Xcloud.id

kab/kota: Tangerang

  • Pengusaha Ritel Respons Langkah Pemerintah Naikkan Tarif PPN 12 Persen

    Pengusaha Ritel Respons Langkah Pemerintah Naikkan Tarif PPN 12 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menanggapi rencana pemerintah terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendatang.

    Menurut Solihin, Aprindo mendukung kebijakan pemerintah. Namun, diharapkan ada kajian kembali soal tarif kenaikan PPN yang menjadi 12%.

    “Kita mendukung, tetapi yang saya bilang tadi, jangan hanya melihat 1% ya, karena dari 11% menjadi 12% (artinya) persentasenya 1/11%,” ujar Solihin di Tangerang, Minggu (17/11/2024).

    Solihin tidak menyampaikan secara tegas apakah Aprindo sendiri keberatan atau tidak soal kenaikan PPN. Namun, Aprindo memohon dikaji kembali. 

    “Memohon sih boleh saja,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai dengan mandat Undang-Undang.

    Namun, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan melaksanakan kebijakan ini dengan hati-hati dan memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.

    “Undang-Undangnya sudah ada. Kami perlu mempersiapkan agar kebijakan kenaikan tarif PPN 12% ini dapat dijalankan dengan baik, disertai penjelasan yang memadai,” tandas Sri Mulyani.

  • Pengembang di Tangerang Berhasil Jual 48 Rumah Mewah dalam 3 Jam – Page 3

    Pengembang di Tangerang Berhasil Jual 48 Rumah Mewah dalam 3 Jam – Page 3

    Dalam catatan Cushman and Wakefield Indonesia, Tangerang telah mengalami perubahan signifikan dalam 10 tahun terakhir berkat pembangunan infrastruktur jalan dan kereta api. Tangerang juga berkembang pesat berkat karakteristik kinerja ekonominya yang kuat.

    Managing Director Cushman and Wakefield Indonesia, Lini Djafar, menyatakan bahwa pasar properti di Tangerang berkembang cukup agresif untuk mengakomodasi pertumbuhan sektor bisnis, industri, dan pariwisata.

    “Sektor hotel dan ritel pun menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas pengembangan. Berbagai proyek real estat berskala besar telah muncul di kota penyangga tersebut,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

    Lini Djafar menambahkan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti aksesibilitas yang memadai, seperti akses tol dan transportasi umum seperti commuter line, jarak Tangerang Raya dari Jakarta, serta fasilitas di kawasan mandiri yang lengkap, peluang kawasan ini sebagai sumber investasi masih sangat menjanjikan.

    Ia juga mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan infrastruktur yang cepat, Tangerang Raya tetap menjadi hunian favorit bagi kalangan profesional menengah. Pada 3-4 tahun terakhir, harga properti di Tangerang Raya meroket tajam seiring dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang makin lengkap. Bahkan, dalam satu tahun, harga rumah dapat meningkat antara 15-30 persen.

    Di sisi lain, berdasarkan data pencarian yang dihimpun dalam Flash Report Rumah123.com Juli 2024, Tangerang menjadi kawasan terfavorit para pencari rumah dengan persentase 15,0%.

    Jakarta Selatan berada di peringkat kedua dengan porsi pencarian 11,3% dan Jakarta Barat di urutan ketiga (10,3%). Lokasi yang strategis dan dekat dengan DKI Jakarta, aksesibilitas yang baik, serta dukungan infrastruktur yang memadai adalah beberapa faktor yang membuat Tangerang begitu diminati oleh investor serta para pencari properti.

  • PPN 12% Berlaku 2025, Ini Dampak Menakutkan yang Terjadi di Mal-Ritel

    PPN 12% Berlaku 2025, Ini Dampak Menakutkan yang Terjadi di Mal-Ritel

    Tangerang, CNBC Indonesia – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pengusaha, khususnya di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Mereka memproyeksikan kenaikan tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengungkapkan, daya beli masyarakat sudah menunjukkan pelemahan sejak awal tahun 2024. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk situasi, di mana dampaknya akan terjadi kenaikan harga produk dan barang dan pada akhirnya mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja.

    “Dari awal kami meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini dari 11% menjadi 12%, karena berpotensi semakin menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Karena kenaikan PPN ini akan mempengaruhi harga produk, harga barang akan naik,” kata Alphonzus saat ditemui di Hotel Santika ICE BSD Tangerang, Jumat lalu ditulis Minggu (17/11/2024).

    Alphonzus mengingatkan bahwa daya beli masyarakat adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total produk domestik bruto (PDB). Ia mengkhawatirkan penurunan daya beli ini akan menghambat target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Struktur masyarakat Indonesia kan didominasi oleh kelas menengah bawah. Artinya kalau ini terganggu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terdampak. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 57% didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, padahal pemerintah punya target 8%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah juga menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, kenaikan PPN akan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama dalam hal likuiditas.

    Foto: Pengunjung memilih pakaian yang dijual pada salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (16/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Pengunjung memilih pakaian yang dijual pada salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (16/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Budihardjo menilai kenaikan PPN menjadi 12% akan mempengaruhi cash flow pelaku usaha, terutama karena mereka harus membayar pajak di awal meski pembayaran dari konsumen belum diterima sepenuhnya.

    “Artinya, kadang-kadang kita harus setor pajak, sedangkan kita belum terima pembayaran. PPN 12% itu cukup besar. Jadi likuiditasnya terserap ke pajak sih,” kata Budi.

    Selain itu, Budihardjo menyoroti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, sehingga kebijakan kenaikan PPN 12% ini dianggap tidak tepat waktu.

    Oleh sebab itu, para pengusaha secara kompak meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini. Jika pemerintah tetap menaikkan PPN jadi 12%, mereka berharap ada insentif atau stimulus yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, agar dampak negatif dapat diminimalisir.

    “Kalau memang ini harus dilakukan (kenaikan) PPN 12%, penerimaan negara itu dibalikin ke bawah. Diberikan program-program yang menyentuh bawah, sehingga daya belinya naik ke atas,” ucapnya.

    Sejalan untuk meminta penundaan implementasi PPN 12%, Budi berencana menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audiensi.

    “Ya kami kan dari awal mengimbau untuk ditunda PPN 12% karena situasinya sedang tidak tepat dan kami sedang merencanakan untuk PPN ini untuk mengirim surat ke Ibu Menteri (Sri Mulyani) melakukan audiensi,” kata Budi.

    Dia tak menampik ihwal kenaikan PPN 12% telah tercantum dalam Undang-Undang. Namun, menurutnya itu bisa diganti dengan peraturan pengganti undang-undang untuk sementara waktu dari Presiden.

    “Memang ini adalah undang-undang, tapi kan mungkin bisa dibantu dengan PERPU, mungkin peraturan Presiden pengganti undang-undang. Poinnya kami minta ditunda 1-2 tahun atau gimana, sambil lihat situasi itu. Jangan dilakukan dulu di Januari 2025, karena waktu sangat pepet,” pungkasnya.

    (wur)

  • Muannas Alaidid Tegaskan Bahaya Opini Mahfud MD di Kasus Said Didu: Jangan Hanya Mendengar Cerita Sepihak

    Muannas Alaidid Tegaskan Bahaya Opini Mahfud MD di Kasus Said Didu: Jangan Hanya Mendengar Cerita Sepihak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kuasa Hukum Pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2, Muannas Alaidid, memberikan peringatan kepada Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar tidak mengeluarkan opini terkait kasus yang menyeret Muhammad Said Didu. Menurut Muannas, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Saran saya sebaiknya soal kasus hukum Said Didu, Pak Mahfud berkenan tidak beropini, apalagi kasusnya sudah naik ke penyidikan,” kata Muannas Alaidid melalui akun X pada Sabtu, 16 November 2024.

    Muannas menekankan bahwa dengan pengaruh besar yang dimiliki Mahfud MD di media sosial, opininya bisa berdampak luas. “Bahaya kalau orang awam percaya kita sudah menarik kesimpulan kasusnya, padahal semua tidak paham duduk perkara sebenarnya,” tambahnya.

    Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Mereka merasa dirugikan oleh pernyataan Said Didu di media sosial yang dianggap tanpa dasar fakta.

    “Dia (Said Didu) menuduh ‘semua pejabat pemerintah daerah dari pusat sampai daerah hingga RT/RW sudah jadi kaki tangan pengembang untuk menggusur rakyatnya,” ungkap Muannas.

    Muannas menjelaskan, akibat pernyataan tersebut, sejumlah desa di Kabupaten Tangerang mulai resah. Warga mencurigai adanya kerja sama antara pengembang dan aparat desa yang dianggap memihak pengusaha.

    “Sebagian warga jadi ada yang merasa dibodohi dalam jual beli. Padahal, selama ini proses dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan antara pengembang dan pemilik tanah langsung, dengan harga yang pantas dan sering kali di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” jelas Muannas.

  • Ada Shuttle Bus Gratis ke GJAW 2024, Ini Lokasinya

    Ada Shuttle Bus Gratis ke GJAW 2024, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 akan diselenggarakan pada 22 November hingga 1 Desember 2024 di ICE, BSD-City, Tangerang. Pengunjung bisa memanfaatkan shuttle bus gratis untuk menuju lokasi acara. Ini lokasi-lokasinya.

    Untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, GJAW 2024 menyediakan fasilitas shuttle bus gratis, khusus untuk pengunjung yang memakai moda transportasi umum seperti Commuter Line, maupun pengunjung yang membawa kendaraan pribadi dan memarkir di area parkir tambahan yang telah disediakan.

    Berikut adalah enam titik lokasi shuttle bus yang bisa digunakan oleh para pengunjung MUF GJAW 2024:

    1. Stasiun Rawa Buntu

    Pengunjung yang menggunakan Commuter Line dapat turun di Stasiun Rawa Buntu dan langsung melanjutkan perjalanan ke lokasi pameran menggunakan shuttle bus gratis. Shuttle bus ini mulai beroperasi pukul 10.00 WIB setiap hari, dengan keberangkatan setiap 30 menit, sehingga memudahkan pengunjung yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek.

    2. Edutown 2

    Terletak di Jalan BSD Raya Utama, dekat dengan kampus Prasetya Mulya BSD, area ini menjadi pilihan parkir yang aman bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Shuttle bus gratis dari Edutown 2 mulai beroperasi pukul 10.00 WIB, dengan jadwal keberangkatan setiap 15 menit sekali, memastikan pengunjung dapat tiba di area pameran dengan cepat dan nyaman.

    3. AEON Mall BSD

    Bagi pengunjung yang ingin berbelanja atau sekadar bersantai sebelum mengunjungi pameran, parkir di AEON Mall BSD dapat jadi pilihan yang tepat. Area ini menyediakan shuttle bus gratis menuju MUF GJAW 2024, dengan jadwal keberangkatan mulai pukul 10.00 WIB dan beroperasi setiap 30 menit sekali.

    4. The Breeze

    Pengunjung juga dapat memanfaatkan area parkir di The Breeze, yang berdekatan dengan venue pameran. Shuttle bus gratis dari lokasi ini mulai beroperasi pukul 10.00 WIB dan memiliki jadwal keberangkatan setiap 30 menit sekali, memudahkan akses menuju GJAW 2024 dengan nyaman.

    5. Pasar Modern Intermoda BSD

    Untuk opsi parkir tambahan lainnya, Pasar Modern Intermoda BSD yang terletak di Jalan Raya Serpong menyediakan shuttle bus gratis bagi para pengunjung. Shuttle bus ini mulai beroperasi pukul 10.00 WIB setiap hari dengan keberangkatan setiap 30 menit, memberikan kemudahan bagi pengunjung yang mencari area parkir alternatif.

    GJAW 2024 menghadirkan lebih dari 80 peserta, termasuk 27 merek kendaraan penumpang dan 12 merek sepeda motor, serta lebih dari 40 industri pendukung. Pengunjung dapat menikmati berbagai produk otomotif terkini serta hiburan yang inovatif. Seluruh rangkaian acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman pameran yang menarik dan tidak akan ditemui di pameran lain.

    Segala keseruan yang akan dihadirkan di GJAW 2024 menjadikannya agenda wajib bagi para pecinta otomotif. Para pengunjung dapat membeli tiket secara online pada aplikasi Auto360 dengan harga tiket weekdays Rp 40.000 dan harga tiket weekends Rp 70.000. Tiket on the spot juga tersedia selama acara berlangsung dengan harga tiket weekdays Rp 50.000 dan harga tiket weekends Rp 80.000.

    (lua/riar)

  • 7 Fakta Kasus Mahasiswa Sleman Tabrak Lari saat Berbuat Tak Senonoh di Mobil

    7 Fakta Kasus Mahasiswa Sleman Tabrak Lari saat Berbuat Tak Senonoh di Mobil

    Sleman: Kasus tabrak lari di Ring Road Utara, Kapanewon Mlati, Sleman, yang menewaskan seorang pejalan kaki, STS (45), Kamis 14 November 2024 dini hari, menyita perhatian publik. Pelaku, MAT (20), seorang mahasiswa asal Sulawesi Tengah, terungkap melakukan aktivitas seksual di dalam mobil saat kecelakaan terjadi. 

    Berikut adalah tujuh fakta mengejutkan dari peristiwa tersebut.
    1. Penyebab Kecelakaan: Konsentrasi Terganggu Akibat Seks Oral
    Kasus ini bermula ketika MAT dan teman wanitanya, N, melakukan aktivitas seksual di dalam mobil Mitsubishi Xpander. Menurut Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Fikri Kurniawan, MAT kehilangan konsentrasi karena menerima seks oral dari N sepanjang perjalanan dari Jombor hingga sebelum perempatan UPN.

    “Di dalam (mobil) itu melakukan yaitu oral seks dimana itu mengganggu konsentrasi daripada pengemudi,” jelas Fikri dalam konferensi pers, Sabtu 16 November 2024.

    Baca juga: Detik-detik Truk Diamuk Massa di Tugu Adipura Tangerang

    2. STS Ditemukan Tewas dengan Luka di Kepala dan Kaki
    Korban, seorang pria berinisial STS, ditemukan tewas di pinggir jalan dengan luka parah di kepala dan kaki pada Jumat siang. Polisi yang melakukan olah TKP segera mengidentifikasi jenazah sebagai warga Ngaglik, Sleman.

    3. Pelaku Mengaku Mengira Menabrak Trotoar
    MAT awalnya berdalih tidak sadar telah menabrak manusia. Dalam pemeriksaan, ia mengaku mengira mobilnya menabrak tiang atau trotoar karena teralihkan oleh aktivitas seksual di mobil.

    “Di pikiran saya itu nabrak tiang atau trotoar,” klaim MAT.
    4. MAT dan N Tidak Menolong Korban
    Setelah menabrak STS, MAT tidak berhenti untuk menolong. Ia terus melaju, bahkan melanggar lampu merah. Sementara polisi memastikan bahwa pelaku sadar telah menabrak sesuatu namun memilih untuk melarikan diri.

    “Pada saat kecelakaan, tersangka mengetahui, namun tidak berhenti atau menolong korban,” ujar Fikri.
    5. Pelaku Diduga dalam Pengaruh Alkohol
    Selain melakukan aktivitas seksual, MAT juga mengaku telah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kecelakaan terjadi. Hal ini menambah buruk konsentrasinya saat mengemudi.

    “Kita habis minum alkohol, terus dari arah ini kita putar balik ke arah flyover. Terus sebelum flyover si N ini buka resleting saya. Nggak sadar (nabrak orang),” klaim MAT.
    6. Penangkapan Cepat di Bantul
    Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap MAT dan N sehari setelah kecelakaan, tepatnya pada Jumat 15 November 2024. Mereka diamankan di kawasan Bantul. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan MAT sebagai tersangka utama.

    “Kita pastikan bahwa ini merupakan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang lebih spesifik lagi adalah tabrak lari,” kata Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi saat konferensi pers di Polresta Sleman, Sabtu 16 November 2024.
    7. MAT Terancam Pasal Berlapis
    MAT dijerat dengan Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Ia juga dikenakan Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang tabrak lari, dengan hukuman tambahan 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp 75 juta.

    Sleman: Kasus tabrak lari di Ring Road Utara, Kapanewon Mlati, Sleman, yang menewaskan seorang pejalan kaki, STS (45), Kamis 14 November 2024 dini hari, menyita perhatian publik. Pelaku, MAT (20), seorang mahasiswa asal Sulawesi Tengah, terungkap melakukan aktivitas seksual di dalam mobil saat kecelakaan terjadi. 
     
    Berikut adalah tujuh fakta mengejutkan dari peristiwa tersebut.

    1. Penyebab Kecelakaan: Konsentrasi Terganggu Akibat Seks Oral

    Kasus ini bermula ketika MAT dan teman wanitanya, N, melakukan aktivitas seksual di dalam mobil Mitsubishi Xpander. Menurut Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Fikri Kurniawan, MAT kehilangan konsentrasi karena menerima seks oral dari N sepanjang perjalanan dari Jombor hingga sebelum perempatan UPN.
     
    “Di dalam (mobil) itu melakukan yaitu oral seks dimana itu mengganggu konsentrasi daripada pengemudi,” jelas Fikri dalam konferensi pers, Sabtu 16 November 2024.
    Baca juga: Detik-detik Truk Diamuk Massa di Tugu Adipura Tangerang

    2. STS Ditemukan Tewas dengan Luka di Kepala dan Kaki

    Korban, seorang pria berinisial STS, ditemukan tewas di pinggir jalan dengan luka parah di kepala dan kaki pada Jumat siang. Polisi yang melakukan olah TKP segera mengidentifikasi jenazah sebagai warga Ngaglik, Sleman.

    3. Pelaku Mengaku Mengira Menabrak Trotoar

    MAT awalnya berdalih tidak sadar telah menabrak manusia. Dalam pemeriksaan, ia mengaku mengira mobilnya menabrak tiang atau trotoar karena teralihkan oleh aktivitas seksual di mobil.
     
    “Di pikiran saya itu nabrak tiang atau trotoar,” klaim MAT.

    4. MAT dan N Tidak Menolong Korban

    Setelah menabrak STS, MAT tidak berhenti untuk menolong. Ia terus melaju, bahkan melanggar lampu merah. Sementara polisi memastikan bahwa pelaku sadar telah menabrak sesuatu namun memilih untuk melarikan diri.
     
    “Pada saat kecelakaan, tersangka mengetahui, namun tidak berhenti atau menolong korban,” ujar Fikri.

    5. Pelaku Diduga dalam Pengaruh Alkohol

    Selain melakukan aktivitas seksual, MAT juga mengaku telah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kecelakaan terjadi. Hal ini menambah buruk konsentrasinya saat mengemudi.
     
    “Kita habis minum alkohol, terus dari arah ini kita putar balik ke arah flyover. Terus sebelum flyover si N ini buka resleting saya. Nggak sadar (nabrak orang),” klaim MAT.

    6. Penangkapan Cepat di Bantul

    Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap MAT dan N sehari setelah kecelakaan, tepatnya pada Jumat 15 November 2024. Mereka diamankan di kawasan Bantul. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan MAT sebagai tersangka utama.
     
    “Kita pastikan bahwa ini merupakan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang lebih spesifik lagi adalah tabrak lari,” kata Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi saat konferensi pers di Polresta Sleman, Sabtu 16 November 2024.

    7. MAT Terancam Pasal Berlapis

    MAT dijerat dengan Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Ia juga dikenakan Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang tabrak lari, dengan hukuman tambahan 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp 75 juta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pengusaha Ritel Respons Langkah Pemerintah Naikkan Tarif PPN 12 Persen

    Solihin Terpilih sebagai Ketua Umum Aprindo 2024-2028, Bertekad Perkuat Ekosistem Ritel di Indonesia

    Tangerang, Beritasatu.com – Solihin resmi terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) periode 2024-2029. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII Aprindo yang berlangsung secara hybrid di Soll Marina Hotel, Tangerang, Banten, Minggu (17/11/2024). 

    Ketua Sidang Munas ke-VIII Aprindo Rudy Sumampouw mengatakan Solihin terpilih secara aklamasi setelah tidak ada kandidat lain yang mengajukan dan diajukan oleh para pengurus Aprindo tingkat dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan wilayah (DPD), dan dewan pimpinan cabang (DPC).

    “Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, menetapkan Solihin sebagai ketua umum Aprindo terpilih periode 2019-2024,” kata Rudy Sumampouw di lokasi munas. 

    Solihin yang sebelumnya menjabat sekretaris jenderal Aprindo periode 2019-2024, terpilih sebagai ketua umum menggantikan Roy Nicolas Mandey.

    Rudy optimistis Solihin yang berpengalaman luas di industri ritel membawa Aprindo lebih maju.

    Ketua Umum Aprindo Solihin yakin dan optimistis, bersama pengurus nantinya akan mampu membawa Aprindo menjadi organisasi yang progresif dalam menghadapi tantangan industri ritel di masa datang.

    “Saya rasa, kita semua di sini memiliki semangat yang sama untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan ekosistem ritel yang berkelanjutan,” ucap Solihin.

    Solihin mengajak kepada seluruh pengurus Aprindo menyatukan visi dan misi untuk ikut memajukan usaha ritel menjadi semakin kuat dan memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global yang sarat dengan kemajuan teknologi.

    “Tentu dukungan semua pihak kita butuhkan untuk menyelaraskan progam-program kerja yang akan kita jalankan nanti. Kita juga akan terus memperjuangkan aspirasi dari para pengusaha ritel untuk bersama-sama berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia,” tandasnya.

  • Sepekan Program “Lapor Mas Wapres”: Ratusan Warga Mengantre demi Bisa Mengadu ke Pemerintah Nasional 17 November 2024

    Sepekan Program “Lapor Mas Wapres”: Ratusan Warga Mengantre demi Bisa Mengadu ke Pemerintah Nasional 17 November 2024

    Sepekan Program “Lapor Mas Wapres”: Ratusan Warga Mengantre demi Bisa Mengadu ke Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Program layanan pengaduan masyarakat “
    Lapor Mas Wapres
    ” yang digagas oleh Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    telah berjalan selama satu pekan sejak diluncurkan pada Senin (11/11/2024).
    Antusiasme masyarakat tampak, dengan ratusan warga dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Istana Wakil Presiden untuk menyampaikan keluhan mereka langsung kepada pemerintah.
    Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menegaskan bahwa “Lapor Mas Wapres” bukanlah program pribadi Wakil Presiden, melainkan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik.
    “Ini adalah program pemerintah,” kata Prita saat konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
    Prita menjelaskan bahwa meskipun diinisiasi oleh Wapres Gibran, program ini melibatkan banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahan lainnya.
    “Artinya, di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran, dan ada berbagai jajaran pemerintahan di dalam program ‘Lapor Mas Wapres’,” jelasnya.
    Hingga hari keempat pelaksanaan, tercatat sebanyak 296 aduan telah diterima melalui program ini. Adapun laporan ini berkuota 50 hingga 60 per harinya. 
    Laporan yang diterima mencakup berbagai isu, dengan dominasi kasus terkait pendidikan, kesehatan, dan sengketa tanah.
    “Laporannya berbagai macam, mulai dari kasus pendidikan, kesehatan, hingga sengketa tanah,” ungkap Prita.
    Pada hari pertama pelaksanaan, seorang pengemudi ojek
    online
    bernama Fathoni Rahman datang untuk menyampaikan keluhan terkait tempat tinggalnya.
    Fathoni meminta bantuan untuk dipindahkan dari Rusun Nagrak ke Rusun Pasar Rumput, mengingat ia harus bolak-balik ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pengobatan autoimun.
    “(Jarak dari rusun ke RSCM) 27 kilometer. Belum saya parkir di RSCM, motor. Kalau saya sakit, saya enggak bisa (naik motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik kereta ke Stasiun Cikini, bolak-balik,” ungkap Fathoni di Kompleks Istana Wakil Presiden.
    Fathoni menambahkan bahwa biaya transportasi yang tinggi dan keterbatasan penghasilan menjadi tantangan utama yang dihadapinya.
    Dia pun merasa terbantu dengan ada program “Lapor Mas Wapres” ini. “Sangat ramah, sangat terbuka, sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak,” katanya mengenai pelayanan yang diterimanya.
    Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat kuota harian pengaduan di Istana Wakil Presiden cepat habis.
    Hal ini dialami Eka, seorang warga Tangerang, yang tidak dapat menyampaikan aduannya secara langsung pada Rabu (13/11/2024) karena kuota harian sebanyak 50 orang telah terpenuhi.
    “Karena terlambat datang, saya tidak tahu (Istana Wapres), dari Tangerang. Saya tanya-tanya, akhirnya dari Stasiun Gondangdia jalan kaki,” ujar Eka.
    Eka mengaku ingin memperjuangkan pendidikan anaknya, terutama untuk menebus seragam sekolah yang belum terbeli.
    “Saya menggadaikan laptop anak saya untuk biaya hidup, untuk bayar kontrakan rumah. Saat ini saya butuh laptop anak saya bisa ditebus dan seragam sekolah itu saja,” kata Eka.
    Melihat tingginya permintaan, Istana Wakil Presiden menyediakan fasilitas penyerahan dokumen aduan bagi warga yang kehabisan kuota.
    Pada Jumat (15/11/2024), puluhan warga terlihat mengantre rapi untuk menyerahkan dokumen di depan Istana.
    Petugas memberikan arahan agar proses penyerahan dokumen tetap teratur.
    “Bapak ambil antrean, mudah-mudahan Bapak bisa masuk, ini (penyerahan) dokumen Pak, karena sudah penuh, (kuota) 60 (orang per hari) ya,” ujar seorang petugas Istana, Indra Kirana, kepada warga yang mengantre.
    Prita Laura menegaskan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan
    Pelayanan Publik
    Nasional (SP4N Lapor) yang dikelola oleh Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.
    “Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Prita.
    “Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-
    follow-up
    ,” sambungnya.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mendobrak birokrasi yang rumit.
    “Pemerintah ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi dengan masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu 13 November.
    Politikus Partai Gerindra itu menilai, layanan “Lapor Mas Wapres” memiliki semangat yang sama karena bakal merespons keluhan masyarakat dengan cepat.
    Program ini diharapkan dapat berperan sebagai kanal penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan dengan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pencoblosan, KPU Daerah dan BPBD Diminta Aktif Koordinasi soal Mitigasi Bencana Alam – Page 3

    Jelang Pencoblosan, KPU Daerah dan BPBD Diminta Aktif Koordinasi soal Mitigasi Bencana Alam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan kepada KPU di daerah agar aktif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Hal tersebut guna membahas mitigasi bencana alam jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

    “Saat ini yang perlu dimitigasi dan dikoordinasikan dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah daerah adalah bencana alam. Kami perintahkan kepada KPU daerah agar berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” kata Komisioner KPU Idham Holik kepada Liputan6.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Menurut Idham, usai terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, pihaknya telah mengundang divisi teknis KPU provinsi se-Indonesia untuk mengadakan rapat koordinasi. Rapat berlangsung di Serpong, Tangerang pada Sabtu, 16 November 2024.

    Idham menyatakan, rapat koordinasi itu membahas terkait pendalaman materi rekomendasi teknis yang meliputi pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk, soal mitigasi bencana saat tahapan Pilkada 2024.

    “Karena kemarin saja di lepas pantai Lampung, kota Lampung ada gempa dan kita tetap di Indonesia berada pada garis ring of fire. Itu salah satu contoh yang harus dimitigasi,” ungkap Idham.

    Dia bilang, mitigasi bencana penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada Serentak tetap berjalan lancar. Tanah longsor, banjir, hingga erupsi gunung berapi seperti Lewotobi di Flores menjadi bentuk-bentuk bencana alam yang akan dimitigasi.

    “Berkenaan dengan lebih dari 13.800 pemilih dalam DPT yang terdampak erupsi gunung merapi Lewotobi di Flores Timur, NTT, KPU RI telah mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri bahwa seluruh DKPP dan pemerintah daerah Provinsi NTT dan Flores Timur beserta KPU di daerahnya. Mitigasi sebagai bentuk langkah responsif KPU,” ucapnya.

  • Terlibat Penyelundupan 8 Kg Ganja, Ini Pengakuan Dua Ojol Warga Jakbar yang Ditangkap Polisi

    Terlibat Penyelundupan 8 Kg Ganja, Ini Pengakuan Dua Ojol Warga Jakbar yang Ditangkap Polisi

    Liputan6.com, Lampung – Dua warga Jakarta Barat, Rahmadani dan Hario Panuntun, ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung terkait penyelundupan 8 kilogram ganja asal Medan. Keduanya ditangkap di wilayah Tangerang, Banten, saat sedang menerima narkoba tersebut.

    Menurut keterangan Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol. Irfan Nurmansyah, kedua tersangka berperan sebagai penerima barang dalam jaringan peredaran narkoba antarprovinsi tersebut. Dalam pemeriksaan, keduanya menyatakan bahwa ini adalah kali pertama mereka terlibat dalam penyelundupan ganja. “Mereka mengaku baru pertama kali terlibat dalam bisnis narkoba ini, dan hanya bertugas sebagai penerima barang,” jelas Irfan dikonfirmasi, Jumat (15/11/2024).

    Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa keduanya bekerja sebagai ojek online dan belum menerima upah terkait keterlibatan mereka dalam pengiriman ganja. “Mereka menyebutkan belum dibayar dan mengaku hanya sebagai pesuruh. Keduanya juga tercatat sebagai residivis kasus narkoba,” tambahnya.

    Pihak kepolisian kini tengah mengejar sosok yang memerintahkan Rahmadani dan Hario untuk menjemput paket ganja tersebut. Ia menyatakan bahwa penangkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba antarprovinsi, yang terus berkembang di wilayah Sumatera dan sekitarnya. “Kami masih melakukan pengejaran terhadap pria yang mengendalikan aksi ini. Tim kami terus mendalami jaringan ini,” tandas Irfan.

    Sebelumnya diberitakan, Ditresnarkoba Polda Lampung kembali menggagalkan upaya penyelundupan jaringan narkoba jenis ganja antar provinsi. Sebanyak 8 kilogram ganja berhasil diamankan dari dua pelaku yang ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Jumat (8/11/2024) malam.

    Pengungkapan tersebut bermula dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh petugas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada pukul 19.30 WIB. Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Irfan Nurmansyah, mengatakan bahwa pihaknya memeriksa sebuah bus ALS asal Medan dengan nomor polisi BK 7130 LD. 

    Di dalam bagasi kanan bus tersebut, petugas menemukan sejumlah kardus yang berisi paket ganja. “Setelah memeriksa kendaraan, tim menemukan paket ganja di dalam kardus. Kami langsung meminta keterangan dari sopir dan kernet bus untuk mengetahui tujuan pengiriman barang tersebut,” kata Irfan, Kamis (14/11/2024).