Xcloud.id

kab/kota: Sydney

  • Australia Borong Produk Kertas RI, Nilainya Rp 2,78 T

    Australia Borong Produk Kertas RI, Nilainya Rp 2,78 T

    Jakarta –

    Australia membeli produk kertas dari Indonesia senilai 260 juta dolar Australia atau setara Rp 2,78 triliun (kurs Rp 10.700). Nilai ini meningkat 30% dibanding kerja sama pada 2024 yang sebesar 200 juta dolar Australia.

    Pembelian ini ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama dalam Trade Expo Indonesia ke-40. Nilai terbaru itu juga menjadi yang terbesar selama beberapa tahun terakhir melalui fasilitasi Atase Perdagangan Indonesia di Canberra.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Australia memang sudah rutin membeli produk kertas dari Indonesia. Ia menargetkan ekspor ke Australia bisa terus meningkat untuk produk lainnya.

    Hal ini dikatakan usai melakukan pertemuan dengan Direktur Regional Australia dan Selandia Baru Sorbent Group Australia, Steve Nicholson, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/10/2025) kemarin.

    “Kami bertemu buyer dari Australia yang rutin membeli produk pulp and paper Indonesia. Buyer ini mengharapkan dukungan Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia agar dapat berdialog dengan mereka. Kami dukung berbagai upaya untuk semakin memperkuat ekspor produk Indonesia ke Australia,” kata dia, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Dalam kesempatan itu, buyer Australia juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia membuka dialog dengan pelaku usaha produk kertas Australia.

    Menanggap hal tersebut, Budi mengatakan pihaknya memiliki perwakilan perdagangan RI di Australia, yaitu Atdag RI di Canberra dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Sydney. Keduanya siap memfasilitasi buyer Australia yang ingin membeli produk-produk Indonesia.

    Menurutnya, para perwakilan perdagangan RI di Australia juga dapat membantu mendorong dialog antarpemerintah yang dibutuhkan buyer Australia maupun pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspor ke Australia.

    Sementara itu, Steve Nicholson berharap hubungan dagang dengan eksportir Indonesia terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan dukungan Pemerintah Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan pembelian produk-produk dari Indonesia.

    “Kami harap hubungan kita akan terus berlanjut dan kami mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia agar dapat membantu membuka dialog dengan mitra di Australia. Hal ini juga untuk menjaga kesinambungan produksi kami di Australia menggunakan bahan-bahan dari Indonesia,” kata Steve.

    Kemudian, Atdag RI Canberra Agung Haris Setiawan mengatakan, perwakilan perdagangan RI di Australia siap membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan buyer yang ingin membeli produk Indonesia.

    “Kami dapat dihubungi untuk membantu buyer mendapatkan produk-produk Indonesia dan kami juga siap memfasilitasi eksportir Indonesia yang ingin memasuki pasar Australia,” kata Haris.

    Pada Januari-Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai US$ 8,60 miliar. Sementara itu, pada 2024, total perdagangannya mencapai US$ 15,41 miliar. Ekspor utama Indonesia ke Australia meliputi struktur untuk bangunan, pipa, pupuk, hingga monitor dan proyektor. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Australia meliputi batu bara, emas, bijih besi, hingga gandum.

    Tonton juga Video: Prabowo Bertemu PM Albanese, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Ekonomi

    (acd/acd)

  • Indonesia perkuat ekspor pulp dan kertas ke Australia

    Indonesia perkuat ekspor pulp dan kertas ke Australia

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso dan Direktur Regional Australia dan Selandia Baru Sorbent Group Australia Steve Nicholson membahas penguatan peran Pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlangsungan ekspor bubur kayu dan kertas (pulp and paper) ke Australia di sela-sela pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

    Dalam hal ini, pembeli Australia meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia membuka dialog dengan pelaku usaha produk kertas Australia.

    “Buyer ini mengharapkan dukungan Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia agar dapat berdialog dengan mereka. Kami dukung berbagai upaya untuk semakin memperkuat ekspor produk Indonesia ke Australia,” kata Budi melalui keterangan di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menurut Budi, Kementerian Perdagangan RI memiliki perwakilan perdagangan RI di Australia, yaitu Atdag RI di Canberra dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Sydney.

    Keduanya siap memfasilitasi pembeli Australia yang ingin membeli produk-produk Indonesia. Para perwakilan perdagangan RI di Australia juga dapat membantu mendorong dialog antarpemerintah yang dibutuhkan pembeli Australia maupun pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspor ke Australia.

    Sementara itu, Steve Nicholson berharap hubungan dagang dengan eksportir Indonesia terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan dukungan Pemerintah Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan pembelian produk-produk dari Indonesia.

    “Kami harap hubungan kita akan terus berlanjut dan kami mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia agar dapat membantu membuka dialog dengan mitra di Australia. Hal ini juga untuk menjaga kesinambungan produksi kami di Australia menggunakan bahan-bahan dari Indonesia,” kata Steve.

    Tahun ini di TEI, Sorbent Group Australia menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian produk Indonesia senilai 260 juta dolar Australia. Nilai ekspor ini merupakan yang terbesar selama beberapa tahun terakhir melalui fasilitasi Atase Perdagangan RI Canberra.

    Nilai ini meningkat 30 persen dibanding MoU pada 2024 yang sebesar 200 juta dolar Australia.

    Atdag RI Canberra Agung Haris Setiawan mengatakan, perwakilan perdagangan RI di Australia siap membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan pembeli yang ingin membeli produk Indonesia.

    “Kami dapat dihubungi untuk membantu buyer mendapatkan produk-produk Indonesia dan kami juga siap memfasilitasi eksportir Indonesia yang ingin memasuki pasar Australia,” kata Haris.

    Pada Januari-Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai 8,60 miliar dolar AS. Sementara itu, pada 2024, total perdagangannya mencapai 15,41 miliar dolar AS.

    Ekspor utama Indonesia ke Australia meliputi struktur untuk bangunan, pipa, pupuk, hingga monitor dan proyektor. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Australia meliputi batu bara, emas, bijih besi, hingga gandum.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Pamer Kaus Samsul, Desak Surat Keterangan Kelulusan Gibran Dicabut

    Roy Suryo Pamer Kaus Samsul, Desak Surat Keterangan Kelulusan Gibran Dicabut

    GELORA.CO – – Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (16/10/2025). Menariknya, Roy tampak mengenakan kaus putih bertuliskan Samsul.

    Dia mendesak Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (SK) kelulusan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia pun membawa salinan surat keterangan yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Aurtralia tertanggal 6 Agustus 2019.

    “Ya, yang jelas ini aja, surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang, dan seterusnya. (Padahal) ini hanya surat keterangan dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan,” kata Roy.

    Dia mengatakan, ada 10 syarat penyetaraan ijazah, salah satunya rapor hingga kelas 3 atau 12 SMA. Namun, Roy mengaku hanya mendapat dua lembar salinan rapor Gibran yakni kelas 10 dan 11 SMA.

    “Kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS.  UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12, karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA,” kata Roy.

    Namun, menurut dia, UTS  yang ada di Australia itu hanya lembaga kursus, bukan lembaga pendidikan. 

    “Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan, fakta itu sudah, Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus,” katanya 

    “Makanya akan kami pertanyakan, dan mendesak suratnya dicabut. Kalau suratnya dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang, gugur, berarti dia wajib dimakzulkan,” pungkas Roy Suryo.

    Sementara itu, advokat Kurnia Tri Royani menambahkan, pihaknya hanya ingin mencari kebenaran dengan cara mendatangi Kendikdasmen. Dia pun merujuk sebuah adagium ubi jus ibi remedium.

    “Artinya adalah bahwa dalam setiap hak itu, ada kemungkinan untuk menuntut hak atau memperbaiki hak itu tersebut, jika hak tersebut dilanggar. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa keadilan itu tidak didapatkan gratis. Bahwa keadilan itu didapatkan dengan mencari keadilan tersebut,” pungkasnya

  • 4 Mediasi Gagal, Penggugat Gibran Siap Buka-bukaan di Sidang Gugatan Rp 125 T Nasional

    4 Mediasi Gagal, Penggugat Gibran Siap Buka-bukaan di Sidang Gugatan Rp 125 T Nasional

    Mediasi Gagal, Penggugat Gibran Siap Buka-bukaan di Sidang Gugatan Rp 125 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penggugat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Subhan, mengaku akan buka-bukaan dalam sidang pembuktian gugatan perdata terkait riwayat pendidikan SMA Gibran.
    Hal ini disampaikan Subhan setelah proses mediasi antara dirinya dengan para tergugat, kubu Gibran, dan KPU RI tidak mencapai kata damai.
    “Sidang selanjutnya yaitu jawaban, replik, duplik, pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian. Nanti kita buka-bukaan di pembuktian,” kata Subhan saat ditemui usai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Subhan mengatakan, kata damai tidak tercapai dalam mediasi karena para tergugat tidak bisa memenuhi persyaratan yang dia diajukan.
    “Saya mensyaratkan dua, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing, tapi itu enggak bisa dipenuhi,” ujar Subhan.
    Ia mengaku, selama mediasi, tidak terjadi perdebatan.
    Pihak tergugat juga tidak mengajukan syarat baru agar bisa mencapai kata damai.
    Subhan mengatakan, meski proses mediasi formal melalui pengadilan negeri sudah ditutup, ia masih membuka peluang untuk mencapai kata damai dengan pihak Gibran dan KPU.
    “Saya tetap berharap baik saja sama Gibran, saya berharap saja. Mudah-mudahan dalam waktu perjalanan ini ada yang menghubungi saya dan tetap cari jalan yang terbaik,” kata dia.
    Subhan mengatakan, peluang damai ini terbuka hingga sesaat sebelum hakim membacakan putusan.
    “(Peluang damai) masih terbuka sampai putusan hakim,” imbuh Subhan.
    Untuk saat ini, pihak penggugat dan tergugat masih menunggu pemanggilan resmi dari pengadilan untuk sidang lanjutan.
    Berhubung kata damai tidak tercapai, gugatan ini akan masuk ke sidang dan petitum masih menyinggung soal ganti rugi immateriil sebesar Rp 125 triliun.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Lagi pula, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang Nasional

    10 Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang Nasional

    Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mediasi gugatan perdata terhadap riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak mencapai kata damai, sehingga gugatan akan masuk ke tahap persidangan.
    “Ya, hari ini belum tercapai kesepakatan. Kalau perkara perdata, kesepakatan itu bisa diambil sampai pokok perkara berakhir,” ujar penggugatGibran, Subhan Palal, saat ditemui usai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Subhan mengatakan, mediasi tidak mencapai kata damai karena baik Tergugat 1, Gibran, maupun Tergugat 2, KPU RI, tidak bisa memenuhi persyaratan damai yang telah diajukan.
    “Saya mensyaratkan dua, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing, tapi itu enggak bisa dipenuhi,” kata Subhan.
    Subhan menjelaskan, selama mediasi, tidak terjadi perdebatan.
    Pihak tergugat juga tidak mengajukan syarat baru agar bisa mencapai kata damai.
    Berhubung kata damai tidak tercapai, gugatan ini akan masuk ke sidang dan petitum masih meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp 125 triliun.
    Subhan mengaku masih menunggu panggilan resmi dari pengadilan untuk jadwal sidang nanti.
    Dalam gugatan ini, Sbhan menilai syarat pendidikan SMA Gibran tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres lalu.
    “Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi
    Kompas.com
    , 3 September 2025.
    Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setara SMA di dua tempat, yaitu Orchid Park Secondary School Singapore pada tahun 2002-2004 dan UTS Insearch Sydney, Australia pada tahun 2004-2007.
    Menurut Subhan, dua institusi itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres.
    “Karena di UU Pemilu itu disyaratkan, presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat,” ujar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui
    Youtube Kompas TV
    , 3 September 2025 lalu.
    Oleh karena itu, Subhan meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gugatan Perdata terhadap Gibran Masuk Mediasi Ketiga, Damai atau Tidak Ditentukan Hari Ini Nasional 13 Oktober 2025

    Gugatan Perdata terhadap Gibran Masuk Mediasi Ketiga, Damai atau Tidak Ditentukan Hari Ini Nasional 13 Oktober 2025

    Gugatan Perdata terhadap Gibran Masuk Mediasi Ketiga, Damai atau Tidak Ditentukan Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mediasi ketiga untuk gugatan perdata terhadap riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Agenda mediasi kali ini adalah tanggapan dari para tergugat, Gibran dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Subhan selaku penggugat.
    Pada mediasi sebelumnya, Subhan menyinggung bahwa mediasi pekan ini adalah penentu apakah gugatan ini akan berakhir damai atau tidak.
    “Proposal yang punya saya tadi akan ditanggapi. Jadi, mediasi minggu depan, saya menerima tanggapan itu. Damai dan tidaknya itu di situ,” ujar Subhan saat ditemui usai mediasi kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Dalam proposal perdamaiannya, Subhan memberikan dua syarat jika Gibran dan KPU ingin gugatan perdata ini ditarik.
    “Pertama, Para Tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik Tergugat 1 atau Tergugat 2. Terus, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya harus mundur,” kata Subhan.
    Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, Subhan mengaku tidak akan mencabut gugatan dan akan terus mengupayakan perkara ini ke tahap hukum selanjutnya.
    Dalam proposal damai yang diserahkan, Subhan mengaku tidak memasukkan uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun sebagai salah satu syarat damai.
    Menurut dia, uang ini kalah penting dari kebutuhan masyarakat yang lain.
    Namun, perubahan petitum ini belum ditanggapi hakim karena proses mediasi masih berlangsung.
    Dalam gugatan ini, Sbhan menilai syarat pendidikan SMA Gibran tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres lalu.
    “Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi
    Kompas.com
    , 3 September 2025.
    Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setara SMA di dua tempat, yaitu Orchid Park Secondary School Singapore pada tahun 2002-2004 dan UTS Insearch Sydney, Australia pada tahun 2004-2007.
    Menurut Subhan, dua institusi itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres.
    “Karena di UU Pemilu itu disyaratkan, presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat,” ujar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui Youtube Kompas TV, 3 September 2025 lalu.
    Oleh karena itu,  Subhan meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga sempat diminta untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara meski akhirnnya Subhan tidak memasukkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang Nasional

    1 Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit Nasional

    Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penggugat perdata Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Subhan mengaku tidak meminta pembayaran ganti rugi senilai Rp 125 triliun untuk mencapai kata damai dalam perkara ini.
    “Saya enggak minta pokok perkara (uang ganti rugi Rp 125 triliun). Tadi, mediator minta (penjelasan) bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Enggak usah, saya enggak butuh duit,” ujar Subhan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Subhan menegaskan, untuk mencapai kata damai, ia meminta Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan dua hal, yaitu minta maaf dan mundur dari jabatannya.
    “Pertama, Para Tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik Tergugat 1 atau Tergugat 2. Terus, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya harus mundur,” kata Subhan.
    Ia mengatakan, warga negara Indonesia lebih membutuhkan kesejahteraan daripada uang ganti rugi Rp 125 triliun.
    “Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum,” lanjutnya.
    Terkait dengan uang ganti rugi Rp 125 triliun baru akan ditentukan dalam proses mediasi atau persidangan selanjutnya.
    Proses mediasi ini akan berlanjut ke Senin (13/10/2025) depan dengan agenda tanggapan para tergugat terhadap proposal perdamaian dari penggugat.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Lagipula, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

    Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

    Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

    Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

    “Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

    Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

    Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

    Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

    Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

    Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

    Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

    Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

    “Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

    Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

     

  • Dolar AS Bangkit, Pasar Tunggu Dampak Shutdown dan Keputusan The Fed

    Dolar AS Bangkit, Pasar Tunggu Dampak Shutdown dan Keputusan The Fed

    Bisnis.com, JAKARTA – Dolar AS menguat di perdagangan Asia pada Kamis (2/10/2025) setelah Mahkamah Agung menunda sidang pemecatan pejabat The Fed. Pasar juga tengah menunggu dampak penutupan (shutdown) pemerintah AS dan arah kebijakan suku bunga.

    Berdasarkan data Reuters, indeks dolar terhadap sejumlah mata uang utama naik 0,1% menjadi 97,80, setelah sebelumnya melemah empat hari beruntun.

    “Untuk sementara, kekhawatiran pasar soal independensi The Fed mundur ke belakang layar dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Tony Sycamore, analis pasar IG di Sydney.

    Pasar kini mencermati berapa lama shutdown pemerintah AS berlangsung dan dampaknya terhadap publikasi data ekonomi. “Kita berada dalam kekosongan data hingga 13 Oktober,” tambah Sycamore.

    Adapun, penutupan pemerintahan AS menghentikan aliran data ekonomi federal di tengah ketidakpastian arah kebijakan. 

    Sehari sebelumnya, pemerintahan Trump membekukan dana US$26 miliar untuk negara bagian yang condong ke Partai Demokrat, melanjutkan ancaman menggunakan shutdown sebagai tekanan politik.

    Platform prediksi Polymarket menunjukkan kemungkinan terbesar shutdown bertahan 1–2 pekan, namun terdapat 34% peluang berlangsung lebih lama, dengan hampir US$1 juta menjadi taruhan.

    Sementara itu, lapangan kerja sektor swasta AS pada September anjlok 32.000, menyusul revisi penurunan 3.000 pada Agustus, menurut laporan ADP. 

    Investor kini menjadikan data ini sebagai acuan utama, karena laporan ketenagakerjaan resmi Departemen Tenaga Kerja untuk September tidak akan dipublikasikan akibat shutdown.

    Di sisi lain, aktivitas manufaktur AS naik tipis pada September, tetapi pesanan baru dan perekrutan melemah karena tekanan tarif impor besar-besaran era Trump.

    Pasar memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga 25 basis poin dalam pertemuan Oktober. Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan mencapai 99,4%, naik dari 96,2% sehari sebelumnya. Harga emas turun 0,2% ke level US$3.857,09 per ons setelah sebelumnya melonjak ke rekor tertinggi seiring pelemahan dolar AS.

    Di pasar valuta asing, dolar AS naik 0,2% menjadi 147,305 yen, serta menguat 0,1% ke 7,13 yuan dalam perdagangan offshore. 

    Adapun nilai tukar euro melemah tipis 0,04% menjadi US$1,1725 setelah laporan Wall Street Journal menyebut AS akan membantu Ukraina dengan intelijen untuk serangan rudal jarak jauh ke infrastruktur energi Rusia. Sementara itu, sterling stabil di level US$1,3474.

  • Bos NASA Pede 2035 Bangun Kampung di Bulan

    Bos NASA Pede 2035 Bangun Kampung di Bulan

    Jakarta –

    NASA akan menempatkan seluruh ‘desa’ di Bulan pada 2035. Hal ini dengan percaya diri disampaikan pimpinan badan antariksa Amerika Serikat tersebut.

    Administrator NASA Sean Duffy, telah mengungkapkan rencana untuk membangun pos terdepan yang berkelanjutan dan permanen di permukaan Bulan dalam dekade berikutnya. Duffy berbicara di sebuah panel di International Aeronautical Congress (IAC) di Sydney, Australia bersama para kepala badan antariksa internasional lainnya.

    Selama panel tersebut, ia berkata: ‘Kita akan memiliki kehidupan manusia yang berkelanjutan di Bulan. Bukan sekedar pos terdepan, tetapi sebuah perkampungan.”

    Pada awal Februari tahun depan, NASA akan meluncurkan misi Artemis II dan mengirim empat astronaut dalam perjalanan ke Bulan pertama dalam lebih dari 50 tahun. Meskipun Artemis II tidak akan mendarat di permukaan Bulan, tujuan akhir NASA adalah membangun pangkalan jangka panjang di Bulan.

    Pangkalan itu kemungkinan bertenaga nuklir, mampu menampung astronaut secara permanen, dan dibangun dari bahan-bahan yang ditemukan di permukaan Bulan.

    Tahun ini, tema konferensi IAC adalah ‘Sustainable Space: Resilient Earth’ (Ruang Angkasa Berkelanjutan: Bumi yang Tangguh), yang menurut Duffy berarti bagaimana NASA dapat mempertahankan kehidupan di ruang angkasa.

    Sementara para pimpinan badan antariksa Eropa, Kanada, dan Jepang membicarakan bagaimana satelit mereka membantu penelitian iklim, NASA berfokus secara eksklusif pada eksplorasi antariksa.

    Selain mengungkap rencananya untuk eksplorasi Bulan, Duffy juga membuat klaim berani tentang ambisi AS untuk Mars. Ketika ditanya seperti apa keberhasilan NASA dalam satu dekade, Duffy mengatakan bahwa badan tersebut membuat kemajuan pesat dalam misi untuk mencapai Mars. Ia juga meramalkan bahwa AS akan menjadi yang terdepan dalam hal menempatkan manusia di Mars.

    Namun, tujuan NASA yang lebih mendesak adalah untuk menempatkan manusia kembali di Bulan untuk pertama kalinya sejak misi Apollo berakhir pada 1972. Selama misi Artemis II Februari mendatang, para astronaut akan menguji roket Sistem Peluncuran Luar Angkasa dan pesawat ruang angkasa Orion yang pada akhirnya akan membawa manusia ke Bulan.

    Seperti dikutip dari Daily Mail, s2elama 10 hari, kru akan menempuh jarak 9.200 km melewati Bulan, menguji sistem di pesawat dan mengumpulkan data tentang reaksi tubuh mereka, sebelum kembali ke Bumi.

    Namun ujian besar bagi NASA akan terjadi pada pertengahan tahun 2027 dengan peluncuran Artemis III, yang berencana mendaratkan dua astronaut di lokasi dekat kutub selatan Bulan.

    Tidak seperti misi Apollo yang menghabiskan waktu hingga 22 jam di permukaan Bulan, Artemis III mengharuskan astronaut untuk tinggal di Bulan selama sekitar tujuh hari. Data yang mereka kumpulkan tentang geologi dan kondisi di sekitar Kutub Selatan semuanya akan digunakan untuk mempersiapkan tujuan akhir membangun pangkalan permanen di Bulan, meskipun rincian teknisnya masih belum jelas.

    Pada Agustus lalu, Duffy meluncurkan arahan yang menyerukan AS untuk menjadi negara pertama yang menempatkan reaktor nuklir di Bulan. Setelah itu, NASA kini telah mengeluarkan Request For Information (RFI), meminta perusahaan untuk mendaftarkan minat mereka dalam membangun reaktor.

    Dijuluki Fission Surface Power System, NASA mengatakan reaktor ini perlu berbobot kurang dari 15 ton dan mampu menghasilkan daya 100kWe. Itu adalah energi yang cukup untuk memberi daya pada pangkalan Bulan selama 14 hari malam lunar, mengingat panel surya tidak akan efektif.

    Reaktor apa pun yang terbukti berguna di Bulan juga akan berharga untuk misi eksplorasi Mars di masa mendatang, dengan jarak yang ekstrem mengharuskan manusia untuk tinggal di permukaan untuk waktu yang lama.

    NASA juga telah mulai meneliti bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat struktur pangkalan. Dalam percobaan baru-baru ini, para astronaut di ISS mempraktikkan teknik pencampuran semen untuk melihat seberapa baik hasilnya dalam kondisi di luar gravitasi Bumi.

    Dalam sebuah pernyataan, pejabat NASA mengatakan salah satu pilihan untuk membangun pangkalan Bulan adalah menggunakan lingkungan gravitasi mikro untuk mencampur tanah Bulan dengan material lain untuk membuat semen dan membangun struktur layak huni di Bulan.

    Jika terbukti layak, pangkalan tersebut dapat dicetak 3D oleh mesin yang dikirim ke Bulan dengan roket, hanya menggunakan tanah dan air Bulan yang ditemukan di lokasi Kutub Selatan.

    Meskipun ada kekhawatiran bahwa Presiden AS Donald Trump akan kehilangan minat dalam misi ke Bulan, di bawah pimpinan Duffy, NASA telah mengambil sikap yang semakin berani terhadap eksplorasi Bulan.

    Dalam pernyataan baru-baru ini, Duffy mengatakan bahwa NASA akan memenangkan perlombaan luar angkasa kedua melawan China melalui program Artemis. “Kami akan kembali ke Bulan, dan kali ini, saat kami menancapkan bendera, kami tinggal di sana,” tutupnya.

    (rns/rns)