada 6 Juli 2023, dengan target penyelesaian selama 150 hari kalender atau lima bulan.

    Disadur dari berita Radar Tasikmalaya, Dendi Risnandi, Site Manager PT Pratama Putra Berlian, memastikan bahwa seluruh pekerjaan proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2023. Namun, hingga saat ini, proyek yang mencakup pembangunan kios pedagang, gedung pengelola wisata, perbaikan tugu, dan pendopo tersebut belum mencapai target penyelesaian yang diharapkan.

    Kepala Desa Panjalu, Yuyus Surya, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, pihak ketiga atau penyedia jasa sedang dalam proses dijatuhi sanksi dan diblacklist.

    BACA JUGA: Hari Gunung Internasional, Sejarah dan Link Twibbon Untuk Meramaikan!

    “Kami berharap ada solusi dari PSDA Provinsi untuk segera merampungkan revitalisasi ini agar Situ Lengkong Panjalu yang menjadi tujuan wisata religi segera bisa dibuka kembali untuk umum,” harap Yuyus saat ditemui di aula Desa Panjalu pada Rabu, 31 Juli 2024.

    Yuyus menambahkan bahwa kontraktor proyek tersebut meninggalkan sejumlah masalah, di mana pekerjaan tidak selesai 100 persen dan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, wisata Situ Lengkong Panjalu, yang memiliki tiga daratan di tengahnya, terpaksa ditutup selama kurang lebih satu tahun.

  • Pemkab Ciamis Berikan Reward kepada Wajib Pajak dalam Program Galuh Go Digital

    Pemkab Ciamis Berikan Reward kepada Wajib Pajak dalam Program Galuh Go Digital

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar acara pengundian hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam program ‘Galuh Go Digital’. Acara ini berlangsung di Aula Bapenda Ciamis dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, serta Kepala Bapenda dan sejumlah pihak terkait.

    Dalam sambutannya, Andang Firman menekankan pentingnya penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat yang aktif melakukan pembayaran pajak daerah secara digital.

    “Mereka para wajib pajak yang diundi dan mendapat reward terbagi kedalam beberapa kategori, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB – P2), Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelas Andang, Rabu (11/12).

    Hadiah-hadiah yang disiapkan dalam pengundian ini sangat beragam, mencakup puluhan smartphone, kulkas, televisi, tablet, mesin cuci, serta hadiah menarik lainnya. Andang juga menjelaskan bahwa program ‘Galuh Go Digital’ merupakan salah satu langkah Pemkab Ciamis untuk mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pajak di daerah tersebut.

    BACA JUGA: Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

    “Dengan adanya berbagai channel pembayaran digital seperti QRIS, Virtual Account, BJB Digi, dan lainnya, kami berharap masyarakat dapat lebih terbiasa dan nyaman dalam melakukan transaksi pajak secara non tunai,” tambahnya.

    Sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak, Pemkab Ciamis bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Bank BJB Ciamis, Bank Galuh, dan Perumda Tirta Galuh dalam penyelenggaraan program ini. Andang menegaskan bahwa program ‘Galuh Go Digital’ sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong transformasi digital tidak hanya dalam sektor pajak, tetapi juga di seluruh lini pelayanan publik.

    Andang juga mengingatkan pentingnya penerapan digitalisasi dalam transaksi sehari-hari, terutama di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus turut serta dalam revolusi digital ini. Ia menyatakan kebanggaannya atas prestasi yang diraih Kabupaten Ciamis pada tahun 2024, di mana melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Ciamis berhasil meraih posisi terbaik kedua untuk wilayah Jawa dan Bali dalam hal digitalisasi daerah.

  • 1.091 Tenaga Honorer Berebut 158 Formasi PPPK di Tasikmalaya Bandung 11 Desember 2024

    1.091 Tenaga Honorer Berebut 158 Formasi PPPK di Tasikmalaya Bandung 11 Desember 2024

    1.091 Tenaga Honorer Berebut 158 Formasi PPPK di Tasikmalaya
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1.091
    tenaga honorer
    asal Kota
    Tasikmalaya
    , Jawa Barat, akan bersaing untuk memperebutkan 158 lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya,
    Asep Sukmana
    , mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang tersedia sangat tidak ideal, mengingat kuota yang diberikan kepada Kota Tasikmalaya sangat sedikit.
    “Kalau ideal saya rasanya belum, jumlahnya tak ideal. Cuma kan sekarang kita dengan keterbatasan formasi kita ikuti saja. Mungkin nanti suatu waktu, karena ini kan bertahap, suatu waktu bisa masuk dalam waktu ideal,” jelas Asep di salah satu gedung di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (11/12/2024).
    Asep juga meminta semua peserta seleksi untuk berikhtiar sebaik mungkin dalam bersaing dengan rekan-rekan honorer lainnya.
    “Soalnya, perbandingan jumlah kuota formasi dengan peserta para honorer hanya 1 berbanding 10 orang. Kalau itu pun hasilnya ada yang lulus, ada yang tidak lulus, itu mah takdir yah. Yang penting mereka sudah berusaha dengan cara-cara positif,” tambahnya.
    Pemerintah Kota Tasikmalaya mengaku hanya memfasilitasi proses seleksi PPPK bagi tenaga honorer meskipun kuotanya terbatas.
    “Kami dari pemerintah daerah mungkin mempersiapkan sebagaimana aturan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi ini. Tentunya kami memberikan motivasi kepada teman-teman,” kata Asep.
    Formasi kuota PPPK di Kota Tasikmalaya terdiri dari tenaga honorer bidang teknis sebanyak 47 orang, guru sebanyak 71 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 40 orang.
    Pelaksanaan seleksi PPPK di Kota Tasikmalaya ini juga akan dilakukan bersamaan dengan beberapa daerah lainnya di Priangan Timur, Jawa Barat.
    “Jumlah formasi (Kota Tasikmalaya) yang dibutuhkan belum ideal karena keterbatasan, tapi ini bertahap dan bakal membuka perekrutan kembali. Kota Tasikmalaya pun jadi tuan rumah seleksi PPPK bagi daerah se-Priangan Timur seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutup Asep.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.