Xcloud.id

kab/kota: Tasikmalaya

  • Prakiraan BMKG: Hujan dan Cuaca Berawan Landa Sebagian Besar Wilayah Indonesia – Page 3

    Prakiraan BMKG: Hujan dan Cuaca Berawan Landa Sebagian Besar Wilayah Indonesia – Page 3

    Gelombang tinggi hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan di Jawa Barat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan gelombang tinggi tersebut terjadi pada Jumat, 6 Juni 2025 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 9 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.

    “Pola angin di wilayah Jakarta dan Jawa Barat bagian utara umumnya bergerak dari Timur Laut-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 4-15 knot,” kata Prakirawan BMKG, Dini Istihanah dalam keterangan tertulis pada Kamis, 5 Juni 2025.

    Sementara itu, ungkap Dini, kecepatan angin berkisar 8-20 knot di wilayah Jawa Barat bagian selatan umumnya bergerak dari Timur Laut-Tenggara.

    “Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan Sukabumi, Perairan Cianjur, Perairan Garut, dan Perairan Tasikmalaya yang juga dapat berkontribusi terhadap tinggi gelombang,” ucapnya.

  • Jawa Barat Dilanda Panas Terik Saat Siang tapi Hujan Saat Malam, Ini Kata BMKG

    Jawa Barat Dilanda Panas Terik Saat Siang tapi Hujan Saat Malam, Ini Kata BMKG

    Sebelumnya, BMKG menyebut sebagian wilayah Jawa Barat saat ini telah memasuki masa peralihan musim kemarau.

    “Hal ini ditandai dengan berkurangnya tutupan awan konvektif signifikan dan penurunan intensitas maupun durasi hujan secara bertahap,” kata Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu dalam keterangan tertulis.

    Adapun dinamika cuaca skala regional, anomali suhu permukaan air laut (SST) di perairan Jawa Barat masih cukup hangat.

    Menurut Teguh, masih ada kontribusi terhadap pertumbuhan awan awan hujan pada skala lokal, kelembapan udara di wilayah Jawa Barat pada lapisan 850- 700 mb lembap berkisar antara 55-92 persen.

    “Berdasarkan prediksi kondisi global, regional, dan probabilistik model diprakirakan pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diantara siang, sore dan malam hari,” tutur dia.

    Sementara streamline atau pola angin menunjukkan mulai berkurangnya dominasi angin baratan (Monsun Asia), dan mulai masuk angin timuran (Monsun Australia).

    Berdasarkan prakiraan dinamika atmosfer terkini dari BMKG, berikut prakiraan awal musim kemarau di Jawa Barat pada 2025:

    Dasarian I – II April 2025: Sebagian Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Dasarian II -III Mei 2025: Sebagian  Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. 

    Dasarian I – III Juni 2025: Sebagian besar wilayah Jawa Barat.

    Dasarian I Juli 2025: Sebagian wilayah Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Warga Kota Bandung Diimbau Potong Kurban di RPH Ciroyom dan Cisaranten, Bagaimana Cara Daftarnya?

    Warga Kota Bandung Diimbau Potong Kurban di RPH Ciroyom dan Cisaranten, Bagaimana Cara Daftarnya?

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengimbau warga Kota Bandung agar memanfaatkan layanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk pemotongan hewan kurban pada Iduladha tahun ini.

    Selain RPH swasta, ada dua RPH milik pemerintah kota yang bisa dimanfaatkan yakni RPH Ciroyom dan RPH Cisaranten. Para juleha alias juru sembelih halal di RPH diaku memiliki kompetensi dan tersertifikasi.

    “Kalau sibuk atau tidak siap memotong sendiri, lebih baik serahkan ke RPH,” katanya, Selasa, 3 Juni 2025.

    Farhan mengatakan, pendaftaran ke RPH diaku mudah, warga bisa langsung mengunjungi akun media sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kota Bandung atau datang langsung ke RPH tujuan.

    “Silakan daftar mulai hari ini, bisa secara daring lewat akun Instagram DKPP Kota Bandung atau langsung datang,” lanjut Farhan.

    Farhan mengatakan, para pemotong hewan yang beroperasi harus memiliki sertifikat kompetensi untuk menghindari kesalahan penanganan, baik terhadap hewan maupun terhadap limbah pascapemotongan.

    “Hewan yang stres sebelum dipotong bisa membahayakan diri dan orang sekitarnya. Harus ditangani oleh tenaga terlatih,” katanya.

    Selain itu, pemotongan hewan kurban yang terkoordinasi dengan baik diharapkan bisa mencegah timbulan sampah pasca Iduladha, seperti penggunaan pembungkus plastik. Kebiasaan itu, katanya, kini mesti ditinjau ulang.

    “Jujur saja, saat ini sampah plastik justru lebih mudah dikelola daripada sampah organik. Tapi tetap harus kita kontrol,” jelasnya. 

    Belum Capai Target

    Hingga hari Tasyrik, Farhan bilang, angka penjualan  hewan kurban belum mencapai target 16.000 ekor lebih seperti 2024 lalu. Namun, dari sisi kualitas, hewan kurban yang beredar tahun ini diklaim lebih baik.

    Pemerintah Kota Bandung mencatat sekitar 10.000 hewan kurban telah masuk ke Kota Bandung jelang Iduladha, per 3 Juni 2025. Namun, 30 persen atau sekitar 3.000 ekor dinyatakan tak layak potong.

    Hasil pemeriksaan pemerintah kota mengklaim, alasan utamanya karena belum cukup umur sesuai syariat. 

    Sementara, sekitar 7.000 ekor dinyatakan sehat dan layak, terdiri dari domba, kambing, sapi, dan tiga ekor kerbau. Ribuan hewan kurban berasal dari sejumlah daerah seperti Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Ke depan, pemeriksaan antemortem yakni pemeriksaan hewan sebelum disembelih pun diaku bakal terus digalakkan.

    “Kalau satu ekor hewan saja terdeteksi mengidap penyakit menular, kita harus lakukan screening terhadap semua. Maka daripada menunggu, lebih baik kita menjaga sejak awal,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam keterangan persnya di Bandung, Selasa, 3 Juni 2025.

    Farhan mengimbau masyarakat memanfaatkan aplikasi e-Selamat, sebuah sistem digital yang dikembangkan sebagai informasi kesehatan hewan kurban. Hewan yang lolos pemeriksaan diberi “kalung sehat” yang dilengkapi QR Code dan informasi lengkap, termasuk foto hewan.

    “Dengan aplikasi e-Selamat, masyarakat bisa langsung scan dan lihat status kesehatan hewan kurban. Ini menjamin tidak ada pemalsuan atau pertukaran hewan,” jelasnya.

     

  • Farhan Temukan 30 Persen Hewan Kurban Tidak Layak Dijual

    Farhan Temukan 30 Persen Hewan Kurban Tidak Layak Dijual

    Bandung, Beritasatu.com — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pemantauan hewan kurban yang menjalani pemeriksaan ante mortem. Hasilnya, ditemukan 30 persen hewan kurban tidak layak dijual

    Menjelang Hari Raya Iduladha 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperketat pengawasan terhadap hewan kurban. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memantau proses pemeriksaan ante mortem pada hewan kurban.

    Pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum penyembelihan di Pusat Kesejahteraan Kavaleri (Pussenkav), Jalan Salak.

    Farhan menegaskan, pemeriksaan ini dilakukan demi memastikan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Ia menyatakan, satu ekor hewan sakit saja bisa berisiko menularkan penyakit, sehingga perlu deteksi dini.

    “Lebih baik mencegah dari awal daripada menunggu ada kasus penyakit menular,” ujar Farhan kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Pemerintah Kota Bandung kini menggunakan aplikasi e-Selamat, inovasi digital yang memungkinkan masyarakat memeriksa kesehatan hewan kurban secara transparan. 

    Hewan yang lolos pemeriksaan akan diberi “kalung sehat” dengan QR Code berisi informasi kesehatan dan foto hewan tersebut.

    “Dengan aplikasi ini, tidak ada lagi celah pemalsuan atau pertukaran hewan,” katanya.

    Masyarakat, baik penjual maupun pembeli, diimbau mengunduh aplikasi tersebut agar bisa memastikan hewan yang dibeli aman dan sesuai syariat.

    Hingga awal Juni 2025, sekitar 10.000 hewan kurban telah masuk ke Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 30 persen dinyatakan belum layak, terutama karena belum cukup umur.

    Sementara itu, 70 persen atau sekitar 7.000 ekor domba, kambing, sapi, hingga kerbau telah dinyatakan sehat dan layak. Pemilihan Pussenkav sebagai lokasi pemeriksaan bukan tanpa alasan. Fasilitas ini memiliki kandang dan tenaga terlatih dalam pemeliharaan hewan, khususnya kuda. Namun, Farhan mengingatkan agar jumlah hewan di sana tidak melebihi kapasitas.

    “Pussenkav tetap harus menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat pemeliharaan kuda,” tegasnya.

    Pemkot juga mengimbau masyarakat menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersedia di wilayah Ciroyom dan Cisaranten, serta beberapa RPH swasta.

    “Kalau sibuk, lebih baik serahkan ke RPH yang diawasi dan memiliki tenaga bersertifikat,” ujarnya.

    Para juru sembelih di RPH harus memiliki sertifikat kompetensi, guna mencegah kesalahan penanganan hewan maupun limbah pemotongan.

    Farhan juga menyinggung isu lingkungan, terutama penggunaan plastik pembungkus daging kurban. Ia mendorong penggunaan plastik yang bisa didaur ulang dan menyebut Pasar Gedebage sebagai contoh lokasi dengan sistem pengelolaan sampah organik yang baik.

    Meski penjualan belum setinggi tahun lalu yang mencapai 16.000 ekor, Farhan optimis target tersebut bisa tercapai dengan sisa waktu yang ada.

    “Minat beli sudah terlihat meningkat, bahkan pedagang mulai jualan lebih awal tahun ini,” ungkapnya.

    Hewan kurban yang masuk ke Bandung mayoritas berasal dari Garut, Tasikmalaya, dan daerah sekitarnya. Namun, Farhan mengapresiasi meningkatnya jumlah warga Bandung yang mulai beternak domba sendiri.

  • MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU pada pertengahan dan akhir Mei lalu.

    Pada laman resmi MK yang diunduh hari Senin menyebutkan MK menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik untuk gugatan yang dilayangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Lampung, Nomor Urut 1 Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb.

    “Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK),” demikian akta dimaksud dari laman resmi MK.

    Supriyanto dan Suriansyah merupakan satu dari dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran yang mengikuti PSU pada Sabtu (24/5). Adapun PSU digelar sebagai tindak lanjut putusan MK sebelumnya yang mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 1 Aries Sandi Darma Putra.

    Pada Senin (24/2) lalu, MK mendiskualifikasi Aries Sandi, peraih suara terbanyak Pilkada Pesawaran tanggal 27 November 2024, karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Aries Sandi yang ketika itu berpasangan dengan Supriyanto dinyatakan terbukti tidak memiliki ijazah SLTA.

    Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan PSU yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali serta pasangan calon pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung Aries Sandi sebelumnya.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil PSU, KPU Kabupaten Pesawaran menyatakan Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali unggul dengan 128.715 suara. Sementara itu, Supriyanto dengan pasangan barunya, Suriansyah, meraih 88.482 suara.

    Hasil rekapitulasi PSU tersebut kini digugat oleh Supriyanto dan Suriansyah. MK tengah memeriksa kelengkapan permohonan. Jika lengkap, Mahkamah akan meregistrasi gugatan itu untuk kemudian disidangkan.

    Sebelumnya, MK telah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU Pilkada 2024.

    Sidang putusan akhir gelombang pertama diucapkan pada Rabu (14/5). MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan politik uang, serta menolak gugatan PSU Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Selain Barito Utara dan Kepulauan Talaud, MK juga menyidangkan sengketa hasil PSU dari lima daerah lainnya pada gelombang pertama itu, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, dan Banggai. Namun, kelimanya dinyatakan gugur dalam sidang dismissal, Senin (5/5).

    Untuk gelombang kedua pun rampung pada Senin (26/5). Dalam sidang dismissal itu, MK menyatakan tidak dapat menerima tujuh perkara dari lima daerah, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tasikmalaya (masing-masing dua perkara) serta Kabupaten Gorontalo Utara, Bengkulu Selatan, dan Empat Lawang (masing-masing satu perkara).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Minta Gunung Kuda Cirebon jadi Kawasan Hijau Bukan Pertambangan, Dedi Mulyadi: Dosa Ini!

    Minta Gunung Kuda Cirebon jadi Kawasan Hijau Bukan Pertambangan, Dedi Mulyadi: Dosa Ini!

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengaku, bakal segera memanggil Perhutani guna membicarakan Gunung Kuda Cirebon. Ia mendesak konservasi galian-C itu menjadi kawasan hijau. 

    Hal tersebut disampaikannya usai melihat lokasi longsor yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon. Sejumlah pekerja meninggal tertimbun longsoran di tambang batu alam, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang itu pada Jumat (30/5/2025).

    Dedi mengatakan, lahan galian itu total mencapai 30 hektare milik Perhutani yang digarap Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Azhariyah.  

    “Ini (milik) Perhutani,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu, 31 Mei 2025. “Kita akan panggil Perhutani, banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang, padahal kan Perhutani ini perusahaan pengelola hutan, bukan pengelola pengusaha tambang. Dulu perkebunan jadi PT sewa tanah, sekarang perhutani jadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Ini perusahaan yang aneh-aneh ini harus segera memperbaiki diri. Ini dosa ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Dedi Mulyadi juga akan menggelar pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, mendesak agar melakukan perubahan tata ruang. Gunung Kuda, katanya, harus dikembalikan menjadi kawasan hijau.

    “Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan kembali tata ruang, dikembalikan kembali kawasan ini menjadi kawasan hijau bukan kawasan pertambangan,” tegasnya.

    Menyusul insiden yang terjadi, Dedi Mulyadi memastikan telah mencabut izin galian-C di Gunung Kuda Cirebon. “Tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin tambang ini,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat diaku tengah mengevaluasi dan melakukan moratorium atas semua izin pertambangan. Semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan dan membahayakan pekerja bakal ditinjau ulang hingga ditutup. 

    “Moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi, izin yang habis tidak kita perpanjang,” imbuhnya. 

    Dedi mengatakan, terdapat sejumlah lokasi pertambangan yang sudah ditutup seperti di daerah Karawang, Subang, atau Tasikmalaya. Pemprov Jabar diklaim akan selektif dalam memberikan atau memperpanjang izin pertambangan. Dedi bahkan mengklaim tak pernah memberi izin baru dalam 100 hari kerjanya.

    “Saya akan konsisten pada sikap itu (penertiban izin tambang), termasuk kebijakan saya misalnya kebijakan pembangunan berbasis bambu. Sebetulnya itu saya sedang mengamankan Jabar dari eksploitasi sumber daya alam,” katanya.

     

    Detik-Detik Kepanikan Warga Saat Gempa Bantul M6,4

  • PKB Desak Evaluasi Menyeluruh Soal Pengelolaan Dana Hibah Baznas

    PKB Desak Evaluasi Menyeluruh Soal Pengelolaan Dana Hibah Baznas

    Jakarta (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    Hal ini menyusul tudingan penyalahgunaan dana hibah di Baznas Kabupaten Tasikmalaya, seperti pembelian mobil dinas untuk seluruh anggota.

    Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB Maman Imanul Haq menilai, perlunya evaluasi total terhadap sistem pengelolaan Baznas daerah, yang dinilai lemah, tidak akuntabel, dan minim pengawasan publik. Audit menyeluruh dan reformasi sistemik menjadi langkah mendesak. Maman juga menyerukan agar BPK dan BPKP segera melakukan audit menyeluruh terhadap Baznas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    “Revisi UU Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur kewenangan besar Baznas dinilai perlu dievaluasi ulang. Baznas jangan sampai menjadi superbody tanpa kontrol. Revisi undang-undang harus mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat,” tegasnya.

    Dia pun mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan zakat. Transparansi, akuntabilitas, dan ruang partisipatif harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana zakat agar sesuai dengan syariat dan amanah sosial.

    “Masalah ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga moral dan etika. Memulihkan integritas lembaga zakat adalah tanggung jawab kita bersama agar kepercayaan umat tidak semakin runtuh,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Tasikmalaya, Eddy Abdul Somadi menegaskan seluruh pengadaan kendaraan yang dibeli dari dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023, digunakan sepenuhnya untuk mendukung operasional lembaga. Menurutnya, pengadaan mobil operasional lembaga tidak menggunakan dana zakat

    Hal tersebut sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Baznas Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023, serta dibuktikan dengan dokumen resmi berupa STNK dan BPKB atas nama Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

    Eddy beralasan, karena keterbatasan lahan parkir di kantor Baznas Kabupaten Tasikmalaya, beberapa kendaraan operasional dititipkan di kediaman pimpinan untuk keamanan dan pertanggungjawaban.

    “Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan, seperti penggantian oli hingga pembayaran STNK, ditanggung pribadi oleh pimpinan dan tidak dibebankan ke anggaran Baznas,” aku Eddy. [hen/but]

  • Festival Swarna Wastra Nusantara Digelar di Bandung, 96 Pengrajin Unjuk Karya Kroya – jabarekspres.com

    Festival Swarna Wastra Nusantara Digelar di Bandung, 96 Pengrajin Unjuk Karya Kroya – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Kota Bandung kembali menjadi tuan rumah gelaran budaya. Festival Swarna Wastra Nusantara resmi dibuka pada Rabu, (28/5), di Gedung Graha Manggala Siliwangi.

    Festival tersebut menjadi wadah bagi para pengrajin dari berbagai penjuru Indonesia untuk menampilkan karya terbaik mereka, mulai dari batik, tenun, bordir, hingga aksesori etnik.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara, para pengrajin, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan festival luar biasa ini,” kata Erwin.

    Baca Juga:Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Menuju Tanah SuciAl-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia

    Dirinya menambahkan, festival ini tidak hanya menampilkan keindahan kriya Indonesia, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan dan kreativitas bangsa. Festival berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Tiket masuk dibanderol Rp10.000.

    “Batik, bordir, dan tenun adalah warisan budaya yang telah melewati zaman. Dari tangan para pengrajin, lahir karya-karya yang bukan hanya indah, tapi juga penuh filosofi dan identitas bangsa,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari Kota Kreatif UNESCO, kata Erwin, Bandung terus membuka ruang bagi ekspresi budaya dan inovasi lokal. Pemerintah Kota, menurut dia, berkomitmen mendukung industri kerajinan tradisional.

    Dia menjelaskan, mulai dari pelatihan, promosi, hingga kemudahan izin usaha. “Kami yakin, dengan kerja sama yang kuat, potensi ekonomi kreatif kita bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.

    “Mari kita bangga dan mencintai karya anak bangsa. Jadilah konsumen yang memilih produk lokal, sekaligus duta budaya yang memperkenalkan Indonesia ke dunia,” kata Erwin.

    Festival ini menghadirkan berbagai tenant menarik, di antaranya tenun ikat dari Sumba Timur dan NTT, bordir khas Tasikmalaya, batik dari Cirebon, Solo, Klaten, dan Sampang. Termasuk batu rimba dari Kalimantan, aksesori lokal, kosmetik buatan UMKM, serta produk dari Dekranasda Kota Bandung.

    Kepada warga Bandung dan para pengunjung, Erwin pun mengajak memanfaatkan festival ini sebagai sarana mengenal budaya. “Jadikan festival ini tempat belajar, berbagi, dan membangun kebersamaan,” pungkasnya.

  • KPU tetapkan Cecep-Asep sebagai Bupati-Wabup Tasikmalaya terpilih

    KPU tetapkan Cecep-Asep sebagai Bupati-Wabup Tasikmalaya terpilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU tetapkan Cecep-Asep sebagai Bupati-Wabup Tasikmalaya terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar rapat pleno terbuka dan menetapkan secara resmi Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih periode 2025-2030, hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

    “Tiga hari setelah putusan MK, KPU wajib menetapkan calon terpilih, dan hari ini kami resmi menetapkan pasangan Cecep-Asep sebagai pemenang,” kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati-Wakil Bupati Terpilih di Singaparna, Tasikmalaya, Rabu.

    Ia menuturkan, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan bupati-wakil bupati terpilih usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tasikmalaya di Jakarta, Senin (26/5).

    KPU Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, selanjutnya menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menggelar rapat pleno penetapan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih Cecep-Asep masa jabatan 2025-2030 dengan meraih suara terbanyak 52,45 persen atau 465.150 suara.

    “Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 26 Mei 2025, yang menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilkada, kami menindaklanjutinya sesuai amanat PKPU Nomor 18 Tahun 2024,” katanya.

    Ia menyampaikan seluruh proses penetapan bupati-wakil bupati terpilih berjalan lancar yang selanjutnya hasil rapat pleno diserahkan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

    Tahapan berikutnya, kata dia, DPRD Tasikmalaya akan melakukan persiapan pelantikan terhadap Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih.

    “Seluruh proses penetapan berjalan lancar dan sesuai tahapan, selanjutnya, KPU akan menyerahkan berkas hasil penetapan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.

    Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat yang hadir dalam rapat pleno tersebut menyampaikan, hasil PSU tersebut merupakan hasil demokrasi dan kerja keras semua pihak sehingga bisa melewati tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, diselenggarakan dua kali sehingga cukup menyita waktu dan energi semua pihak penyelenggara, terutama masyarakat yang harus memberikan hak suaranya lagi dalam pemilihan bupati-wakil bupati.

    “Ini menjadi catatan sejarah bagi demokrasi di Jawa Barat, ke depan KPU harus makin berhati-hati dan cermat dalam setiap tahapan penyelenggaraan,” katanya.

    Bupati Tasikmalaya terpilih Cecep Nurul Yakin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sehingga pilkada bisa berjalan lancar dan sukses.

    “Ini adalah amanah, sekarang saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan politik, dan bersama-sama membangun Tasikmalaya menuju masa depan yang lebih maju,” kata Cecep yang merupakan petahana Wakil Bupati Tasikmalaya.

    Sumber : Antara

  • BI Tasikmalaya Apresiasi Rencana Dedi Mulyadi Reaktivasi Rel KA Pangandaran Bandung 27 Mei 2025

    BI Tasikmalaya Apresiasi Rencana Dedi Mulyadi Reaktivasi Rel KA Pangandaran Bandung 27 Mei 2025

    BI Tasikmalaya Apresiasi Rencana Dedi Mulyadi Reaktivasi Rel KA Pangandaran
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Rencana
    reaktivasi jalur kereta
    api menuju
    Pangandaran
    yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat respons positif dari kalangan pakar ekonomi.
    Pembangunan kembali rel kereta ke obyek wisata terbesar di Priangan Timur, Jawa Barat, dinilai dapat meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan.
    Hal tersebut dibahas dalam acara West Java Economic Society (WJES) 2025 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Selasa (27/5/2025).
    “Pada prinsipnya sangat positif ketika jumlah akses ataupun kualitas infrastruktur meningkat. Ketika ada tambahan akses seperti reaktivasi jalur kereta, itu perlu didukung. Akan ada dampak dalam pergerakan ekonomi wilayah,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari, di sela-sela Saresehan WJES 2025.
    Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, M Nur, juga menyatakan bahwa akses transportasi akan mendukung perkembangan ekonomi wilayah.
    Secara statistik, perekonomian Jawa Barat tumbuh positif mendekati 5 persen pada kuartal I tahun 2025, dengan kontribusi besar dari sektor industri dan perdagangan, terutama di wilayah Jabar bagian utara.
    Sektor pertanian, yang sebagian besar berasal dari Priangan Timur atau Jawa Barat bagian selatan, juga berperan penting.
    “Priangan Timur ini memiliki potensi luar biasa dari sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Namun, seperti hasil saresehan sebelumnya, akses transportasi perlu peningkatan,” jelas Nur.
    Ia berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemprov Jabar dalam pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah, maupun panjang.
    “Terlebih banyak masukan dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga pelaku usaha agar pembangunan di Jawa Barat lebih efektif dan maju. Seperti tagline gubernur, menuju Jabar Istimewa,” tambahnya.
    Sementara itu, Perwakilan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Jabar, Doktor Keni Kaniawati, memberikan catatan meski memprediksi pertumbuhan ekonomi di Priangan Timur Jawa Barat, khususnya setelah adanya kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
    Ia menekankan pentingnya pengembangan pertumbuhan UMKM, mengingat banyak pelaku usaha di Priangan Timur yang sudah mengekspor barang ke luar negeri.
    “Wilayah Jabar, termasuk Tasikmalaya dan Priangan Timur, juga mengekspor sejumlah produk ke beberapa negara lain, termasuk AS. Kita harus memitigasi risiko sejak dini, termasuk memperkuat UMKM. Saat krisis moneter 1998 di Indonesia, sesuai riset, justru para UMKM yang kuat bertahan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.