Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Jamaah Haji, Ini Harga Paket RoaMAX Telkomsel Koneksi 5G Harga Rp 500 Ribu

    Jamaah Haji, Ini Harga Paket RoaMAX Telkomsel Koneksi 5G Harga Rp 500 Ribu

    Jakarta –

    Telkomsel merilis paket roaming terbaru bagi para jamaah haji yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    Menyambut musim Haji 1446 Hijriah, Telkomsel menghadirkan dukungan akses konektivitas digital end-to-end bagi para jamaah Indonesia melalui Paket RoaMAX Haji dengan adanya sinyal 5G, layanan GraPARI Makkah, 16 titik Posko Haji di Indonesia dan Arab Saudi, layanan gratis 24 jam lewat call center atau asisten virtual Veronika, hingga fitur Haji Corner di aplikasi MyTelkomsel.

    “Telkomsel berkomitmen menghadirkan pengalaman komunikasi terbaik agar jemaah senantiasa terhubung dengan keluarga dan rombongan mereka, kapan pun dan di mana pun. Dengan konektivitas prima, layanan pelanggan siaga, serta ragam kemudahan akses, kami ingin mendampingi setiap langkah ibadah para jemaah dengan penuh makna,” ujar VP Postpaid Consumer & International Roaming Telkomsel, Danang Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

    Paket RoaMAX Haji tersedia dengan sinyal roaming terbaik, kuota internet yang besar, dan harga terjangkau. Telkomsel menggandeng seluruh operator di Arab Saudi untuk memastikan agar pelanggan juga dapat mengakses jaringan 5G terbaik dengan kecepatan hingga 100 Mbps.

    Paket Internet RoaMAX Haji: kuota 15 GB – 40 GB, masa aktif 20 – 60 hari, harga mulai Rp 500 ribuPaket Combo RoaMAX Haji: kuota 15 GB – 40 GB, hingga 150 menit telepon, hingga 150 SMS, harga mulai Rp 610 ribu

    Pelanggan yang mengaktifkan paket RoaMAX Haji ini di setiap paket dilengkapi kuota 1 GB yang dapat digunakan di 11 negara transit (Qatar, UEA, Turki, Mesir, Yordania, Oman, Singapura, Malaysia, Australia, India, Sri Lanka).

    Adapun, untuk dapat menikmati layanan roaming Telkomsel, pelanggan dihimbau melakukan aktivasi paket hingga 90 hari sebelum keberangkatan melalui UMB *266#, MyTelkomsel, website Telkomsel, mitra e-commerce, reseller, atau GraPARI di seluruh Indonesia.

    Terkait tiga titik layanan pelanggan atau Posko Haji Telkomsel yang tersedia di Arab Saudi ada di dua GraPARI Makkah yang berada di Damba Resto, The Royal Clock Tower dan Area Commercial/Restaurat di Hotel Al Wahda Al Mutamayiz. Sedangkan, satu titik posko ada di Madinah, yakni di area lobi Hotel karam Al Khair.

    Sementara itu, 14 Posko Haji Telkomsel di titik embarkasi utama Indonesia akan mulai beroperasi pada 2 Mei 2025 di Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta (Pondok Gede), Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Layanan meliputi aktivasi paket, ganti kartu, isi ulang, hingga konsultasi layanan.

    (agt/fyk)

  • Kecelakaan Innova Anggota DPR Tabrak Bokong Truk: Nyalip dari Kiri-Jarak Mepet

    Kecelakaan Innova Anggota DPR Tabrak Bokong Truk: Nyalip dari Kiri-Jarak Mepet

    Jakarta –

    Innova yang ditumpangi Anggota DPR Dimyati Rois menabrak bokong truk di tol hingga menewaskan dua orang. Sebelum menabrak, Innova itu baru menyalip kendaraan dari sisi kiri.

    Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang-batang jalur A KM 316+000. Kecelakaan itu melibatkan mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota DPR RI Dimyati Rois. Dikutip detikJateng, kecelakaan itu bermula saat Innova hendak mendahului kendaraan lain dari sisi kiri. Namun usai menyalip kendaraan tersebut, ada truk Fuso di depannya dan tak bisa dihindari lagi.

    “Untuk dugaan sementara olah TKP di lapangan, Innova menyalip lewat kiri kemudian di depannya ada truk Fuso yang berjalan searah, karena jarak terlalu dekat akhirnya tidak bisa dihindarkan kendaraan Innova menabrak truk,” urai Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto.

    Manajer Teknik dan Operasi Tol Pemalang-Batang, Yulian Fundra Kurnianto juga mengungkap kronologi kecelakaan. Menurutnya, saat kejadian, Innova tengah melaju di lajur 2 dengan kecepatan 100 km/jam.

    Namun sesampainya di TKP, Yulian menyebut Innova tidak terkendali hingga menyeruduk bokong Truk Fuso Gol 3 nomor polisi K 1344 K yang sedang melaju di lajur yang sama. Laju truk Fuso bermuatan besi tujuan Jakarta-Surabaya tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam .

    “Sesampainya di TKP pengemudi Toyota Innova diduga mengantuk (microsleep), sehingga menyebabkan hilang kendali oleng ke kiri menabrak kendaraan truk Fuso yang sedang melaju di lajur 1. Posisi akhir kedua kendaraan berada di bahu luar dengan posisi normal menghadap ke timur,” jelas Kurnianto.

    Bahaya Menyalip dari Kiri

    Dari kecelakaan itu perlu dipahami untuk tidak menyalip kendaraan dari sisi kiri. Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, mengatakan ada beberapa alasan mengapa tidak disarankan untuk menyalip dari arah kiri, salah satu alasannya berkaitan dengan posisi kemudi di Indonesia yang berada di sisi kanan mobil.

    “Karena orang-orang terbiasa melihat kaca spion yang sebelah kanan, jarang melihat yang sebelah kiri. Kadang kalau ada kendaraan yang menyusul dari sebelah kiri, maka kendaraan yang ada di sebelah kanan itu akan kaget,” kata Sony beberapa waktu lalu.

    Alasan lainnya adalah terkait kondisi jalan di bagian kiri yang sering tidak tepat jika digunakan untuk memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Ini khususnya terjadi di jalan tol yang mana kebanyakan lajur kiri dikhususkan untuk kendaraan yang lambat seperti truk muatan, selain itu tidak jarang kondisi jalan di sisi kiri memiliki kerusakan yang sangat berbahaya jika dilewati dengan kecepatan tinggi.

    “Lalu kecepatan kendaraan yang di sebelah kiri kan harusnya lebih lambat dari yang di sebelah kanan, kalau kita nyusul dari kiri berartikan harus lebih cepat dari kendaraan yang kita susul. Nah ini akan berdampak pada ketidakselarasan kecepatan kendaraan yang ada di kiri jalan, ini lah yang menyebabkan banyak kecelakaan tabrak belakang,” sambung Sony.

    Kalau berkaca dari Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan pasal 109 ayat 1, untuk mendahului kendaraan lain pengemudi harus menggunakan lajur kanan.

    “Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup,” begitu bunyi aturannya.

    Sejatinya menyalip dari kiri masih diperbolehkan namun diingatkan untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

    (dry/din)

  • Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyebut klaim hakim
    Heru Hanindyo
    bahwa namanya dijual
    Erintuah Damanik
    untuk menerima
    suap vonis bebas
    Gregorius Ronald Tannur kontradiktif.
    Adapun Heru dan Erin merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan kasus pembunuhan.
    Pernyataan jaksa ini tertuang dalam replik atau tanggapan atas pleidoi jaksa Heru yang dibacakan pada sidang sebelumnya.
    “Dalil yang disampaikan oleh terdakwa (Heru) tersebut sudah jelas kontradiktif,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
    Jaksa menuturkan, Heru dalam pledoinya mengeklaim tidak pernah menerima uang dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
    Ia juga mengeklaim sama sekali tidak mengetahui dua hakim lainnya, Erintuah Damanik dan Mangapul, menerima uang dari Lisa Rachmat.
    Menurut jaksa, dalil tersebut bertentangan dengan dalil Heru lainnya yang menyebut Erin berinisiatif menemui Lisa Rachmat tanpa sepengetahuan dirinya dan Mangapul serta menjual nama dua hakim itu untuk menerima suap.
    “Karena bagaimana mungkin terdakwa tidak mengetahui apapun terkait dengan penerimaan dan pembagian uang dari saksi Lisa Rachmat, tetapi terdakwa justru mengetahui bahwa saksi Erintuah Damanik telah menemui saksi Lisa Rachmat dan saksi Erintuah Damanik telah menjual nama terdakwa Heru Hanindyo dan saksi Mangapul kepada saksi Lisa Rachmat,” ujar jaksa.
    Adapun pertemuan itu disebut dilakukan pada 2 Juni 2024 dan 29 Juni 2024.
    Dalil Heru tersebut, kata jaksa, semakin terlihat jelas kontradiktif dengan dalil-dalil berikutnya.
    Di antaranya menyangkut dalil yang menyebut bahwa pada 1 Juni 2024, Erin tidak di Semarang, melainkan di Kota Surabaya dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila.
    Jaksa pun mempertanyakan bagaimana mungkin Heru bisa melihat Erin di Surabaya guna mengikuti upacara sekaligus di Semarang untuk menemui Lisa. “Dalam rangka menjual nama terdakwa dan Mangapul untuk kepentingan saksi Erintuah Damanik,” tutur jaksa.
    Sebelumnya, Heru dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Tuntutan untuk Heru lebih berat dibanding Erin dan Mangapul yang dituntut 9 tahun penjara.
    Sikap Heru yang tidak kooperatif menjadi salah satu alasan memberatkan dalam mengajukan tuntutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deni Wicaksono: Hardiknas Harus Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan di Jawa Timur

    Deni Wicaksono: Hardiknas Harus Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara serius kualitas pendidikan di Jawa Timur.

    Deni menyebut masih banyak tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Jatim, terutama dalam hal kesejahteraan guru dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

    “Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia. Ini saatnya mengevaluasi pendidikan di Jawa Timur,” ujar Deni usai menghadiri upacara Hardiknas di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/5/2025).

    Ia menekankan bahwa amanat undang-undang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk memastikan kesejahteraan guru yang mengajar di sekolah negeri, madrasah, maupun lembaga nonformal.

    “Fokus utama amanat undang-undang untuk pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder di seluruh Jawa Timur fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidik, pengajar, guru baik sekolah negeri maupun madrasah,” tambahnya.

    Dengan alokasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9 triliun pada APBD 2025, Deni berharap setiap rupiah benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan dasar sektor pendidikan, bukan hanya membiayai kegiatan seremonial.

    Ia juga mendorong penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD Jatim agar anggaran besar tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas peserta didik.

    “Semoga pendidikan Jawa Timur bisa lebih baik, perhatian dan pengawasan yang dilakukan DPRD Jawa Timur bisa maksimal sehingga tercipta insan-insan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional,” tegas politisi muda ini.

    Deni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hardiknas sebagai panggilan memperjuangkan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu.

    “Semoga momentum Hari Pendidikan ini bisa menjadi pijakan kita ke depan, agar Provinsi Jawa Timur bisa mengutamakan dunia pendidikan untuk bisa mencerdaskan bangsa,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA –  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Bondowoso Irwan Bachtiar dicopot dari sruktural partai. Irwan Bachtiar lebih dulu dicopot.

    Selain mencopot Adi Sutarwijono, PDIP juga mencopot Wakil Sekretaris Achmad Hidayat. 

    Keputusan tersebut diumumkan setelah DPD PDIP Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono Kanang. 

    Sebagai informasi, Awi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.

    Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.

    “Ini menjadi evaluasi partai. Kita bebastugaskan Ketua DPC dan wakil sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDIP Jatim. 

    Sebelum mengumumkan hasil ini, jajaran DPC PDIP Surabaya dipanggil ke kantor DPD. Termasuk Awi hadir secara langsung.

    Namun, Awi lebih dulu keluar dan tidak berkomentar. 

    Kanang menjelaskan, pencopotan ini bermula dari surat dari DPP tertanggal 30 April 2025 lalu yang melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jawa Timur.

    Surabaya menjadi salah satu atensi.

    Surat itu menjadi dasar DPD PDIP Jatim untuk menindaklanjuti dengan pencopotan Awi. 

    Dari pertimbangan yang dilakukan, evaluasi itu dinilai struktural DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya belum optimal.

    Di antaranya lantaran penurunan kursi hasil pileg.

    Semula PDIP memperoleh 15 kursi di 2019, namun melorot menjadi 11 kursi pada Pileg 2024 lalu. 

    PDIP menilai ada persoalan soliditas di internal DPC.

    Sebab, selain Awi dan Hidayat, PDIP juga mengevaluasi Sekretaris DPC Baktiono dan Taroe Sasmito.

    Bedanya, sekretaris dan bendahara ini mendapat sanksi peringatan.

    Hidayat dievaluasi lantaran posisinya semacam kepala sekretariat yang dianggap tidak optimal.

     

    “Yang mendapat sanksi peringatan kita minta untuk memperbaiki kinerja,” terang Kanang yang merupakan anggota DPR RI. 

    Meski telah dicopot dari struktural partai, namun Kanang mengungkapkan, keanggotaan maupun penugasan partai kepada yang bersangkutan masih tetap. 

    Sejumlah daerah juga dievaluasi

    PDIP juga kini mengevaluasi Sidoarjo dan Kota Pasuruan. Evaluasi itu lantas diperdalam dan ternyata didapati penilaian bahwa soliditas internal tidak optimal.

    “Soliditas ini memang menjadi yang utama untuk menuju evaluasi yang lebih dalam lagi,” ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI tersebut. 

    Kanang belum membocorkan progres evaluasi yang dilakukan untuk sejumlah daerah selain Surabaya dan Sidoarjo.

    Apakah akan bernasib sama seperti Adi Sutarwijono dan Irwan Bachtiar, Kanang menyebut semua tengah berproses.

    Namun dia menyebut, evaluasi itu akan dilakukan mendalam hingga menemukan titik persoalan. 

    Jika dianggap persoalan soliditas itu lantaran kinerja ketua, sekretaris dan bendahara, maka sanksi yang akan diberikan juga bakal serupa.

    “Bisa saja semua kita evaluasi,” ujar politisi kawakan yang juga mantan Bupati Ngawi tersebut. 

     

     

    Penulis: Yusron Naufal Putra

    dan

    Usai DPC Surabaya dan Bondowoso, PDIP akan Evaluasi Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur

     

  • Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yakni dengan membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata serta mudah diakses semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

    “Ini menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografis mereka,” ujarnya.

    Khofifah menambahkan, komitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini selaras dengan tema Hardiknas Tahun 2025 yang dipilih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

    Lebih lanjut disampaikan Gubernur Khofifah, pendidikan bermutu untuk semua mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses, sistem pendidikan yang inklusif, peran guru dan sekolah yang mumpuni serta pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

    “Cerminan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali,” katanya.

    Khofifah mengatakan, tahun 2025 ini Pemprov Jatim mempunyai program “1 sekolah 1 inovasi”, mencakup SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta se Jawa Timur. Program ini akan menghasilkan inovasi sebanyak 789 dari sekolah negeri dan 3301 dari sekolah swasta.

    “Kita akan memiliki total keseluruhan inovasi sebanyak 4090 inovasi dari lingkungan pendidikan di tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski begitu, kata Khofifah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, perlu upaya bersama dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, hingga masyarakat umum.

    “Melihat besarnya tantangan yang harus dihadapi, maka Pemprov Jawa Timur terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Dukungan pada program Pendidikan Bermutu untuk Semua terus digelorakan dalam kebijakan melalui Dinas Pendidikan,” jelasnya.

    Hingga saat ini, baru Jatim yang memiliki sekolah taruna berbasis asrama, yakni Taruna Nala, Taruna Brawijaya, Taruna Angkasa, Taruna Bhayangkara dan SMA Taruna Pamong Praja.

    “Mereka tidak sekadar membentuk karakter serta kapasitas tetapi juga membangun peradaban serta menjadi juru bicara kebangsaan, juru bicara kenusantaraan, juru bicara pentingnya persatuan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua juga memerlukan adanya keterlibatan satuan pendidikan swasta. Sebab realitas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur tahun 2025 sebanyak 682.252 murid, sedangkan daya tampung jenjang SMAN dan SMKN hanya tersedia 261.396 murid.

    Artinya hanya menampung 38.31 persen dari jumlah lulusan. Masih terdapat 420.856 calon murid atau sekitar 61.69 persen yang harus ditampung di sekolah swasta.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan Swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu melalui berbagai program.

    Diantaranya, paket kebijakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan rehabilitasi 34 SMA, 95 SMK dan 30 SLB di tahun anggaran 2025. Total anggaran paket kebijakan tersebut mencapai Rp100,736 miliar.

    Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA / SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.

    “Setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat praktik untuk 152 SMK dan 1 lembaga SLB dengan total anggaran sebesar Rp19,8 miliar.

    “Saat Efisiensi, tentu prioritas program paket penguatan lembaga pendidikan menjadi kado saat Hari Pendidikan Nasional,” ungkapnya.

    Secara khusus dalam momentum Hardiknas, dilaksanakan beberapa penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas terbaik pendidikan di Jawa Timur.

    Kesepahaman itu antara lain Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemprov Jatim dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    Kemudian, Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Jatim dengan ITS tentang Pembelajaran Materi Kecerdasan Artifisial pada Satuan pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur.

    Penandatangan Pakta Integritas dalam pelaksanaan SPMB Jatim Tahun Ajaran 2025/2026, yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Operator SPMB Cabang Dinas Pendidikan, dan Operator SPMB Satuan Pendidikan.

    Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama kuota beasiswa Penuh dan / atau biaya pendidikan terjangkau yang disediakan oleh Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMAS, SMKS, dan SLBS.

    Pada kegiatan tersebut diserahkan beberapa Piagam Penghargaan Atas dukungan dan praktik baiknya menjadi daerah pelopor transformasi digital pendidikan melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google.

    Selain itu, penyerahan plakat dan piagam Kandidat Sekolah Rujukan Google pada SMKN 12 Surabaya. Perlu diketahui bahwa SMKN 12 Surabaya adalah KSRG pertama di Indonesia.

    Kemudian ada bantuan 1.000 pasang sepatu dari Gubernur Jawa Timur untuk murid dari kelurga prasejahtera. Penyerahan secara simbolis kursi roda bantuan dari Global Village Foundation & Wheelchair for Kids: Global Village membantu 2.000 kursi roda untuk Jawa Timur.

    Penyerahan penghargaan kepada Kacabdin yang sudah mendistribusikan 100 persen ijazah yang sebelumnya tertunda. Penyerahan penghargaan murid, guru dan tenaga kependidikan dari Gubernur Jawa Timur.

    Acara Hardiknas juga dimeriahkan penampilan tari kolosal Mentari Art Pendidikan gabungan SMKN 12 Surabaya dan SDN Gabungan di Surabaya, fashion show SMAN, SMK dan SLB serta penampilan Niken Salindri. [tok/beq]

  • Jaksa Sentil Hakim PN Surabaya: Terima Uang dari Pengacara Tak Lapor KPK

    Jaksa Sentil Hakim PN Surabaya: Terima Uang dari Pengacara Tak Lapor KPK

    Jaksa Sentil Hakim PN Surabaya: Terima Uang dari Pengacara Tak Lapor KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyebut, dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, tidak melapor uang dari pengacara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pernyataan tersebut tertuang dalam surat replik jaksa guna menanggapi nota pembelaan Erin dan Mangapul, yang didakwa menerima suap untuk membebaskan pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur.
    “Bahwa terhadap pembelaan terdakwa (Erin) yang pada dasarnya mengakui perbuatannya dalam menerima uang sejumlah 140.000 dollar Singapura,” kata Jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
    Dari jumlah itu, Erin mendapat jatah 38.000 dollar Singapura.
    Sementara Mangapul, kata jaksa, juga mengakui menerima uang 36.000 dollar Singapura.
    Uang tersebut mereka terima dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur.
    “Namun, terdakwa tidak melaporkan kepada KPK, sebagaimana dakwaan penuntut umum dan fakta persidangan,” ujar jaksa.
    Penerimaan uang tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dalam mengajukan tuntutan 9 tahun penjara kepada majelis hakim.
    Kendati demikian, jaksa juga mengakui sikap Erin dan Mangapul yang memilih mengembalikan uang haram itu kepada penyidik menjadi alasan meringankan dalam mengajukan tuntutan.
    “Sudah kami uraikan ke dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,” tutur jaksa.
    Selain uang dari Lisa dan Meirizka, jaksa dalam tuntutannya juga menyebut Erin dan Mangapul sama-sama tidak melaporkan penerimaan uang ke Direktorat Gratifikasi KPK.
    Sejumlah uang itu yakni Rp 97.500.000, 32.000.000 dollar Singapura, dan 35.992,25 ringgit Malaysia yang diterima Erin.
    Totalnya mencapai Rp 608.909.545,45. Sementara itu, Mangapul diduga menerima gratifikasi sebesar 21.400.000, 2.000 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.
    Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum 9 tahun penjara.
    Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.
    Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Kereta Api Tambahan Sepanjang Bulan Mei 2025, Ini Jadwal Keberangkatannya – Halaman all

    Daftar Kereta Api Tambahan Sepanjang Bulan Mei 2025, Ini Jadwal Keberangkatannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar Kereta Api Tambahan sepanjang bulan Mei 2025, lengkap dengan jadwal keberangkatannya.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan beragam pilihan perjalanan tambahan sepanjang bulan Mei 2025.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, mengatakan, Mei 2025 menghadirkan banyak kesempatan berlibur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api.

    “Mei kali ini luar biasa, banyak tanggal merahnya. KAI siap melayani kebutuhan mobilitas pelanggan melalui KA tambahan, kereta dengan rangkaian eksekutif terbaru, hingga alternatif unik seperti KA Panoramic dan KA Suite Class Compartment,” ujar Anne dalam siaran pers KAI, Rabu (1/5/2025).

    Sepanjang Mei 2025, pelanggan dapat menikmati perjalanan tambahan untuk relasi populer seperti Cilacap–Gambir (KA Purwojaya), Semarang Poncol–Tegal (KA Kaligung), Surabaya–Yogyakarta (KA Sancaka), Solo Balapan–Gambir (KA Batavia), Surabaya Gubeng–Malang (KA Arjuno Ekspres), Surabaya Pasarturi–Cilacap (KA Sancaka Utara), Ketapang–Malang (KA Ijen Ekspres), Bandung–Gambir (KA Parahyangan Fakultatif), dan Cirebon–Gambir (KA Cirebon Fakultatif).

    Selengkapnya, inilah daftar lengkap Kereta Api Tambahan di bulan Mei 2025:

    KA Tambahan Keberangkatan 1–4 Mei 2025

    KA 53F (KA Purwojaya) relasi Cilacap–Gambir
    KA 58F (KA Purwojaya) relasi Gambir–Cilacap

    Sarana: Eksekutif Stainless Steel Gen. 1

    KA Tambahan Keberangkatan 1–4, 8–13, 15–18, 22–25 & 29–31 Mei 2025

    KA 221F (KA Kaligung) relasi Semarang Poncol–Tegal
    KA 222F (KA Kaligung) relasi Tegal–Semarang Poncol

    Sarana: Eksekutif Mild Steel & Ekonomi New Image

    KA 87F (KA Sancaka) relasi Surabaya Gubeng–Yogyakarta
    KA 88F (KA Sancaka) relasi Yogyakarta–Surabaya Gubeng

    Sarana: Eksekutif Stainless Steel Gen. 1 & Ekonomi Premium Stainless Steel

    KA 7005F (KA Batavia) relasi Solo Balapan–Gambir
    KA 7006F (KA Batavia) relasi Gambir–Solo Balapan

    Sarana: Eksekutif & Ekonomi Stainless Steel New Generation

    KA Tambahan Keberangkatan 1–5, 9–13, 15–19, 23–26 & 29–31 Mei 2025

    KA 65F (KA Arjuno Ekspres) relasi Surabaya Gubeng–Malang
    KA 66F (KA Arjuno Ekspres) relasi Malang–Surabaya Gubeng

    Sarana: Eksekutif New Image

    KA Tambahan Keberangkatan 1–31 Mei 2025

    KA 233F (KA Sancaka Utara) relasi Surabaya Pasar Turi–Cilacap
    KA 236F (KA Sancaka Utara) relasi Cilacap–Surabaya Pasar Turi

    Sarana: Eksekutif Mild Steel & Ekonomi New Generation Modifikasi

    KA 240F (KA Ijen Ekspres) relasi Ketapang–Malang
    KA 239F (KA Ijen Ekspres) relasi Malang–Ketapang

    Sarana: Eksekutif Stainless Steel Gen. 1 & Ekonomi New Generation Modifikasi

    KA Tambahan Keberangkatan 3, 4, 10–13, 17, 18, 24, 25 & 29–31 Mei 2025

    KA 141F (KA Parahyangan Fakultatif) relasi Bandung–Gambir
    KA 142F (KA Parahyangan Fakultatif) relasi Gambir–Bandung

    Sarana: Panoramic & Eksekutif Stainless Steel Gen. 1

    KA Tambahan Keberangkatan 4, 11–13, 18 & 25 Mei 2025

    KA 125F (KA Cirebon Fakultatif) relasi Cirebon–Gambir
    KA 126F (KA Cirebon Fakultatif) relasi Gambir–Cirebon

    Sarana: Eksekutif Mild Steel & Ekonomi New Generation Modifikasi

    Jenis Sarana yang Digunakan KAI

    Tak hanya soal jadwal, kenyamanan juga menjadi perhatian utama.

    Adapun ragam jenis sarana yang digunakan dalam perjalanan tambahan Mei 2025 didominasi oleh sarana baru, seperti Eksekutif Stainless Steel Gen. 1, Ekonomi Premium, Ekonomi New Image, Eksekutif Mild Steel, serta Panoramic.

    Untuk pelanggan yang menginginkan pengalaman tak terlupakan, KAI juga menyediakan Kereta Suite Class Compartment yang menawarkan privasi dan kenyamanan maksimal.

    Dalam satu rangkaian, tersedia 16 ruang privat dengan pintu otomatis, kursi reclining 180 derajat, fitur pijat, meja makan lipat, hingga pengaturan suhu kursi.

    “Kereta Suite Class Compartment menjadi favorit pelanggan. Pada libur panjang sebelumnya (Libur Paskah), okupansinya bahkan mencapai 118 persen dari kapasitas, berkat sistem fleksibel naik-turun penumpang di beberapa stasiun,” jelas Anne.

    Selain itu, pelanggan juga dapat mencoba Kereta Panoramic yang memungkinkan menikmati keindahan pemandangan sepanjang perjalanan melalui jendela lebar dan sunroof yang bisa dibuka.

    Kereta ini dilengkapi sistem kaca peredam panas dan AC yang tetap nyaman meski cuaca luar sedang terik.

    “Pelanggan tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan, tetapi juga kenyamanan interior dan layanan khusus di dalam kereta Panoramic,” imbuh Anne.

    Rute-rute seperti Argo Wilis, Turangga, Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan menjadi rute populer yang kerap dirangkaikan dengan Kereta Panoramic.

    KAI menyebut, pemesanan kereta dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Access by KAI, pelanggan bisa memilih jadwal, kelas, dan jenis kereta sesuai preferensi dan kenyamanan masing-masing sebelum kehabisan.

    Segera rencanakan perjalanan Anda di bulan Mei. Kami sarankan untuk memesan lebih awal melalui aplikasi Access by KAI atau situs booking.kai.id, tutup Anne.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • PDIP Jatim Pastikan Tak Akan PAW Adi Sutarwijono

    PDIP Jatim Pastikan Tak Akan PAW Adi Sutarwijono

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) memastikan tidak akan menjalankan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Diketahui, Adi dibebastugaskan dari Ketua DPC PDIP Kota Surabaya melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

    Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Selain Adi, sesuai SK DPP PDIP, sanksi serupa dijatuhkan kepada Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat. Sedangkan sanksi peringatan diberikan kepada Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito.

    Kanang menjelaskan, alasan pemberian sanksi adalah soliditas di internal DPC yang kurang baik. Turunnya perolehan kursi Pileg 2024, beber Kanang, juga kurang baiknya komunikasi antarpengurus, hingga persoalan keuangan, menjadi poin utama.

    “Turunnya perolehan kursi dari 15 jadi 11 kursi, ini jadi evaluasi juga. Soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Tentang rapat dan lainnya tenryata ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya kurang bagus,” jelas Kanang, di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya.

    Menurutnya, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC Surabaya juga mendapat sanksi dibebastugaskan dari jabatannya. “Karena dia dulu diperintahkan menjadi kepala sekretariat DPC dan keseluruhan operasional, tapi tidak maksimal,” sebut mantan Bupati Ngawi 2 periode tersebut.

    Terkait kemungkinan ada penggantian antar waktu (PAW) Adi Sutarwijono yang sekarang menjabat Ketua DPRD Surabaya, Kanang menyebut hal itu tidak akan terjadi.

    Meski dibebastugaskan sebagai Ketua DPC, terang Kanang, namun Adi Sutarwijono tetap berstatus anggota PDIP dan Ketua DPRD Surabaya. Kecuali jika yang bersangkutan mengundurkan diri.

    “PAW dewan ada beberapa syarat. Mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak menjadi anggota partai. Kita tidak akan mengarah ke situ (PAW) kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri,” sebut Kanang yang juga anggota DPR RI tersebut.

    Untuk mengisi kekosongan jabatan, pihaknya telah menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDIP Jatim Yordan M Batara-Goa sebagai Plt Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan.

    “Ada Plt yang ditunjuk yakni Mas Yordan. Perintahnya sama untuk memperbaiki memimpin agar kinerja DPC Surabaya baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) mengumumkan pencopotan beberapa ketua DPC pada Jumat (2/5/2025). Nama yang mendapatkan sanksi tersebut adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono dalam konferensi pers mengatakan pembebastugasan ini merupakan tindak lanjut dari surat DPP PDIP untuk mengevaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    PDIP Jatim pun telah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dan Kabupaten Bondowoso. Disebutkan pula dalam konferensi pers tersebut DPD PDIP Jawa Timur masih akan terus melakukan evaluasi kinerja pengurus DPC.

    Lantas bagaimana nasib DPC PDIP Kota Blitar. Terkait hal itu, Syahrul Alim selaku Ketua DPC PDIP Kota Blitar pun menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut ke pengurus DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kita terima apapun hasilnya nanti,” ucap Syahrul.

    Syahrul mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi apapun soal kemungkinan adanya dan tidaknya pembebastugasan Ketua atau pengurus DPC PDIP Kota Blitar dari DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kok belum mendapatkan info ya hingga saat ini,” kata Syahrul menjawab pertanyaan soal kemungkinan pergantian atau evaluasi kinerja Ketua DPC PDIP Kota Blitar.

    Kini patut ditunggu apakah PDIP Kota Blitar akan mengalami nasib yang sama dengan Surabaya dan Bondowoso atau justru sebaliknya. Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, PDIP Kota Blitar memang mengalami penurunan dari segi hasil.

    Kursi DPRD Kota Blitar yang diperoleh oleh PDIP pada Pileg 2024 kemarin pun turun dari 10 menjadi 8. Yang lebih menyakitkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP juga kalah dalam Pilkada 2024 kemarin.

    Mungkinkan hasil minor itu bakal menjadi bahan evaluasi DPD PDIP Jatim. Atau Komposisi DPC PDIP Kota Blitar akan tetap sama dan aman untuk menyiapkan pertempuran di Pemilu 2030 mendatang, tentu yang bisa menjawab hanyalah DPD PDIP Jatim. [owi/beq]