Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam memajukan sektor pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

    Cahyo melihat keseriusan pemerintah provinsi dalam pemajuan sektor pendidikan melalui program kerja pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak. Pendidikan sendiri merupakan bagian penting dari Nawa Bhakti Satya Jilid II, Jatim Cerdas.

    “Jatim memiliki fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia kita dengan peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan,” kata Cahyo saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).

    Hal itu, kata dia, juga terlihat dari adanya peningkatan target pendidikan berkualitas dan merata berdasarkan indikator-indikator sesuai standarisasi pendidikan.

    “Selain itu, kita juga bisa melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Jatim maupun kabupaten kota yang ada di provinsi ini telah mencapai angka yang sangat baik dan cukup merata,” kata Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Di sisi lain, Cahyo juga menyoroti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ia mendorong agar penyempurnaan SPMB yang berpedoman pada Permendikdasmen No 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru itu mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan hak setiap anak untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

    Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kuota jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Kemudian jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili (dulu zonasi, red) 35 persen yang terbagi antara domisili reguler 20 persen dan domisili sebaran 15 persen. Selanjutnya jalur prestasi lomba 5 persen dan jalur mutasi 5 persen.

    Sementara untuk SMK, kuota afirmasi 15 persen, mutasi orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, domisili SMK 10 persen dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen. Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

    Namun demikian yang menjadi catatan Cahyo Harjo adalah keterbatasan jumlah SMA Negeri di Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada sehingga perlu solusi.

    “Nah, tentu kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali, untuk sekolah-sekolah swasta kita. Karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” ucapnya.

    Legislatif juga memandang bahwa peran sekolah swasta sangat strategis sehingga perlu peningkatan insentif agar kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan semakin meningkat namun bisa diakses dengan biaya pendidikan yang terjangkau.

    Beberapa waktu lalu, Komisi E DPRD Jatim melakukan diskusi dengan Gubernur Jatim. Pertemuan itu salah satunya membahas tentang pembentukan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

    Pemprov Jatim sangat berkomitmen dan telah mengajukan kepada pemerintah pusat titik-titik yang akan dibangun atau dilaksanakannya Sekolah Rakyat ini.

    “Kami dari DPRD Jatim mendukung program ini, karena ini adalah komitmen yang baik dari pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk setiap masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ucapnya.

    Apalagi Sekolah Rakyat juga ditunjang dengan sistem asrama, makan gratis dan fasilitas gratis. Selain meningkatkan kecerdasan yang memberikan keadilan pendidikan, juga dapat membentuk karakter generasi muda berkepribadian berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Komisi E DPRD Jatim tak lupa memberikan sejumlah catatan. Antara lain bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada SMA/SMK negeri maupun swasta melalui skema BPOPP agar dapat ditingkatkan kembali. Dengan tujuan, demi meningkatkan kualitas sekolah agar naik kelas sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

    “Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri dan juga dengan universitas dapat dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda kita untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Cahyo memastikan akan selalu mendukung program prioritas Gubernur Khofifah yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan literasi masyarakat.

    “Ini adalah sesuai yang penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki tingkat literasi yang belum baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara maju. Maka, kami mendorong peningkatan literasi yang positif ini bisa dilaksanakan Pemprov Jatim maupun kabupaten kota,” terangnya.

    Ia berpesan agar pembentukan sistem pelayanan pendidikan harus berazaskan tujuan nasional bangsa. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, serta menjadikan generasi muda sebagai manusia berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencinta negara. (tok/but)

  • Pangdam V/Brawijaya Ajak GM FKPPI Jatim Tetap Satu Napas dengan TNI-Polri

    Pangdam V/Brawijaya Ajak GM FKPPI Jatim Tetap Satu Napas dengan TNI-Polri

    Surabaya (beritajatim.com) – Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menerima audiensi jajaran Pengurus Pusat dan Daerah XIII Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur, di Markas Kodam V/Brawijaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Pangdam V/Brawijaya didampingi sejumlah pejabat utama Kodam V/Brawijaya, di antaranya Koorsahli Kodam, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto SIP; Kasdam, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama; Irdam, Brigjen TNI Ramli SE; Asintel, Kolonel Inf Kris Bianto; serta Aster Kasdam, Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi.

    Sementara itu, dari GM FKPPI hadir Ketua Umum Dwi Rianta Soerbakti; Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Ari Garyanida; Ketua PD XIII Jawa Timur, Ir Agoes Soerjanto; dan Sekretaris Daerah GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono.

    Dalam arahannya, Mayjen Rudy Saladin menegaskan bahwa GM FKPPI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar TNI-Polri. Ia menekankan pentingnya GM FKPPI senantiasa menjaga semangat persatuan dan tetap “satu nafas” dengan institusi yang telah melahirkan dan membesarkannya.

    “GM FKPPI harus tetap satu semangat dan satu barisan dengan TNI-Polri. Ini bukan organisasi eksternal, tetapi bagian dari tubuh besar yang sama, keluarga yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Pangdam.

    Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, GM FKPPI diharapkan dapat memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas dan penyejuk di tengah masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung idealisme serta menghindari arus destruktif yang merusak nilai kebangsaan.

    “Tantangan ke depan tidak semakin mudah. GM FKPPI harus menjadi bagian dari solusi. Jaga idealisme, jangan terpengaruh oleh dinamika yang menjauhkan dari nilai-nilai kebangsaan. Jadilah generasi pembawa kesejukan dan kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.

    Pangdam juga menyoroti pentingnya regenerasi dan kaderisasi dalam tubuh organisasi. Ia memberikan apresiasi atas upaya konsolidasi dan pembinaan kader yang terus digalakkan oleh GM FKPPI Jawa Timur.

    “Kaderisasi harus berorientasi pada kualitas. Tidak hanya memperbanyak anggota, tetapi mencetak kader yang memahami sejarah, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” pesannya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pangdam V/Brawijaya beserta jajarannya. Ia menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis dalam penguatan struktur organisasi GM FKPPI secara nasional.

    “Jawa Timur selalu kami pandang sebagai barometer nasional GM FKPPI. Karena itu, pertemuan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen kami terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pengabdian kepada negara,” ujar Rianta.

    Ia juga menegaskan kesiapan GM FKPPI untuk mendukung berbagai program TNI-Polri, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional dari tingkat akar rumput. Menurutnya, GM FKPPI memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara generasi muda dengan nilai-nilai bela negara.

    Sementara itu, Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, Ir Agoes Soerjanto, melaporkan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan proses kaderisasi dan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah koordinasi, mulai dari Korem 081 hingga Korem 084. Ia menekankan bahwa kaderisasi tidak hanya dilakukan melalui rekrutmen, tetapi juga melalui pelatihan, pendampingan, dan pelibatan aktif dalam kegiatan sosial serta program bela negara.

    “Kami ingin GM FKPPI Jawa Timur dikenal bukan hanya karena eksistensinya, tetapi karena manfaat nyata yang dihadirkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kaderisasi diarahkan untuk membentuk generasi muda yang loyal kepada negara, siap menghadapi tantangan zaman, dan mampu berkontribusi di berbagai sektor,” terang Agoes.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, menyampaikan pentingnya peran organisasi seperti GM FKPPI dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

    Menurutnya, perang dagang antara kekuatan besar dunia dan tren pelemahan ekonomi global membawa konsekuensi serius, termasuk bagi dunia usaha dan iklim investasi nasional, terutama di kawasan industri strategis seperti Jawa Timur.

    “Kondisi geopolitik dan ekonomi dunia saat ini tidak menentu. Di tengah tekanan akibat perang dagang dan potensi perlambatan ekonomi global, stabilitas keamanan dan sosial menjadi kunci utama. GM FKPPI punya peran strategis untuk ikut menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” tegas Didik.

    Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, TNI-Polri, dan dunia usaha untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tempat yang menarik bagi investasi, baik domestik maupun asing. Dengan pengalaman sebagai pimpinan kawasan industri, Didik menekankan bahwa jaminan keamanan dan ketenangan sosial adalah modal utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga harmoni dan sinergi antara GM FKPPI dan institusi TNI, khususnya Kodam V/Brawijaya. Pangdam menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai inisiatif positif GM FKPPI, terutama yang menyasar pembinaan karakter generasi muda, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nasionalisme.

    “Mari kita jaga Jawa Timur sebagai wilayah yang aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan. Saya yakin GM FKPPI mampu menjadi kekuatan moral dan sosial yang turut merawat Indonesia lintas generasi,” pungkas Mayjen Rudy Saladin. (tok/ian)

  • Hardiknas 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pendidikan Bersih dan Berkeadilan untuk Semua

    Hardiknas 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pendidikan Bersih dan Berkeadilan untuk Semua

    Surabaya (beritajatim.com)– Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyuarakan pentingnya pemerataan akses dan integritas dalam dunia pendidikan.

    Dalam semangat tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, fraksi berlambang banteng ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi ruang eksklusif atau proyek bisnis, melainkan hak dasar yang dijamin negara.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan bahwa pendidikan adalah instrumen pembebasan dan pencerahan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh gedung megah atau kurikulum terbaru, tetapi oleh keberanian menjaga keadilan akses dan menolak segala bentuk penyimpangan.

    “Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin,” tegas politisi yang akrab disapa Bunda Renny, Jumat (2/5/2025).

    Bunda Renny menyebut saat ini masih marak pungutan liar di satuan pendidikan negeri, padahal dana pendidikan sebagian besar telah ditanggung oleh negara. Dia menilai praktik ini mencederai prinsip keadilan dan melanggengkan ketimpangan akses pendidikan.

    “PDI Perjuangan konsisten menolak segala bentuk pungli dalam dunia pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” ujarnya.

    Tak hanya soal pungli, Fraksi PDIP juga menyebut terjadi disparitas pendidikan di kawasan tertinggal seperti Tapal Kuda, Madura, dan kepulauan seperti Pulau Raas. Bunda Renny menegaskan pentingua keberpihakan kebijakan dan anggaran terhadap daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dari perhatian pembangunan pendidikan.

    “Pendidikan berkualitas untuk semua berarti tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena dia lahir di daerah pelosok. Kita harus menjembatani ketimpangan ini dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan,” ucapnya.

    Dia mendorong Pemprov Jatim memperluas beasiswa afirmatif khusus untuk anak-anak dari keluarga buruh, petani, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, keadilan dalam pendidikan hanya bisa dicapai dengan keberanian menghadirkan keberpihakan terhadap kelompok yang selama ini rentan tertinggal.

    Lebih jauh, Bunda Renny menyebut pentingnya peran perempuan dan pengarusutamaan gender dalam lingkungan pendidikan. Sekolah, menurutnya, harus menjadi ruang yang aman, bebas kekerasan, dan adil untuk semua anak tanpa memandang latar belakang atau jenis kelamin.

    “Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa prasangka patriarkal. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan adil bagi semua gender,” ucap politisi yang dikenal aktif memperjuangkan isu pendidikan dan perempuan ini.

    Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, dari keluarga hingga sektor swasta. Pendidikan yang bermutu, katanya, hanya bisa lahir dari gotong royong seluruh bangsa.

    “Kita tak bisa serahkan semua pada pemerintah atau sekolah saja. Orang tua harus mendampingi anaknya. Perusahaan bisa mendukung sekolah vokasi. Tokoh masyarakat bisa jadi penggerak literasi. Semua punya peran,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Politikus PDIP Sebut Predator Seksual di Jepara Layak Dihukum Mati: Benar-benar Biadab – Halaman all

    Politikus PDIP Sebut Predator Seksual di Jepara Layak Dihukum Mati: Benar-benar Biadab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyatakan keprihatinan terhadap kekerasan seksual yang melibatkan 31 korban di berbagai kota.

    Terduga pelakunya merupakan warga Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah.

    Ia menyebut pelaku sebagai predator seksual yang harus dihukum seberat-beratnya.

    “Pelaku benar-benar biadab. Dia adalah predator seksual,” kata Selly saat dikonfirmasi, Jumat (2/5/2025).

    Menurut Selly, kasus ini dianggap mengerikan karena korban tersebar di Lampung, Semarang, Surabaya, dan paling banyak di Jepara.

    Lebih dari itu, pelaku bukan hanya memperkosa, tapi juga merekam dan menyebarkan aksinya di media sosial, bahkan menjualnya.

    “Ini kejahatan berlapis, terstruktur, dan sangat merusak,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa pelaku melakukan penipuan, perekaman, pengancaman, hingga membuat korban terpukul secara psikologis.

    Beberapa korban bahkan disebut berniat mengakhiri hidup karena tak tahan menanggung beban trauma.

    “Hukuman penjara tidak akan mengembalikan masa lalu korban,” katanya.

    Menurutnya, ancaman seumur hidup atau bahkan hukuman mati layak diberikan karena pelaku telah dewasa secara hukum dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

    Selly memperingatkan bahwa jika pelaku tidak dihukum dengan tegas, publik akan menilai negara belum sepenuhnya hadir dalam melindungi anak-anak.

    “Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini soal keselamatan generasi penerus,” katanya.

    Meski pelaku harus dihukum berat, Selly juga mendukung pendekatan psikologis untuk mencari tahu akar masalah dari sisi pelaku. Sebaliknya bukan untuk meringankan hukuman, tapi sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.

    “Pemutusan mata rantai kekerasan seksual perlu pemahaman menyeluruh,” jelasnya.

    Fraksi PDIP, lanjut Selly, berkomitmen melindungi perempuan dan anak.

    Penerapan Undang-Undang TPKS dianggap sebagai tonggak penting yang tidak boleh setengah hati.

    “UU TPKS harus diterapkan secara tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa perlindungan anak bukan sekadar jargon politik.

    Ini adalah bagian dari tanggung jawab ideologis dan konstitusional negara untuk menjaga masa depan bangsa.

    “Anak-anak adalah masa depan. Kalau kita biarkan mereka hancur karena predator, maka bangsa ini pun terancam. Negara harus hadir. Tidak boleh ada kompromi terhadap predator seksual,” ucapnya.

    Sebelumnya, seorang pria berinisial S (21) diringkus polisi karena menjadi pelaku tindak asusila yang korbannya masih di bawah umur.

    Warga Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah ini mencabuli 31 anak di bawah umur.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menerangkan bahwa ada kemungkinan korban bisa bertambah.

    Menurutnya para korbannya yang masih di bawah umur dirayu agar mau melakukan apa yang diminta tersangka.

    Apabila korban menolak, tersangka mengancam akan menyebar video tindak asusilanya.

    “Pasti dengan penggunaan media sosial merayu korban anak di bawah umur ini diminta untuk buka baju dan segalanya kalau tidak mau akan disebarkan.”

    “Sehingga korban ketakutan akhirnya memenuhi keinginan pelaku,” paparnya.

    Pelaku telah enam bulan melancarkan aksi bejatnya, tepatnya sejak bulan September 2024 lalu.

    Kombes Artanto menambahkan, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti di rumah tersangka, salah satunya alat kontrasepsi.

    “Kami melakukan penggeledahan dan olah TKP tersangka S, beberapa barang bukti yang kami temukan dan kami sita yaitu sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, 4 unit Handphone, pakaian berupa baju dan topi milik tersangka yang digunakan saat melaksanakan aksinya,” ujarnya.

    Ia menuturkan, barang tersebut bakal digunakan untuk pelengkap berkas perkara.

    “Hari ini barang bukti tersebut akan kami gunakan sebagai pelengkap berkas perkara dalam proses kasus yang dialami tersangka S,” ujarnya.

    Kasus ini terbongkar setelah ada orang tua korban yang memperbaiki ponsel anaknya.

    Setelah ponsel tersebut diperbaiki, orang tua korban menemukan ada foto dan video tak senonoh yang tersimpan di dalam galeri ponsel anaknya.

    Melihat hal tersebut, orang tua korban pun langsung melapor ke pihak kepolisian.

  • Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Plt DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M Batara Goa mengatakan segera melakukan rapat membenahi kinerja yang dievaluasi oleh pimpinan, usai ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

    “Jadi, tentu kami akan segera melakukan rapat koordinasi ya apa yang menjadi evaluasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Yordan.

    Dia mengatakan evaluasi itu juga terkait kekalahan PDI Perjuanagn pada Pemilu 2024 kemarin. “Jadi, semua difungsikan dengan baik, semua dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kemudian kekalahan kami pada saat pemilu yang kemarin saat pileg itu tidak terulang lagi,” pungkas Yordan.

    Diketahui, DPP PDI Perjuangan menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya untuk menggantikan Adi Sutarwijono.

    Penunjukan itu setelah DPP memberikan sanksi pembebastugasan atau pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bidang Kehormatan, Budi Sulistyono alias Kanang menjelaskan penunjukan Yordan sebagai Plt harus setara atau setingkat di atas dari Ketua DPC.

    “Kalau ada sekertaris yang diganti bisa wakil sekertaris, tetapi kalau ketua tidak boleh, harus satu tingkat di atasnya,” kata Kanang saat konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (2/5).

    Tugas Yordan saat ini agar menyolidkan kembali DPC PDI Perjuangan Surabaya. Sebab, soliditas menjadi bahan evaluasi dari DPP yang membuat Adi Sutarwijono dicopot dari jabatannya.

  • Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo siap terbang ke Tanah Suci Saudi Arabia. Momen haru pun terlihat dari kegiatan Pamitan Haji yang dilaksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Jumat (2/5) siang. Ratusan jemaah yang 70 persennya lanjut usia (lansia) itu, semuanya berstatus istitoah dan layak terbang. Sebab, meskipun mayoritas lansia, namun tidak ada yang resiko tinggi (risti). Bahkan, mereka tidak ada yang memakai kursi roda.

    “Tahun ini banyak yang sepuh, tetapi tidak pakai kursi roda, semua istitoah dan tidak ada yang risti. Mereka layak terbang,” kata Kepala Kemenag Ponorogo M. Nurul Huda, Jumat (2/5/2025).

    Huda menjelaskan bahwa sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo ini, tergabung menjadi 2 kelompok terbang (kloter). Yakni masuk dalam kloter 52 dan kloter 52. Kedua kloter itu, masuk dalam gelombang ke dua, dan langsung menuju Makkah. “Kalau dulu masuk gelombang 1, tahun ini karena ada si kloter 52 dan 53, maka masuk gelombang 2. Jadi nanti langsung ke Makkah,” katanya.

    Jika sesuai jadwal, ratusan jamaah haji asal Ponorogo ini, pada tanggal 16 Mei 2025 diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Lebih lanjut, baru sehari setelahnya, dijadwalkan terbang ke Tanah Suci.

    Acara pamitan haji ini, dihadiri Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Wakilnya Lisdyarita. Selain itu, juga Forkopimda dan dinas terkait. Dalam kesempatan itu, Kang Giri nitip doa kepada para ratusan jamaah. Dia minta didoakan Ponorogo dilancarkan. Semua masyarakatnya rukun, tidak ada bencana dan ekonomi semakin baik.

    “Di rumah Allah, saya nyuwun nitip Ponorogo diparingi lancar, rakyat rukun dan tidak ada bencana serta ekonomi semakin membaik,” pungkasnya. (end/kun)

  • Jamaah Haji, Ini Harga Paket RoaMAX Telkomsel Koneksi 5G Harga Rp 500 Ribu

    Jamaah Haji, Ini Harga Paket RoaMAX Telkomsel Koneksi 5G Harga Rp 500 Ribu

    Jakarta –

    Telkomsel merilis paket roaming terbaru bagi para jamaah haji yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    Menyambut musim Haji 1446 Hijriah, Telkomsel menghadirkan dukungan akses konektivitas digital end-to-end bagi para jamaah Indonesia melalui Paket RoaMAX Haji dengan adanya sinyal 5G, layanan GraPARI Makkah, 16 titik Posko Haji di Indonesia dan Arab Saudi, layanan gratis 24 jam lewat call center atau asisten virtual Veronika, hingga fitur Haji Corner di aplikasi MyTelkomsel.

    “Telkomsel berkomitmen menghadirkan pengalaman komunikasi terbaik agar jemaah senantiasa terhubung dengan keluarga dan rombongan mereka, kapan pun dan di mana pun. Dengan konektivitas prima, layanan pelanggan siaga, serta ragam kemudahan akses, kami ingin mendampingi setiap langkah ibadah para jemaah dengan penuh makna,” ujar VP Postpaid Consumer & International Roaming Telkomsel, Danang Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

    Paket RoaMAX Haji tersedia dengan sinyal roaming terbaik, kuota internet yang besar, dan harga terjangkau. Telkomsel menggandeng seluruh operator di Arab Saudi untuk memastikan agar pelanggan juga dapat mengakses jaringan 5G terbaik dengan kecepatan hingga 100 Mbps.

    Paket Internet RoaMAX Haji: kuota 15 GB – 40 GB, masa aktif 20 – 60 hari, harga mulai Rp 500 ribuPaket Combo RoaMAX Haji: kuota 15 GB – 40 GB, hingga 150 menit telepon, hingga 150 SMS, harga mulai Rp 610 ribu

    Pelanggan yang mengaktifkan paket RoaMAX Haji ini di setiap paket dilengkapi kuota 1 GB yang dapat digunakan di 11 negara transit (Qatar, UEA, Turki, Mesir, Yordania, Oman, Singapura, Malaysia, Australia, India, Sri Lanka).

    Adapun, untuk dapat menikmati layanan roaming Telkomsel, pelanggan dihimbau melakukan aktivasi paket hingga 90 hari sebelum keberangkatan melalui UMB *266#, MyTelkomsel, website Telkomsel, mitra e-commerce, reseller, atau GraPARI di seluruh Indonesia.

    Terkait tiga titik layanan pelanggan atau Posko Haji Telkomsel yang tersedia di Arab Saudi ada di dua GraPARI Makkah yang berada di Damba Resto, The Royal Clock Tower dan Area Commercial/Restaurat di Hotel Al Wahda Al Mutamayiz. Sedangkan, satu titik posko ada di Madinah, yakni di area lobi Hotel karam Al Khair.

    Sementara itu, 14 Posko Haji Telkomsel di titik embarkasi utama Indonesia akan mulai beroperasi pada 2 Mei 2025 di Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta (Pondok Gede), Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Layanan meliputi aktivasi paket, ganti kartu, isi ulang, hingga konsultasi layanan.

    (agt/fyk)

  • Kecelakaan Innova Anggota DPR Tabrak Bokong Truk: Nyalip dari Kiri-Jarak Mepet

    Kecelakaan Innova Anggota DPR Tabrak Bokong Truk: Nyalip dari Kiri-Jarak Mepet

    Jakarta –

    Innova yang ditumpangi Anggota DPR Dimyati Rois menabrak bokong truk di tol hingga menewaskan dua orang. Sebelum menabrak, Innova itu baru menyalip kendaraan dari sisi kiri.

    Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang-batang jalur A KM 316+000. Kecelakaan itu melibatkan mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota DPR RI Dimyati Rois. Dikutip detikJateng, kecelakaan itu bermula saat Innova hendak mendahului kendaraan lain dari sisi kiri. Namun usai menyalip kendaraan tersebut, ada truk Fuso di depannya dan tak bisa dihindari lagi.

    “Untuk dugaan sementara olah TKP di lapangan, Innova menyalip lewat kiri kemudian di depannya ada truk Fuso yang berjalan searah, karena jarak terlalu dekat akhirnya tidak bisa dihindarkan kendaraan Innova menabrak truk,” urai Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto.

    Manajer Teknik dan Operasi Tol Pemalang-Batang, Yulian Fundra Kurnianto juga mengungkap kronologi kecelakaan. Menurutnya, saat kejadian, Innova tengah melaju di lajur 2 dengan kecepatan 100 km/jam.

    Namun sesampainya di TKP, Yulian menyebut Innova tidak terkendali hingga menyeruduk bokong Truk Fuso Gol 3 nomor polisi K 1344 K yang sedang melaju di lajur yang sama. Laju truk Fuso bermuatan besi tujuan Jakarta-Surabaya tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam .

    “Sesampainya di TKP pengemudi Toyota Innova diduga mengantuk (microsleep), sehingga menyebabkan hilang kendali oleng ke kiri menabrak kendaraan truk Fuso yang sedang melaju di lajur 1. Posisi akhir kedua kendaraan berada di bahu luar dengan posisi normal menghadap ke timur,” jelas Kurnianto.

    Bahaya Menyalip dari Kiri

    Dari kecelakaan itu perlu dipahami untuk tidak menyalip kendaraan dari sisi kiri. Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, mengatakan ada beberapa alasan mengapa tidak disarankan untuk menyalip dari arah kiri, salah satu alasannya berkaitan dengan posisi kemudi di Indonesia yang berada di sisi kanan mobil.

    “Karena orang-orang terbiasa melihat kaca spion yang sebelah kanan, jarang melihat yang sebelah kiri. Kadang kalau ada kendaraan yang menyusul dari sebelah kiri, maka kendaraan yang ada di sebelah kanan itu akan kaget,” kata Sony beberapa waktu lalu.

    Alasan lainnya adalah terkait kondisi jalan di bagian kiri yang sering tidak tepat jika digunakan untuk memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Ini khususnya terjadi di jalan tol yang mana kebanyakan lajur kiri dikhususkan untuk kendaraan yang lambat seperti truk muatan, selain itu tidak jarang kondisi jalan di sisi kiri memiliki kerusakan yang sangat berbahaya jika dilewati dengan kecepatan tinggi.

    “Lalu kecepatan kendaraan yang di sebelah kiri kan harusnya lebih lambat dari yang di sebelah kanan, kalau kita nyusul dari kiri berartikan harus lebih cepat dari kendaraan yang kita susul. Nah ini akan berdampak pada ketidakselarasan kecepatan kendaraan yang ada di kiri jalan, ini lah yang menyebabkan banyak kecelakaan tabrak belakang,” sambung Sony.

    Kalau berkaca dari Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan pasal 109 ayat 1, untuk mendahului kendaraan lain pengemudi harus menggunakan lajur kanan.

    “Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup,” begitu bunyi aturannya.

    Sejatinya menyalip dari kiri masih diperbolehkan namun diingatkan untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

    (dry/din)

  • Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyebut klaim hakim
    Heru Hanindyo
    bahwa namanya dijual
    Erintuah Damanik
    untuk menerima
    suap vonis bebas
    Gregorius Ronald Tannur kontradiktif.
    Adapun Heru dan Erin merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan kasus pembunuhan.
    Pernyataan jaksa ini tertuang dalam replik atau tanggapan atas pleidoi jaksa Heru yang dibacakan pada sidang sebelumnya.
    “Dalil yang disampaikan oleh terdakwa (Heru) tersebut sudah jelas kontradiktif,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
    Jaksa menuturkan, Heru dalam pledoinya mengeklaim tidak pernah menerima uang dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
    Ia juga mengeklaim sama sekali tidak mengetahui dua hakim lainnya, Erintuah Damanik dan Mangapul, menerima uang dari Lisa Rachmat.
    Menurut jaksa, dalil tersebut bertentangan dengan dalil Heru lainnya yang menyebut Erin berinisiatif menemui Lisa Rachmat tanpa sepengetahuan dirinya dan Mangapul serta menjual nama dua hakim itu untuk menerima suap.
    “Karena bagaimana mungkin terdakwa tidak mengetahui apapun terkait dengan penerimaan dan pembagian uang dari saksi Lisa Rachmat, tetapi terdakwa justru mengetahui bahwa saksi Erintuah Damanik telah menemui saksi Lisa Rachmat dan saksi Erintuah Damanik telah menjual nama terdakwa Heru Hanindyo dan saksi Mangapul kepada saksi Lisa Rachmat,” ujar jaksa.
    Adapun pertemuan itu disebut dilakukan pada 2 Juni 2024 dan 29 Juni 2024.
    Dalil Heru tersebut, kata jaksa, semakin terlihat jelas kontradiktif dengan dalil-dalil berikutnya.
    Di antaranya menyangkut dalil yang menyebut bahwa pada 1 Juni 2024, Erin tidak di Semarang, melainkan di Kota Surabaya dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila.
    Jaksa pun mempertanyakan bagaimana mungkin Heru bisa melihat Erin di Surabaya guna mengikuti upacara sekaligus di Semarang untuk menemui Lisa. “Dalam rangka menjual nama terdakwa dan Mangapul untuk kepentingan saksi Erintuah Damanik,” tutur jaksa.
    Sebelumnya, Heru dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Tuntutan untuk Heru lebih berat dibanding Erin dan Mangapul yang dituntut 9 tahun penjara.
    Sikap Heru yang tidak kooperatif menjadi salah satu alasan memberatkan dalam mengajukan tuntutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deni Wicaksono: Hardiknas Harus Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan di Jawa Timur

    Deni Wicaksono: Hardiknas Harus Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara serius kualitas pendidikan di Jawa Timur.

    Deni menyebut masih banyak tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Jatim, terutama dalam hal kesejahteraan guru dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

    “Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia. Ini saatnya mengevaluasi pendidikan di Jawa Timur,” ujar Deni usai menghadiri upacara Hardiknas di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/5/2025).

    Ia menekankan bahwa amanat undang-undang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk memastikan kesejahteraan guru yang mengajar di sekolah negeri, madrasah, maupun lembaga nonformal.

    “Fokus utama amanat undang-undang untuk pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder di seluruh Jawa Timur fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidik, pengajar, guru baik sekolah negeri maupun madrasah,” tambahnya.

    Dengan alokasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9 triliun pada APBD 2025, Deni berharap setiap rupiah benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan dasar sektor pendidikan, bukan hanya membiayai kegiatan seremonial.

    Ia juga mendorong penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD Jatim agar anggaran besar tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas peserta didik.

    “Semoga pendidikan Jawa Timur bisa lebih baik, perhatian dan pengawasan yang dilakukan DPRD Jawa Timur bisa maksimal sehingga tercipta insan-insan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional,” tegas politisi muda ini.

    Deni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hardiknas sebagai panggilan memperjuangkan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu.

    “Semoga momentum Hari Pendidikan ini bisa menjadi pijakan kita ke depan, agar Provinsi Jawa Timur bisa mengutamakan dunia pendidikan untuk bisa mencerdaskan bangsa,” pungkasnya. [asg/beq]