Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025

    Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025

    Surabaya (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik tahun 2025 secara nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seiring upayanya dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD).

    “Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, share holder, hingga stakeholder karena atas kepercayaannya Bank Jatim dapat meraih penghargaan,” kata Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo di Surabaya, Rabu.

    Winardi menuturkan saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat sehingga Bank Jatim dituntut mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, hingga pemerintah kabupaten.

    Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, kata dia, Bank Jatim menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

    Oleh sebab itu, Bank Jatim berkomitmen terus melakukan berbagai langkah nyata untuk percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah demi mendukung tata kelola dan pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah.

    Tak hanya itu, upaya itu juga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, serta mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

    Menurut Winardi, prestasi sebagai BPD terbaik merupakan tonggak penting dalam perjalanan transformasi digitalisasi Bank Jatim dan esensi atas dedikasi serta kerja keras dalam mendukung digitalisasi di daerah khususnya Jawa Timur.

    Ia memastikan Bank Jatim akan terus konsisten untuk berinovasi menjadi mitra yang handal dalam mendukung digitalisasi daerah salah satunya dengan menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kebijakan P2DD mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

    Hingga Semester-I 2025 terdapat 501Pemerintah Daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem yang memadai baik regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan Bank Pembangunan Daerah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Oknum Polisi di Surabaya Dijatuhi Hukuman 10 Bulan Terkait Kasus KDRT terhadap Istri

    Oknum Polisi di Surabaya Dijatuhi Hukuman 10 Bulan Terkait Kasus KDRT terhadap Istri

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai oleh Irlina menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap David Aris Dianto, seorang anggota kepolisian yang terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

    Kasus ini bermula dari permintaan David untuk menikah lagi yang ditolak oleh sang istri, DK. Penolakan tersebut memicu kekerasan psikis yang dialami oleh korban, yang sudah menikah dengan David sejak tahun 2007 dan memiliki dua anak di bawah umur.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan,” ujar Ketua majelis hakim Irlina dalam persidangan, Rabu (3/12/2025).

    Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho yang sebelumnya menuntut David dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

    Jaksa dalam surat dakwaannya mengungkapkan bahwa pertikaian antara pasangan suami istri ini terjadi pada Januari 2021. Masalah dimulai ketika DK, yang merupakan istri David, mengetahui bahwa suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain.

    Setelah perselingkuhannya terungkap, David mengajukan niatnya untuk berpoligami. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh sang istri yang beralasan bahwa mereka masih memiliki dua anak kecil yang harus diperhatikan.

    Penolakan tersebut membuat David marah besar, bahkan ia memaki istri yang telah mendampinginya selama lebih dari 13 tahun. “Terdakwa berkata-kata, ‘Jangan jadi penghalang aku,’” kata Hajita, yang menyebut bahwa ucapan tersebut membuat korban merasa takut.

    Selain itu, David juga diduga meneror mertua korban dengan nada menantang, seolah mempersilakan mereka untuk melaporkan tindakannya ke pihak kepolisian. David bahkan mengalihkan uang tunjangan kinerjanya kepada perempuan selingkuhannya, alih-alih memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

    Modus yang dilakukan oleh David di antaranya adalah perselingkuhan, pengabaian terhadap istri, dan pengalihan gaji kepada perempuan lain. Perbuatan tersebut menyebabkan sang istri menderita depresi berat, kecemasan, dan stres parah.

    Oleh karena itu, David dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. [uci/suf]

  • Perbaikan Jalur Kereta Api Medan – Binjai Pasca Banjir Bandang Selesai, KAI Pastikan Operasional Kembali Normal

    Perbaikan Jalur Kereta Api Medan – Binjai Pasca Banjir Bandang Selesai, KAI Pastikan Operasional Kembali Normal

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mengumumkan bahwa jalur kereta api Medan – Binjai telah berhasil diperbaiki dan kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Utara.

    Hal ini disampaikan oleh Bobby pada Rabu (3/12/2025) di Stasiun Surabaya Gubeng, di sela-sela agenda Kereta Inspeksi (KAIS) Pengecekan Lintas dan Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026.

    “Alhamdulillah per jam 05.00 kemarin sore, kebetulan saya di sana juga ya, Divre (Divisi Regional) I Sumatera Utara, kita telah membuka dan beroperasi kembali jalur kita ke Binjai,” ungkap Bobby dengan penuh rasa syukur.

    Kerusakan yang terjadi di jalur Medan – Binjai akibat banjir bandang itu melibatkan empat titik rel yang mengalami longsor, di mana longsoran tanah menggerus jalur rel akibat derasnya aliran air. Di antaranya, titik kerusakan terjadi di km 8+3/4, km 9+5/8, dan km 15+5/6, yang menyebabkan gangguan pada operasional kereta api yang melintasi jalur tersebut.

    Meski begitu, Bobby menegaskan bahwa dalam waktu tiga hari, PT KAI bersama tim dari Divisi Regional I Sumatera Utara telah berhasil melakukan pemulihan jalur kereta yang terputus. “Ada empat titik yang mengalami kerusakan dan dalam tiga hari kami telah berhasil meng-recovery jalur tersebut,” tegasnya.

    Dengan selesai diperbaikinya jalur ini, PT KAI memastikan bahwa jalur kereta Medan – Binjai sudah dapat beroperasi kembali dengan normal. Hal ini juga menjadi bagian dari kesiapan PT KAI dalam menghadapi periode angkutan Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025/2026 yang diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang. [rma/suf]

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Jual Surat Sakit Palsu Via Facebook, Dua Karyawan Swasta di Surabaya Didakwa di PN

    Jual Surat Sakit Palsu Via Facebook, Dua Karyawan Swasta di Surabaya Didakwa di PN

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua warga Surabaya, Rendi Andika dan Rhesa Aditya Pratama, yang merupakan karyawan swasta, diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya setelah didakwa membuat dan menjual surat keterangan dokter atau sakit palsu secara masif melalui media sosial, sebuah praktik kejahatan siber yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua terdakwa, yang masing-masing merupakan karyawan Shopee Rungkut dan admin marketing PT Seven Surabaya, menjalankan aksinya sejak awal tahun 2025.

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Bagus Made Adi Suputra, perbuatan para terdakwa dimulai pada Januari 2025. Saat itu, Rendi mengunggah penawaran jasa pembuatan surat keterangan dokter melalui akun Facebook “Dika Gaming” di fitur marketplace.

    Jasa ilegal ini menarik perhatian saksi Okki Wijayanto yang kemudian memesan melalui WhatsApp dengan mengirimkan data diri, jenis sakit, dan jangka waktu istirahat yang diinginkan. Setelah transfer pembayaran sebesar Rp 60 ribu diterima, Rendi segera memberitahu Rhesa untuk membuat surat palsu tersebut.

    “Setelah menerima pesanan, Rendi memberitahu Rhesa untuk membuat surat tersebut. Rhesa melakukan editing dengan mencontoh logo, tanda tangan, dan stempel puskesmas yang dikirim Rendi menggunakan laptop Lenovo biru dan hp Redmi 10 2020 biru,” ujar Jaksa Bagus Made di ruang Garuda 1, PN Surabaya.

    Dari hasil editing yang dilakukan Rhesa, sambung Jaksa Kejari Tanjung Perak itu, kemudian dikirim Rendi dalam bentuk file gambar, Word, dan PDF, yang selanjutnya diteruskan ke Okki. “Kiriman itu berisi surat keterangan sakit palsu dari Puskesmas Sidoarjo dengan tanda tangan dr. Dania Mega Saputri tanggal 16 Januari 2025,” imbuh Made.

    Lebih lanjut, jaksa menguraikan bahwa perbuatan itu berulang kembali pada April 2025. Rendi kembali mengunggah penawaran yang sama di Facebook. Kali ini, dua saksi lainnya, Suhendro Prihantoro Nugroho dan Angelo Ericson Dethan, ikut tergiur atas postingan terdakwa Rendy.

    “Kedua saksi masing-masing memesan dengan membayar Rp 70 ribu. Keduanya juga menerima surat keterangan palsu, masing-masing dari Klinik dr. Roeslina Herawati dan Puskesmas Medaeng,” ungkap Made.

    Menurut Made, keduanya tidak hanya membuat surat dari puskesmas dan klinik, tetapi juga memalsukan surat keterangan dari National Hospital Surabaya dan RS Bhayangkara Polda Jatim, di mana seluruh dokumen palsu tersebut dikirim via WhatsApp.

    Dari bisnis ilegal ini, Rendi diketahui memperoleh keuntungan total Rp 3 juta. Sementara Rhesa, sebagai eksekutor editing digital, mendapatkan upah sebesar Rp 50 ribu per kali edit dokumen.

    Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat menggunakan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Wali Kota Surabaya Libatkan Dandim-Polres Antispasi Balap Liar

    Wali Kota Surabaya Libatkan Dandim-Polres Antispasi Balap Liar

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merespon aksi balap liar yang dilakukan gerombolan pemuda di ruas Jalan Panjang Jiwo, di atas jalan aspal yang baru selesai diperbaiki beberapa waktu lalu.

    Menurut Eri Cahyadi, pihaknya akan memperketat penjagaan dengan melibatkan personel TNI-Polri di ruas jalan tersebut, dibantu Linmas dan Satpol PP.

    “Kita akan bagi pasukan dengan Dandim, dengan Polrestabes Surabaya dan dengan seluruh personel yang ada di Pemerintah Kota Surabaya baik Satpol PP, dari Linmas dan semuanya,” kata Eri melalui akun instagram pribadinya, Rabu (3/12/2024).

    Ia turut menjelaskan, gerombolan pemuda balap liar itu sering melakukan aksinya di sejumlah titik ruas jalan yang terpasang traffic light. Aksi tersebut juga diketahui tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan berpindah-pindah; dari lokasi satu ke lokasi lain.

    “Jadi, anak-anak ini biasanya balap liar itu pasti di pas traffic light warna hijau dan merah,” papar Eri.

    Oleh karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi ingin patroli penertiban ini juga dilakukan menyebar, menyesuaikan dengan jumlah personel gabungan yang berjaga.

    “Nanti kita akan melakukan penjagaan di titik-titik itu. Karena balap liar ini pindah-pindah terus. Sini dijaga, lalu (mereka) pindah ke sini, ke sini dan ke sini,” tutup Eri. (rma/ted)

  • Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi membuka layanan pembuatan dan penggantian paspor di ajang Memorandum Umrah Ramadan Expo yang berlangsung di Royal Plaza Surabaya. Layanan ini hadir mulai Rabu (3/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025).

    Supervisor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Gigih Tri Hatmadja, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama memorandum yang disepakati dengan penyelenggara.

    “Kerja sama memorandum untuk membuka stand pengurusan paspor agar kita lebih dekat ke masyarakat,” ujarnya.

    Layanan Paspor Hadir Lebih Dekat untuk Jemaah Haji dan Umrah

    Gigih menjelaskan, partisipasi Imigrasi dalam pameran ini bertujuan mempermudah masyarakat—terutama calon jemaah haji dan umrah—untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

    Calon pemohon cukup membawa berkas asli dan fotokopi ukuran A4 masing-masing satu lembar, meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), akta lahir/ijazah/surat nikah, serta satu materai. Semua proses mulai dari pengecekan berkas, pengambilan foto, hingga wawancara dilakukan langsung di lokasi pameran.

    Jadwal dan Mekanisme Pelayanan

    Stand Imigrasi dibuka selama jam kerja hingga pukul 14.30 WIB, menyesuaikan kebutuhan proses input data dan tahapan teknis lainnya.

    “Untuk stand Imigrasi sendiri, kita laksanakan kenapa sampai jam setengah tiga sore, karena untuk input data dan proses foto dan wawancara,” jelas Gigih.

    Bagi masyarakat yang datanya lengkap dan sesuai, proses dapat dilakukan langsung di lokasi tanpa harus kembali ke kantor imigrasi.

    “Kalau pun masyarakat yang membutuhkan paspor dengan data lengkap KTP, KK, akte, tidak ada perbedaan data, bisa kami layani langsung. Tapi kalau memang ada perbedaan data, itu bisa datang di berikutnya untuk dibenerin datanya agar lebih jauh,” tambahnya.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto saat di Memorandum Expo dci Royal Plaza Surabaya

    Jika masih ada kekurangan persyaratan, pemohon diberikan waktu untuk melengkapi. Pengambilan paspor yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir pameran tetap bisa dilakukan di Kantor Imigrasi Juanda.
    “Kalau tidak bisa di hari Jumat, nanti paspor bisa diambil di Juanda untuk pengambilan paspornya,” tutup Gigih.

    Hadir hingga 7 Desember

    Selain layanan paspor, pengunjung juga dapat bertemu langsung dengan berbagai penyedia jasa travel umrah dan menikmati promo spesial selama pameran berlangsung. Gelaran Memorandum Umrah Ramadan Expo berlangsung hingga 7 Desember 2025 di Royal Plaza Surabaya. (ted)

  • Donasi Gerindra Jatim untuk Bencana Aceh-Sumatra Terkumpul Rp805 Juta

    Donasi Gerindra Jatim untuk Bencana Aceh-Sumatra Terkumpul Rp805 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Gerindra Jawa Timur menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Donasi Gerindra Jatim terkumpul Rp 805.000.000.

    Bendahara Gerindra Jatim Ferdians Reza Alvisa mengatakan donasi tersebut terkumpul dari Anggota DPRD Jatim Fraksi Gerindra, DPRD kabupaten/kota se Jatim serta para pengurus dan kader.

    “Alhamdulillah teman-teman bersama berdonasi untuk meringankan beban saudara kita di Sumatera hingga Aceh yang dilanda bencana banjir,” kata Alvis di Surabaya, Rabu (3/12/2025).

    Alvis mengatakan donasi itu nantinya akan diberikan dalam bentuk makanan hingga kebutuhan warga sehari-hari. Ia berharap bantuan dari Gerindra Jatim bisa meringankan beban warga.

    “Karena instruksi Pak Presiden Prabowo semua harus turun tangan dan membantu. Kami kader Gerindra Jatim siap membantu saudara kita yang terkena musibah,” jelasnya.

    Alvis menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan gerakan moral dari kader Gerindra Jatim yang ingin berkontribusi meringankan beban masyarakat Sumatera.

    “Ini gerakan moral kader Gerindra Jawa Timur. Mereka menitipkan kepedulian, doa, dan semangat untuk saudara-saudaranya di Sumatera. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban dan mempercepat proses pemulihan,” ungkapnya.

    “Semoga para korban yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, amal kebaikannya diterima. Bagi yang masih dalam pencarian, semoga prosesnya dimudahkan, dan bagi para penyintas, semoga diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan untuk bangkit kembali,” tambah Politikus asal Blitar ini.

    Alvis menambahkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat nantinya akan dikirim Gerindra pada Kamis (4/12/2025) dengan bentuk makanan dan kebutuhan warga sehari-hari.

    “Atas nama Gerindra Jawa Timur dan seluruh kader kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” pungkasnya. [tok/aje]

  • KAI sediakan 111.312 kursi KA di Stasiun Malang saat libur akhir tahun

    KAI sediakan 111.312 kursi KA di Stasiun Malang saat libur akhir tahun

    Stasiun Malang KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 111.312 tempat duduk

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya menyediakan 111.312 kursi kereta api dengan keberangkatan dari Stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur, untuk mengakomodasi perjalanan penumpang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Iya Stasiun Malang KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 111.312 tempat duduk,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Kemudian, dari total 111.312 tempat duduk, maka per harinya ada 6.184 kursi yang disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan penumpang dengan rute keberangkatan kereta api dari Stasiun Malang.

    Pelaksanaan Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung mulai 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026.

    Selama 18 hari itu pula PT KAI Daop 8 menyediakan total 13 kereta api, dengan rincian 12 kereta api reguler dan satu kereta api tambahan.

    Luqman menyatakan pihaknya sudah melakukan persiapan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang kereta api selama menempuh perjalanan ke daerah tujuan.

    Langkah yang dilakukan mulai dari penguatan dari sisi teknis, operasional pelayanan dan keamanan.

    Untuk penguatan teknis meliputi ramp check di Stasiun Malang bersama di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, pemeriksaan jalur, hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana.

    Kemudian dari sisi pelayanan pelanggan, KAI Daop 8 membuka tujuh customer service mobile, menyiapkan 15 relawan Railfans, dan menggelar program tematik berupa merchandise for kids, fun Activity for kids, dan dekorasi stasiun serta kereta dengan nuansa akhir tahun.

    Luqman menyatakan pada sisi pengamanan sudah ada 10 petugas keamanan eksternal yang ditempatkan di Stasiun Malang, terdiri dari enam personel garnisun, dua personel TNI, dan dua personel Polri.

    Para petugas tersebut akan melakukan patroli rutin dan kolaborasi bersama petugas kewilayahan setempat, termasuk melaksanakan sidak dan rutin memantau CCTV yang beroperasi penuh 24 jam.

    “Kami mengerahkan lima petugas tambahan untuk memantau daerah pemantauan khusus dan empat petugas tambahan melakukan pemeriksaan pada jalur di antara Stasiun Sengon sampai Stasiun Kesamben,” ujar dia.

    PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat supaya melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari dari jadwal keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi lainnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.