kab/kota: Tangerang

  • PNS yang tak Mau Pindah ke IKN Bodoh

    PNS yang tak Mau Pindah ke IKN Bodoh

    GELORA.CO –  Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sindirannya terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, fasilitas tempat tinggal yang disediakan untuk para PNS di IKN telah disediakan dengan sangat bagus untuk para abdi negara.

    “Tadi saya bilang ke Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), nanti kalau ke sana Januari (2026), bawa itu CPNS ke sana supaya dia lihat kalau ada CPNS yang enggak mau pindah ke IKN, itu goblok. Bodoh,” ungkap Basuki saat menyampaikan sambutan dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Basuki, para PNS mesti memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan untuk berdomisili di IKN nantinya. Basuki mengaku, ia bersama dengan 1.100 aparat otorita di IKN lainnya telah menjadi contoh untuk mau bertempat tinggal di IKN. “Karena IKN adalah kota bagi mereka. Bukan buat saya, generasi saya. Itu buat generasi muda ke depan. Itulah IKN,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, para PNS telah disediakan rusun yang memadai di IKN untuk ditempati dengan nyaman. Fasilitasnya diantaranya air bersih yang bisa langsung diminum dari keran atau tap water, serta air hot and cold, tiga kamar ber-AC, tersedia ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, serta ruang cuci. Luasnya adalah 98 meter persegi.

    “Jauh lebih baik daripada CPNS yang di sini kos-kosannya di Tambun (Bekasi, Jawa Barat), atau Pamulang (Tangerang Selatan),” sindirnya. 

  • Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfungsionalkan dan mengoperasikan sembilan ruas tol baru sepanjang 197,1 kilometer (Km) untuk mendukung momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mengutip informasi yang dibagikan di laman Kementerian PU, sembilan ruas baru tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Sumatra serta Trans Jawa.

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional,” jelas PU dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang efisien.

    Adapun, operasional dan fungsional 9 ruas baru tersebut mulai berlaku pada hari ini, Selasa (16/12/2025) hingga 4 Januari 2026 pada pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

    “Kecuali Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025,” imbuhnya.

    Berikut daftar jalan tol baru yang dibuka gratis saat Nataru:

    1. Tol Sigli – Banda Aceh: Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 km)

    2. Tol Palembang – Betung: Seksi 2 (Rengas – Pulau Rimau sepanjang 30,75 km)

    3. Tol Junction Palembang: (Ramp 1,5,6,7B, dan 8 sepanjang 7,5 km)

    4. Cikampek/Cikopo-Palimanan: (Km 72+200 – 110+359 dan Km 129+975 – 131+475 A/B sepanjang 39,38 km)

    5. Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat: (Sinaksak – Simpang Panei sepanjang 12,37 Km)

    6. Tol Probolinggo – Banyuwangi: (Seksi 1 Gending – Krakasan, Seksi 2 Krakasan – Paiton sepanjang 24,08 km)

    7. Tol Tangerang – Merak: (Pelebaran lajur ke3 segmen Cilegon Timur – Cilegon Barat sepanjang 8,05Km)

    8. Tol IKN: (Seksi 3A, 3A2, 3B, 2B2, 5A, 5B, 6A Dan Hembatan Pulau Balang sepanjang 50,23 km)

    9. Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg: (JC Sedyatmo – IC Kosambi sepanjang 4,70 km)

  • 8 Tahun Berjualan, Pedagang di Ciputat Baru Alami Sepi Pembeli akibat Tumpukan Sampah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2025

    8 Tahun Berjualan, Pedagang di Ciputat Baru Alami Sepi Pembeli akibat Tumpukan Sampah Megapolitan 16 Desember 2025

    8 Tahun Berjualan, Pedagang di Ciputat Baru Alami Sepi Pembeli akibat Tumpukan Sampah
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – 
    Ani Tio (48) telah delapan tahun berjualan asongan di kolong
    Flyover
    Ciputat, Tangerang Selatan.
    Setiap hari, sejak pagi hingga malam, ia melayani pengendara dan sopir angkutan yang singgah untuk sekadar minum kopi atau membeli makanan ringan.
    Namun, dalam beberapa hari terakhir, suasana di lokasi tempatnya berjualan menjadi berubah akibat adanya tumpukan
    sampah
    di area kolong
    flyover. 
    Meski telah ditutup terpal, tumpukan sampah tetap menimbulkan bau menyengat.
    Aroma tak sedap itu tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga perlahan menjauhkan pembeli dari lapak-lapak pedagang kecil di sekitarnya, termasuk Ani.
    “Ditutup terpal juga sama saja, baunya tetap keluar. Kalau kena angin malah makin menyengat,” ujar Ani saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (16/12/2025).
    Kondisi yang demikian langsung berdampak pada pendapatan hariannya. Ani yang biasanya dapat mengantongi Rp 50.000-Rp 60.000 per hari kini hanya membawa pulang uang belasan ribu rupiah.
    “Paling banyak cuma Rp 15.000,” katanya lirih.
    Penurunan pendapatan itu sudah ia rasakan selama tiga hari terakhir. Pasalnya, bau sampah tersebut membuat orang enggan berhenti meski sekadar untuk makan atau beristirahat sejenak.
    Upaya penanganan memang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ia sempat melihat adanya truk yang datang dan mengambil sampah.
    Namun, pengangkutan tersebut belum tuntas karena hanya dilakukan oleh satu truk sehingga sebagian sampah masih tersisa.
    “Katanya nanti mau diangkut, tapi belum tahu kapan. Kemarin juga cuma satu mobil yang angkut, itu pun enggak semuanya,” kata dia.
    Bagi Ani, kondisi ini terasa tak biasa. Selama delapan tahun berjualan di lokasi yang sama, ia mengaku baru kali ini menghadapi situasi sepi akibat tumpukan sampah.
    Terlebih, tumpukan sampah tersebut bertahan hingga berhari-hari, bahkan di luar masa libur.
    Maka dari itu, ia berharap pengangkutan sampah dapat segera dituntaskan, terutama menjelang tahun baru. Sebab, penghasilan dari berjualan di kolong
    Flyover
    Ciputat menjadi tumpuan hidup keluarganya.
    “Kalau bisa sebelum tahun baru sudah diangkut semua. Soalnya saya hidup dari jualan di sini, buat anak sekolah juga,” ucap dia.
    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan mengatakan, pihaknya telah melakukan pengangkutan sampah.
    Sampah yang diangkut akan dialihkan ke sejumlah Tempat Pengolahan Sampah
    Reduce
    ,
    Reuse
    ,
    Recycle
    (TPS3R) guna dilakukan pengolahan sementara.
    Namun, Pilar belum merinci lokasi TPS3R tersebut karena data berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangerang Selatan.
    Meski demikian, Pilar memastikan tidak akan ada pembuangan sampah ke lokasi yang tidak semestinya, termasuk lahan kosong maupun pinggir jalan.
    “Kita tidak mungkin dari DLH buang ke lahan-lahan kosong. Itu tidak boleh karena itu akan menimbulkan permasalahan baru,” jelas dia, Senin (15/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kali Mookervart: Sumber Air Warga Rusun Pesakih yang Terancam Sampah dan Limbah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2025

    Kali Mookervart: Sumber Air Warga Rusun Pesakih yang Terancam Sampah dan Limbah Megapolitan 16 Desember 2025

    Kali Mookervart: Sumber Air Warga Rusun Pesakih yang Terancam Sampah dan Limbah
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kali Mookervart yang membentang di sepanjang Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, menjadi salah satu sumber utama kebutuhan air bersih bagi warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pesakih.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada Selasa (16/12/2025), air yang mengalir di sepanjang kawasan Kota Tangerang hingga
    Jakarta Barat
    terlihat berwarna hitam.
    Saat diamati lebih dekat, tercium bau tak sedap yang menyebar di sekitar aliran kali.
    Sampah plastik dan limbah rumah tangga tampak mengambang mengikuti arus, sementara di beberapa titik, seperti di sekitar Halte Transjakarta Rawa Buaya, sampah menumpuk di tepi kali.
    Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kemudian mengumpulkan sampah dari tengah aliran menggunakan perahu.
    Menurut warga sekitar, beberapa pabrik di sepanjang sisi Jalan Daan Mogot membuang limbahnya ke kali.
    Aliran
    Kali Mookervart
    di dekat Rumah Pompa Green Garden juga beberapa kali dilaporkan berbusa akibat pencemaran limbah.
    Tak jauh dari aliran kali, terdapat Waduk Mookervart yang dibangun untuk menampung air hujan.
    Di waduk itu, terdapat mesin dan pipa yang mengalirkan sebagian air dari kali ke dalam waduk.
    Meski berwarna kehijauan dan terdapat sampah dedaunan dari pohon sekitar, air di waduk tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan warga.
    Di depan waduk, terdapat Instalasi Pengolahan Air (IPA) PAM Jaya berwarna biru.
    Air dari waduk dan Kali Mookervart diolah menggunakan Water Treatment Plant (WTP) agar bisa digunakan sebagai air bersih bagi warga rusun.
    Setelah melalui proses pengolahan, air dialirkan ke Ground Water Tank (GWT) di tower-tower dan blok Rusunawa Pesakih, termasuk ke Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari.
    Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pesakih, Muhammad Ali, menjelaskan pemanfaatan air Kali Mookervart didasari kebutuhan mendesak akan air bersih dan larangan penggunaan air tanah di Jakarta.
    “Mengingat kebutuhan air akan masyarakat, kebutuhan air bersih, Rusun ini mulai menggali potensi-potensi. Dari hasil analisis PAM Jaya, melihat bahwa ada potensi untuk penggunaan air di sekitar rusun, yaitu air dari Kali Mookervart,” ujar Ali saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (16/12/2025).
    Warga Rusunawa Pesakih mengaku tidak mempermasalahkan sumber air yang digunakan sehari-hari.
    Meskipun air berawal dari kali yang hitam, air yang keluar dari kran rumah mereka sudah jernih, tidak berbau, dan layak dikonsumsi.
    “Alhamdulillah bagus sih, enggak ada keluhan, bersih airnya. Jernih, jernih,” ujar Novi saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (16/12/2025).
    Ia menambahkan, selama lima tahun pemakaian, air tersebut tidak pernah mengeluarkan aroma tak sedap layaknya air kali atau air tanah yang kadang berbau besi.
    “Enggak sih, bau mah enggak, enggak pernah. Aman sih selama ini, bau gitu juga enggak,” ucap Novi.
    Hal senada disampaikan Teti (42), penghuni lain, yang menilai air aman untuk kebutuhan sanitasi keluarga, termasuk anak-anak.
    “Aman, enggak pernah ada keluhan. Saya punya anak kecil berdua, alhamdulillah enggak pernah kenapa-kenapa,” kata Teti.
    Ali menambahkan, sejak Rusunawa Pesakih berdiri, suplai air bersih warga memang mengandalkan Kali Mookervart.
    Bahkan pada kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 9 Mei 2025, ia sempat meminum langsung air hasil olahan tersebut.
    “Waktu kunjungan Pak Gubernur ke sini, itu dari olahan itu langsung diminum. Karena standarnya air bisa didistribusikan adalah tidak ada bakteri atau apapun dan memang itu harus layak untuk diminum,” tutur Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Banten Makin Mengkhawatirkan, Tertinggi di Tangerang Selatan

    Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Banten Makin Mengkhawatirkan, Tertinggi di Tangerang Selatan

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus kekerasan anak dan perempuan di Banten semakin mengkhawatirkan. Data Komnas Perlindungan Anak, pada 2025 terdapat 1.254 kasus sejak Januari hingga 15 Desember 2025. Kondisi ini menempatkan Bumi Seribu Kyai Sejuta Santri di posisi delapan nasional dari 38 provinsi.

    Angka ini menunjukkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Terjadi peningkatan signifikan kasus kekerasan anak dan perempuan. Dari 472 kasus di tahun 2020 melonjak menjadi 1.114 kasus di 2024.

    “Kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Banten semakin mengkhawatirkan. Menurut data Simfoni Kementerian PPA tahun 2025, ada 1.254 kasus kekerasan pada anak dan perempuan,” ujar Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Banten, Hendry Gunawan, Selasa, (16/12/2025). 

    Kasus kekerasan anak dan perempuan terbanyak ada di wilayah Tangerang Raya. Tertinggi di Kota Tangerang Selatan sebanyak 293 kasus, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang 254 kasus. 

    Kemudian Kota Cilegon 111 kasus, Kabupaten Serang 100 kasus, Kabupaten Lebak 97 kasus, Kabupaten Pandeglang 84 kasus dan Kota Serang 62 kasus. 

    Banten sesungguhnya sudah resmi menyandang predikat layak anak, Kota Tangsel bahkan meraih tingkat utama (tertinggi), Kota Tangerang meraih predikat Nindya, sementara wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang meraih madya, dan Kabupaten Pandeglang meraih predikat pratama.

    “Penyebaran ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah masalah sistemik yang terjadi di seluruh jenis wilayah, baik metropolitan maupun non metropolitan,” terangnya.

  • ​Tasyakuran Renovasi Auditorium Gedung F Kementan, GPN Gelar Grahatama Awarding 2025

    ​Tasyakuran Renovasi Auditorium Gedung F Kementan, GPN Gelar Grahatama Awarding 2025

    Jakarta: PT Grahatama Persada Nusantara (GPN) menggelar acara tasyakuran atas rampungnya renovasi Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), sekaligus mengadakan Grahatama Awarding 2025, Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kementan, Jalan RM Harsono No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

    Acara diawali dengan sambutan pembuka dari Direktur Utama PT Grahatama Persada Nusantara, Brahmani Anggarini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas selesainya proses renovasi auditorium serta apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam ekosistem industri pernikahan.

    “PT Grahatama Persada Nusantara saat ini mengelola 12 gedung pertemuan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Tingginya tingkat penggunaan gedung menjadi indikator kepercayaan masyarakat yang terus terjaga,” ujar Brahmani. 

    Renovasi Auditorium Gedung F meliputi pembaruan interior, pemasangan karpet baru, peningkatan fasilitas ruang rias, toilet, serta penambahan pencahayaan. Perubahan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan gedung tersebut sebagai lokasi kegiatan, khususnya acara pernikahan.

    Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra, GPN memberikan penghargaan Grahatama Awarding 2025 kepada pelaku usaha di bidang wedding, mulai dari katering, dekorasi, hingga multimedia dan hiburan.

    Pada kategori Katering Terbanyak di Gedung F, penghargaan diberikan kepada:

    1. Kencana Mas Catering

    2. Puspita Sawargi Catering

    3. Kinang Kilaras Catering

    4. Diamond Catering

    5. Permata Catering Service
     

    Sementara itu, kategori Dekorasi Terbanyak di Gedung F diraih oleh:

    1. Citra Setia Dekorasi

    2. Rosegold Dekorasi

    3. Farah Dekorasi

    Untuk kategori Gedung Acara Terbanyak, penghargaan diberikan kepada:

    1. Auditorium Gedung F Kementan

    2. Gedung Pepi BSD City

    3. Serambi Al Musyawarah

    4. Nyi Ageng Serang

    Selain itu, sejumlah penghargaan favorit juga diumumkan, antara lain Favorite Multimedia yang diraih oleh Boysan Multimedia, Dokumentasi Terfavorit oleh Republik Gambar, serta Favorite Entertainment yang diberikan kepada V2 Entertainment.

    Puncak acara ditandai dengan penyerahan tiga penghargaan tertinggi Grahatama Awarding 2025, yakni:

    1. Maharani Catering sebagai peraih Dealing Terbanyak

    2. Puspita Sawargi Catering sebagai Most Favorite

    3. Kencana Mas Catering sebagai peraih Highest Sales

    Melalui kegiatan tasyakuran dan Grahatama Awarding ini, PT Grahatama Persada Nusantara berharap dapat memperkuat sinergi dengan para mitra serta mendorong pertumbuhan industri pernikahan yang profesional, berkelanjutan, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: PT Grahatama Persada Nusantara (GPN) menggelar acara tasyakuran atas rampungnya renovasi Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), sekaligus mengadakan Grahatama Awarding 2025, Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kementan, Jalan RM Harsono No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.
     
    Acara diawali dengan sambutan pembuka dari Direktur Utama PT Grahatama Persada Nusantara, Brahmani Anggarini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas selesainya proses renovasi auditorium serta apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam ekosistem industri pernikahan.
     
    “PT Grahatama Persada Nusantara saat ini mengelola 12 gedung pertemuan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Tingginya tingkat penggunaan gedung menjadi indikator kepercayaan masyarakat yang terus terjaga,” ujar Brahmani. 

    Renovasi Auditorium Gedung F meliputi pembaruan interior, pemasangan karpet baru, peningkatan fasilitas ruang rias, toilet, serta penambahan pencahayaan. Perubahan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan gedung tersebut sebagai lokasi kegiatan, khususnya acara pernikahan.
     
    Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra, GPN memberikan penghargaan Grahatama Awarding 2025 kepada pelaku usaha di bidang wedding, mulai dari katering, dekorasi, hingga multimedia dan hiburan.
     
    Pada kategori Katering Terbanyak di Gedung F, penghargaan diberikan kepada:
     
    1. Kencana Mas Catering
     
    2. Puspita Sawargi Catering
     
    3. Kinang Kilaras Catering
     
    4. Diamond Catering
     
    5. Permata Catering Service
     

     
    Sementara itu, kategori Dekorasi Terbanyak di Gedung F diraih oleh:
     
    1. Citra Setia Dekorasi
     
    2. Rosegold Dekorasi
     
    3. Farah Dekorasi
     
    Untuk kategori Gedung Acara Terbanyak, penghargaan diberikan kepada:
     
    1. Auditorium Gedung F Kementan
     
    2. Gedung Pepi BSD City
     
    3. Serambi Al Musyawarah
     
    4. Nyi Ageng Serang
     
    Selain itu, sejumlah penghargaan favorit juga diumumkan, antara lain Favorite Multimedia yang diraih oleh Boysan Multimedia, Dokumentasi Terfavorit oleh Republik Gambar, serta Favorite Entertainment yang diberikan kepada V2 Entertainment.
     
    Puncak acara ditandai dengan penyerahan tiga penghargaan tertinggi Grahatama Awarding 2025, yakni:
     
    1. Maharani Catering sebagai peraih Dealing Terbanyak
     
    2. Puspita Sawargi Catering sebagai Most Favorite
     
    3. Kencana Mas Catering sebagai peraih Highest Sales
     
    Melalui kegiatan tasyakuran dan Grahatama Awarding ini, PT Grahatama Persada Nusantara berharap dapat memperkuat sinergi dengan para mitra serta mendorong pertumbuhan industri pernikahan yang profesional, berkelanjutan, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Investigasi KKI Ungkap Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Jabodetabek

    Investigasi KKI Ungkap Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Jabodetabek

    Jakarta

    Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) merilis hasil investigasi lapangan terbaru bertajuk ‘Investigasi Ganula Air Minum di Jabodetabek’. Investigasi ini dilakukan di 60 toko kelontong di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Hasil investigasi menunjukkan, secara keseluruhan 57% galon yang beredar diperkirakan berusia lebih dari dua tahun meskipun pakar menyarankan pemakaian maksimal hanya satu tahun untuk mencegah pelepasan zat kimia berbahaya dari plastik polikarbonat.

    Ketua KKI, David Tobing mengungkapkan Investigasi KKI menemukan galon yang sudah jauh melewati batas usia pemakaian wajar. Galon dengan kode produksi tahun 2012 ditemukan beredar di Bogor, sedangkan galon produksi 2016 masih dijual di Tangerang.

    “Ketika kami menemukan galon berumur 13 tahun, itu bukan lagi red flag, itu sirene bahaya,” ujar David melalui keterangan tertulis, Senin, (12/11/2025).

    “Galon-galon ini sudah termasuk kategori Galon Lanjut Usia atau Ganula. Produsen wajib menariknya dari pasar. Ini soal keselamatan manusia, bukan sekadar soal kemasan,” imbuhnya.

    Kelayakan fisik, usia pemakaian, dan keamanan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) galon juga menjadi sorotan dalam investigasi. Tim KKI menemukan kondisi galon yang jauh dari kata layak.

    Sebanyak 80% galon atau 8 dari 10 galon yang dicek tampak buram dan kusam, seolah telah melewati siklus pemakaian tanpa kontrol kualitas. Lebih dari itu, 55% galon ditemukan dalam kondisi lusuh dan berdebu, menunjukkan bahwa aspek kebersihan bukan lagi prioritas dalam distribusi.

    “Bayangkan, galon dalam kondisi kurang layak seperti kusam, lusuh, dan buram masih dijual bebas. Ini bukan kelalaian kecil, ini ancaman langsung pada kesehatan publik,” tegasnya.

    Investigasi KKI juga menyoroti nyaris tidak adanya edukasi dari produsen kepada pedagang. Sebanyak 95% pedagang mengaku tidak pernah mendapat penjelasan tentang cara membaca kode produksi atau menentukan usia galon, dan 91,7% tidak pernah diberi informasi mengenai keamanan bahan kemasan.

    David menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh tinggal diam, sebab masyarakat memiliki hak untuk mengonsumsi air minum yang aman untuk tubuh.

    “Jika Anda menerima galon yang buram, kusam, atau usianya lebih dari dua tahun, tolak! Jangan terima! Minta galon baru. Anda punya hak atas air minum yang aman,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan, produsen perlu mengambil tindakan dengan memutus mata rantai galon lanjut usia.

    “Produsen harus berhenti berpura-pura tidak tahu. Ketika 57% galon yang beredar sudah melebihi usia pakai yang dianjurkan, itu berarti produsen gagal menyediakan kemasan yang aman bagi masyarakat. Dan gagal dalam urusan air minum berarti mempertaruhkan kesehatan jutaan orang,” sambungnya.

    Investigasi ini merupakan kelanjutan dari temuan KKI tahun lalu yang juga mengungkap peredaran galon guna ulang bermasalah, namun masih belum ada perubahan yang berarti.

    Laporan investigasi ini disampaikan kembali kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan dengan tegas KKI merekomendasikan agar BPKN meminta produsen menarik seluruh galon yang berusia di atas 2 tahun dari peredaran.

    Merespons temuan ini, KKI mengeluarkan rekomendasi kepada BPKN. KKI meminta BPKN mendesak produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk segera menarik galon yang sudah berusia di atas 2 tahun guna mencegah potensi bahaya BPA pada masyarakat.

    KKI juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan aktif melapor. Jika menemukan galon dengan usia lebih dari dua tahun, warga diminta segera menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi KKI di www.komunitaskonsumen.or.id.

    Dengan demikian, David mengungkapkan peredaran ganula perlu ditegaskan untuk menjaga keselamatan masyarakat.

    “Keselamatan konsumen bukan pilihan, itu kewajiban. Dan KKI akan terus mengawalnya,” tutup David.

    (ega/ega)

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Volume Sampah Berpotensi Naik Saat Nataru, Warga Tangsel Diminta Setop Buang di Jalan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2025

    Volume Sampah Berpotensi Naik Saat Nataru, Warga Tangsel Diminta Setop Buang di Jalan Megapolitan 16 Desember 2025

    Volume Sampah Berpotensi Naik Saat Nataru, Warga Tangsel Diminta Setop Buang di Jalan
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengingatkan warga agar tidak membuang sampah di pinggir jalan, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    Pilar menilai, peningkatan aktivitas dan konsumsi masyarakat saat libur panjang berpotensi menambah volume sampah dan memicu penumpukan di ruas-ruas jalan jika tidak dikelola dengan baik.
    “Saya harap yang pertama ya, jangan mengandalkan pembuangan sampah di pinggiran jalan. Karena memang sebelumnya juga sering terjadi pembuangan seperti itu,” ujar Pilar di Gedung Wali Kota Tangsel, Serua, Ciputat, Senin (15/12/2025).
    Menurut Pilar, pengelolaan sampah seharusnya dimulai dari lingkungan masing-masing.
    Salah satunya dengan mengaktifkan kembali bank sampah di tingkat RW untuk menekan timbulan sampah dari sumbernya.
    “Diminimalisir dulu di lingkungan setempat, kalau bisa diminimalisir 20 sampai 30 persen, itu sudah sangat membantu,” kata dia.
    Di sisi lain,
    Pemkot Tangsel
    juga menyiapkan armada truk pengangkut sampah baru yang akan segera dioperasikan.
    Langkah ini menyusul pengangkutan sampah yang sempat menumpuk di sejumlah ruas jalan dalam sepekan terakhir.
    Sampah tersebut dialihkan ke sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) untuk diolah sementara.
    Tercatat ada sekitar 30 TPS3R di Tangerang Selatan yang akan diberdayakan selama proses penataan TPA Cipeucang berlangsung.
    Meski belum merinci lokasi TPS3R karena data berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel, Pilar menegaskan tidak akan ada pembuangan sampah ke lokasi yang tidak semestinya.
    “Kita tidak mungkin dari DLH buang ke lahan-lahan kosong. Itu tidak boleh karena itu akan menimbulkan permasalahan baru,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangsel Siapkan MRF di TPA Cipeucang, Sambil Menunggu Proyek PSEL
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2025

    Pemkot Tangsel Siapkan MRF di TPA Cipeucang, Sambil Menunggu Proyek PSEL Megapolitan 16 Desember 2025

    Pemkot Tangsel Siapkan MRF di TPA Cipeucang, Sambil Menunggu Proyek PSEL
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berencana membangun fasilitas pengolahan sampah Material Recovery Facility (MRF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang pada awal 2026.
    MRF merupakan fasilitas
    pengolahan sampah
    untuk memilah dan memproses material daur ulang, seperti kertas, plastik, kaca, dan logam, agar dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi volume sampah ke TPA.
    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan
    Pilar Saga Ichsan
    mengatakan, pembangunan MRF menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan sampah, sembari menunggu realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang masih memerlukan waktu panjang.
    “Sambil kita juga persiapan di awal 2026 ini pembangunan MRF pengolahan sampahnya. Jadi sebagian bisa menggunakan MRF ini, sambil menunggu PSEL yang proses pembangunannya masih panjang,” ujar Pilar di Gedung Wali Kota Tangsel, Serua, Ciputat, Senin (15/12/2025).
    Saat ini, Pemkot Tangsel masih memaksimalkan pengelolaan sampah di
    TPA Cipeucang
    dengan melakukan penataan sejumlah landfill sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    “Pemaksimalan dulu di TPA Cipeucang saat ini. Kita optimis dengan penataan Cipeucang di landfill 4,” kata Pilar.
    Selain landfill 4, penataan juga akan dilakukan di landfill 2 yang kondisinya sudah padat. Di lokasi tersebut akan diterapkan sistem sanitary landfill, dilanjutkan dengan penataan terasering.
    “Landfill 2 yang sudah padat kita coba lakukan sanitary landfill. Setelah itu dilakukan penataan terasering dan penutupan seperti yang diarahkan oleh KLH,” jelasnya.
    Terkait opsi kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain, Pilar mengakui langkah tersebut tidak mudah. Pasalnya, hampir semua daerah saat ini menghadapi persoalan serupa, termasuk Jakarta dan wilayah Jawa Barat.
    Sebagai upaya tambahan, Pemkot Tangsel juga melakukan pembebasan lahan di sekitar TPA Cipeucang untuk memperluas area pengolahan sampah.
    “Pembebasan lahan di Desember ini dilakukan 4.000 meter. Di awal tahun depan itu sekitar satu hektar yang kita lakukan pembebasan yaitu yang di lokasi akan dibangun PSEL,” ujar Pilar.
    Ia menegaskan, perluasan lahan tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah di TPA Cipeucang bisa berjalan lebih optimal ke depannya.
    “Itu untuk pelebaran lokasi pengolahan sampah kita,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.