kab/kota: Tanjung Priok

1 Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah Megapolitan

Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rumah milik anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni, di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini dibongkar dan rata dengan tanah.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
pada Jumat (14/11/2025), dua ekskavator kuning sibuk bekerja di atas lahan rumah Sahroni yang sempat dijarah massa pada akhir Agustus 2025 lalu.
Tumpukan sisa material seperti campuran kayu, besi, bebatuan, hingga potongan pipa paralon yang tersisa dari struktur rumah berserakan di atas lahan tersebut.
Sesekali, debu beterbangan ketika ekskavator mengangkat puing dan menumpuknya ke truk-truk yang bersiap membawa bongkaran.
Beberapa pekerjamengenakan baju partai berwarna biru dengan tulisan nama
Ahmad Sahroni
.
Mereka bergerak terkoordinasi, memanggul batu bata putih dari ujung Jalan Swasembada Timur XXII menuju area depan rumah.
Saat empat truk tiba untuk mengangkut puing, seorang pekerja memberi aba-aba kepada rekan-rekannya.
“Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” kata pekerja itu.
Di sisi lain, sejumlah pekerja menyiramkan air menggunakan selang untuk menekan debu agar tidak menyebar ke jalan sekitar.
Di depan lokasi pembongkaran, lahan kosong dimanfaatkan untuk menata berbagai barang sisa, mulai dari potongan besi, kayu, hingga deretan tabung oksigen yang disusun rapi.
Abdullah, salah satu pekerja di lokasi, menyampaikan bahwa proses pembongkaran telah dimulai sejak Senin (10/10/2025).
“Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
Ia tidak mengetahui kondisi rumah sebelum proses pembongkaran berlangsung karena bangunan sudah dalam keadaan kosong ketika mulai bekerja.
“Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” kata Abdullah.
Ahmad Sahroni sendiri kembali muncul ke publik setelah sempat menghilang pascaperistiwa penjarahan rumahnya pada akhir Agustus lalu.
Sahroni hadir dalam acara doa bersama yang digelar di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi.
Pada kesempatan tersebut, ia menceritakan detik-detik ketika rumahnya dijarah dan bagaimana dirinya berhasil bertahan hidup dalam situasi menegangkan itu.
Dalam acara itu, Sahroni yang mengenakan kemeja putih lengan panjang memberikan sambutan di hadapan para tetangga dan warga sekitar.
Ia mengisahkan detik-detik peristiwa yang membuatnya harus bersembunyi di plafon rumah, yang nyatanya tidak cukup kuat menahan beban tubuhnya hingga akhirnya ia terjatuh dan harus berpindah tempat ke kamar mandi.
“Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
Ia menambahkan bahwa selama satu jam pertama setelah terjatuh, ia hanya bisa duduk di kamar mandi dan berserah diri kepada Tuhan.
“Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya ikhlas,” kata politikus Partai Nasdem itu.
Sahroni juga menceritakan bagaimana ia berhasil keluar dari rumah setelah malam kejadian dan diselamatkan oleh warga sekitar.
Ia menyebut secara khusus bantuan yang diterima dari tetangganya, yang memberinya tempat bersembunyi dan perlindungan sementara.
“Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujar Sahroni.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/11/2025 06:09
Pamapta Polres Tanjung Priuk Tindaklanjuti Aduan Warga soal Korsleting Listrik

Jakarta –

Pamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dipimpin Ipda Adi Tanjung merespons cepat aduan warga melalui layanan call center 110. Warga melaporkan adanya kebakaran akibat korsleting listrik di Kantor Sekretariat Yayasan Majlis Tadzikir Gubah Alhaddad, kawasan Makam Mbah Priok, Koja.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (8/11) sekitar pukul 12.00 WIB. Saksi bernama Apoy melihat percikan api pada panel listrik (MCB) di dalam kantor sekretariat. Menyadari potensi bahaya, ia mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dari bus rombongan peziarah dan melakukan pemadaman awal.

“Saya lihat ada percikan api dari MCB, jadi langsung saya ambil APAR untuk mencegah api membesar,” ujar Apoy.

Saksi lainnya, Muhadom, kemudian menghubungi Call Center 110 untuk meminta bantuan. Pamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok, bersama Piket Fungsi Polres dan Polsek Kawasan Kali Baru tiba di lokasi untuk mengamankan area.

Pamapta berkoordinasi menghubungi PLN Marunda/Cilincing. Dua personel PLN, Akhmad dan Lukman Hakim, tiba di lokasi pada pukul 13.19 WIB untuk melakukan pengecekan teknis.

Setelah proses pemeriksaan dan perbaikan, titik konsleting dinyatakan aman dan instalasi listrik kembali normal pada pukul 14.00 WIB.

Warga menyampaikan apresiasi atas penanganan cepat tersebut. “Terima kasih kepada Pamapta dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Polsek Kalibaru, karena respons cepatnya membantu menghadirkan petugas PLN sehingga masalah konsleting dapat segera ditangani,” ujar Muhadom.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kami akan merespons cepat semua kejadian yang dilaporkan di Call Center 110. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk melayani masyarakat dengan cepat dan tepat, siapapun yang melaporkan peristiwa gangguan kamtibmas, kejahatan, maupun kejadian lain yang membutuhkan kehadiran Kepolisian akan cepat kami tindak lanjuti,” kata Martuasah.

Halaman 2 dari 2

(isa/isa)

15/11/2025 00:28
Jejak Pengabdian Prajurit Menjaga Merah Putih di Ujung Timur

Liputan6.com, Jakarta Senja di Markas Yonif Raider 136/Tuah Sakti, Batam, tepatnya di halaman batalyon berubah menjadi saksi lautan doa dan haru untuk ratusan prajurit berseragam loreng yang duduk bersila, berbaur dengan anak-anak yatim.

Dalam keheningan yang khidmat, Komandan Batalyon Letkol Inf Yudi Satria Prabowo memimpin doa bersama sebelum 450 prajuritnya diberangkatkan Pada 17 November ke medan tugas pengamanan Pucak Jaya Papua.

Tradisi ini bukan sekadar seremoni. Bagi mereka, doa adalah bekal pertama dalam perjalanan panjang menjaga negeri.

“Kita sebagai insan hamba Tuhan harus selalu mengingat Allah SWT di setiap langkah. Semoga tugas ini dimudahkan, diberi kelancaran dan kesuksesan,” ujar Yudi, suaranya tenang namun berwibawa, dalam cengkraman di Mako Yonif Raider TS 136, Trans Barelang, Batam, Rabu (12/11/2025).

Dia akan turun langsung memimpin Sebanyak 450 prajurit Yonif Raider 136/Tuah Sakti akan berangkat ke Kabupaten Puncak Jaya, Papua, menjalankan misi pengamanan wilayah perbatasan (Satgas Pamtas RI–PNG) selama satu tahun penuh.

Persiapan mereka bukan main-main. Sejak Januari 2025, pasukan ini sudah ditempa latihan bertahap, mulai dari home base di Batam, latihan medan gunung hutan, hingga latihan permukiman. Puncaknya nanti, pada akhir November, mereka akan mengikuti latihan pratugas di Pusdiklatpassus, Cipatat Bandung, sebelum berlayar ke timur Indonesia.

“Kita berangkat dari Batu Ampar menuju Tanjung Priok, lalu melintas laut ke Papua. Semua sudah siap, baik personel, logistik, maupun dukungan medis,” jelas Yudi.

Yudi bukan perwira biasa, ia pernah membawa nama Indonesia di misi perdamaian dunia PBB di Sudan Selatan (UNMISS) selama 15 bulan.

“Waktu itu kami menjaga stabilitas di tengah perang saudara. Prinsipnya sama: netral, imparsial, dan melindungi masyarakat sipil,” kenangnya.

“Di sana saya belajar, bahwa di manapun prajurit Indonesia bertugas — entah di Afrika atau di Papua — nilai utamanya tetap sama: kemanusiaan,” lanjutnya.

Tugas Satgas bukan hanya soal menjaga keamanan dari ancaman bersenjata. Lebih dari itu, mereka mengemban misi memenangkan hati dan pikiran rakyat di wilayah tugasnya.

“Kami berangkat bukan untuk perang,” kata Letkol Yudi pelan.

“tapi untuk membawa damai, menjaga saudara-saudara kita, dan memastikan merah putih tetap berkibar di ujung timur negeri,” tegasnya.

Dari kota industri di pesisir barat, mereka akan menempuh ribuan kilometer ke pegunungan timur. Dari Batam menuju Puncak Jaya, dari markas ke medan, dari doa ke pengabdian.

Di sela-sela mendampingi Komandan Letnan Satu (Letu) Inf Ola Ditya Prabowo, perwira muda lulusan Akmil 2021, menceritakan pengalamannya pernah bertugas di Papua Barat pada 2022. Saat itu, ia menjabat Wadan Pos Meirga di Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni.

“Sukanya banyak, terutama saat bisa berinteraksi dengan anak-anak Papua. Kami sering datang ke sekolah-sekolah — SD, SMP, SMA — untuk mengajar dan memberi semangat belajar,” cerita Letu Ola.

“Dukanya, masih ada anak-anak yang lebih memilih membantu orang tua berkebun daripada sekolah. Jadi kami mendatangi rumah-rumah mereka, bicara baik-baik dengan orang tua, menjelaskan pentingnya pendidikan,” tutur Ola.

Bagi mereka, pendidikan adalah bentuk nyata dari pertahanan. “Kalau anak-anak bisa membaca, menulis, dan punya mimpi, maka itulah kemenangan sejati,” ujar Ola dengan senyum kecil.

Namun, di balik cerita manis, tugas di Papua tak selalu tenang. Dalam penugasannya di Moskona Barat, Letu Ola sempat menyaksikan peristiwa kelam — serangan oleh kelompok bersenjata (OPM) terhadap pekerja proyek jalan.

“da empat korban. Dua dibakar, dua lainnya tewas dipotong,” menangnya pelan.

“Kami dari Pos Meirga langsung evakuasi jenazah, mengamankan area, dan menyerahkan ke keluarga. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat.”

Meski keras dan berisiko, tugas itu justru memperkuat tekad mereka. “Papua bukan tempat yang harus ditakuti, tapi disayangi. Di sana banyak saudara kita yang tulus dan bersahabat,” ucapnya.

Bagi keluarga yang ditinggalkan, perasaan haru tak bisa disembunyikan. Ada sedih, ada bangga. Tapi setiap istri dan anak prajurit sudah tahu sejak awal, cinta kepada Tanah Air adalah bagian dari pengabdian.

“Mereka sudah siap. Saat menikah dengan prajurit, sudah tahu konsekuensinya: tugas adalah panggilan jiwa,” ujar Ola Ditya.

Malam itu, sebelum apel doa bersama ditutup, anak-anak yatim dari panti asuhan melantunkan doa dengan suara lirih.

Para prajurit menunduk bersimpuh doa Di hadapan mereka terbentang dua medan: Batam yang modern dan damai, serta Papua yang penuh tantangan namun menyimpan harapan.

14/11/2025 18:44
2 Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan Megapolitan

Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rumah anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sempat dijarah pada kerusuhan Agustus lalu kini dibongkar.
Berdasarkan pemantauan
Kompas.com
di lokasi, Jumat (14/11/2025), terdapat dua ekskavator warna kuning di atas puing bongkaran rumah.
Kondisi rumah tersebut saat ini tinggal puing-puing berupa kayu, besi, bebatuan, dan pipa paralon kecil.
Terlihat puing-puing menumpuk dan ada yang berserakan ke jalan.
Beberapa kali debu dari pembongkaran rumah berhamburan. Terlihat sejumlah pekerja yang memakai baju partai warna biru bertuliskan
Ahmad Sahroni
.
Beberapa pekerja kemudian memanggul bahan bangunan berupa batu bata putih dari ujung jalan Swasembada Timur XXII ke depan rumah Sahroni.
Kemudian datang empat unit truk ke depan rumah tersebut.
Muatan truk tersebut lalu diisi puing-puing bongkaran menggunakan mesin ekskavator.
“Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” teriak salah seorang pekerja saat truk datang.
Beberapa pekerja terlihat menyiram air menggunakan selang ke arah pembongkaran rumah agar debu tidak berhamburan.
Di depan rumah yang dibongkar, terdapat lahan kosong yang digunakan para pekerja untuk menaruh beberapa barang.
Terlihat sejumlah tabung oksigen terjejer rapi dan sisa besi yang ditaruh oleh para pekerja ke lahan tersebut.
Abdullah, salah seorang pekerja, mengatakan pembongkaran rumah sudah dilakukan sejak Senin (10/10/2025).
“Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
Ia mengatakan tidak mengetahui soal kondisi rumah tersebut sebelumnya sebab saat hendak melakukan pekerjaan, barang dari rumah yang memiliki luas sekitar 400 meter persegi sudah dirapikan.
“Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” jelasnya.
Kompas.com
sudah menghubungi Ahmad Sahroni untuk menanyakan alasan rumah tersebut dibongkar, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik setelah lama menghilang pascaperistiwa
penjarahan
di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Ia menghadiri acara doa bersama di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi dan untuk pertama kalinya menceritakan detik-detik mencekam saat insiden itu terjadi.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahroni tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menyampaikan sambutan kepada warga.
Dalam acara tersebut, Sahroni menceritakan bagaimana ia bersembunyi di plafon rumahnya saat penjarahan terjadi pada akhir Agustus lalu.
Namun, karena plafon tersebut tidak kuat menahan beban, Sahroni pun terjatuh dan kemudian bersembunyi di kamar mandi.
Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa sempat ditemui warga yang menjarah rumahnya. Namun, warga tersebut tidak menyadari bahwa orang di dalam kamar mandi itu adalah dirinya.
“Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
“Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya Ikhlas,” imbuhnya.
Sahroni menambahkan, pada malam kejadian, dirinya sempat diselamatkan oleh warga sekitar.
“Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujarnya.
Usai doa bersama, Sahroni menyampaikan rencananya untuk membangun kembali rumahnya yang rusak akibat dijarah massa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 13:01
3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewanti-wanti potensi banjir hingga pusat kota, jika tanggul laut di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol.
“Jika (
tanggul Pantai Mutiara
) jebol air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas,” ujar
Ahok
kepada Kompas.com, Kamis (13/11/2025).
Maka dari itu, Ahok memutuskan menormalisasi Waduk Pluit saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Itu yang saya kerjakan di Waduk Pluit agar warga di bantaran Waduk Pluit tidak mati jika jebol (tanggul laut di Pantai Mutiara),” kata Ahok.
Pasalnya, Waduk Pluit merupakan pusat pengendalian banjir dari Sungai Ciliwung. Normalisasi Waduk Pluit sendiri dilakukaan kurang lebih dua tahun lamanya.
Pertama Ahok melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu karena kawasan Waduk Pluit dipenuhi dengan ratusan bangunan semipermanen.
Keberadaan ratusan bangunan semipermanen tersebut membuat waduk tak dapat menampung air hujan secara optimal, sehingga banjir terus menghantui Jakarta.
Kemudian, setelah pembebasan lahan dilakukan, pengerukan lumpur di dasar waduk pun dilaksanakan secara rutin dari kedalamannya yang hanya dua meter menjadi lima meter, sehingga bisa menampung lebih banyak air.
Dengan normalisasi itu, Ahok berharap agar kawasan Pluit bisa terhindar dari banjir. Kemudian, juga sebagai antisipasi ketika tanggul laut di Pantai Mutiara jebol.
Kini, Waduk Pluit sudah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan terus berfungsi untuk mengendalikan banjir.
Kondisi tanggul Pantai Mutiara menjadi sorotan publik usai videonya diunggah oleh akun Instagram @hypeinjkt.
Dalam video yang beredar, salah satu warga menunjukan, kondisi air laut lebih tinggi dari tanggul Pantai Mutiara.
“Air laut ama jalan udah tinggi air laut, ini air laut udah di atas jalan, sampai takut kita guys,” ucap warga dalam video tersebut.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, tanggul laut Pantai Mutiara membentang kurang lebih 1,2 kilometer (Km).
Ketinggian tanggul hanya sekitar satu meter dengan lebar sekitar 10 hingga 15 sentimeter (Cm).
Tanggul laut Pantai Mutiara terlihat hampir sejajar dengan air laut. Bahkan, ketika sedang gelombang tinggi, air laut juga kerap meluber ke jalan.
Namun, sebenarnya tanggul itu masih terlihat sangat kokoh. Belum ada bagian yang retak atau rapuh.
Bahkan, salah satu titik, ada tanggul sepanjang 500 meter yang sudah ditinggikan menjadi 1,5 meter.
Di area yang sudah ditinggikan tersebut, air laut terlihat lebih rendah dari tanggul dan tidak pernah meluber ke jalan.
Ketika air laut tumpah ke darat, maka jalan di depan perumahan Pantai Mutiara akan licin.
“Dia cuma air dari ombak aja sih, cuma becek aja jalanan sini semuanya, cuma kan tanggul di sana tetap bahaya lama-lama,” ujar Komanda Regu (Danru) PJLP Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu, Agus Suyanto (39), saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, jebolnya tanggul Pantai Mutiara berpotensi menyebabkan banjir hingga ke pusat kota.
“Bisa juga bukan hanya utara yang merasakan dampaknya kalau tanggul jebol, tapi radiusnya mungkin bisa berpuluh-puluh kilo meter nantinya kan bisa disertai hujan deras,” kata Trubus.
Bahkan, banjir akibat tanggul laut jebol berpotensi membuat Jakarta tenggelam, jika disertai hujan besar dan adanya air kiriman dari Bogor atau wilayah lainnya.
Jika banjir besar terjadi, maka akses jalan di Jakarta akan lumpuh total dan membuat roda perekonomian berhenti, terutama di Jakarta Utara.
Mengingat hampir setiap detiknya perputaran ekonomi terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara.
Jika roda perputaran ekonomi berhenti, maka negara dan masyarakat berpotensi mengalami kerugian yang luar biasa, meski hanya satu hari.
Trubus menilai, sampai detik ini kebijakan pemerintah untuk penanganan rob sering kali tidak serius.
“Penanganan rob, penanganan banjir sering dijadikan sebagai pendekatan politik di kita, jadi kalau ganti gubernur ya terabaikan,” ujar Trubus.
Padahal dahulu Ahok sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Namun, sayangnya program-program yang digagas Ahok untuk antisipasi banjir tidak dilanjutkan lagi.
“Jadi, ambisi pribadi itu yang seringkali merusak. Hampir semua gubernur bukan orang Jakarta dan enggak mengetahui Jakarta harusnya yang benar-benar tahu tentang Jakarta,” sambung dia.
Trubus juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus melakukan pembangunan di pusat kota.
Melainkan juga harus melakukan pembangunan yang masif di Jakarta Utara, terutama tanggul-tanggul untuk mencegah rob.
Trubus mengatakan, solusi paling ampuh untuk mengatasi rob adalah dengan membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa.
Dengan tanggul besar tersebut, air laut tak akan lagi tumpah ke daratan karena sudah tertahan.
Namun, pembangunan tanggul tersebut baru hanya sekedar wacana dan belum dikerjakan hingga saat ini.
“Kalau efektif ya Giant Sea Wall. Sampai sekarang cuma wacana, enggak ada yang mau nanggung toh dari mana duitnya,” ujar dia.
Oleh karena itu, Trubus belum melihat keseriusan pemerintah untuk membangun tanggul tersebut.
Pemprov Jakarta berencana untuk membangun
National Capital Integrated Coastal Development
(NCICD) untuk mencegah
banjir rob
.
NCICD adalah tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob dengan menggunakan struktur spoon pile atau silinder beton yang ditanam dalam dan dihubungkan dengan capping beam.
Rencana pembangunan tanggul NCICD itu akan dilakukan Pemprov Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sejauh ini, rencana pembangunan tanggul tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian.
“Terkait panjang dan tinggi tanggul NCICD yang dimaksud pada lokasi Pantai Mutiara, saat ini sudah dilakukan survey lapangan dan masih tahap perencanaan. Untuk detail dimensi tanggul sedang dikaji oleh Konsultan Perencana,” ujar Sekertaris Dinas (Sekdis) SDA DKI Jakarta Nugraharyadi kepada Kompas.com, Kamis.
Sebab, tanggul eksisting yang ada di Pantai Mutiara saat ini sudah mengalami
overtopping,
terutama pada saat gelombang tinggi seperti yang terjadi di awal bulan November ini.
Kondisi
overtopping
ini menyebabkan lompatan air laut lebih tinggi dan ketika membentur tanggul air akan tumpah ke daratan.
Oleh karena itu, Pemprov Jakarta dalam membangun NCICD akan memperhitungkan tingkat keamanan tanggul, serta tingkat efektivitasnya dalam mengurangi dampak banjir rob.
Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan NCICD itu dilaksanakan dalam waktu cepat.
Namun, pengerjaannya harus berdasarkan persetujuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 10:05
Warga Pulau Seribu diajak waspadai cuaca ekstrem

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak seluruh warga kepulauan setempat dan jajaran lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah itu.

“Kepulauan Seribu memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda dari wilayah lain di DKI Jakarta,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan dalam Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan selain curah hujan tinggi juga menghadapi potensi kenaikan muka air laut, angin kencang dan puting beliung yang sering melanda perairan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Polres, Koramil, KPLP Tanjung Priok, dan PBB terus melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan seluruh pihak di lapangan.

Menurut dia, langkah-langkah yang disiapkan antara lain meliputi penyiapan personel dan peralatan di seluruh pulau berpenduduk.

Kemudian, penetapan jalur evakuasi dan titik pengungsian sementara bagi warga terdampak banjir rob dan angin kencang.

Selanjutnya, pemantauan transportasi laut dan komunikasi darat untuk memastikan proses evakuasi serta distribusi bantuan berjalan lancar.

Pihaknya juga melakukan peremajaan dan pemotongan pohon dan pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasaran dan sarana umum (PPSU) dan unit kerja teknis (UKT).

Setelah itu, melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda cuaca ekstrem dan langkah mitigasi bencana.

Pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Semangat gotong royong yang dimiliki warga Kepulauan Seribu adalah kekuatan besar dalam menghadapi potensi bencana,” kata dia.

Fadjar menambahkan apel dan simulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur menghadapi dampak musim penghujan.

“Sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir terhadap bencana alam,” kata dia.

Kunci utama

Sebelumnya Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Kesiapan bukan hanya soal peralatan, tapi juga kecepatan dan koordinasi di lapangan,” kata Argadija setelah kegiatan itu.

Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh unsur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam Jaga Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.

“Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang dan gelombang tinggi yang kerap terjadi saat musim penghujan,” ujar Argadija.

Apel tersebut diikuti oleh 250 personel gabungan dari unsur Sudin Sumber Daya Air, Sudin Lingkungan Hidup, UKT 1 dan UKT 2, Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK 3D), tim kesehatan, PMI, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), PPSU, Satpol PP, Gulkarmat, organisasi masyarakat, pasukan pelajar dan Pramuka, serta dukungan aparat TNI-Polri dan Basarnas.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

13/11/2025 16:28
Rapat Bareng DPR, Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border

JAKARTA – The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengusulkan agar pemasangan alat pendeteksi radiasi atau radiation portal monitor (RPM) dilakukan di border atau area perbatasan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Keuangan).

Usulan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri peleburan logam memasang alat pendeteksi radioaktif di masing-masing fasilitas usaha.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan bahan baku logam, terutama scrap impor, sebenarnya dapat dipahami.

Akan tetapi, kata dia, pemasangan alat deteksi seharusnya dilakukan di titik masuk barang, bukan di area industri.

“Kami siap memasang alat pendeteksi itu. Tapi, seharusnya ini dipasang di border, sehingga kalau ada apa-apa, ketahuan ada radioaktif bisa dire-export,” ujar Harry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November.

Harry menjelaskan, kebutuhan bahan baku menjadi tantangan utama industri baja nasional untuk menuju produksi baja hijau (green steel).

Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1,2 juta ton scrap setiap tahun, sementara pasokan domestik hanya mampu memenuhi 30-40 persen kebutuhan.

Namun, pasokan scrap impor sempat terhambat setelah muncul temuan material radioaktif pada salah satu perusahaan peleburan di Cikande, Banten, yakni PT Peter Metal Technology (PMT).

Dampaknya, impor scrap langsung dihentikan sementara waktu.

“Kami memahami ada situasi terjadi di Cikande dan akibatnya adalah scrap itu disetop. Kami sudah melayangkan surat ke Kemenperin, KLH dan (Kementerian) Perdagangan, sudah direspons. Kami diberikan waktu tiga bulan untuk memasang RPM atas CEMS yaitu alat untuk mendeteksi radioaktif,” katanya.

Meski begitu, Harry menekankan, proses pengadaan alat tersebut memerlukan waktu.

Menurut dia, pihaknya tidak menolak untuk memasang alat deteksi tersebut.

Namun, secara waktu, pemasangan di kawasan industri dinilai akan terlambat apabila ditemukan unsur radioaktif setelah scrap tiba di area industri.

Menurut Harry, kondisi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi mengekspor kembali material terkontaminasi.

“Kalau radioaktifnya ditemukan di pabrik anggota kami, itu sudah tidak bisa di-re-export. Solusinya adalah dikubur. Kalau dikubur berarti radioaktif itu ditanam di bumi Indonesia, bukan dikembalikan ke negara asal. Ini yang kami khawatirkan,” tuturnya.

Harry bilang, sebenarnya Bea Cukai telah memiliki alat pendeteksi radioaktif di Pelabuhan Tanjung Priok.

Namun, fasilitas itu dinilai belum mencukupi karena belum tersedia di seluruh pelabuhan tempat scrap impor masuk.

“Bea Cukai memang punya di Priok, tapi apakah alat itu aktif 24 jam dan apakah semua scrap diperiksa? Karena scrap tidak hanya masuk lewat Priok, ada pelabuhan lain belum punya alat itu,” pungkasnya.

13/11/2025 03:36
Pelindo Tanjung Priok latih penyandang disabilitas jadi barista

Jakarta (ANTARA) –

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, melatih sejumlah penyandang disabilitas untuk menjadi barista agar memiliki keterampilan dalam meracik kopi sebagai upaya memberdayakan mereka secara ekonomi dan kemandirian.

“Ini sebagai langkah positif dalam membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan kemampuan dan mengembangkan kreativitas mereka,” kata Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra di Jakarta, Rabu.

Hal ini sebagai langkah nyata bagi peserta disabilitas untuk berkreasi dan menyalurkan bakat mereka. Selain itu menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat.

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok bekerjasama dengan Lembaga Relawan Nusantara melaksanakan kegiatan pemberdayaan disabilitas bertema “Pelatihan Barista Luar Biasa”.

Menurut dia, kegiatan ini sebagai bagian dari program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sahabat Inspiratif Pelindo 2025.

Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Ada 10 difabel daksa dan grahita yang berada di bawah naungan Rumah Quran Disabilitas (RQD) yang menjadi peserta.

Mereka diberikan keterampilan menjadi barista, dukungan modal serta pendampingan usaha untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk bazar UMKM dan pengembangan usaha mandiri.

“Ini menjadi salah satu langkah nyata perusahaan dalam mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas agar dapat mandiri dan berdaya secara ekonomi,” kata dia.

Pelatihan ini berlangsung pada 11-14 November 2025 dan akan dilanjutkan di pekan kedua bulan November 2025 sampai periode pelaksanaan pendampingan pelatihan selama tiga bulan.

“Kami berharap pelatihan ini mampu menumbuhkan semangat kemandirian serta memperkuat ekosistem UMKM dan industri kreatif yang inklusif dan berkelanjutan,” kata dia.

Pembina RQD Jakarta, Ramly Hi Muhammad berharap setiap yayasan disabilitas di tingkat kecamatan di wilayah DKI Jakarta dapat menyelenggarakan program serupa.

“Tujuannya gar semakin banyak penyandang disabilitas yang memiliki kesempatan untuk belajar, berkreasi dan berkarya mandiri,” kata dia

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/11/2025 19:39
Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border Bea Cukai

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengusulkan agar pemasangan alat pendeteksi radiasi atau radiation portal monitor (RPM) dilakukan di area perbatasan atau border yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai.

Usulan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri peleburan logam memasang alat pendeteksi radioaktif di masing-masing fasilitas usaha.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan bahan baku logam, terutama scrap impor, sebenarnya dapat dipahami. Namun, pemasangan alat deteksi seharusnya dilakukan di titik masuk barang, bukan di area industri.

“Kami bisa pasang alat pendeteksi itu, tapi seharusnya ini dipasang di border sehingga kalau ada apa-apa, ketahuan ada radioaktif, bisa langsung di re-export,” ujar Harry dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/11/2025).

Harry menjelaskan, kebutuhan bahan baku menjadi tantangan utama industri baja nasional untuk menuju produksi baja hijau (green steel).

Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1,2 juta ton scrap setiap tahun, sementara pasokan domestik hanya mampu memenuhi 30%—40% kebutuhan.

Namun, pasokan scrap impor sempat terhambat setelah muncul temuan material radioaktif pada salah satu perusahaan peleburan di Cikande, Banten, yakni PT Peter Metal Technology (PMT). Dampaknya, impor scrap langsung dihentikan sementara waktu.

“Kami memahami situasi yang terjadi di Cikande, akibatnya scrap itu disetop. Kami sudah melayangkan surat ke Kemenperin, KLHK, dan Kemendag, dan sudah direspons. Kami diberi waktu 3 bulan untuk memasang alat RPM atau CSSM sebagai detektor radioaktif,” ungkapnya.

Meski demikian, Harry menekankan bahwa proses pengadaan alat tersebut memerlukan waktu. Dia mengungkap pihaknya tidak menolak untuk memasang alat deteksi tersebut.

Namun, secara waktu, pemasangan di kawasan industri dinilai akan terlambat apabila ditemukan unsur radioaktif setelah scrap tiba di area industri. Menurut Harry, kondisi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi mengekspor kembali material yang terkontaminasi.

“Kalau radioaktifnya ditemukan di pabrik anggota kami, itu sudah tidak bisa di-re-export. Solusinya adalah dikubur. Kalau dikubur berarti radioaktif itu ditanam di bumi Indonesia, bukan dikembalikan ke negara asal. Ini yang kami khawatirkan,” jelasnya.

Harry menambahkan, sebenarnya Bea Cukai telah memiliki alat pendeteksi radioaktif di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, fasilitas itu dinilai belum mencukupi karena belum tersedia di seluruh pelabuhan tempat scrap impor masuk.

“Bea Cukai memang punya di Priok, tapi apakah alat itu aktif 24 jam dan apakah semua scrap diperiksa? Karena scrap tidak hanya masuk lewat Priok, ada pelabuhan lain yang belum punya alat itu,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan peleburan diwajibkan memasang alat deteksi radioaktif sebelum dapat kembali mengimpor scrap. IISIA menilai kebijakan ini perlu penyesuaian agar tidak menghambat aktivitas industri.

“Kalau harus pasang dulu baru boleh impor lagi, berarti selama alat dipasang, produksi berhenti. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi juga ke karyawan. Untungnya sekarang sudah diperpanjang waktunya,” pungkasnya.

12/11/2025 18:53
10 Ribka Tjiptaning Dilaporkan akibat Pernyataan soal Soeharto, Politikus PDI-P Membela Nasional

Ribka Tjiptaning Dilaporkan akibat Pernyataan soal Soeharto, Politikus PDI-P Membela
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengaku heran dengan pelaporan terhadap rekan separtainya, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH).
Guntur menyebutkan, pernyataan Ribka soal korban pembantaian 1965-1966 merupakan fakta sejarah yang telah tercatat dalam berbagai laporan resmi sehingga tak semestinya dilaporkan ke polisi.
“Itu fakta sejarah dan hasil Tim Pencari Fakta Komnas HAM kok malah dilaporkan ke polisi,” kata Guntur kepada
Kompas.com
, Rabu (12/11/2025).
Menurut Guntur, data tentang jumlah korban tragedi 1965-1966 juga pernah diungkapkan oleh Sarwo Edhi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada masa itu, yang baru saja dianugerahi gelar pahlawan nasional.
“Korban pembantaian tahun ’65-’66 ada 3 juta versi Sarwo Edhi Wibowo yang waktu itu menjadi Komandan Pasukan RPKAD. Itu ada di buku G30S: Fakta atau Rekayasa yang ditulis Julius Pour,” ujar dia.
Guntur bilang, laporan Tim Pencari Fakta Komnas HAM tahun 2012 juga memperkirakan jumlah korban pembantaian 1965-1966 berkisar antara 500 ribu hingga 3 juta orang.
Berdasarkan laporan tersebut, pihak yang disebut paling bertanggung jawab adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga yang berada langsung di bawah komando Presiden Soeharto saat itu.
“Kopkamtib dibentuk pada 10 Oktober 1965 untuk melakukan pembasmian terhadap unsur yang dicap PKI atau komunis di masyarakat,” kata Guntur.
Ia menegaskan, penyelidikan Komnas HAM tersebut merupakan penyelidikan pro justicia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang kemudian direkomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
Oleh karena itu, lanjut Guntur, PDI-P memandang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai bentuk pemutihan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diakui sebagai pelanggaran HAM berat oleh pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tahun 2023.
“Gelar pahlawan pada Soeharto kami anggap sebagai pemutihan terhadap pembantaian rakyat Indonesia tahun ’65-’66 yang jumlahnya diperkirakan 500 ribu sampai 3 juta orang versi Komnas HAM,” kata Guntur.
“Belum lagi pelanggaran HAM berat lainnya seperti Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, DOM di Aceh, penculikan aktivis, dan Kerusuhan Mei 1998,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, politikus PDI-P
Ribka Tjiptaning
dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH).
Laporan itu terkait pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
“Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDI-P, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional,” kata Koordinator ARAH, Iqbal, saat ditemui di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” kata Iqbal.
Iqbal mengatakan, laporan tersebut dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Ribka bersifat menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong.
Menurut Iqbal, pernyataan itu tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto terbukti melakukan pembunuhan terhadap jutaan rakyat.
“Tentu ini juga pernyataan seperti ini, kalau dibiarkan tentu akan menyesatkan informasi publik,” kata dia.
Iqbal menyebut video pernyataan Ribka yang beredar di media sosial menjadi barang bukti utama dalam laporannya.
Kata dia, pernyataan itu disampaikan Ribka pada 28 Oktober 2025 , tetapi dia tak menjabarkan detail di mana lokasi Ribka mengatakan hal itu.
ARAH melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Iqbal menegaskan laporan ini bukan atas nama keluarga Cendana, melainkan murni inisiatif ARAH untuk menjaga ruang publik dari penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan. “Bukan, kami dari Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH),” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menolak keras pengusulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ribka mempertanyakan apa kehebatan Soeharto sehingga bisa diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional.
“(Gelar pahlawan Soeharto) Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan,” ujar dia saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
“Hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” kata Ribka.
Ribka lalu menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Ia menilai, kasus dugaan pelanggaran HAM harus diluruskan lebih dulu sampai semuanya jelas.
“Udah lah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” ucap Ribka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 16:55