Xcloud.id

kab/kota: Tasikmalaya

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Kepala BGN Duga Keracunan MBG di Bandung, Tasikmalaya, dan PALI akibat Dimasak Terlalu Awal

    Kepala BGN Duga Keracunan MBG di Bandung, Tasikmalaya, dan PALI akibat Dimasak Terlalu Awal

    Kepala BGN Duga Keracunan MBG di Bandung, Tasikmalaya, dan PALI akibat Dimasak Terlalu Awal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    menduga penyebab keracunan terkait
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akibat makanan yang diolah terlalu cepat.
    Dadan mengungkapkan hal ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-
    delivery
    ,” kata Dadan, dalam rapat, Selasa.
    Menurut Dadan, itu masih dugaan awalnya saja.
    Sebab, penyebabnya masih terus didalami.
    Dadan juga mengaku masih belum mendapat laporan lengkap soal kasus yang terjadi di
    Jawa Barat
    dan Sumatera Selatan itu.
    “Kami sampai sekarang belum dapat laporan,” ujar dia.
    Terkait kejadian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dadan menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimasak oleh seorang chef.
    Sebab, SPPG itu awalnya adalah restoran.
    Dadan pun meyakini makanan yang diolah sudah memenuhi syarat.
    “Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak,” ucap dia.
    Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, kata Dadan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah.
    Meski ia mengakui penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.
    “Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan,” ungkap dia.
    Adapun kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.
    Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).
    Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.
    Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).
    Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada 30 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerpa 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

    “Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” jelasnya dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Dia merinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa.

    Kemudian, kejadian keracunan juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa. Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

    Kejadian siswa keracunan Makan Bergizi Gratis kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Di mana, pada hari itu terdapat 3 kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

    “Di Batang ini kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tapi kemudian di sekolah ada acara. Sehingga, makanan itu terlambat dimakan oleh siswa,” tegasnya. 

    Terbaru, kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

    Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan seperti apa kronologi kejadian keracunan di Bandung itu. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil dari evaluasi di lapangan.

    “Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hanya terdapat sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan pasca-keracunan, dengan total lima orang yang memerlukan perawatan inap.

    Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif. 

    Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata. 

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

  • Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan,19 daerah telah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Saat ini, hanya tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

    “Tinggal lima daerah yang belum PSU,” kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Daerah tersebut adalah Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran yang akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang. 

    “Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua,” ungkap dia.

    Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU diantaranya; PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara. 

    Tahap 2 atau klaster 5 April 2025 mencakup 6 daerah. Yakni, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungau. 

    Tahap 3 klaster 16 dan 19 april 2025 mencakup 9 daerah yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi moutong.

  • Banyak Siswa Keracunan Karena MBG, Ini Kata Prabowo

    Banyak Siswa Keracunan Karena MBG, Ini Kata Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal isu keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

    Prabowo menyampaikan bahwa kasus keracunan tersebut sangat kecil dibandingkan total penerima manfaat program.

    “Yang keracunan sampai saat ini dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah [korban keracunan] di bawah 200 orang,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Prabowo juga menegaskan dari jumlah tersebut hanya lima orang yang harus menjalani rawat inap, dan sebagian besar mengalami gangguan ringan seperti sakit perut. Prabowo menghitung tingkat keberhasilan pelayanan makanan di MBG mencapai angka 99,99 persen.

    “Sebanyak 200 dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,05. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia apa pun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” ucapnya. “Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025,” tuturnya.

    Presiden Ke-8 RI itu pun juga mengapresiasi komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan  Hindayana beserta jajaran penyelenggara program MBG yang menetapkan target tinggi.

    “Saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan ‘Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan.’ Dan kita mengerti, tidak gampang,” lanjut Prabowo.

    Tak hanya itu, dia turut mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu dapur penyedia makanan MBG. Menurutnya, prosedur higienis di lapangan dijalankan dengan sangat ketat.

    “Itu yang kerja 50 orang, satu dapur. Yang saya sidaknya bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju seperti APD. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu, saya patuh. Presiden buka sepatu, ada paspampres yang nggak buka sepatu,” pungkas Prabowo sambil tertawa.

    Peristiwa Keracunan Siwaa

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 korban, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Adapun dalam catatan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.   Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

  • Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya

    Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kunjungannya ke Tasikmalaya pada 20 Maret 2025 lalu , untuk menindaklanjuti laporan publik terkait kemungkinan penyalahgunaan APBD. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (5/5), guna merespons dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tasikmalaya. (Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • Wakil Ketua Komisi II DPR usul pembatasan gugatan hasil pilkada ke MK

    Wakil Ketua Komisi II DPR usul pembatasan gugatan hasil pilkada ke MK

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan pembatasan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam revisi Undang-Undang Pilkada.

    “Ke depan, diperlukan pembatasan gugatan paslon ke MK yang termuat pada aturan norma tegas dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa gugatan PHP (perselisihan hasil pemilihan) di MK,” ujar Dede dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pembatasan tersebut diperlukan agar gugatan PHP yang berulang tidak terjadi , sehingga tidak berdampak terhadap masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pembatasan diperlukan mengingat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

    “Ketika kami kemarin membicarakan penambahan (anggaran), tetapi ternyata tidak bisa ditambah, dan beberapa (daerah) sudah teriak tidak punya alokasi anggaran lagi untuk melaksanakan pemilihan. Ada anggaran rakyat yang terpakai besar-besaran, dan hasilnya belum jelas,” katanya.

    Sementara itu, Dede menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan guna membahas evaluasi pelaksanaan PSU di 19 daerah yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 2025, 5 April 2025, 16 April 2025, dan 19 April 2025.

    Menurut dia, ke-19 daerah tersebut meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungo.

    Kemudian, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kabupaten Bengkulu Selatan.

    “Hanya delapan daerah hasil PSU tidak dipersoalkan ke MK. Delapan daerah itu adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bungo, Kota Sabang, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Serang, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Dede menambahkan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan dugaan cawe-cawe Irjen Kemendagri dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Tasikmalaya. Bima Arya mengatakan Kemendagri justru mengklarifikasi terkait adanya laporan dari publik.

    Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Mulanya, Bima Arya mengatakan Mendagri Tito Karnavian menugaskan agar anggaran untuk PSU dibuat seefisien mungkin.

    Bima Arya mengatakan pihaknya terus berupaya menekan anggaran PSU seminimalisir mungkin. Dia mengaku telah berbagi tugas dengan Wamendagri Ribka Haluk terkait efisiensi anggaran PSU.

    “Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan seminimalisir mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Bima Arya menyampaikan pihaknya terus berkeliling untuk memastikan dua hal, yakni anggaran dan netralitas ASN.

    “Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi,” ujarnya.

    “Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespon aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara,” jelasnya.

    “Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi,” sambungnya.

    “Jadi diturunkan tim ke sana dan di sana kita pastikan inspektorat di Tasik itu semestinya bersikap responsif untuk menindaklanjuti itu,” jelasnya.

    Bima Arya menyampaikan pihaknya juga menemukan adanya kekerabatan dari inspektoran daerah Tasikmalaya dengan salah satu pasangan calon. Dia mengatakan Kemendagri pun telah mengingatkan agar Inspektorat Tasikmalaya bersikap proaktif dan menjaga netralitas.

    “Itu kemudian ditemukan memang dalam banyak hal yang dilakukan di sana bahwa ada hubungan kekerabatan antara inspektorat daerah Kabupaten Tasik dengan salah satu paslon,” tuturnya.

    “Karena itu Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik,” imbuh dia.

    Diketahui, terkait kabar Irjen Kemendagri cawe-cawe mulanya diungkap oleh Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Deddy mulanya menyoroti adanya Irjen Kemendagri yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.

    “Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan,” kata Deddy.

    “Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri,” sambungnya.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Terjadi Keracunan MBG? Ahli Kesehatan Ungkap Kemungkinan Risiko yang Bisa Jadi Pemicu – Halaman all

    Mengapa Terjadi Keracunan MBG? Ahli Kesehatan Ungkap Kemungkinan Risiko yang Bisa Jadi Pemicu – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, keracunan makanan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tercatat, ada sekitar 400 orang yang mengalami keracunan. 

    Terkait hal ini, Dokter, Ahli Keamanan Kesehatan Global sekaligus Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dicky Budiman ungkap memang ada risiko penyakit yang muncul dalam proses ‘masak porsi besar’ ini. 

    Setidaknya, kata Dicky, ada beberapa risiko sakit yang bisa muncul. 

    Pertama, adanya kontaminasi secara biologis, kimia dan fisik. 

    ” Yang seperti ini (masak secara massal) sangat mungkin disebabkan oleh kontaminasi biologis, kimia atau fisik yang terjadi di sepanjang rantai pengolahan makanan. Misalnya dari penyimpanan bahan baku untuk membuat makanan, proses pengolahan, dan distribusi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews, Senin (5/5/2025). 

    Selain itu, selama pengiriman dan penyajian juga berisiko adanya kontaminasi tadi. 

    MAKAN GRATIS BOMBANA – Kolase foto tangkapan video murid Sekolah Dasar Negeri atau SDN 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami muntah-muntah diduga menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, pada Rabu (23/04/2025). (Kolase foto tangkapan video diterima TribunnewsSultra.com/Istimewa)

    Sehingga, harus diidentifikasi betul, penyediaan bahan baku hingga penyajiannya wajib dalam kondisi aman dan steril. 

    Kedua, selain kontaminasi fisik dan kimia, makanan dengan proses penyajian yang panjang juga berisiko tercemari oleh bakteri. 

    “Nah apa kalau dari bakteri atau racun biro mikrobiologis. (Misal) racun enterotoksin yang tahan panas. Bakteri ini biasanya sering muncul kalau makanan dibiarkan lama dalam suhu ruangan dan kemudian disentuh tangan yang tidak higienis,” paparnya. 

    Ada juga bacillus cereus, yang umumnya muncul pada makanan yang disimpan terlalu lama. Terutama pada nasi atau sayur yang sudah matang. 

    Ada juga salmonella, bakteri ini biasa ditemukan pada telur dan ayam yang tidak dimasak dengan sempurna.

    “Atau kalau makanan masak besar-besaran, kemudian disimpan dan dipanaskan ulang secara tidak tepat itu biasanya dikaitkan dengan bakteri clostridium difficile,” imbuhnya. 

    Bakteri clostridium difficile disebut menjadi penyebab munculnya penyakit ringan seperti diare sampai peradangan berbahaya di usus besar. 

    Ketiga, adanya kontaminasi zat kimia misalnya dari pestisida 

    “Misalnya ada sisa pestisida pada sayur mentah. Atau, ada (sisa) zat pembersih seperti deterjen yang tidak terbilas sempurna. Atau juga pada potensi kontaminasi logam berat dari peralatan masak yang berkarat,” imbuhnya. 

    Terakhir, busa juga akibat kontaminasi bahan pangan dengan serangga. 

    “Kontaminasi bisa serangga. Ini yang bisa juga memicu reaksi mual-mual,” lanjutnya. 

    Lebih lanjut, Dicky menambahkan jika risiko keracunan memang sangat rentan dalam pengolahan makanan secara besar-besaran. 

    “Iya seperti makan bergizi gratis ini. Tentu kalau volume besar biasanya pengawasan higienitasnya itu cenderung lemah. Apa lagi kalau dalam konteks Indonesia baru. Ini perlu pelatihan yang lama dan pembiasaan dari standar operasional (SOP) yang dibangun,” tutupnya.

  • Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.

    Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.

    Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.

    Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.

    Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.

    Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.

    Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.    Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa