Xcloud.id

kab/kota: Tanah Abang

  • Hendak pasang sensor banjir, seorang pria tewas tersengat listrik

    Hendak pasang sensor banjir, seorang pria tewas tersengat listrik

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial AD (21) tewas diduga akibat tersengat listrik saat hendak memasang sensor banjir milik BPBD DKI Jakarta di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12).

    “Tempat kejadian perkara (TKP) di Kali Banjir Kanal Barat dekat Rel Kereta Pintu Air Petamburan Jalan Jati Petamburan RW 11 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Aditya Simanggara Pratama.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, Aditya menjelaskan, peristiwa tersebut berawal pada pukul 12.25 WIB saksi SY, saksi DT, korban AD dan pekerja lainnya tiba di TKP dengan tujuan melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir.

    Saat itu cuaca sedang gerimis, kemudian mereka memasang “scaf folding” (steger/tangga) di tempat tiang yang akan dipasangkan alat. “Setelah terpasang steger SY menyampaikan ke DT dan AD untuk tidak melakukan pemasangan alat, sampai dengan cuaca hujan reda atau berhenti,” katanya.

    Ketika saksi SY sedang beristirahat tiba-tiba melihat dan mendengar suara ledakan dan percikan api dari arah tiang yang akan dipasang alat. Menurut keterangan saksi asal ledakan dan percikan tersebut berasal kabel listrik yang menempel di tiang.

    “Melihat hal tersebut SY langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu SY lihat DT sudah ada di atas ‘scaf folding’ sedang duduk akibat tersengat listrik,” katanya.

    Beberapa saat kemudian SY melihat besi yang akan dipasang ke tiang sudah jatuh ke pinggir atau bawah kali. “Saat itu SY berasumsi jika korban AD jatuh ke kali,” kata Aditya.

    Selanjutnya saksi SY bersama pekerja lain mencari tahu keberadaan korban AD. Sedangkan DT dibawa ke Rumah Sakit Pelni dan saksi menghubungi pihak Damkar, Basarnas dan BPBD.

    “Ketika pihak Damkar, Basarnas dan BPBD tiba, SY menjelaskan kronologis dan menyampaikan jika dugaan kuat korban tercebur ke kali, sekitar pukul 15.00 WIB korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” katanya.

    Petugas Damkar menemukan korban AD di Kali Banjar Kanal Barat, tidak jauh dari tempat pemasangan alat. “Kemudian palang hitam membawa korban ke RSCM, ” katanya.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan membenarkan peristiwa tersebut.

    “Betul, memang mereka sedang memasang alat sensor pengendali banjir. Mereka pekerja yang ditugaskan perusahaan yang memasang alat sensor,” katanya.

    Yohan menambahkan, rencananya alat sensor itu memang akan di pasang untuk BPBD ada sekitar 90 titik.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Seorang Pekerja Tewas Tersengat Listrik lalu Tenggelam Saat Pasang Sensor Pengendali Banjir BPBD Megapolitan 10 Desember 2024

    Seorang Pekerja Tewas Tersengat Listrik lalu Tenggelam Saat Pasang Sensor Pengendali Banjir BPBD Megapolitan 10 Desember 2024

    Seorang Pekerja Tewas Tersengat Listrik lalu Tenggelam Saat Pasang Sensor Pengendali Banjir BPBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang pekerja berinisial AD (21)
    tewas tersengat listrik
    dan tenggelam saat memasang sensor pengendali
    banjir
    milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (
    BPBD
    ) Jakarta, Senin (9/12/2024).
    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.25 WIB di Pintu Air Petamburan, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat AD bersama dua rekannya, SY (29) dan DT (24), serta beberapa pekerja tiba untuk melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir. Cuaca saat itu sedang gerimis.
    Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara Pratama menjelaskan, pekerjaan awal dilakukan dengan memasang
    scaffolding
    atau
    steger
    di sekitar tiang yang akan dipasangkan alat.
    Setelah itu, SY memberi peringatan kepada AD dan DT untuk menunggu hingga hujan reda sebelum melanjutkan pemasangan alat.
    “Namun, peringatan itu tidak digubris oleh AD dan DT. Mereka tetap melanjutkan pemasangan,” ujar Aditya.
    Sementara SY memilih berteduh di sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 15 meter dari lokasi pekerjaan. Tidak lama setelah itu, SY mendengar suara ledakan dan melihat percikan api dari arah tiang tempat alat sensor akan dipasang.
    SY segera mendatangi lokasi kejadian dan melihat DT sudah terjatuh ke atas scaffolding akibat tersengat listrik.
    “Menurut keterangan saksi DT, asal ledakan dan percikan tersebut berasal dari kabel listrik yang menempel di tiang,” jelas Aditya.
    SY juga melihat besi yang akan dipasangkan ke tiang jatuh ke pinggir kali, dan menduga DT ikut terjatuh ke dalam kali.
    SY bersama pekerja lainnya segera mencari AD dan menghubungi pihak Damkar, Basarnas, dan BPBD.
    Sekitar pukul 15.00 WIB, AD ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh petugas Damkar di Kali
    Banjir
    Kanal Barat, tidak jauh dari tempat pemasangan alat. DT dilarikan ke Rumah Sakit Pelni.
    Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, membenarkan peristiwa tersebut, namun menjelaskan bahwa korban bukanlah petugas BPBD DKI Jakarta.
    “Memang mereka betul sedang memasang alat sensor pengendali banjir, tapi mereka bukan petugas BPBD,” kata Yohan saat dikonfirmasi.
    Yohan menambahkan bahwa pekerja yang terlibat berasal dari perusahaan swasta yang ditugaskan untuk memasang alat sensor tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Tersengat Listrik, Seorang Pekerja Ditemukan Tewas di Kali Banjir Kanal Barat Tanah Abang – Halaman all

    Diduga Tersengat Listrik, Seorang Pekerja Ditemukan Tewas di Kali Banjir Kanal Barat Tanah Abang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pekerja berinisial AD (21) meninggal dunia diduga tersengat aliran listrik.

     

    AD ditemukan di kali Banjir Kanal Barat di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024) pukul 13.00 WIB.

     

    Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara Pratama menuturkan korban meninggal ketika sedang memasang sensor pengendali banjir milik BPBD Jakarta.

    Peristiwa bermula saat korban dan dua teman kerjanya berinisial SY (29) dan DT (24) hendak memasang sensor pengendali banjir. 

     

    Aditya menjelaskan cuaca ketika itu sedang gerimis.

     

    “Pekerja akan melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir,” katanya kepada wartawan Selasa (10/12/2024).

     

    Korban dan teman kerjanya terlebih dahulu memasang scaffolding atau steger pada tiang yang akan dipasang sensor. 

     

    Sebelum sensor dipasang, SY sempat mengingatkan kepada AD dan DT agar pemasangan sensor lebih baik menunggu hujan reda terlebih dahulu. 

     

    Sayangnya peringatan tersebut dihiraukan oleh AD dan DT.

     

    SY kemudian memutuskan menjauh dari lokasi untuk meminum kopi. 

     

    Tak lama, SY mendengar adanya suara ledakan dan melihat percikan api dari arah tiang yang akan dipasangi sensor. 

     

    SY mendekat kembali ke lokasi dan mendapati DT terduduk tak sadarkan diri akibat tersengat listrik, sedangkan AD tercebur ke kali.

     

    “SY kemudian mendatangi tempat kejadian dan saat itu SY melihat DT sudah ada di atas scaffolding sedang duduk akibat tersengat listrik,” ujar Aditya.

     

    Kapolsek menyebut DT selamat sedangkan AD tewas setelah dilakukan pencarian oleh petugas dari Basarnas dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). 

     

    Jenazah korban dilarikan ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut.

     

    “Korban AD ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” ujar dia.

  • Pemkot Jakpus pantau keluarga risiko stunting hingga sanitasi buruk

    Pemkot Jakpus pantau keluarga risiko stunting hingga sanitasi buruk

    Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat melakukan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di SDN Kampung Bali 03 Pagi, Kampung Bali, Tanah Abang, Jumat (29/11/2024). ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Pusat

    Pemkot Jakpus pantau keluarga risiko stunting hingga sanitasi buruk
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memetakan potensi stunting di wilayahnya dengan melakukan pemantauan keluarga risiko stunting (KRS) hingga lokasi dengan  sanitasi buruk.

    “Kami akan bekerja sama dengan Sudin Kesehatan. Peran kami menyediakan data-data KRS,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Riyanti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
     

    Dwi menyebut, keluarga yang akan diintervensi antara lain pasangan usia subur (PUS) yang sedang kondisi hamil, lalu keluarga yang mempunyai anak usia 0-23 bulan, anak 24-59 bulan, dan calon pengantin (remaja putri). Lalu keluarga yang dalam keadaan sanitasi buruk dan air minum yang tidak layak. Oleh karena itu, kata Dwi pihaknya bersama  pemangku kepentingan (stakeholders) menyediakan program “Dapur Sehat Atasi Stunting” atau Dashat.
     

    “Dashat untuk melatih masyarakat atau ibu-ibu PUS untuk memasak dengan menu sehat dari Sudin Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menyuapi anak dan memperhatikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga,” ujar Dwi.

    Selain itu, Pemkot Jakarta Pusat juga menyosialisasikan pentingnya masyarakat mengetahui risiko yang bisa muncul saat memutuskan untuk melakukan pernikahan dini dan memutuskan perkawinan yang dini juga.

    Yakni bayi berat lahir rendah, bayi lahir sebelum waktunya, pertumbuhan janin terhambat, bayi mengalami kelainan bawaan risiko pendarahan saat melahirkan anemia pada bayi yang di lahirkan, dan bayi lahir stunting.

    “Kalaupun sangat terpaksa dan sudah terlanjur dilakukan, diupayakan untuk penundaan kehamilan baik dengan fasilitas pemerintah menggunakan kontrasepsi modern, maupun dengan tradisional sampai pada usia yang tepat dan sehat reproduksi dan melahirkan,” ucap Dwi.
     

    Adapun upaya yang dilakukan Sudin PPAPP untuk mencegah pernikahan dini yang dapat menyebabkan timbulnya kasus stunting antara lain program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga. Program yang dikategorikan pada tiga masa reproduksi yakni masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan.

    Lalu, adanya program kesehatan reproduksi (Kespro) bagi remaja yang ditangani melalui dua cara yakni melalui Pusat Informasi (PIK-R) dan melalui Remaja Generasi Berencana dan GENRE). Upaya tersebut dapat dilalui dengan alur formal, non formal dan informal dengan sasaran calon pengantin (catin) yakni siswa SMP dan Sederajat, SMA dan sederajat serta mahasiswa dan kelompok remaja.

    Kemudian Kespro bagi masyarakat, dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) khususnya PUS muda, dan wanita usia subur (WUS) atau remaja yang di masyarakat. Berdasarkan hasil intervensi serentak stunting yang dilakukan pada Juli 2024, data balita stunting yang telah dilakukan validasi oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat untuk Jakarta Pusat sebanyak 1.080 balita.

    Sumber : Antara

  • Sembarangan Tuduh Orang Pakai Narkoba, Polisi Gadungan di Jakbar Kena Getahnya, Rasakan!

    Sembarangan Tuduh Orang Pakai Narkoba, Polisi Gadungan di Jakbar Kena Getahnya, Rasakan!

    ERA.id – Tiga polisi gadungan, yakni AP (36), DP (18), dan WN (18) ditangkap usai memeras seorang warga bernama Romadoni di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar).

    “Para pelaku, berinisial AP, DP, dan WN menggunakan modus menuduh korban terlibat dalam kasus narkoba untuk mengambil uang dan barang berharga,” kata Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    Sugiran menjelaskan kasus ini terungkap saat pihaknya berpatroli di sekitar lokasi kejadian pada Senin (2/12) dini hari ini. Petugas lalu mencurigai dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga di tepi jalan.

    Saat polisi mendekat, kedua pelaku ini panik dan mencoba kabur. AP lalu ditangkap di TKP. Pengembangan dilakukan dan DP ditangkap di sekitar Jembatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Lalu WN diamankan di kawasan Petamburan. Peran WN dalam kasus ini ialah membantu aksi kedua pelaku AP dan DP.  

    Hasil pemeriksaan sementara, para pelaku beraksi dengan memilih korban secara acak di jalanan.  

    “Setelah mendapatkan target, mereka memberhentikan korban dengan menunjukkan tanda lencana kewenangan Polri palsu, lalu menuduh korban terlibat narkoba. Selanjutnya, mereka memaksa korban menyerahkan uang dan barang berharga seperti handphone,” ungkapnya.

    Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rachmad Wibowo menambahkan dua dari tiga pelaku merupakan residivis. Untuk AP sebelumnya pernah dipenjara selama tujuh tahun karena kasus pengeroyokan.

    Sedangkan DP pernah ditangkap karena terlibat kasus perampasan dan penyalahgunaan obat keras jenis tramadol.

    “Dari hasil penyelidikan, para pelaku telah beraksi setidaknya 30 kali di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan,” kata Rachmad.

    Barang bukti berupa pisau daging dengan gagang kayu, sarung pisau berbahan kulit, serta lencana palsu Polri disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan dan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

  • 3 Polisi Gadungan Ditangkap, Modusnya Tuduh Korban Terlibat Kasus Narkoba

    3 Polisi Gadungan Ditangkap, Modusnya Tuduh Korban Terlibat Kasus Narkoba

    ERA.id – Polisi berhasil menangkap tiga polisi gadungan yang diduga sudah 30 kali beraksi memeras warga dengan modus menuduh korban terlibat kasus narkoba.

    “Setelah mendapatkan target, mereka memberhentikan korban dengan menunjukkan tanda lencana kewenangan Polri palsu, lalu menuduh korban terlibat narkoba. Selanjutnya, mereka memaksa korban menyerahkan uang dan barang berharga seperti handphone,” jelas Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Kasus ini terungkap saat Tim Opsnal Reskrim Polsek Palmerah sedang melakukan patroli di lokasi kejadian pada Senin (2/12) dini hari.

    Polisi mencurigai dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni di tepi Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat.

    “Ketika petugas mendekat, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri,” ucap Sugiran.

    Dari pengejaran tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AP (36) di lokasi kejadian.

    Melalui penyelidikan lebih dalam, polisi kemudian berhasil menangkap DP (18) di Jembatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan WN (18) di kawasan Petamburan yang berperan membantu aksi kedua pelaku AP dan DP.

    Sejumlah barang bukti berupa pisau daging dengan gagang kayu, sarung pisau berbahan kulit, serta lencana palsu Polri berhasil disita dari tangan AP.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rachmad Wibowo mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, para pelaku telah beraksi setidaknya 30 kali di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan.

    “Dua di antaranya merupakan residivis. AP pernah dipenjara selama tujuh tahun karena kasus pengeroyokan, sedangkan DP pernah ditangkap dalam kasus perampasan dan penyalahgunaan obat keras jenis tramadol,” tambah AKP Rachmad.

    Atas perbuatannya, ketiga pelaku disangkakan dengan Pasal 365 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan dan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tindakan penipuan serupa dan segera melapor jika menemui kejadian mencurigakan,” pungkas Rachmad.

  • Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memutuskan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat.

    “Kami mohon izin kami tidak menandatangani berita acara di tingkat kota alasannya juga sama,” kata saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Efni, tidak bersedianya saksi tim RIDO untuk menandatangani Hasim rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat akan dicatat dalam kejadian khusus beserta dengan alasannya.

    “Kami akan catat terkait kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat,” ujar Efni.

    Selain itu, Efni mengungkapkan saksi dari paslon RIDO juga enggan menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

    Sebanyak delapan kecamatan itu antara lain Kemayoran, Menteng, Senen, Sawah Besar, Johar Baru, Cempaka Putih, Gambir dan Tanah Abang.

    “Iya delapan kecamatan. Rata-rata itu dituangkan di dalam kejadian khusus pada pleno kecamatan dan ini tidak apa-apa juga karena ini bagian dari hak mereka juga untuk tandatangan ataupun tidak. Artinya tidak mempengaruhi proses yang sedang terjadi,” jelas Efni.

    Alasan saksi RIDO

    Saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo menjelaskan, ada beberapa alasan terkait pihaknya tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga Kota Jakarta Pusat.

    Pertama, pihaknya melihat tingkat partisipasi pemilih di Jakarta Pusat sangat rendah dan hanya mencapai sekitar 57 persen kurang dibandingkan saat Pilpres 2024 di angka 70 persen lebih.

    Kedua, tim RIDO melihat formulir C6 Pemberitahuan tidak tersebar ke masyarakat Jakarta meskipun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat menggunakan hak pilihnya.

    “Yang jelas kami lihat di sana ada kejanggalan. Karena itu, kita patut melihat ada apa dengan kondisi ini,” ucap Andi.

    Andi mencontohkan pihaknya mendapatkan laporan dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di Kelurahan Gelora, Tanah Abang ditemukan sekitar 714 orang meninggal dunia.

    “Sekitar 714 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ini aneh dalam konteks penyerahan dokumen C itu. Mungkin itu salah satu alasan kami tidak menandatangani berita acara di hasil tingkat kota,” ucap Andi.

    Selanjutnya, Andi juga mempermasalahkan terkait angka suara tidak sah yang cukup tinggi di Pilkada Jakarta 2024.

    Pihaknya melihat angka tersebut hampir mencapai angka 10 persen dan berbeda dibandingkan saat Pilpres kemarin hanya 1-2 persen saja.

    “Kita menduga ada mobilisasi ke arah sana. Sebagai contoh, Petojo Selatan TPS 23 kehadiran masyarakatnya hanya sekitar 93 orang dari jumlah pemilih 578 orang. Ini aneh sangat jauh sekali meskipun penjelasannya dinyatakan jelas, komplek perumahan sangat sulit diakses, tapi kan harusnya ini diantisipasi dari awal jika memang kondisi seperti itu,” jelas Andi.

    Di sisi lain, Andi mengapresiasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU serta Bawaslu Jakarta Pusat yang telah menyelesaikan rangkaian Pilkada Jakarta 2024 secara terbuka.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Pusat: Pramono-Rano Karno Unggul

    Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Pusat: Pramono-Rano Karno Unggul

    Jakarta –

    KPU Jakarta Pusat (Jakpus) telah merampungkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024, hari ini. Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul.

    Penetapan rekapitulasi itu diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU Jakpus, Efniadiansyah di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). Efniadiansyah menjelaskan jumlah seluruh pengguna hak pilih di Jakpus sebanyak 455.549.

    Berikut rincian perolehan suara masing-masing paslon di Jakpus:

    Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 44.865 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 220.372 suara.

    Rincian total suara di Jakpus:

    Jumlah suara sah: 417.472
    Jumlah suara tidak sah: 38.077
    Jumlah suara sah dan tidak sah: 455.549

    Pasangan Pramono-Rano menang di 8 kecamatan. Adapun 8 kecamatan di Jakpus yaitu Gambir, Cempaka Putih, Sawah Besar, Tanah Abang, Kemayoran, Johar Baru, Menteng, dan Senen.

    Proses rekapitulasi disaksikan oleh masing-masing saksi dari pasangan Cagub-Cawagub Jakarta. Hadir pihak dari Bawaslu di antaranya Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey.

    1. Kecamatan Gambir

    DPT: 70.999
    Pengguna hak pilih: 37.345
    Suara sah: 34.638
    Suara tidak sah: 2.707

    Ridwan Kamil-Suswono: 11.241 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 3.951 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 19.446 suara

    2. Kecamatan Cempaka Putih

    DPT: 76.984
    Pengguna hak pilih: 45.923
    Suara sah: 42.015
    Suara tidak sah: 3.908

    Ridwan Kamil-Suswono: 15.627 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4.523 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 21.865 suara

    3. Kecamatan Sawah Besar

    DPT: 95.756
    Pengguna hak pilih: 50.721
    Suara sah: 47.949
    Suara tidak sah: 2.772

    Ridwan Kamil-Suswono: 14.944 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 5.977 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 27.028 suara

    4. Kecamatan Tanah Abang

    DPT: 125.137
    Pengguna hak pilih: 66.293
    Suara sah: 60.160
    Suara tidak sah: 6.133

    Ridwan Kamil-Suswono: 22.703 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 5.697 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 31.760 suara

    5. Kecamatan Kemayoran

    DPT: 186.935
    Pengguna hak pilih: 107.200
    Suara sah: 98.568
    Suara tidak sah: 8.632

    Ridwan Kamil-Suswono: 36.885 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10.486 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 51.197 suara

    6. Kecamatan Johar Baru

    DPT: 101.504
    Pengguna hak pilih: 60.913
    Suara sah: 55.393
    Suara tidak sah: 5.520

    Ridwan Kamil-Suswono: 22.316 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 6.045 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 27.032 suara

    7. Kecamatan Menteng

    DPT: 65.534
    Pengguna hak pilih: 37.826
    Suara sah: 33.841
    Suara tidak sah: 3.985

    Ridwan Kamil-Suswono: 12.726 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 3.213 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 17.902 suara

    8. Kecamatan Senen

    DPT: 90.872
    Pengguna hak pilih: 49.328
    Suara sah: 44.908
    Suara tidak sah: 4.420

    Ridwan Kamil-Suswono: 15.793 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4.973 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 24.142 suara

    (whn/whn)

  • Tiga polisi gadungan pemeras warga di Jakbar berhasil ditangkap

    Tiga polisi gadungan pemeras warga di Jakbar berhasil ditangkap

    Tiga polisi gadungan yang berhasil ditangkap oleh Polsek Palmerah, Senin (2/12/2024). ANTARA/HO-Polres Jakbar

    Tiga polisi gadungan pemeras warga di Jakbar berhasil ditangkap
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Polisi berhasil menangkap tiga polisi gadungan yang diduga sudah 30 kali beraksi memeras warga dengan modus menuduh korban terlibat kasus narkoba.

    “Setelah mendapatkan target, mereka memberhentikan korban dengan menunjukkan tanda lencana kewenangan Polri palsu, lalu menuduh korban terlibat narkoba. Selanjutnya, mereka memaksa korban menyerahkan uang dan barang berharga seperti handphone,” jelas Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. 

    Kasus ini terungkap saat Tim Opsnal Reskrim Polsek Palmerah sedang melakukan patroli di lokasi kejadian pada Senin (2/12) dini hari.

    Polisi mencurigai dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni di tepi Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat.

    “Ketika petugas mendekat, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri,” ucap Sugiran.

    Dari pengejaran tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AP (36) di lokasi kejadian.

    Melalui penyelidikan lebih dalam, polisi kemudian berhasil menangkap DP (18) di Jembatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan WN (18) di kawasan Petamburan yang berperan membantu aksi kedua pelaku AP dan DP.

    Sejumlah barang bukti berupa pisau daging dengan gagang kayu, sarung pisau berbahan kulit, serta lencana palsu Polri berhasil disita dari tangan AP.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rachmad Wibowo mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, para pelaku telah beraksi setidaknya 30 kali di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan.

    “Dua di antaranya merupakan residivis. AP pernah dipenjara selama tujuh tahun karena kasus pengeroyokan, sedangkan DP pernah ditangkap dalam kasus perampasan dan penyalahgunaan obat keras jenis tramadol,” tambah AKP Rachmad.

    Atas perbuatannya, ketiga pelaku disangkakan dengan Pasal 365 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan dan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tindakan penipuan serupa dan segera melapor jika menemui kejadian mencurigakan,” pungkas Rachmad.

    Sumber : Antara

  • Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik tajam terkait efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, Senin 2 Desember 2024 lalu, Nasaruddin menyoroti kebiasaan perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag yang dinilainya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif.

    Langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas atau ajang perjalanan pribadi.

    Berikut sejumlah fakta dari Pernyataan Menag
    1. Ajang Jalan-Jalan dan Oleh-Oleh
    Nasaruddin menyebut banyak perjalanan dinas yang seharusnya bisa digantikan dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bahkan mengkritik perilaku sejumlah pejabat Kemenag yang datang ke Jakarta, namun lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari oleh-oleh ketimbang menyerap materi bermanfaat.

    “Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang. Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi untuk umat tidak kelihatan,” ujarnya.

    Baca juga: Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

    2. Efek Positif Hanya 0,5 Persen
    Berdasarkan sebuah penelitian yang dikutip Nasaruddin, manfaat perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5 persen terhadap program yang dijalankan.

    “Efek positif perjalanan dinas itu hanya 0,5 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” tegasnya.
    3. Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas
    Menyikapi hal ini, Nasaruddin berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa Kemenag harus lebih rasional dalam merencanakan kegiatan semacam itu.

    “Untuk ke depan, kita akan membatasi perjalanan dinas. Menteri Keuangan, kita akan potong anggaran perjalanan dinas ini 50 persen,” ujarnya.
    4. Pentingnya Kejujuran dan Objektivitas
    Nasaruddin juga meminta jajaran Kemenag, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih jujur, obyektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kitalah yang mengemban tanggung jawab untuk merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.

    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik tajam terkait efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, Senin 2 Desember 2024 lalu, Nasaruddin menyoroti kebiasaan perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag yang dinilainya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif.
     
    Langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas atau ajang perjalanan pribadi.
     
    Berikut sejumlah fakta dari Pernyataan Menag

    1. Ajang Jalan-Jalan dan Oleh-Oleh

    Nasaruddin menyebut banyak perjalanan dinas yang seharusnya bisa digantikan dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bahkan mengkritik perilaku sejumlah pejabat Kemenag yang datang ke Jakarta, namun lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari oleh-oleh ketimbang menyerap materi bermanfaat.
    “Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang. Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi untuk umat tidak kelihatan,” ujarnya.
     
    Baca juga: Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

    2. Efek Positif Hanya 0,5 Persen

    Berdasarkan sebuah penelitian yang dikutip Nasaruddin, manfaat perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5 persen terhadap program yang dijalankan.
     
    “Efek positif perjalanan dinas itu hanya 0,5 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” tegasnya.

    3. Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

    Menyikapi hal ini, Nasaruddin berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa Kemenag harus lebih rasional dalam merencanakan kegiatan semacam itu.
     
    “Untuk ke depan, kita akan membatasi perjalanan dinas. Menteri Keuangan, kita akan potong anggaran perjalanan dinas ini 50 persen,” ujarnya.

    4. Pentingnya Kejujuran dan Objektivitas

    Nasaruddin juga meminta jajaran Kemenag, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih jujur, obyektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
     
    “Kitalah yang mengemban tanggung jawab untuk merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)