kab/kota: Surabaya

Menag Geram, Jan Hwa Diana Tega Potong Gaji Karyawan Jika Pergi Salat Jumat

GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan mempelajari kasus pemotongan gaji karyawan UD Sentosa Seal, bila mana karyawan melaksanakan sholat Jumat melebihi waktu istirahat. Adapun perusahaan yang dimiliki Jan Hwa Diana belakang ini viral karena kasus dugaan penahanan ijazah.

Menag Nasaruddin mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima laporan apapun atas kejadian tersebut.

“Saya akan pelajari (dugaan pemotongan gaji). belum dapat ke saya itu laporannya,” kata Nazaruddin Umar di asrama haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

Diketahui, perusahaan Diana diduga membatasi waktu pelaksanaan salat Jumat bagi karyawan. Perusahaan diduga hanya memberikan waktu selama 20 menit bagi karyawan yang ingin melaksanakan sholat Jumat.

Namun jika melebihi batas waktu tersebut, maka karyawan harus siap menerima denda atau pemotongan gaji.

Terpisah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke UD Sentosa Seal, yang berlokasi di Pergudangan Surya Mulia Permai H-14, Margomulyo, Surabaya, pada Kamis (17/4/2025).

Setelah sidak, Noel menegaskan praktik penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Dia mengimbau kepada para pekerja yang merasa ijazahnya ditahan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, agar segera melapor ke aparat kepolisian serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di wilayah masing-masing.

“Saya minta, jika ijazah yang ditahan segera dikembalikan. Kedatangan saya hanya urusan ijazah mantan karyawan. Soal lain, adalah tugas Pemda dan Polri,” ujar Noel.

Ia menambahkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga para pekerja. Oleh karena itu, dirinya meminta agar kedatangannya tidak dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap Perusahaan.

19/04/2025 23:31
Khofifah Pastikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Unesa Siap Beroperasi

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dua lokasi calon Sekolah Rakyat (SR) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan siap beroperasi dan ramah disabilitas.

“Alhamdulillah, kami melihat kesiapan Unesa dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Luar Biasa. Fasilitas belajar dan asrama sudah didesain ramah disabilitas, sehingga siap menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Sabtu.

Ia menuturkan keberadaan SR di Kampus Unesa juga merupakan bentuk upaya pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Kota Surabaya sendiri sebelumnya belum mengusulkan lokasi calon SR sebagaimana hasil pendataan oleh Kementerian Sosial RI selaku pengampu program.

“Fasilitas di Unesa sangat lengkap, mulai dari klinik, sarana olahraga dalam dan luar ruangan, serta lingkungan yang inklusif. Ini menjadi poin penting karena bisa menampung siswa difabel,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa peserta didik SR nantinya dapat mengakses berbagai fasilitas di lingkungan Unesa untuk pengembangan bakat dan potensi, mengingat kampus tersebut merupakan pusat Sport Science Nasional.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Rektor agar asrama ini diajukan sebagai SR atas nama Kota Surabaya. Dengan begitu, 38 kabupaten/kota di Jatim siap secara fisik menyelenggarakan SR,” ujarnya.

Tak hanya kesiapan fisik, Khofifah juga menekankan pentingnya kesiapan non-fisik berupa konsep penyelenggaraan. Ia mengapresiasi pendekatan pendidikan berbasis karakter yang dikembangkan oleh Unesa, yakni melalui tahapan input, proses, hingga output.

“Konsep ini akan sangat bagus jika dipaparkan pada Rakor RPJMD tanggal 29 April mendatang di hadapan bupati/wali kota serta pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jatim juga terus berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan SR, termasuk pendataan keluarga dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekitar 42 persen masyarakat Jatim berada di Desil 1. Maka jika pusat menggunakan basis ini dalam perekrutan peserta SR, kami siap melaksanakan pada Juli nanti,” ujarnya.

Mantan Menteri Sosial itu menambahkan Pemprov Jatim juga menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pembelajaran, rekrutmen pendidik, serta pengelolaan asrama.

“Untuk saat ini kita baru pada tahap kesiapan gedung. Proses berikutnya akan menyesuaikan arahan dari pusat,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung Program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, Unesa memiliki berbagai keunggulan, di antaranya adalah kampus ramah disabilitas, fasilitas olahraga lengkap, serta ruang-ruang seni dan budaya.

“Asrama dengan kapasitas 150 orang sudah kami siapkan. Jika ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan SR tingkat SMA, kami Insya Allah siap,” ujarnya.

Kesiapan ini, kata Nurhasan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan bisa segera terwujud.

19/04/2025 23:19
Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat Surabaya 19 April 2025

Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
SITUBONDO, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk berkoodinasi tentang program
sekolah rakyat
pada Sabtu (19/4/2025).
Tokoh yang kerap disapa Gus Ipul ini menyampaikan pesan Presiden, program sekolah rakyat bertujuan menjadi salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan di semua provinsi se-Indonesia.
“Target nasional pembentukan sekolah rakyat sebanyak 200 sekolah, semoga Kabupaten Situbondo masuk dalam gelombang pertama,” kata Gus Ipul di Situbondo, Sabtu (19/4/2025).
Dia juga menyampaikan, untuk di Provinsi Jawa Timur akan ada 30 sekolah rakyat yang akan dibangun. Persebarannya sudah ditentukan dan hanya menunggu proses validasi.
“Sekolah ini untuk mereka yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem, bupati atau walikota mengusulkan 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, SMA dan semua dibiayai oleh pemerintah dari APBN,” kata dia.
Data yang diajukan menjadi siswa di sekolah rakyat harus akurat. Tidak boleh dimanupulasi keberadaannya. Siswa harus benar-benar dari keluarga yang miskin dan tidak mampu.
“Ketika data sudah akurat dan sudah lengkap maka program ini akan segera dimulai,” ucapnya.
Bupati Situbondo
, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan kebijakan ini langkah yang bagus dan berdasarkan data.
“Saya kira itu menjadi cara untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Yusuf.
Pemkab Situbondo juga telah menyiapkan sejumlah lahan untuk dibangun sekolah rakyat. Namun ada juga bangunan yang siap untuk dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat.
“Permintaan dari kementerian minimal 5 hektare, namun kami telah menyiapkan 6 hektare, lokasinya masih ada beberapa opsi tinggal menunggu dipilih saat di Jakarta,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/04/2025 20:51
Eri Cahyadi Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan di Surabaya Surabaya 19 April 2025

Eri Cahyadi Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan di Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
mengancam mencabut izin perusahaan, yang nekat
menahan ijazah
karyawannya. Dia juga meminta pekerja untuk segera melapor jika menjadi korban.
Eri mengatakan, ancaman untuk mencabut izin tersebut berlaku bagi semua perusahaan yang sudah terbukti menahan ijazah. Selain itu, dia juga tidak akan memberikannya kembali.
“Saya tidak akan berbicara terkait (UD Sentoso Seal) ini ya, ketika ada perusahaan, ini untuk berlaku semuanya,” kata Eri, ketika berada di Balai Kota Surabaya, Sabtu (19/4/2025).
“Ketika ada perusahaan yang ternyata melakukan hal seperti ini (menahan ijazah), maka izinnya saya cabut dan saya tidak memberikan izin kembali untuk membuka di Surabaya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eri mengakui, fungsi pengawasan perusahaan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) Jatim. Namun, dia merasa tetap memiliki kewenangan untuk mencabut izinnya.
“Izinnya kan di aku. Izin IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan), izin-izin lainnya kan ada di saya, izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) kan ada di saya,” ujarnya.
Selain itu, Eri mengaku, masih bisa memberikan masukan kepada Pemprov Jatim mengenai kondisi perusahaan. Dengan demikian, dia bisa membuat usaha tidak buka kembali.
“Kami bisa memberikan masukan, AMDAL-nya saya cabut, saya sampaikan ke Provinsi. Meskipun kami tidak bisa memberikan pengawasan tapi kami diberikan informasi oleh warga,” jelasnya.
Oleh karena itu, Eri pun mengimbau, masyarakat yang menjadi korban
penahanan ijazah
untuk segera melapor. Nantinya, dia akan menindak perusahaan setelah memastikannya.
Diberitakan sebelumnya, Eri menyebut, perusahaan yang menyimpan ijazah sama saja dengan merampas hak dasar seseorang. Oleh karena itu, dia mengimbau untuk tidak melakukannya.
“Sekali-sekali jangan mematikan hak orang. Ijazah itu hak pribadi. Kalau ada korban lain, apalagi warga Surabaya, laporkan saja. Saya bela,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (15/4/2025).
Selain itu, kata Eri, konflik penahanan ijazah seperti yang terjadi antara pengusaha UD Sentoso Seal,
Jan Hwa Diana
dengan Nila Handiani, bisa berdampak pada investasi di Surabaya.
“Satu kasus bisa merusak kepercayaan terhadap banyak perusahaan. Maka penyelesaiannya harus tuntas. Tidak perlu kita sampai gaduh tapi masalah belum selesai,” jelasnya.
Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, disebut pengusaha dilarang menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.
“Perdanya sudah jelas, menahan ijazah itu tidak diperbolehkan. Kalau ada yang ijazahnya ditahan, silahkan lapor. Akan langsung saya redam,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/04/2025 20:19
PLBN Sota jadi daya tarik wisatawan dan dorong perputaran ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat saat akhir pekan sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.

Selain menjalankan fungsi utama sebagai gerbang perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, kawasan tersebut juga menarik perhatian pengunjung dengan pesona ikon burung Garuda dan kehadiran rusa jinak di sekitar lokasi.

Menurut Kepala PLBN Sota Mathilda Pusung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, kehadiran rusa menjadi nilai tambah yang memperkaya pengalaman berkunjung ke lokasi tersebut.

“Kami senang melihat pengunjung berinteraksi dengan rusa-rusa di sini. PLBN Sota tidak hanya menjadi tempat berfoto, tetapi juga menawarkan pengalaman yang berkesan,” kata dia.

Burung Garuda yang megah berdiri di atas gapura PLBN menjadi ikon utama yang banyak dijadikan latar berfoto oleh para wisatawan. Terletak di titik nol kilometer Merauke-Sabang, burung Garuda itu tampil dengan desain yang elegan dan sarat makna, menjadikannya magnet tersendiri bagi para pelancong.

“Saya terkejut ketika rusa itu tiba-tiba mendekat saat berfoto. Rasanya seperti mendapatkan bonus tambahan untuk liburan saya,” ujar Eko, pengunjung asal Surabaya, Jawa Timur.

Kehadiran rusa-rusa jinak yang berkeliaran di sekitar PLBN memberikan kejutan menyenangkan bagi para wisatawan. Tak jarang, hewan tersebut seolah ingin ikut serta dalam sesi foto sehingga memberikan momen yang unik bagi pengunjung.

Selain ikon Garuda, kawasan PLBN Sota juga menawarkan berbagai spot menarik lainnya, di antaranya tulisan “Titik 0 Km Merauke–Sabang”, patok tapal batas RI-Papua Nugini serta instalasi “I Love Sota” yang turut menjadi latar foto favorit. Area plaza perbatasan yang dihiasi ornamen khas Papua juga semakin mempercantik kawasan tersebut.

Di kawasan sekitar PLBN, wisatawan juga dapat mencicipi kuliner khas Papua seperti papeda dan ikan kuah kuning yang dijajakan di kios-kios makanan. Selain itu, tersedia pula beragam kerajinan tangan khas Papua yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh.

Sejak diresmikan pada 2021, PLBN Sota yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak hanya berfungsi sebagai pos lintas batas, tetapi telah berkembang menjadi destinasi wisata unik.

Banyak pelaku usaha kecil dan pedagang lokal yang kini merasakan dampak positif dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap akhir pekan. PLBN Sota pun kian dikenal sebagai tempat yang menyuguhkan kombinasi keindahan alam, budaya lokal, dan nuansa kebangsaan yang kental.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

19/04/2025 20:15
Diancam Juru Parkir, Bripka Bayu Laporkan ke Polisi Surabaya 19 April 2025

Diancam Juru Parkir, Bripka Bayu Laporkan ke Polisi
Tim Redaksi
PASURUAN, KOMPAS.com
– Bripka Bayu, anggota kepolisian dari Polres Pasuruan Kota terpaksa melaporkan Arif Makhmudi (30), tukang parkir asal Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo di Polsek Purworejo Kota Pasuruan.
Pelapor mengaku mendapatkan ancaman dan caci maki saat hendak makan di sebuah resto. Diduga terlapor sakit hati usai ditangkap dalam kasus narkoba.
“Terlapor diketahui seorang jukir itu tiba-tiba melakukan pengancaman terhadap salah satu anggota polisi,” kata Kompol Muljono, Kapolsek Purworejo, Sabtu (19/4/2025).
Peristiwa pengancaman terhadap aparat kepolisian itu terekam cctv milik kafe Jalan Tengah, Jum’at (18/04/2025).
Saat itu, korban turun dari mobil dan hendak menuju resto makan. Tiba-tiba terlapor, Arif mencaci maki dan mendorong Bayu.
Bayu pun bersikap tenang dan tidak membalas. Bahkan aksi nekat jukir itu sempat dilerai orang yang berada di parkiran. Sementara istri Bayu, juga tampak tenang.
“Setelah kami amankan dan dimintai keterangan, diduga kemarahan pelaku karena sebelumnya terlapor pernah ditangkap oleh Bripka Bayu dalam kasus narkoba,” jelasnya.
Untuk memastikan terlapor bebas narkoba, tim Dokter Kesehatan (Dokkes) Polres Pasuruan Kota menjumpai jika terlapor masih mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
Tak sampai di situ, polisi juga menemukan alat isap sabu serta sisa barang bukti narkoba.
Selain itu, polisi juga menemukan sisa transaksi judi online di ponselnya.
“Terlapor langsung kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mencari asal sabu-sabu yang sudah dikonsumsi,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/04/2025 19:46
Bantah Buka Penerimaan Pegawai 'Pesanan', Bupati Pasuruan: Saya Tidak Buka Lapak Surabaya 19 April 2025

Bantah Buka Penerimaan Pegawai Pesanan, Bupati Pasuruan: Saya Tidak Buka Lapak
Editor
PASURUAN, KOMPAS.com
–
Bupati Pasuruan
Rusdi Sutejo mengaku tidak akan buka lapak dalam urusan jabatan.
Jika ada yang mendengar di luar, Rusdi Sutejo bisa pastikan itu hoax.
“Tidak ada istilah titipan urusan jabatan. Saya menghargai pegawai yang mau bekerja keras ,” kata Mas Rusdi, sapaan akrabnya, Sabtu (19/4/2025)
Mas Rusdi mengaku sudah mendengar kabar, ada pihak yang diduga sengaja memanfaatkan momentum mutasi jabatan.
“Kalau ada yang minta, mengatasnamakan bupati atau wakil bupati itu tidak betul. Sekali lagi, saya pastikan saya tidak buka lapak,” kata dia.
Menurutnya, mutasi jabatan adalah hal yang biasa dalam sebuah pemerintahan. Dia meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak resah dan gelisah.
“Apalagi, kalau PNS sudah bingung urusan mau ada mutasi, mencari jalan untuk minta posisi. Tidak perlu melakukan seperti itu,” jelasnya.
Mas Rusdi hanya berpesan kepada para PNS untuk kerja yang baik dan bagus, pasti jabatan dan tempat akan mengikuti. Itu yang dibutuhkan sekarang.
“Tidak perlu datang ke kami kemudian memberikan sesuatu atau gratifikasi. Bawalah program untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan,” sambungnya.
Ia meminta para PNS untuk tidak resah. Sebab mutasi merupakan dinamika yang lazim dalam sebuah birokrasi pemerintahan.
“Kepada para PNS jangan gusar akan informasi mutasi yang akan terjadi. Sebab mutasi itu lumrah dan hal biasa di pemerintahan,” tegasnya.
Mas Rusdi mengakui akan lebih menghargai staf yang menunjukkan kinerja keras dan memiliki keinginan untuk berkembang dan maju untuk Pasuruan.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Bupati Pasuruan Mas Rusdi Pastikan Tak Buka Lapak untuk Urusan Jabatan : Jika Ada Itu Hoax!
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/04/2025 19:12
KAI Logistik Angkut 5,8 Juta Ton Sepanjang Kuartal I/2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengelola lebih dari 5,8 juta ton barang sepanjang Kuartal I/2025.

Direktur Operasi KAI Logistik, Heri Siswanto mengatakan volume pengelolaan barang selama Januari hingga Maret 2025 menunjukkan tren yang cukup baik.

“Mengawali tiga bulan pertama di tahun 2025, KAI Logistik telah berhasil mengelola lebih dari 5,8 juta ton barang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).

Capaian ini, lanjutnya, terdiri dari berbagai komoditas utama, di antaranya sekitar 4,5 juta ton berasal dari pengelolaan dan angkutan batu bara, 708.823 pengelolaan BBM/BBK, 534.762 ton dari angkutan kontainer, 109.560 ton dari angkutan semen, 2.826 ton dari angkutan limbah B3, serta 14.649 ton dari layanan angkutan kurir.

Ia menambahkan bahwa capaian ini juga tidak terlepas dari momentum Ramadan dan Lebaran 2025.

Selama periode tersebut, KAI Logistik turut mengambil bagian dalam mendukung kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat dengan mengelola pengiriman lebih dari 5.000 ton barang, atau meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan volume angkutan pada periode Lebaran tahun 2024.

Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa pengangkutan batu bara masih menjadi kontribusi utama, dengan total mencapai 77% dari total volume angkutan yang dikelola KAI Logistik sepanjang Triwulan I 2025.

Tingginya angka ini tak lepas dari langkah strategis KAI Logistik dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi nasional.

Salah satu langkah inovatif yang dilakukan perusahaan di awal tahun ini adalah uji coba pengoperasian Angkutan KA Batu Bara sebagai bentuk perluasan layanan dari yang sebelumnya hanya menangani proses loading dan unloading.

Uji coba angkutan KA Batu Bara ini telah kami lakukan sejak awal tahun 2025, untuk rute Muara Lawai Simpang, dengan menggunakan satu rangkaian KA (trainset) terdiri dari 60 gerbong datar berkapasitas 54 ton.

“Langkah ini merupakan upaya awal kami dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi distribusi energi nasional,” tambah Heri.

Selain penguatan layanan angkutan batu bara, KAI Logistik juga mencatat pencapaian penting melalui pengoperasian KALOG 3 yang mulai berjalan sejak Maret 2025.

KALOG 3 hadir sebagai solusi logistik multimoda yang didesain untuk melayani kawasan industri utama dan sektor Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Dengan kapasitas angkut hingga 30 gerbong datar (setara 60 TEUs atau sekitar 1.080 ton), layanan ini melayani rute strategis Sungai Lagoa – Klari – Kalimas.

Di sisi lain, pada segmen KALOG Express, KAI Logistik telah memangkas waktu distribusi barang dari Bandung – Surabaya menjadi satu hari melalui pengelolaan KA ONS lintas Selatan. Melalui strategi ini, KAI Logistik berhasil meningkatkan kapasitas harian sebesar 160 ton untuk perjalanan pulang pergi.

KAI Logistik juga terus mengembangkan layanan pra-purna, salah satunya layanan distribusi BBM dan BBK yang kini melayani volume rata-rata mencapai 240.734 kiloliter per bulan.

19/04/2025 18:52
Hipmi Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional, Tapi…

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi menilai Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi posisinya mulai goyah oleh wilayah penyangga lainnya.

Sekjen Hipmi Anggawira menjelaskan meskipun infrastruktur, jaringan bisnis, dan peluang kerja menjadi keunggulan Jakarta, tetapi masalah klasik seperti kemacetan, biaya hidup tinggi, dan tekanan urbanisasi perlahan menggerus daya tariknya.

Anggawira menyebut kota-kota penyangga seperti Bumi Serpong Damai atau BSD, Karawang, dan rencana besar Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilirik sebagai alternatif baru.

Sejauh ini, Jakarta memang masih mampu menyerap tenaga kerja, terutama di sektor jasa, teknologi, kreatif, dan informal. Namun, dengan kompetisi yang kian ketat.

Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan lama ditinggalkan, sementara keahlian baru belum dimiliki sebagian besar angkatan kerja.

“Jakarta masih bisa menampung tenaga kerja tapi tidak semua bisa langsung terserap. Butuh peningkatan skill, adaptasi cepat, dan kesiapan mental menghadapi industri yang terus berubah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (18/4/2025).

Anggawira melihat sektor digital, startup, logistik, dan industri kreatif masih tumbuh dan membuka peluang besar. Namun, sektor padat karya seperti manufaktur mulai bergeser dari Jakarta ke wilayah lain dengan biaya operasional lebih rendah.

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian atau mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja yang ada.

Selain itu, dia juga membenarkan bahwa perusahaan-perusahaan masih melakukan efisiensi, terutama pasca pandemi. Digitalisasi mempercepat otomatisasi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa lini.

“Namun, HIPMI menilai ini bukan sekadar ancaman, tapi juga peluang. Justru di sinilah pentingnya reskilling dan dorongan untuk kewirausahaan,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan peluang kerja, Hipmi mengusulkan langkah konkret seperti mendorong pertumbuhan UMKM dan startup, memberikan insentif bagi perusahaan pencipta lapangan kerja, serta menyederhanakan regulasi agar usaha makin mudah tumbuh.

Selanjutnya pendidikan vokasi dan pelatihan ulang juga perlu dipercepat agar SDM bisa mengikuti perubahan industri.

Tak hanya itu, Anggawira juga mengatakan membangun pusat ekonomi baru di luar Jakarta bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.

Kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga IKN harus dilengkapi dengan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang kuat agar mampu menyerap pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu di Jakarta.

Oleh karena itu, agar dunia usaha kembali ekspansif dan membuka lapangan kerja, dia menekankan menekankan perlunya kepastian hukum, regulasi yang ramah bisnis, stabilitas ekonomi-politik, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan.

19/04/2025 18:21
SPAI Desak Skema Orderan Hemat di Aplikasi Ojol Dihapus

Bisnis.com, JAKARTA – serikat pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak penghapusan skema orderan diskriminatif yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojek online (ojol) seperti Grab dan Gojek.

Ketua SPAI Lily Pujiati menilai bahwa skema ini dinilai menciptakan ketimpangan karena hanya menguntungkan sebagian kecil pengemudi yang ikut dalam program tertentu, sementara merugikan mayoritas pengemudi lainnya.

Menurutnya, menyatakan bahwa skema-skema seperti GrabBike Hemat atau Akses Hemat merupakan bentuk diskriminasi karena memprioritaskan pengemudi yang mendaftar program tersebut agar mendapatkan lebih banyak orderan (gacor), sedangkan pengemudi lain menjadi sepi orderan (anyep).

“Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menuntut dihapuskannya program atau skema orderan diskriminatif yang dipraktekkan perusahaan platform,” tegas Lily lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

Lily menjelaskan, skema GrabBike Hemat yang mulai diterapkan sejak Februari 2025 telah memotong pendapatan pengemudi secara bertahap. Pada tahap awal, pemotongan dilakukan sebesar Rp 2.000 untuk 2–5 orderan dan naik menjadi Rp 3.000 untuk lebih dari 6 orderan.

Namun, pada April 2025, potongan melonjak tajam hingga Rp 20.000 bagi pengemudi yang menyelesaikan 10 orderan atau lebih. Menurutnya, program ini telah memicu gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, hingga Kupang.

Tak hanya Grab, Gojek juga menerapkan kebijakan serupa melalui skema slot dan aceng (argo goceng). Dalam skema ini, pengemudi dikenakan potongan hingga Rp3.300 per orderan.

Lily mencontohkan, untuk layanan antar makanan, pengemudi hanya menerima Rp 5.000 dari total tarif sebesar Rp 8.800 setelah dipotong skema aceng.

Selain skema-skema tersebut, beban pengemudi ojol makin berat karena masih ada potongan platform berkisar 30% hingga 50% dari setiap orderan. Mereka juga harus menanggung berbagai biaya operasional seperti bensin, parkir, pulsa, data internet, cicilan kendaraan dan atribut, hingga biaya perawatan kendaraan.

Melihat kondisi tersebut, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaa untuk bersikap tegas terhadap perusahaan platform dan segera menghapus skema-skema diskriminatif yang merugikan pekerja.

Minta Pengakuan Status Pekerja Tetap

Lebih lanjut, Lily menekankan bahwa pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap adalah langkah mendesak yang harus segera direalisasikan agar hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Dengan adanya pengakuan status pekerja tetap, maka otomatis skema diskriminatif seperti skema slot, aceng, akses hemat akan hilang. Bahkan potongan platform akan menjadi 0% karena pendapatan pengemudi ojol sudah dijamin dengan adanya hak upah minimum (UMP) setiap bulan, upah lembur, cuti haid, melahirkan dan keguguran yang dibayar,” ujar Lily.

Pengakuan status pekerja tetap juga dinilai akan menjamin perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya.

SPAI menegaskan bahwa keadilan dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol, taksi online, serta kurir berbasis aplikasi merupakan hal mendesak yang tak bisa lagi ditunda.

Skema-skema eksploitasi yang hanya menguntungkan perusahaan harus segera dihapus dan digantikan dengan sistem kerja yang manusiawi dan sesuai hukum.

“Selain itu pengemudi ojol dengan berstatus pekerja tetap, akan mendapatkan perlakuan yang adil dengan dijaminnya persamaan hak dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan pekerjaan yang diperintahkan,” pungkas Lily.

19/04/2025 17:59

kab/kota: Surabaya

Minta Pengakuan Status Pekerja Tetap