Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • DPRD Surabaya Desak Pemkot Percepat Rekrutmen Direksi BUMD Surya Sembada dan KBS

    DPRD Surabaya Desak Pemkot Percepat Rekrutmen Direksi BUMD Surya Sembada dan KBS

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera mempercepat seleksi rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masa jabatannya telah berakhir. Dorongan ini muncul karena posisi penting di dua BUMD masih belum terisi secara definitif.

    “Kami DPRD meminta kepada pemkot dalam hal ini Wali Kota Eri Cahyadi segera melakukan seleksi rekrutmen posisi vital di Direksi BUMD, yang saat ini sudah habis masa jabatan. Baik itu di Direksi Surya Sembada maupun di Direksi Kebun Binatang Surabaya (KBS),” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (25/11/2024).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini juga menilai penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) direksi tidak cukup untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan daerah. Dia menyebut wewenang PLT sangat terbatas sehingga dapat menghambat arah dan kebijakan pengembangan BUMD.

    “Kalaupun memang telah ditunjuk PLT-nya, maka yang dikhawatirkan PLT ini kan tidak diberikan wewenang mengambil kebijakan strategis terkait dengan operasional BUMD tersebut. Maka lakukanlah proses seleksi maupun rekrutmen,” tutur Cak Yebe.

    Menurut Cak Yebe, ketiadaan direksi definitif akan berdampak langsung terhadap kinerja, program pengembangan, dan kesinambungan operasional BUMD. Dia menilai keputusan strategis jangka panjang tidak dapat diputuskan tanpa keberadaan direksi penuh yang memiliki otoritas legal.

    Cak Yebe mengusulkan agar pola rekrutmen direksi BUMD disusun dengan mekanisme terbuka layaknya seleksi jabatan eselon di lingkungan Pemkot Surabaya. Transparansi proses dinilainya penting untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten dan kredibel.

    “Kami mendorong proses rekrutmen dilakukan transparan dan akuntabel. Bisa diseleksi dengan pola yang sama sebagaimana yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Bagaimana proses Kabag, Kadis di pejabat-pejabat eselon itu, itu dilakukan dengan terbuka,” kata dia.

    Dia juga meminta seleksi direksi melibatkan unsur yang lebih luas untuk menjaring kandidat terbaik. Baik dari kalangan ASN maupun non-ASN dinilai layak diberi kesempatan selama memenuhi potensi, pengalaman, dan integritas sesuai kebutuhan jabatan.

    “Perlu dilibatkan dari unsur organik maupun non-organik. Baik itu dari unsur ASN maupun non-ASN, yang tentunya mereka memiliki potensi dan kredibilitas terkait dengan jabatan. Atau posisi yang dibutuhkan,” pungkas Cak Yebe. [asg/ian]

  • Modus Gaji Rp12 Juta, Warga Surabaya Hampir Dikirim ke Kamboja

    Modus Gaji Rp12 Juta, Warga Surabaya Hampir Dikirim ke Kamboja

    Surabaya (beritajatim.com) – Bayu Saputra, S.H., terdakwa percobaan perdagangan orang ke Kamboja, diadili di PN Surabaya. Terdakwa berhasil mengelabui korban dengan iming-iming gaji Rp12 juta di Kamboja. Terdakwa menjanjikan korban akan dipekerjakan sebagai staf Shopee bodong.

    Dalam sidang yang dipimpin hakim Soekamto ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anoek Ekawati dan Yusup dari Kejati Jatim mendatangkan saksi korban, yakni Ferdian Candra Wijaya.

    Di persidangan, saksi menerangkan bahwa dia mengenal terdakwa pada bulan Juni 2025. Ia ditawari kerja di Kamboja. “Saya dikenalkan oleh Agung, tetangga saya, kerja sebagai staf Shopee bodong/scammer. Jadi kerjanya katanya mencari konsumen yang mau beli barang, tapi setelah dibayar, barang tidak dikirimkan,” terangnya.

    Menurut saksi, dia sudah sempat disuruh mengurus paspor, namun akhirnya tidak jadi diberangkatkan ke Kamboja.

    Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 1 Desember 2025, dengan agenda masih saksi dari JPU.
    Diketahui, mulanya Ferdian Candra meminta pekerjaan ke Agung Purnomo. Selanjutnya Agung mengenalkan Ferdian ke terdakwa Bayu Saputra, S.H., karena dapat memberangkatkan ke Kamboja.

    Terdakwa menjanjikan pekerjaan ke Ferdian di Kamboja sebagai staf Shopee bodong/scammer, tugas mencari konsumen membeli barang; setelah konsumen mentransfer uang, barang tidak dikirim kepada konsumen.

    Dijanjikan gaji Rp12.000.000 hingga Rp14.000.000 per bulan.
    Pada Kamis, 19 Juni 2025 pukul 13.00 WIB, Ferdian Candra Wijaya bersama terdakwa berencana ke Kantor Imigrasi Gresik, namun sistem pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Gresik sedang error/gangguan.

    Terdakwa kemudian menghubungi Anton (makelar paspor) untuk dibuatkan paspor atas nama Ferdian Candra Wijaya. Anton mengarahkan terdakwa dan Ferdian menuju Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Unit Layanan Paspor BG Junction.

    Setelah bertemu anak buah Anton, keduanya diberi nomor antrian. Setelah selesai, paspor akan dikirim ke alamat Ferdian Candra Wijaya, dengan biaya pembuatan paspor Rp2.200.000 menggunakan uang terdakwa.

    Terdakwa kenal dengan Jhon, warga negara Malaysia, dikenalkan oleh Agung. Kemudian Jhon mengirimkan WhatsApp ke terdakwa: “Yu, tolong bikinkan paspornya aja. Untuk kerjaan yang lain, Jhon yang ngurus.”

    Terdakwa mendapat chat WhatsApp dari seseorang yang mengaku bernama Jhon, mengatakan: “Jika paspornya jadi, maka send ke mari.” Setelah terbitnya paspor, terdakwa mengirimkan paspor nama lengkap Ferdian Candra Wijaya, warga Indonesia, habis berlaku 20 Juni 2030, kantor yang mengeluarkan Surabaya.

    Informasi dari Jhon, penyedia tiket pesawat atas nama Ferdian Candra Wijaya adalah pemberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Phnom Penh International Airport.

    Terdakwa dijanjikan oleh Jhon, apabila Ferdian Candra Wijaya berhasil berangkat ke Kamboja menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan pekerjaan sebagai penipu atau scamming, terdakwa mendapat komisi 300 USD (kurs rupiah Rp4.900.000). Terdakwa membantu percobaan tindak pidana perdagangan orang. [uci/kun]

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Kuota 150.000 Beasiswa bagi Guru untuk Studi S1, Target Rp3 Juta per Semester

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan.

    Guru yang misalnya belum memiliki gelar sarjana, akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Manengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Mu’ti bahkan membuka kuota 150.000 beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 pada 2026.

    Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 dengan 12.500 kuota beasiswa.
    “Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagu guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 12.500 guru. Tahun 2026 menjadi 150.000 kuota,” kata Abdul Mu’ti seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya, Selasa (25/11).

    Pihaknya juga berencana menaikkan insentif atau tunjangan bagi guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 ribu.

    “Guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300.000. Mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan,” katanya.

    Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pelatihan bagi guru-guru pada tahun 2026 yang sebelumnya sudah berjalan.

    “Ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi di masa depan,” jelasnya.

    Sementara itu, sebagai upaya untuk melindungi guru dari masalah pendidikan, pihaknya juga telah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Polri melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.

  • Rumah Kos di Dolly Surabaya Disinyalir Jadi Sarang Prostitusi Terselubung

    Rumah Kos di Dolly Surabaya Disinyalir Jadi Sarang Prostitusi Terselubung

    Surabaya (beritajatim.com) – Praktik prostitusi terselubung disinyalir kembali marak di kawasan Eks Lokalisasi Dolly, Surabaya, tepatnya di deretan rumah kos yang menjamur di Jalan Kupang Gunung Timur, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Aktivitas mencurigakan yang terjadi di sejumlah rumah kos ini memicu keresahan warga karena dianggap semakin terbuka dan sulit dikendalikan.

    Ketua RT005 RW012 Putat Jaya, M. Ridwan Tanro, mengungkapkan bahwa hampir 90 persen rumah kos di wilayahnya terindikasi membuka praktik prostitusi tersembunyi. Dari 25 sampai 30 rumah kos yang berada di gang tersebut, banyak di antaranya menyediakan jasa menginap singkat dengan keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tinggal sebagai penghuni.

    “Hampir semua, satu deret gang ini (terindikasi prostitusi terselubung),” ujar Ridwan saat ditemui pada Selasa (25/11/2025).

    Ridwan menuturkan sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada tamu maupun pemilik kos agar tidak melakukan praktik semacam itu. Ia bahkan mengaku telah melaporkan temuan tersebut kepada lurah dan camat setempat, tetapi tidak ada langkah penanganan yang diambil pemerintah.

    “Semua saya lapori, ke Pak Lurah, Pak Camat. Saya lapori semua tapi tidak ada tindakan,” jelasnya.

    Ridwan sendiri telah menjabat sebagai ketua RT dua periode, yakni pada 2014 dan kembali terpilih pada 2021. Menurut ceritanya, fenomena prostitusi terselubung di kawasan Eks Dolly mulai kembali terlihat sejak 2018.

    Setelah penutupan lokalisasi Dolly pada 2014—yang saat itu dikenal dengan sebutan “akuarium”—beberapa mantan germo diduga kembali dan membuka usaha rumah kos sebagai kedok bisnis baru.

    “Ya memang bukanya diem-diem. Memang jadi kayak yang germo-germo dulu yang punya (lokalisasi) dia kembali lagi. Lewat usaha rumah-rumah kos-kosan,” ungkap Ridwan.

    Merasa pemerintah tutup mata terhadap kondisi tersebut, Ridwan memilih melakukan aksi protes dengan memasang spanduk di sudut gang Dolly. Namun spanduk itu sering hilang, diduga diambil oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan sikapnya.

    Ia mengaku jengah melihat kondisi yang menurutnya semakin meresahkan, terlebih karena muncul dugaan adanya keterlibatan anak di bawah umur.

    “Paling miris, mereka itu ada yang pelajar dan anak kecil–anak kecil begitu. Mereka memfasilitasi yang di bawah umur, dan entah saya kurang tahu aktivitasnya di dalam seperti apa, uang pasti ketika dia sudah masuk kamar situ, ya sudah pastinya ya gitu,” tutup Ridwan. [rma/beq]

  • Mendikdasmen dan Kapolri Sepakat Terapkan Restorative Justice

    Mendikdasmen dan Kapolri Sepakat Terapkan Restorative Justice

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk menjamin perlindungan hukum bagi para guru yang terjerat permasalahan dengan siswa maupun wali siswa, yang berkaitan dengan masalah pengajaran dan pendisiplinan di sekolah.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan, pihaknya telah sepakat dan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kedisiplinan antara guru dengan murid maupun wali atau orang tua, sebut Mu’ti, akan ditempuh melalui jalan Restorative Justice (RJ), dan juga melibatkan aparat kepolisian.

    “Kami sudah ada MoU dengan Kapolri, di mana persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan, kedisiplinan di sekolah, diselesaikan dengan damai melalui Restorasi Justice, tidak melalui penyelesaian sebagaimana yang sekarang-sekarang ini. Kita lihat banyak guru yang harus berurusan dengan hukum,” ucap Mu’ti saat ditemui awak media usai upacara memperingati Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

    Dirinya menegaskan kebijakan tersebut dijalankan pihaknya supaya para guru dapat melaksanakan tugasnya, yakni memberikan pengajaran kepada setiap siswa, tanpa dihantui rasa kekhawatiran yang berarti. Sehingga, mereka dapat dengan tenang mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

    “Kami ingin guru tenang di dalam mengajar, guru fokus untuk mendidik, sehingga dengan cara demikian mudah-mudahan guru dapat memberikan dedikasi dan dharma bakti yang terbaik, dalam rangka mencerdaskan bangsa,” beber Mu’ti. 

    Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa pada era digital dan dunia global, tugas guru akan semakin berat.

    Dia menyebutkan selain tantangan dalam mendidik dan memahami murid, guru juga dihadapkan dengan tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis, di mana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. 

    Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus segera diakhiri dan dihadapi. Mu’ti menegaskan bahwa para guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para muridnya.

    “Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum,” ungkapnya. 

    Ia menyatakan para guru diperlukan perannya, baik di dalam dan di luar kelas sebagai sosok yang inspiratif, kreatif, menjadi teladan, dapat menjadi figur yang digugu dan ditiru, hingga menjadi orang tua, mentor, motivator, dan sahabat murid dalam suka dan duka.

    “Untuk tugas mulia itu idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh, dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi dan meneguhkan jati diri,” jelasnya.

    Dirinya pun juga mengimbau kepada segenap masyarakat, termasuk wali atau orang tua murid agar menghargai jerih payah yang telah diupayakan oleh para guru dalam mendidik anak-anak bangsa. 

    “Jangan hanya menilai kinerja guru dan menghakimi mereka dari angka-angka belakang. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, perbaiki komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai,” tegas Mu’ti. 

    Untuk itu, Mu’ti menegaskan bahwa program RJ saat ini telah berlaku di segenap sekolah yang berada di seluruh penjuru negeri. Kemendikdasmen pun juga telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk melakukan sosialisasi program tersebut.

    “Agar masyarakat semakin tahu bahwa persoalan-persoalan pendidikan ini janganlah selalu diselesaikan melalui ranah hukum. Mari kita selesaikan dengan cara yang damai, kita bangun kembali budaya saling percaya, kita menghormati semua jerih payah para guru agar anak-anak kita juga dapat belajar dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

  • Mengenal Infrastruktur AI RAN, Cara Kerja dan Manfaat

    Mengenal Infrastruktur AI RAN, Cara Kerja dan Manfaat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. memperkenalkan infrastruktur Radio Access Network (RAN) berbasis kecerdasan buatan atau AI-RAN, hasil kolaborasi dengan Nokia dan NVIDIA. Lantas apa itu AI RAN dan manfaatnya? 

    AI RAN pertama kali diuji coba pada 12 November 2025 di Surabaya, sekaligus menjadikan Indosat sebagai operator pertama di Asia Tenggara yang menerapkan AI-RAN secara komersial. Indonesia juga menjadi negara ketiga di dunia yang menguji teknologi tersebut, setelah Amerika Serikat dan Jerman.

    AI-RAN adalah pendekatan baru dalam jaringan seluler dengan menyisipkan kecerdasan buatan ke dalam fungsi RAN. 

    Teknologi ini memungkinkan optimalisasi pengelolaan spektrum, pengaturan daya, beamforming, prediksi trafik, hingga efisiensi energi jaringan.

    Dalam arsitektur teknis 5G, modul AI dapat ditempatkan pada RAN Intelligent Controller, Centralized Unit, Distributed Unit, hingga edge computing yang berdekatan dengan base transceiver station (BTS).

    Selama ini BTS identik dengan menara pemancar dan penerima sinyal yang digunakan ponsel untuk berkomunikasi. Kehadiran AI pada level BTS bukan berarti GPU komponen utama pemrosesan AI dipasang di menaranya. 

    GPU ditempatkan pada fasilitas edge compute di lokasi site BTS, beberapa meter dari perangkat radio. Dengan struktur yang sangat dekat dengan sumber trafik, pemrosesan AI terjadi secara real-time. Pendekatan ini dikenal sebagai AI on the Edge.

    Secara teknis, model ini menjadi lompatan signifikan dibandingkan pemrosesan AI terpusat di pusat data. 

    Selama bertahun-tahun, hampir seluruh pemrosesan AI yakni teks, gambar, video, prediksi, maupun analitik dilakukan di pusat data atau komputasi awan yang jaraknya bisa ratusan kilometer dari pengguna. 

    Untuk aplikasi yang tidak membutuhkan respons cepat, hal tersebut tidak menjadi kendala. Namun, untuk layanan real-time seperti robot industri, monitoring pelabuhan, VR/AR pendidikan, hingga sistem keamanan publik, jeda beberapa milidetik dapat menghasilkan perbedaan besar.

    Dengan AI yang berjalan di edge, latensi dapat ditekan drastis. Analoginya,  jika GPU di pusat data adalah “presiden”, maka edge-AI di BTS adalah “kepala desa” yang mengambil keputusan langsung di lapangan, lebih cepat, dan lebih relevan.

    AI-RAN juga memungkinkan jaringan bekerja lebih efisien. Misalnya, saat akhir pekan, kapasitas jaringan di pusat perbelanjaan dapat dinaikkan sebelum kepadatan terjadi. 

    Sebaliknya, saat trafik sepi, sistem dapat menurunkan daya pemancar atau menonaktifkan sebagian fungsi radio demi penghematan energi. 

    Pada skala nasional, langkah ini berpotensi menurunkan biaya operasional secara signifikan. Dari sisi keamanan, pemrosesan di edge memastikan data sensitif tidak perlu keluar dari area jaringan lokal.

    Lebih jauh, penerapan AI-RAN menyiapkan Indonesia untuk memperkuat talenta digital lokal dan menciptakan inovasi berbasis kebutuhan domestik. 

    Pemerintah dapat mengadopsinya untuk solusi kota pintar (smart city), seperti CCTV jalan raya yang mendeteksi kecelakaan dalam hitungan detik, lampu lalu lintas yang menyesuaikan kepadatan kendaraan, sensor banjir real-time, serta pengelolaan energi yang lebih efisien.

    Di sektor industri, manufaktur dapat memanfaatkan kamera berbasis edge-AI untuk mendeteksi cacat produk dalam milidetik. 

    Pelabuhan bisa mengoptimalkan aktivitas bongkar muat dengan analitik real-time, sementara sektor pertanian dapat mengandalkan sensor dan drone yang memproses data langsung di area perkebunan.

    Dengan ribuan site BTS yang tersebar di seluruh Indonesia, teknologi AI on the Edge berpotensi menjadi jaringan “node kecerdasan” baru. 

    Jika diperluas secara nasional, Indonesia dapat memiliki jaringan saraf digital terdistribusi dari Sumatra hingga Papua. Komputasi awan tetap berfungsi sebagai “otak besar”, namun edge menjadi jutaan “neuron” yang bekerja dekat aktivitas ekonomi masyarakat.

  • Pemerintah Bakal Beri Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru

    Pemerintah Bakal Beri Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah berencana untuk memberikan bantuan beasiswa kepada ratusan ribu guru untuk menempuh pendidikan pada jenjang S1 pada 2026. 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp3 juta per semester tahun ini telah diberikan oleh pemerintah kepada belasan ribu guru, yang belum menempuh pendidikan D-4 ataupun S1 melalui program rekognisi pembelajaran.

    “Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D-4 atau S-1 untuk melanjutkan studi S-1 melalui program rekognisi pembelajaran untuk 12.500 guru,” ungkap Mu’ti saat upacara memperingati Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

    Abdul Mu’ti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka meningkatkan kualifikasi, kompetensi, serta kesejahteraan para guru di seluruh penjuru negeri.

    Selain itu, pada tahun 2026 mendatang, Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen juga akan membuka kesempatan bagi ratusan ribu guru untuk melanjutkan studi lanjutan serta akan diberikan pula bantuan pembiayaan oleh pemerintah.

    “Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150 ribu guru,” ungkap Mu’ti.

    Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa pada era digital dan dunia global, tugas guru akan semakin berat. Dia menyebut, guru dihadapkan dengan tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis, di mana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. 

    Menurutnya, kondisi seperti itu harus segera diakhiri. Mu’ti menegaskan bahwa para guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid.

    “Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum,” ungkapnya. 

    Dirinya menyatakan, para guru diperlukan perannya oleh segenap siswa saat berada di dalam dan di luar kelas, hadir sebagai sosok yang inspiratif, kreatif, teladan, dan dapat menjadi figur yang digugu dan ditiru. Bahkan sebagai orang tua, mentor, motivator, dan sahabat bagi para murid dalam suka maupun duka.

    “Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, perbaiki komunikasi, kerja sama dan saling menghargai,” pungkasnya.

  • Peringati Hari Guru, Abdul Mu’ti Janji Tingkatkan Kesejahteraan dan Jamin Perlindungan Hukum

    Peringati Hari Guru, Abdul Mu’ti Janji Tingkatkan Kesejahteraan dan Jamin Perlindungan Hukum

    Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan hingga menjamin perlindungan hukum terhadap para guru.

    Mu’ti menjelaskan, pada 2026 mendatang pihaknya akan mengadakan berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengajaran para guru. Pelatihan itu terdiri atas coding, bimbingan konseling (BK), pembelajaran mendalam, dan lain-lain.

    “Yang pertama tadi kami sampaikan untuk 2026, akan ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan, dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi di masa depan,” ucap Mu’ti saat ditemui usai upacara memperingati Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

    Selanjutnya, Mu’ti menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan beasiswa pendidikan S-1 kepada untuk 150 ribu guru pada tahun 2026 mendatang. Adapun beasiswa tersebut adalah senilai Rp3 juta per bulan. Tak hanya itu, Kemendikdasmen juga akan meningkatkan bantuan intensif bagi guru honorer pada tahun depan.

    “Kemudian guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300 ribu. Mulai tahun depan, kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini juga menegaskan bahwa Kemendikdasmen juga akan mempersiapkan perlindungan hukum bagi setiap guru, dengan menggandeng aparat kepolisian. 

    Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kedisiplinan antara guru dengan murid maupun wali atau orang tua, sebut Mu’ti, akan ditempuh melalui jalan Restorative Justice (RJ).

    “Kami sudah ada MoU dengan Kapolri, di mana persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan, kedisiplinan di sekolah, diselesaikan dengan damai melalui Restorasi Justice, tidak melalui penyelesaian sebagaimana yang sekarang-sekarang ini, kita lihat banyak guru yang harus berurusan dengan hukum,” tegasnya.

    Dirinya menegaskan, kebijakan tersebut dijalankan supaya para guru dapat melaksanakan tugasnya, yakni memberikan pengajaran kepada setiap siswa, tanpa dihantui rasa kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga, mereka dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

    “Kami ingin guru tenang di dalam mengajar, guru fokus untuk mendidik, sehingga dengan cara demikian mudah-mudahan guru dapat memberikan dedikasi dan dharma bakti yang terbaik, dalam rangka mencerdaskan bangsa,” beber Mu’ti. 

    Dia juga menegaskan bahwa program RJ saat ini telah berlaku di segenap sekolah yang berada di seluruh penjuru negeri. Kemendikdasmen pun juga telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk mensosialisasikan program tersebut.

    “Agar masyarakat semakin tahu bahwa persoalan-persoalan pendidikan ini janganlah selalu diselesaikan melalui ranah hukum. Mari kita selesaikan dengan cara yang damai, kita bangun kembali budaya saling percaya, kita menghormati semua jerih payah para guru agar anak-anak kita juga dapat belajar dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

  • Kemendikdasmen Janji Tambah Bantuan Insentif untuk Guru Honorer pada 2026

    Kemendikdasmen Janji Tambah Bantuan Insentif untuk Guru Honorer pada 2026

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana akan menambah bantuan intensif terhadap para guru honorer di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang. Penambahan bantuan intensif bagi guru honorer tersebut senilai Rp400 ribu, dari bantuan sebelumnya sejumlah Rp300 ribu.

    “Kemudian guru honorer yang tahun lalu mendapatkan tunjangan atau bantuan insentif dari kami Rp300 ribu, mulai tahun depan kita usahakan untuk dapat dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan,” ungkap Mu’ti saat ditemui awak media usai upacara memperingati Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

    Selain menambah nominal bantuan intensif bagi guru honorer, Mu’ti menyebut bahwa pihaknya menyiapkan beasiswa pendidikan D-4 atau S-1 kepada sebanyak 150 ribu guru pada tahun 2026 mendatang. Adapun beasiswa tersebut adalah senilai Rp3 juta per bulan.

    “Kemudian beasiswa S1 untuk 150 ribu guru di tahun 2026, mendapatkan beasiswa Rp3 juta per bulan,” tegasnya.

    Selain itu, Kemendikdasmen juga akan mengadakan berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengajaran terhadap para guru. Pelatihan itu terdiri atas coding, bimbingan konseling (BK), pembelajaran mendalam, dan lain-lain.

    “Yang pertama tadi kami sampaikan untuk tahun 2026, akan ada pelatihan untuk guru-guru yang selama ini sudah ikut pelatihan coding, pembelajaran mendalam, kepekaan dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi di masa depan,” paparnya.

    Kemendikdasmen juga telah mempersiapkan perlindungan hukum bagi setiap guru, dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian. Mu’ti menjelaskan, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kedisiplinan antara guru dengan murid maupun wali atau orang tua akan ditempuh melalui jalan Restorative Justice (RJ).

    “Kami sudah ada MoU dengan Kapolri, di mana persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan, kedisiplinan di sekolah, diselesaikan dengan damai melalui Restorasi Justice, tidak melalui penyelesaian sebagaimana yang sekarang-sekarang ini, kita lihat banyak guru yang harus berurusan dengan hukum,” tutupnya.

  • IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham berharap agar konflik internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera fokus untuk dijernihkan agar tidak dijadikan ajang konsolidasi kelompok.

    Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur dan tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite.

    “PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal,” ungkap Idrus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menegaskan NU merupakan milik rakyat dan milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil. Dirinya pun mengingatkan sejarah NU yang dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengaveling organisasi untuk kepentingan sesaat.

    Dikatakan bahwa sejarah mencatat NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar, yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.

    Idrus menyebutkan di antara nama-nama harum itu, ada Kiai Haji (KH) Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Raden (KHR) Asnawi Kudus, KHR Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, serta KH Doro Muntaha.

    Jika melihat struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), kata dia, tampak
    jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun semangat keumatan dan kebangsaan.

    Pada masa kepengurusan pertama, disebutkan bahwa Rais Akbar dijabat oleh Kiai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari dari Jombang, sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada KH Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya.

    Sementara posisi Katib Awal dipegang oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dari Jombang dan Katib Tsani oleh KH Abdul Chalim dari Cirebon.

    “Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,” kata dia.

    Kendati demikian, Idrus menekankan kondisi PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.

    Dengan begitu, dirinya berharap konflik internal harus segera dikelola dengan baik agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU.

    Dia berpendapat langkah tersebut tidak cukup hanya melalui klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

    “Insyaallah nanti digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

    Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

    Baru-baru ini, risalah Rapat Harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

    Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

    Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.