Momen KRL Baru Buatan INKA Bersanding dengan KRL dari China…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ada momen menarik dalam peringatan 100 tahun kereta rel listrik (
KRL
) yang digelar PT KAI Commuter Indonesia (KCI) di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (22/4/2025).
Di sana, untuk pertama kalinya, KRL yang diproduksi PT Industri Kereta Api (INKA) dipamerkan di depan publik.
Di akhir parade KRL dari masa ke masa, kereta milik INKA ditampilkan bersebelahan dengan kereta impor produksi China.
KRL dari China tiba terlebih dahulu di peron 4 Stasiun Jakarta Kota, disusul KRL produksi Inka 10 menit kemudian di peron sebelahnya.
Kedatangan kedua kereta tersebut disambut antusias warga dan komunitas pencinta kereta yang berkerumun di Stasiun Jakarta Kota.
Mereka kompak merekam kedatangan KRL yang masih diuji coba tersebut dengan ponsel masing-masing.
Salah satu pencinta kereta, Firman (20), mengaku terkagum dengan KRL baru yang belum resmi melayani penumpang di Jabodetabek itu. Ia ikut mengantre untuk berfoto di atas KRL tersebut.
“Kayak model kereta Jepang, modern banget,” ujar Firman saat mengomentari penampilan KRL produksi INKA.
“Kalau yang produksi China sudah sering lihat waktu uji coba. Yang produksi INKA baru ini,” imbuh pria asal Bogor itu.
Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan, perjalanan KRL di Indonesia dimulai pada 6 April 1925, saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda.
KRL pertama bernama ASS 8500 atau dikenal dengan nama “Si Bon-Bon” yang dioperasikan oleh Stadsvervoerwegen SS dari Belanda. Jalur pertamanya menghubungkan Jatinegara dan Tanjung Priok.
Selain KRL baru dari INKA dan China, kereta seri Jepang seperti 6000, 7000, 203, 8500, dan JR205 juga ditampilkan di Stasiun Jakarta Kota.
“Kami juga menghadirkan kereta baru buatan CRRC China dan kereta buatan anak bangsa INKA yang saat ini sedang dalam tahap uji coba,” ujar Asdo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Tanjung Priok
-

Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendapat sorotan tajam pasca macet parah menuju akses Pelabuhan Tanjung Priok. Tiga kapal sandar di dermaga NCPT1 menjadi penyebab kemacetan.
Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo menilai adanya tiga kapal yang sandar di dermaga NCPT1 menyebabkan aktivitas bongkar muat meningkat drastis.
“Langsung tiga kapal. Ini, kan, keserakahan mereka (Pelindo) yang akhirnya berdampak kepada kami sebagai sopir,” kata Nuratmo.
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah juga menduga Pelindo telah memaksakan kuota kontainer, sehingga menjadi salah satu biang kerok kemacetan hingga tiga hari. Kemacetan horor yang merugikan banyak pihak itu disebut imbas kebijakan PT Pelindo yang memaksakan kuota kontainer berlebih tanpa kesiapan sistem dan alat.
“Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional, dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota kontainer yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ungkap Ilhamsyah.
Penyebab lain yang juga menjadi biang kerok kemacetan hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Tanjung Priok adalah sistem yang kerap eror dan keberadaan common gate MTI yang tidak efektif.
Gerbang ini rencananya untuk kendaraan yang masuk ke terminal NPCT1, NPCT2, dan NPCT3. Namun, dua terminal yakni NPCT2 dan NPCT 3 belum beroperasi.
“Di sisi lain, common gate keberadaannya di dekat jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan sampai ke sana,” tambah Ilhamsyah.
-

Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Kaum buruh transportasi yang bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Permintaan ini muncul menyusul adanya kemacetan ekstrem di ruas jalan sekitar pelabuhan selama beberapa hari, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Sabtu (19/4/2025).
Permintaan ini muncul dari sejumlah serikat, antara lain Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI).
“Merespons berbagai macam persoalan kami dari KPBI, FBTPI, dan SBTPI, akan melanjutkan perjuangan mendesak Pelindo agar segera melakukan pembenahan secara serius berikan keadilan kepada para buruh sopir dan warga Jakarta Utara,” ucap Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Senin (21/4/2025).
“Tuntutan kami, yakni pecat dirut Pelindo, dirut MTI, dan dirut NPCT1. Selain itu, bongkar common gate MTI, serta hapuskan kebijakan gate pass berbayar,” sambung dia.
Ilhamsyah mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan di Indonesia yang menjadi gerbang ekonomi nasional.
Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia dengan bentang sejarah yang panjang dan erat kaitannya terhadap perkembangan perdagangan.
Menurut Ilhamsyah, Pelabuhan Tanjung Priok kian berkembang seiring kemajuan zaman dan Pelindo dipercaya sebagai salah satu perusahaan BUMN untuk mengelolanya.
Namun demikian, kata Ilhamsyah, pada kenyataannya kemajuan tidak serta merta selaras membawa kesejahteraan kepada para buruh, dan masyarakat yang berada disekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
“Beragam persoalan yang timbul justru disebabkan oleh aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Pelindo. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan, premanisme dan pungli, kemacetan, bahkan terdapat indikasi terjadi tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan perusahan yang notabene sebagai perusahaan milik negara,” ungkap Ilhamsyah.
“Pada tanggal 11 Februari 2025 yang lalu, FBTPI terlibat dalam pengorganisiran dan aksi massa bersama Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) dalam merespon persoalan biaya masuk pelabuhan (gate pass), pemberantasan pungutan liar dan premanisme, perbaikan sistem operasi pelabuhan, perbaikan dan pengadaan fasilitas serta kemacetan,” sambungnya.
Ilhamsyah lalu menilai, kemacetan ekstrem menjadi permasalahan tradisional yang tidak pernah diselesaikan tuntas.
Baginya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok kini bukan membawa kabar gembira bagi masyarakat, tetapi membawa kabar duka yang selalu menghantui masyarakat.
“Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota container yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ucap dia.
Berdasarkan investigasi FBTPI, beberapa keterangan anggota dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) yang bekerja sebagai sopir trailer keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Ilhamsyah mengungkapkan kemacetan juga disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya jumlah alat yang masih sangat terbatas, sistem sering eror, dan common Gate MTI tidak efektif penggunaannya.
“Gate MTI yang merupakan common gate, rencananya akan mengatur mobil yang akan menuju ke NPCT1, NPCT2, dan NPCT3 sedangkan sekarang NPCT2 dan NPCT3 belum beroperasi. Di sisi lain, common gate MTPI keberadaannya di dekat jalan raya, sehingga Common Gate MTI menyebabkan kemacetan sampai ke jalan raya,” pungkas Ilhamsyah.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Polisi salurkan bantuan sembako kepada sopir truk angkutan barang
Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyalurkan bantuan paket sembako kepada sopir truk peti kemas di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai bentuk solidaritas sosial.
“Bantuan sosial yang dilakukan merupakan bagian dari upaya jajarannya dalam memperkuat kepedulian sosial serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat terutama sopir,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, bantuan sosial ini secara rutin dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang ada di kawasan pelabuhan.
Selain dalam kondisi saat ini pasca kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, bantuan sosial dilaksanakan setiap seminggu sekali terutama hari Jumat yang menyasar masyarakat tidak mampu, seperti sopir, buruh, anak yatim-piatu, petugas kebersihan dan pemulung.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan terus melaksanakan program kemanusiaan sebagai bagian dari tugas Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu mereka yang membutuhkan. “Ini adalah bentuk nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok terhadap masyarakat,” kata Kapolres.
Menurut dia, dengan kegiatan bantuan sosial tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Bakti sosial ini juga salah satu bentuk kepedulian Polri untuk berbagi kepada masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kegotongroyongan dan mempererat hubungan tali silaturahmi,” katanya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -

Kemacetan di Tanjung Priok merupakan kegagalan sinkronisasi instansi
Jakarta (ANTARA) –
Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menilai kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (16/4) dan Kamis (17/4) merupakan kegagalan sinkronisasi antarinstansi.
“Kemacetan ini sudah berlangsung lama dan dampaknya sangat nyata bagi kami pekerja harian serta tidak ada kompensasi untuk hari kerja yang hilang,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, para sopir truk peti kemas juga terdampak ekonomi akibat kejadian luar biasa tersebut karena kehilangan waktu dan hanya bisa menunggu.
Subhan menegaskan bahwa kemacetan tersebut menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan imateril seperti terhambatnya alur ekspor-impor, biaya logistik melonjak drastis dan efisiensi industri menurun.
“Bahkan bisa saja menggerus kepercayaan global atas sistem pelabuhan nasional,” kata dia.
Ia mengatakan, dampak yang dirasakan sopir truk dan armada logistik seperti kehilangan waktu, pendapatan dan peningkatan risiko keselamatan kerja.
“Tidak adanya dukungan moril, finansial, atau asuransi sosial dari pengusaha menambah beban mereka,” kata dia.
Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah yang bertempat tinggal di Tanjung Priok menjelaskan, pihak terdampak dapat mengajukan “class action” sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.
Menurut dia, rasionalisasi dari “class action” karena ada sejumlah peristiwa, kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak.
Rumah Demokrasi menyampaikan bahwa syarat untuk “class action” berupa kerugian yang diderita oleh sekelompok orang/masyarakat. “Inilah yang disebut ‘class action’,” kata dia.
Kerugian publik dalam horor macet secara nyata terlihat akibat kelalaian/kesalahan pihak lain.
Ia menambahkan ada tenaga medis yang mendorong pasien di ranjang dengan infus di tangan untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Koja pada saat kemacetan. Pada saat itu jalur kendaraan yang nyaris tertutup aksesnya dengan kemacetan lalu lintas.
Ia mengharapkan pelayanan kesehatan untuk kondisi darurat tetap diperhatikan meskipun di tengah kemacetan lalu lintas. Kalau ini diabaikan, maka mereka yang terdampak dapat bersama- sama melakukan “class action”.
“Kami akan melakukan upaya menegakkan hak- hak warga Jakarta Utara untuk menyampaikan pandangannya agar tidak terkena dampak yang lebih luas,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -

Usai Dipukul Hingga Pingsan, Pria di Jakut Diduga Jadi Korban Perampasan Motor
JAKARTA – Seorang pria berinisial RA diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 18 April, pukul 14.00 WIB.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pelaku berjumlah tiga orang. Dia memukul korban hingga pingsan, setelah itu, langsung merampas sepeda motor korban.
“Terlapor memukul leher belakang korban sebanyak dua kali hingga pingsan. Setelah itu motor berikut STNK dan handpone dirempas pelaku,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Minggu, 20 April.
Ade Ary menceritakan kejadian itu bermula saat korban yang tengah mengendari sepeda motor, tiba tiba dihampiri tiga orang pelaku. Para pelaku memberhentikan korban dengan alasan surat-suratnya tidak lengkap.
“Korban mencoba menelpon saksi R dan menceritakan kejadiannya, tiba-tiba HP (korban) dirampas oleh pelaku. Kemudian korban diajak para pelaku untuk ke kantor Polisi,” ucap Ade Ary.
Saat perjalanan ke kantor polisi, salah satu pelaku menyampaikan kepada korban bahwa ban kendaraanya kempes. Pelaku meminta korban untuk mengeceknya.
Lebih lanjut, saat korban mengecek ban motornya, tiba-tiba pelaku memukul hingga pingsan. Selanjutnya para pelaku merampas sepeda motor korban.
Korban yang tersadar dari pingsannya, langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Utara. Tujuannya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
“Ditangani Restro Jakut,” tutupnya.
-

Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR
Bisnis.com, JAKARTA — Polri menerjunkan 1.211 personel untuk mengawal demonstrasi di empat titik di wilayah Jakarta Pusat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari Polri, TNI hingga Pemda Jakarta.
“1.211 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).
Dia menambahkan, ribuan personel itu akan disebar ke sejumlah titik mulai dari Kedubes AS, Kementerian BUMN, DPR RI hingga Jalan Sarinah.
Kemudian, Susatyo meminta kepada seluruh personel agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Lebih jauh, personel yang terlibat pengamanan diminta agar tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.
Di samping itu, Susatyo juga mengimbau kepada aksi massa agar tidak melakukan penyampaian pendapatnya dengan anarkis, merusak fasilitas umum hingga mengganggu pengguna jalan lain.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI,” pungkasnya.
Sekadar informasi, demonstrasi di empat titik itu berkaitan dengan aksi damai dukung Palestina di Kedubes AS; unjuk rasa terkait aktivitas bongkar muat di Tanjung Priok hingga menyebabkan kemacetan di Kementerian BUMN; dan hingga aksi tolak uji materi UU TNI di DPR.
/data/photo/2025/04/22/680738288ce32.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


