Cerita Tatep, Kusir Delman Garut: Cairkan Rp 3 Juta, Jual Kambing Rp 8 Juta, hingga Rp 40 Juta dari Dedi Mulyadi
Editor
KOMPAS.com
– Tatep Ajo (40), seorang
kusir delman
asal Cihuni, Kabupaten
Garut
, tak pernah membayangkan hari itu akan menjadi momen yang bisa mengubah hidupnya.
Awalnya, Tatep hanya datang ke Polres Garut pada Kamis (20/3/2025), untuk mencairkan
kompensasi
larangan beroperasi selama musim mudik Lebaran 2025.
Seperti kusir delman lainnya, ia berharap segera menerima uang kompensasi sebesar Rp 3 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, yang terjadi justru jauh melampaui harapannya.
“Saya dari semalam gelisah,
pantesan
enggak bisa tidur. Enggak sabar pengen ke Polres, pengen
cairin
uang delman. Ternyata malah ketemu Pak Gubernur (Jawa Barat
Dedi Mulyadi
) dan diberi bantuan lebih dari yang saya bayangkan,” tutur Tatep kepada
Tribunjabar.id
.
Hari itu,
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
memang tengah memantau langsung proses pencairan kompensasi di Polres Garut, Jawa Barat.
Saat itu pula, Tatep dipanggil ke podium untuk berbincang langsung dengan orang nomor satu di Jabar tersebut.
Tatep menceritakan kondisi rumahnya yang hampir ambruk. Ia bahkan sempat berencana menjual kambing peliharaannya demi memperbaiki rumah itu.
“Saya dipanggil ke depan, ya saya ke depan saja. Saya bilang ke Pak Dedi, ‘kalau ada yang mau beli kambing, silakan, buat
benerin
rumah mau runtuh’,” ungkapnya polos.
Tak disangka, Dedi Mulyadi langsung menawarkan diri membeli kambing milik Tatep seharga Rp 8 juta.
Namun, bukan hanya itu, Dedi juga memberikan tambahan bantuan sebesar Rp 40 juta untuk renovasi rumahnya.
“Aduh, saya sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Dedi. Saya
gimana
ya… susah ceritanya,” ujar Tatep, matanya berkaca-kaca.
Bapak dua anak itu mengaku sebelumnya sudah sempat berpamitan kepada istrinya dan meminta doa agar uang kompensasi cepat cair.
Uang itu rencananya digunakan untuk kebutuhan keluarga menjelang Lebaran.
Namun, ia tak pernah menyangka, rezeki yang datang justru jauh lebih besar.
Pada hari itu, Dedi Mulyadi memastikan bahwa sebanyak 575 kusir delman dan empat operator becak di Kabupaten Garut menerima stimulus masing-masing Rp 3 juta.
Program ini juga berjalan di sejumlah daerah lainnya, seperti Tasikmalaya, Kuningan, dan Cirebon.
“Satu orang mendapat stimulus Rp 3 juta. Dicairkan dua hari sebelum Lebaran, dan setengahnya lagi setelah Lebaran,” ujar Dedi kepada awak media.
Dedi menambahkan, secara keseluruhan, ada 1.105 operator delman dan becak di seluruh Jawa Barat yang menerima bantuan serupa.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kisah Kusir Delman di Garut Dapat Uang 40 Juta dari Dedi Mulyadi: Pantesan Tadi Malam Susah Tidur, Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Seli Andina Miranti
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Tasikmalaya
-
/data/photo/2025/03/21/67dcaa545fd6b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Cerita Tatep, Kusir Delman Garut: Cairkan Rp 3 Juta, Jual Kambing Rp 8 Juta, hingga Rp 40 Juta dari Dedi Mulyadi Bandung
-

Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 20 Maret 2025 – 23:44 WIBElshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dijaga baik.
‘Oleh karena itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak],” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, sosialisasi PSU dapat dilakukan secara lebih intensif.
Ia mengingatkan penyelenggara maupun pihak terkait agar lebih fokus melakukan sosialisasi.
“Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai jadwal. Misalnya, terkait dengan produksi logistik PSU yang dapat dipenuhi meskipun sedikit terkendala libur Lebaran.
“Secara keseluruhan on the track ya timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelas Bima.
Selain itu, dia juga mengecek terkait langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS) saat PSU berlangsung.
Ia menilai pihak keamanan setempat telah menyusun mitigasi dengan sangat baik, terutama di lokasi yang dinilai rawan terjadi bencana.
Di lain sisi, dirinya menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.
Dia menjelaskan, berbagai langkah persiapan yang telah disusun dapat tercoreng bila adanya keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon.
“Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.
Pihaknya membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan indikasi keberpihakan aparatur.
Ia mewanti-wanti jangan sampai pelanggaran netralitas itu terjadi, sehingga membuat PSU terjadi kembali.
Sumber : Antara
-

Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dijaga baik.
‘Oleh karena itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak],” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, sosialisasi PSU dapat dilakukan secara lebih intensif.
Ia mengingatkan penyelenggara maupun pihak terkait agar lebih fokus melakukan sosialisasi.
“Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai jadwal. Misalnya, terkait dengan produksi logistik PSU yang dapat dipenuhi meskipun sedikit terkendala libur Lebaran.
“Secara keseluruhan on the track ya timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelas Bima.
Selain itu, dia juga mengecek terkait langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS) saat PSU berlangsung.
Ia menilai pihak keamanan setempat telah menyusun mitigasi dengan sangat baik, terutama di lokasi yang dinilai rawan terjadi bencana.
Di lain sisi, dirinya menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.
Dia menjelaskan, berbagai langkah persiapan yang telah disusun dapat tercoreng bila adanya keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon.
“Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.
Pihaknya membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan indikasi keberpihakan aparatur.
Ia mewanti-wanti jangan sampai pelanggaran netralitas itu terjadi, sehingga membuat PSU terjadi kembali.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -

Wamendagri dorong Pemkot Tasikmalaya perkuat kapasitas fiskal daerah
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, Kota Tasikmalaya termasuk salah satu daerah dengan kapasitas fiskal lemah di Provinsi Jawa Barat.
“Mari kita sama-sama perkuat kapasitas fiskal dengan meng-create new engine of economic growth, ya. Pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru itu tolong didorong,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Bima menjelaskan kemampuan kapasitas fiskal daerah terbagi menjadi tiga, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi dari dana transfer pusat yang diterima.
Sedangkan kapasitas sedang, yakni ketika PAD dan pendapatan dari transfer pusat cenderung seimbang. Sementara kapasitas fiskal lemah, yaitu ketika PAD lebih kecil dibandingkan dana transfer pusat.
Selain itu, Wamendagri mengajak Pemkot Tasikmalaya untuk bersama-sama melakukan inovasi guna meningkatkan perekonomian di daerah. Peran dari pihak swasta juga perlu dilibatkan untuk memacu PAD Kota Tasikmalaya.
“Nah, Kang Viman (Wali Kota Tasikmalaya) ini gaul, punya banyak jejaring komunitas pengusaha. Saya kira bisa akselerasi di situ untuk hal-hal yang kreatif di Tasikmalaya,” ujarnya.
Bima juga mengingatkan jajaran Pemkot Tasikmalaya untuk memedomani arahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dipacu agar tidak dialokasikan pada pos-pos belanja yang tidak perlu.
Ia menambahkan Kemendagri juga terus memonitor secara detail pengelolaan APBD pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial. Kemudian biaya perjalanan dinas juga dikurangi sebesar 50 persen.
Dalam konteks ini, Wamendagri mengajak daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan instruksi tersebut. “Bapak ibu sekalian, kalau kemudian efisiensi dilakukan secara tepat maka akan menguatkan ruang fiskal daerah,” katanya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/03/20/67db89280a355.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta untuk Delman, Becak, dan Angkot yang Bersedia Tak "Narik" Saat Musim Mudik Bandung
Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta untuk Delman, Becak, dan Angkot yang Bersedia Tak “Narik” Saat Musim Mudik
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan memberikan bantuan sebesar Rp 3 juta kepada pengemudi becak, kusir delman, dan
sopir angkot
yang terpaksa menghentikan operasional mereka selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.
Bantuan ini merupakan kompensasi atas penghentian sementara pengoperasian moda transportasi tersebut untuk meminimalisasi potensi kemacetan di jalur-jalur mudik yang rawan macet di wilayah Jawa Barat.
“Kita akan ke Garut untuk menyampaikan bantuan untuk
tukang beca
, sopir angkot, delman, dan ojek di daerah-daerah yang rawan kemacetan dilalui arus mudik. Kita ngasih Rp 3 juta dalam bentuk ditransfer uangnya,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi setelah apel gelar pasukan di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (20/3/2025).
Bantuan sebesar Rp 3 juta ini akan disalurkan dalam dua tahap, yaitu sebelum dan setelah Lebaran.
Gubernur Dedi menilai bahwa kebijakan ini tidak boros, karena diharapkan dapat berdampak positif terhadap kelancaran arus kendaraan di jalur mudik.
Ia juga menambahkan bahwa dana bantuan tersebut berasal dari realokasi anggaran
“Jadi uang yang dibagikan kepada sopir angkut, tukang becak, delman itu adalah uang hasil pemotongan belanja perjalanan dinas para pegawai dinas provinsi. Biasanya dipakai jalan-jalan sama pegawai provinsi, hari ini dikasih ke Mang Oding. Jadi bisa jalan-jalan waktu Lebaran,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Jabar berharap dapat mengurangi kemacetan dan memberikan dukungan kepada para pengemudi yang terdampak selama periode
mudik Lebaran
.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, A. Koswara, menyatakan bahwa sebanyak 1.168 unit delman dan becak akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 3 juta per unit.
“Yang harus diantisipasi itu yang bergerak di jalan. Pertama, dengan diberlakukannya sistem one way di tol, itu akan berpengaruh di jalan arteri kita. Kemudian, banyaknya kendaraan di non-tol akan mengganggu pergerakan lokal,” tuturnya.
Jumlah delman dan becak yang akan menerima kompensasi tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Garut sebanyak 579 angkutan, Kuningan 169, Cirebon 349, Tasikmalaya 28, dan Subang 43. Pembayaran kompensasi akan dilakukan pada H-7 hingga H+7 Lebaran dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
“Kebijakan dari pak Gubernur, kompensasinya sekitar Rp 3 juta per kendaraan (delman atau becak),” pungkas Koswara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Dishub DKI siapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk mudik gratis
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Dishub DKI siapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk mudik gratis
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 19 Maret 2025 – 11:16 WIBElshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk masyarakat Jakarta yang ingin mengikuti program mudik gratis gelombang kedua.
“Ada tambahan 1.161 tempat duduk. Ini yang dibuka ditambah data yang tidak valid (pada gelombang pertama), nanti akan digabungkan, silahkan masyarakat mendaftar (hari ini di gelombang kedua),” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu.
Kuota tempat duduk ini berasal dari 27 unit bus yang disiapkan untuk mudik gratis gelombang kedua. Bus tersebut berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satu perusahaan swasta nasional.
Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan total 548 unit bus untuk mudik gratis tahun 2025.
Adapun pendaftaran gelombang kedua dimulai hari ini secara daring melalui laman mudikgratis.jakarta.go.id.
Sejumlah ketentuan yang ditetapkan yakni calon peserta yang sudah membuat akun di tahap pertama dapat menggunakan akun yang didaftarkan pada tahap pertama dan langsung melanjutkan pada proses registrasi.
Sedangkan, bagi calon peserta yang belum membuat akun, harus membuat akun dari awal.
Selanjutnya, pastikan memilih bentuk perjalanan yang diinginkan yakni mudik saja atau mudik dan balik (PP).
Setiap calon peserta dapat menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) sehingga dalam satu KK dapat didaftarkan sebanyak maksimal empat anggota keluarga.
Kemudian, peserta mudik gratis yang telah mendapatkan tiket tidak dapat menggunakan akun yang sama untuk mendaftar kembali.
Verifikasi peserta mudik gratis dilakukan pada 20-24 Maret 2025.
Sementara itu, keberangkatan bus mudik pada 27 Maret 2025 pagi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kemudian untuk kembalinya yakni pada 6 April 2025 dari terminal kota tujuan.
“Kami harapkan peserta mudik gratis cukup dari tanggal 27 Maret sampai 6 April di kampung halaman kemudian kembali. Kami berharap pemudik kembali dengan selamat dan on fire (semangat) lagi melaksanakan tugas dan kegiatan di Jakarta,” ujar Syafrin.
Adapun rincian lokasi tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 yakni Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung (Lampung), Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).
Lalu, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kota Purwokerto, Kota Solo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah).
Selain itu, Yogyakarta, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur).
Sumber : Antara
-

Fraksi PKB Setujui RUU TNI dengan 6 Syarat
loading…
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh. Foto/Istimewa
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dibarengi dengan enam syarat. Pertama, penguatan supremasi sipil harus menjadi prioritas.
TNI wajib tunduk sepenuhnya di bawah pemerintahan sipil dan semua pihak harus memiliki kesadaran menjaganya agar tidak kembali dwifungsi. “Kedua, pembatasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Prajurit aktif hanya boleh menduduki posisi di kementerian atau lembaga yang telah disetujui dalam revisi UU TNI,” ujar Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh dalam rapat pengambilan tingkat I terhadap revisi UU TNI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025).
Ketiga, PKB mengharapkan agar mekanisme penempatan prajurit pada jabatan sipil dilakukan dengan proses seleksi yang transfaran dan independen. Keempat, penegasan batas usia pensiun proporsional.
Meski mendukung penyesuaian batas usia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XIX/2021, perpanjangan masa dinas perwira tinggi (bintang empat) harus memenuhi kualifikasi tertentu dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Dengan demikian kebijakan pensiun diberlakukan secara adil dan terukur untuk menghindari disparitas antar pangkat,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI itu.
Kelima, PKB meminta agar TNI harus komitmen pada profesionalisme. Fokus utama TNI harus pada tugas pertahanan negara, operasi militer, dan penanganan konflik bersenjata. Fraksi PKB menolak penugasan TNI di bidang non-militer yang berpotensi mengaburkan peran strategisnya.
Selanjutnya syarat keenam, kesejahteraan prajurit TNI harus menjadi prioritas kebijakan negara. Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dasar prajurit, termasuk tunjangan yang memadai, fasilitas kesehatan, perumahan layak, serta program pascapensiun yang berkelanjutan.
“Kesejahteraan prajurit tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka, tetapi juga faktor kunci dalam menjaga moral, loyalitas, dan profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan yang modern,” tutur politikus kelahiran Tasikmalaya itu.
-

Dishub DKI punya lebih dari 5.000 tempat duduk untuk mudik gratis
jumlah tempat duduk ini berasal dari kuota gelombang pertama yang tersisa setelah verifikasi menjadi 4.298 tempat duduk kemudian ditambah gelombang kedua sebanyak 1.161 tempat duduk
Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memiliki sebanyak 5.459 tempat duduk untuk mudik gratis gelombang kedua yang pendaftarannya dibuka hari ini.
“Total tempat duduk yang tersedia pada batch (gelombang) dua sebanyak 5.459 tempat duduk dengan rincian mudik 3.614 tempat duduk dan balik 1.845 tempat duduk,” ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan teks yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia merinci jumlah tempat duduk ini berasal dari kuota gelombang pertama yang tersisa setelah verifikasi menjadi 4.298 tempat duduk kemudian ditambah gelombang kedua sebanyak 1.161 tempat duduk.
Dari 4.298 tempat duduk dari gelombang pertama yang tersisa terdiri dari 2.453 kursi untuk mudik dan sebanyak 1.845 tempat duduk untuk arus balik.
Tempat duduk ini tersedia untuk semua kota/kabupaten tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 yakni Palembang (Sumatera Selatan) misalnya 282 tempat duduk untuk mudik dan 112 kursi untuk balik.
Bandar Lampung (124 untuk mudik, 134 untuk balik), Kabupaten Kuningan (57 untuk mudik dan 31 untuk balik), dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).
Wilayah lainnya yakni Kota Tegal, Kota Pekalongan, Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kota Purwokerto, Kota Solo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah).
Selain itu, Yogyakarta, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur).
Syafrin mengatakan untuk jumlah bus, Dishub DKI menyiapkan total 548 unit bus untuk mudik gratis tahun 2025.
Keberangkatan bus mudik pada 27 Maret 2025 pagi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kemudian untuk kembalinya yakni pada 6 April 2025 dari terminal kota tujuan.
“Kami harapkan mudik di kampung halaman cukup sembilan hari yakni dari 27 Maret sampai 6 April. Setelah itu pemudik kembali dengan selamat dan on fire (semangat) lagi melaksanakan tugas dan kegiatan di Jakarta,” ujar Syafrin.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 Dibuka Kembali 19 Maret: Cara Daftar dan Jadwal – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta dibuka kembali 19 Maret 2025.
Cara daftar dan jadwal pemberangkatan.
Cara Daftar
Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs web mudikgratis.jakarta.go.id
Bagi calon pemudik yang berhasil melakukan pendaftaran, Dishub DKI meminta untuk segera melakukan verifikasi data pada 20 Maret sampai 24 Maret 2025.
Proses verifikasi bisa dilakukan di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan di kantor Suku Dinas Perhubungan yang ada di lima wilayah kota administrasi.
Jadwal Pemberangkatan
27 Maret 2025 di Monumen Nasional
Kuota
5.459 seat
3.614 seat arus mudik
1.845 seat arus balik
Syarat Pendaftaran
Calon peserta yang ingin mendaftar perlu menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP DKI Jakarta (diutamakan).
Jika membawa sepeda motor, peserta juga harus menyertakan STNK
Kota Tujuan
1. Terminal Rajabasa, Bandar Lampung
2. Terminal Alang-alang Lebar, Palembang
3. Terminal Indihiang, Tasikmalaya
4. Terminal Kertawangunan, Kuningan
5. Terminal Tegal
6. Terminal Pekalongan
7. Terminal Mangkang, Semarang
8. Terminal Kebumen
9. Terminal Cilacap
10. Terminal Bulupitu, Purwokerto
11. Terminal Tirtonadi, Solo
12. Terminal Mendolo, Wonosobo
13. Terminal Giwangan, Yogyakarta
14. Terminal Pilangsari, Sragen
15. Terminal Giri Adipura, Wonogiri
16. Terminal Purboyo, Madiun
17. Terminal Tamanan, Kediri
18. Terminal Kepuhsari, Jombang
19. Terminal Arjosari, Malang
20. Terminal Purabaya, Sidoarjo
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4620095/original/051162300_1698026587-shutterstock_1702270189.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia
Mengutip merdeka.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang.
Langkah ini sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
“Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui usai kegiatannya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat dikutip dari Antara, Sabtu (15/3).
Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Bahlil mengatakan ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya.
Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang. Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (18/2), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.
“Ini supaya ada keadilan, NU (Nahdlatul Ulama) kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tanda tangan IUP-nya (izin usaha pertambangan). Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir,” ucap Menteri ESDM.