Xcloud.id

kab/kota: Tanjung Priok

  • Purbaya Pastikan Dana Rehabilitasi Aceh-Sumatera Tersedia

    Purbaya Pastikan Dana Rehabilitasi Aceh-Sumatera Tersedia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan anggaran jumbo di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara).

    Purbaya menegaskan, masalah pendanaan tidak akan menjadi kendala dalam pemulihan infrastruktur maupun penanganan sosial bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kan yang diperkirakan dananya Rp 50 triliun–Rp 60 triliun ya? Untuk rehabilitasi segala macam gitu,” ujar Purbaya seusai peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikutip Sabtu (13/12/2025).

    Meski demikian, Purbaya menegaskan kewenangan untuk menjelaskan secara terperinci penggunaan anggaran, termasuk detail program huntara dan rehabilitasi, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Kementerian Keuangan, kata dia, berperan memastikan pendanaan tersedia sesuai kebutuhan pemerintah pusat. Purbaya menjamin dukungan penuh dari sisi fiskal selama hitungan kebutuhan sudah valid.

    “Pokoknya kalau mereka minta, kita kasih,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah memaparkan hitungan kebutuhan anggaran pemulihan bencana dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Aceh Besar, Minggu (7/12/2025). Total kebutuhan untuk tiga provinsi terdampak diperkirakan mencapai Rp 51,82 triliun.

    Perinciannya, Aceh membutuhkan dana terbesar mencapai Rp 25,41 triliun akibat luasnya kerusakan infrastruktur dan permukiman. Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp 13,52 triliun, sementara Sumatera Utara membutuhkan sekitar Rp 12,88 triliun.

  • Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau Megapolitan 13 Desember 2025

    Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau Megapolitan 13 Desember 2025

    Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penggunaan air tanah di Jakarta semakin marak, terutama di wilayah pesisir Muara Angke, Jakarta Utara.
    Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait
    penurunan permukaan tanah
    dan kerusakan lingkungan.
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat melarang pengambilan
    air tanah
    di
    kawasan pesisir
    untuk mencegah penurunan muka tanah yang membahayakan warga.
    Mengingat salah satu penyebab penurunan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah yang tidak terkendali, Pemprov DKI berencana menetapkan aturan pelarangan pengambilan air tanah, terutama di kawasan pesisir.
    “Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil,” ujar Pramono saat meninjau Muara Angke, Kamis (12/10/2025).
    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyebut bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta kini mencapai 5–10 sentimeter per tahun.
    Wilayah paling terdampak adalah Pluit, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing.
    “Rata-rata (penurunannya) 5–10 sentimeter per tahun,” kata Ika, Selasa (17/12/2025).
    Pakar Ilmu Lingkungan, Mahawan Karuniasa, menjelaskan risiko penggunaan air tanah yang berlebihan.
    “Dampak jangka panjangnya ada dua aspek penting: kuantitas dan kualitas,” kata Mahawan kepada Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Mahawan, pengambilan air tanah yang berlebihan mengurangi kemampuan sistem aquifer untuk menyimpan air.
    Proses ini disebut kompaksi, di mana ruang penyimpanan air semakin menyusut.
    “Turunnya kemampuan daya simpan, atau daya simpan air, itu berkurang. Jadi, sistem aquifer sebagai salah satu sistem di mana air itu tersimpan, itu bisa berkurang ya, dengan proses yang disebut sebagai kompaksi. Jadi, airnya tambah sedikit,” jelas Mahawan.
    Selain kuantitas,
    kualitas air
    juga terancam. Mahawan menuturkan, muka air tanah yang turun bisa menarik zat pencemar ke dalam sistem air tanah.
    Semakin menurun permukaan air tanah, semakin banyak zat pencemar yang ikut masuk.
    Ia mencontohkan limbah domestik dari septic tank bisa terbawa ke dalam air tanah, sehingga kualitas airnya menurun.
    “Dari septic tank itu bisa ikut terbawa, ikut turun, tertarik ke dalam sistem air tanah. Sehingga berkurangnya muka air tanah itu juga dapat menurunkan kualitas apa namanya, air itu sendiri,” kata dia.
    Dampak pemakaian air tanah berlebihan menjadi lebih serius di kawasan pesisir.
    Mahawan menjelaskan, pengambilan air tanah yang masif dapat mempercepat terjadinya tanah amblas atau land subsidence.
    “Misalkan pesisir dengan konsumsi air tanah yang berlebihan, maka di tempat-tempat yang struktur tanahnya belum memungkinkan, maka mendorong lebih banyak terjadi land subsidence, atau amblas tanah,” paparnya.
    Selain itu, air laut berpotensi masuk ke dalam sistem aquifer. Kondisi ini menyebabkan air tanah menjadi payau dan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
    “Khususnya daerah pesisir, maka air bisa menjadi payau,” ujarnya.
    Untuk menekan ketergantungan terhadap air tanah, Mahawan menilai peralihan ke layanan air perpipaan menjadi langkah penting.
    Masyarakat bisa beralih ke air yang dikelola pemerintah atau PAM.
    Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI agar penggunaan PAM bisa merambah ke kawasan pesisir dan dinikmati oleh seluruh warga.
    Pertama, Pemerintah bisa menyesuaikan tarif air agar lebih terjangkau.
    Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang.
    Tarif air untuk rumah tangga di kawasan perumahan mewah dapat dinaikkan dan selisihnya dialihkan untuk membantu pembiayaan layanan air bagi warga dengan status ekonomi menengah ke bawah.
    “Apakah mungkin bagi di rumah-rumah perumahan mewah, itu mungkin ya bisa ditingkatkan biayanya, namun bisa dialihkan untuk membiayai masyarakat di tempat-tempat, atau kantong-kantong kemiskinan ya, sehingga pendapatan dari PAM pun tidak turun karena memang itu digunakan untuk memberikan layanan dasar,” ujarnya.
    Kedua, memastikan jangkauan PAM hingga ke seluruh rumah tangga agar masyarakat memiliki alternatif air bersih selain air tanah.
    Ketiga, PAM perlu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
    Aliran air PAM harus lancar dan bersih agar warga mau berlangganan.
    Selain layanan perpipaan, Mahawan menyebutkan sejumlah alternatif lain, seperti pemanfaatan air permukaan melalui waduk, daur ulang air untuk kebutuhan nonkonsumsi, serta pemanenan air hujan dengan pengawasan kualitas yang ketat.
    Menurut dia, pemenuhan kebutuhan air harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
    Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan air tanah justru akan memperparah risiko lingkungan di Jakarta.
    “Tapi kan panen air hujan sekarang ini, apalagi di kota besar, harus memastikan kualitasnya terjaga dengan baik. Yang pernah ramai kan mikroplastik sudah ada di air hujan. Ya, misalkan begitu, jadi tidak menjadi alternatif pada saat kualitasnya tidak bisa apa, memenuhi standar,” ungkap Mahawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Tegaskan Balpres Tidak Boleh Untuk Bantuan Bencana

    Menkeu Purbaya Tegaskan Balpres Tidak Boleh Untuk Bantuan Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak membuka peluang pemanfaatan pakaian bekas impor (balpres) hasil penindakan untuk bantuan korban bencana.

    Pernyataan ini sekaligus menepis wacana yang sempat muncul dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Selama ini kan aturannya belum memungkinkan. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana,” ujar Menteri Purbaya Sadewa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Purbaya Sadewa menekankan, pelonggaran aturan terkait balpres berpotensi disalahgunakan untuk memasukkan pakaian bekas impor secara ilegal ke pasar domestik. Hal ini dikhawatirkan merugikan industri dalam negeri dan mengganggu tata niaga tekstil nasional.

    “Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan buat bencana,” tegasnya.

    Ia menegaskan, tidak ada kebijakan resmi pemerintah untuk menyalurkan balpres ilegal ke lokasi bencana di Sumatra. Keputusan ini sudah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kan barang ilegal. Paling enggak secara formal enggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, dia bilang jangan dahulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada,” katanya.

    Sebagai alternatif, Purbaya Sadewa mendorong penyaluran bantuan kemanusiaan menggunakan produk baru hasil produksi dalam negeri, termasuk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menurutnya, cara ini tidak hanya membantu korban bencana, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi industri nasional.

    “Lebih baik kita beli barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke daerah bencana. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tutupnya.

    Sebelumnya, DJBC sempat membuka opsi pemanfaatan balpres ilegal hasil penindakan untuk korban bencana. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyebut, barang hasil penindakan akan menjadi barang milik negara (BMN) dengan tiga opsi penanganan yaitu dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, atau dilelang.

    “Tinggal nanti pemerintah memutuskan opsi yang mana. Nanti dari teman-teman Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan mau ditujukan ke mana,” katanya.

  • Menkeu Purbaya Sebut Teknologi AI Bea Cukai Beda dengan Kemenkes

    Menkeu Purbaya Sebut Teknologi AI Bea Cukai Beda dengan Kemenkes

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, tersinggung saat sistem artificial intelligence (AI) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disamakan dengan AI di kementerian lain.

    Menurutnya, AI Bea Cukai dirancang sebagai learning system yang terus berkembang dan menjadi tulang punggung pengawasan kepabeanan, bukan sistem sekali jadi.

    “Jangan bandingin dengan Kementerian Kesehatan. Tersinggung gue,” kata Purbaya saat meresmikan alat pemindai peti kemas (X-Ray) dan inovasi digital Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) serta Trade AI di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (12/12/2025).

    Purbaya Sadewa menjelaskan, perbedaan mendasar AI Bea Cukai terletak pada kemampuannya belajar dari data lapangan.

    Karena bersifat adaptif, akurasi AI tidak ditargetkan sempurna sejak awal, melainkan meningkat seiring proses pembelajaran dari hasil verifikasi di lapangan. Saat ini, akurasi AI Bea Cukai diklaim mendekati 90%.

    “Saya pikir kalau bulan Maret tahun depan sudah mendekati 100 persen akurasinya,” tambahnya.

    Selain mendeteksi kecurangan impor seperti under-invoicing dan over-invoicing, AI juga digunakan sebagai alat pengawasan kinerja aparatur Bea Cukai.

    Sistem memungkinkan perbedaan signifikan antara prediksi dan realisasi lapangan langsung ditelusuri.

    “Nanti ketika realisasinya berubah terlalu banyak, saya bisa langsung ngecek orang yang memverifikasinya. Dia kerja benar atau AI-nya yang salah,” tegasnya.

    Sistem trade AI dikembangkan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan DJBC untuk membandingkan nilai barang impor dengan harga pasar, termasuk di marketplace dalam dan luar negeri.

    Sistem ini terintegrasi dengan CEISA 4.0, sehingga pengawasan lebih tajam dan keputusan lebih cepat. Uji coba awal pada 145 pemberitahuan impor barang (PIB) menghasilkan tambahan penerimaan negara sekitar Rp 1,2 miliar.

    Selain itu, SSR-Mobile memfasilitasi pelaporan mandiri real-time dengan fitur geotagging dan analisis risiko otomatis.

    Perusahaan dapat melakukan proses gate-in, stuffing, bongkar muat, hingga gate-out secara mandiri, sementara sistem tetap melakukan pengawasan berbasis data.

    “Dahulu urusan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup,” ujarnya menanggapi percepatan reformasi di Bea Cukai.

    Ke depan, pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp 45 miliar untuk pengembangan lebih lanjut sistem AI agar dapat diterapkan di seluruh pelabuhan Indonesia.

    “Ke depan untuk pengembangan lebih dalam lagi, supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan perlu investasi sekitar Rp 45 miliar lagi untuk sistem IT-nya,” tutupnya.

  • Purbaya Siapkan Rp 45 Miliar untuk Pengembangan AI Bea Cukai

    Purbaya Siapkan Rp 45 Miliar untuk Pengembangan AI Bea Cukai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 45 miliar untuk pengembangan sistem artificial intelligence (AI) Bea Cukai secara nasional.

    Investasi ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan impor sekaligus meningkatkan efisiensi dan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

    Purbaya menjelaskan, pengembangan awal sistem trade AI dilakukan secara internal tanpa menggunakan anggaran besar. Sistem tersebut memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dan dikembangkan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Bea Cukai dalam waktu singkat sebagai bagian dari percepatan reformasi di bidang kepabeanan.

    “Trade AI itu software-nya dikembangkan secara internal. Jadi, enggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang,” ujar Purbaya saat meresmikan alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

    Menurut Purbaya, untuk memperluas implementasi trade AI ke seluruh sistem pelabuhan di Indonesia, tambahan investasi diperlukan agar sistem dapat terintegrasi dan bekerja optimal.

    “Untuk pengembangan lebih dalam lagi kita perlu investasi sekitar Rp 45 miliar,” kata Purbaya.

    Ia mengungkapkan, hasil uji coba awal trade AI menunjukkan performa menjanjikan. Dari pemeriksaan ratusan pemberitahuan impor barang (PIB), sistem berhasil mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran bea masuk sehingga menambah penerimaan negara.

    “Dari segitu saya dapat Rp 1,2 miliar dengan mudah kira-kira,” ujarnya.

    Menurut Purbaya, capaian awal tersebut menjadi bukti kuat bahwa pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas pengawasan impor. Pemerintah berharap seiring pengembangan lebih lanjut, trade AI mampu menekan praktik under-invoicing dan memperkuat kontribusi sektor kepabeanan terhadap penerimaan negara.

  • Purbaya Targetkan Reformasi Bea Cukai Tuntas pada Maret 2026

    Purbaya Targetkan Reformasi Bea Cukai Tuntas pada Maret 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dipercepat. Ia menargetkan perubahan signifikan dalam kinerja serta sistem pengawasan Bea Cukai sudah terlihat pada Maret 2026.

    Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat meresmikan alat pemindai peti kemas (container scanner) di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

    Menurut Purbaya, reformasi Bea Cukai tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut kepercayaan publik, kelancaran arus barang, dan optimalisasi penerimaan negara.

    “Saya harapkan nanti, Maret tahun depan gambaran Bea Cukai akan jauh berbeda,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan, pembenahan Bea Cukai dilakukan melalui penguatan pengawasan dan percepatan transformasi digital. Pemerintah akan memaksimalkan penggunaan alat pemindai peti kemas yang terintegrasi dengan sistem kecerdasan artifisial terpusat untuk menekan potensi kebocoran.

    Namun, Purbaya juga mengingatkan, tidak boleh ada kendala dalam pelaksanaan reformasi.

    “Kalau enggak bisa beres, awas,” tegasnya.

    Purbaya menekankan, reformasi ini bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan juga perubahan perilaku dan kinerja aparatur Bea Cukai di lapangan. Pemerintah ingin pengawasan lebih ketat tanpa menghambat kelancaran layanan kepada pelaku usaha, dengan tetap menjaga kecepatan dan transparansi.

    Sebagai bentuk akuntabilitas, Purbaya memastikan perkembangan reformasi Bea Cukai akan disampaikan secara terbuka.  “Nanti saya akan undang media untuk melihat bagaimana canggihnya sistem,” ucapnya.

  • All Out Bantu Sumatera, TNI Kerahkan 33.860 Prajurit dan 79 Alutsista

    All Out Bantu Sumatera, TNI Kerahkan 33.860 Prajurit dan 79 Alutsista

    Jakarta, Beritasatu.com – TNI menyatakan all out dalam operasi penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengerahkan 33.860 personel dari tiga matra. Selain itu, sebanyak 79 alutsista, meliputi pesawat fixed wing, rotary wing, kapal perang (KRI), hingga kapal ADRI, telah difungsikan secara optimal untuk distribusi logistik dan mobilisasi pasukan.

    Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen Osmar Silalahi mengatakan TNI hingga saat ini telah membantu menyalurkan 2.230,5 ton logistik bantuan untuk korban banjir menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kapal laut, kendaraan darat, speedboat, sepeda motor, hingga upaya langsung oleh prajurit di lapangan. 

    Hari ini, lanjut dia, dua pesawat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur diberangkatkan ke Banda Aceh, disusul satu pesawat Hercules yang diterbangkan ke Lanud Suwondo, Medan. TNI turut membawa perlengkapan tambahan selain sembako, termasuk forklift, mobil water treatment, serta 24 tenaga kesehatan TNI AD. 

    “Sudah sampai di Aceh Tamiang sebanyak 24 orang dengan komposisi enam orang dokter spesialis, kemudian enam orang perawat, empat orang dokter umum, serta delapan orang bintara maupun tamtama evakuasi. Nantinya nakes ini akan menjadi Satgas Mobil Kesehatan di wilayah Provinsi Aceh,” ujar Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (12/12/2025).

    Wakapuspen menegaskan komitmen TNI dalam memastikan distribusi bantuan menjangkau daerah yang sulit diakses. Pesawat Cassa dan berbagai jenis helikopter terus digunakan untuk menyuplai kebutuhan masyarakat di wilayah terisolasi.

     “Kami mencoba untuk setiap masyarakat yang terdampak bencana ini, kita bisa menyuplai ataupun memberikan dukungan logistik sehingga mereka merasakan bahwasannya negara hadir untuk membantu mereka secara maksimal,” tegas Osmar.

    Pada sektor infrastruktur, TNI mempercepat pembangunan jembatan darurat guna membuka kembali akses yang terputus. Hingga hari ini, terdapat 32 titik lokasi pembangunan jembatan bailey, dengan satu jembatan bailey Anggoli telah selesai 100%. Sementara itu, komponen jembatan lainnya masih dalam proses pengiriman dan pembangunan. 

    Selain itu, sebanyak 14 jembatan aramco telah diberangkatkan melalui kapal ADRI LIII dari Tanjung Priok dan dijadwalkan tiba pada Minggu mendatang.

    Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, TNI juga menambah dua unit mobil penjernih air (RO) sehingga total operasional menjadi 12 unit. 

    Peralatan ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya daerah terdampak yang masih kekurangan sumber air layak konsumsi. 

    TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh dukungan penanggulangan bencana berjalan optimal.

  • Menkeu Purbaya Tegaskan Balpres Tidak Boleh Untuk Bantuan Bencana

    Purbaya Tegaskan Tak Kirim Balpres Ilegal untuk Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menyalurkan pakaian bekas impor ilegal (balpres) hasil sitaan untuk membantu korban bencana di Sumatera. Purbaya menilai distribusi barang ilegal justru bisa menimbulkan celah penyalahgunaan.

    Purbaya memastikan pengelolaan barang sitaan tetap mengikuti aturan. “Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” ujarnya di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025) dilansir dari Antara.

    Menurut Purbaya, jika pemerintah ingin mengirim bantuan, barang yang dikirim harus layak pakai dan berasal dari anggaran negara. Ia menekankan bahwa pengadaan barang bantuan akan melibatkan pelaku UMKM dalam negeri. “Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” katanya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membuka opsi pemanfaatan barang sitaan berupa produk garmen ilegal untuk korban bencana di Sumatera. DJBC menilai barang hasil penindakan otomatis menjadi milik negara dan dapat ditindaklanjuti melalui berbagai mekanisme.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa barang sitaan tidak selalu harus dimusnahkan. “Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

    DJBC memiliki tiga opsi penanganan barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan, atau dilelang. Melihat kebutuhan mendesak di wilayah terdampak bencana, opsi hibah sempat menjadi pertimbangan. “Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambah Nirwala.

  • Purbaya Puji Perbaikan Bea Cukai, Meski Sempat “Perlu Digebuk Dikit”

    Purbaya Puji Perbaikan Bea Cukai, Meski Sempat “Perlu Digebuk Dikit”

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji langkah cepat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilainya menunjukkan perbaikan signifikan setelah sebelumnya ia mengancam akan membekukan lembaga tersebut.

    Purbaya menilai perubahan itu terlihat dari pengoperasian X-Ray peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, serta penerapan dua inovasi digital: Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI.

    “Layanan kepada masyarakat dan dunia usaha harus semakin cepat, semakin sederhana, dan semakin berintegritas. Itu komitmen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Karena ada ancaman juga, kalau enggak bisa beres, awas! Tapi mereka sedang melakukan perbaikan dengan signifikan,” kata Purbaya dalam peresmian alat pemindai di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 12 Desember 2025.

    Dengan nada bercanda, Purbaya mengatakan bahwa pegawai Bea Cukai sebenarnya mampu bekerja cepat, “asal sedikit diancam.”

    “Rupanya orang Bea Cukai pintar-pintar, cuma perlu digebuk sedikit. Dua minggu mereka bisa bikin AI canggih. Saya juga kaget,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa X-Ray baru mampu mendeteksi bahan nuklir dan zat radioaktif tanpa perlu membuka kontainer, sementara Trade AI dapat membandingkan data barang impor-ekspor dengan harga di marketplace untuk menekan praktik underinvoicing. Teknologi ini diyakini akan memperkuat transparansi dan menutup celah kecurangan.

    “Mereka sudah melakukan perbaikan signifikan. Saya harapkan nanti Maret tahun depan gambaran Bea Cukai akan jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya ancama  pembekuan Bea Cukai pertama kali diumumkan Purbaya pada 27 November lalu. Ia menilai citra DJBC buruk di mata publik, media, hingga Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut akan menggantikan Bea Cukai ke Suisse Generale Surveillance (SGS3), yang berarti 16 ribu pegawai DJBC terancam dirumahkan.

  • Pakai Trade AI, Purbaya Klaim Amankan Penerimaan Rp1,2 Miliar per 145 Dokumen Impor

    Pakai Trade AI, Purbaya Klaim Amankan Penerimaan Rp1,2 Miliar per 145 Dokumen Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mulai mengimplementasi Trade AI, sebuah teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan kepabeanan di pelabuhan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam uji coba tahap awal, sistem Trade AI berhasil mengamankan potensi penerimaan negara sebesar Rp1,2 miliar.

    Angka tersebut diperoleh dari hasil analisis otomatis terhadap sampel terbatas, yakni 145 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

    “Ketika kita coba cek lagi di lapangan segala macam, kita dapat Rp1,2 miliar tambahan. Jadi lumayan itu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

    Dia tidak menampik bahwa nominal tersebut masih relatif kecil dibandingkan total penerimaan negara. Kendati demikian, sambungnya, uji coba awal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan mampu menutup celah kebocoran secara efektif dan efisien.

    “Paling tidak first run [uji coba perdana] sudah menghasilkan income yang clear [amankan penerimaan yang jelas]. Dari segitu [sampel kecil] saya dapat Rp1 miliar dengan mudah kira-kira,” jelasnya.

    Sistem Trade AI memang dirancang untuk mendeteksi dini praktik manipulasi nilai transaksi seperti under-invoicing, over-invoicing, hingga pencucian uang berbasis perdagangan (trade-based money laundering).

    Nantinya, Trade AI akan terintegrasi penuh dengan CEISA 4.0 untuk membantu analisis nilai pabean, klasifikasi barang, serta verifikasi dokumen. Purbaya menekankan bahwa integrasi ini krusial untuk pengambilan keputusan yang strategis.

    “Waktu saya mengunjungi kantor Bea Cukai di Cikarang, saya diskusi dengan petugas yang memeriksa dokumen. Itu dilakukan dengan manual, satu-satu. Sehari dia cuma bisa 10—14 PIB [pemberitahuan impor barang] yang bisa dicek, jadi lambat sekali. Dengan Trade AI ini, itu pembandingannya [degan harga pasar] hampir otomatis sampai bisa dihitung kekurangan berapa bayar tarifnya,” ungkap Purbaya.

    Butuh Investasi Rp45 Miliar

    Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pengembangan Trade AI sejauh ini dilakukan secara mandiri oleh tim internal Bea Cukai dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga tidak membebani anggaran secara signifikan.

    Hanya saja, Purbaya memproyeksikan perlu sekitar Rp45 miliar investasi tambahan untuk meningkatkan kapabilitas sistem agar dapat beroperasi secara nasional dengan fitur yang lebih canggih.

    Bendahara negara itu optimistis proyek ini akan memberikan imbal hasil investasi yang menguntungkan bagi kas negara. Dia meyakini semakin canggih sistem yang dibangun, semakin besar pula potensi kebocoran yang dapat dicegah.

    “Kelihatannya proyek ini akan menguntungkan ke depan. Kalau semakin lama, semakin canggih, harusnya semakin besar keuntungannya,” jelas Purbaya.