Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 ke kas daerah dengan total mencapai Rp162,902 miliar. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jatim kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    KPU Jatim tercatat mengembalikan dana sebesar Rp127.624.375.184 dari total hibah Rp845 miliar. Sedangkan Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35.277.978.169 dari hibah senilai Rp111.354.383.000.

    “Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian anggaran sisa dana hibah yang tidak terserap paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” kata Gubernur Khofifah di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga memuji profesionalitas penyelenggara Pilkada yang turut memastikan proses berjalan aman dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurutnya, kerja keras jajaran di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi, sangat menentukan keberhasilan Pemilu tahun ini.

    “Aman dan lancarnya Pilkada 2024 tak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua penyelenggara. Ini wujud tanggung jawab dan integritas dalam membangun demokrasi di Jawa Timur,” ucap Khofifah.

    Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

    “Mari bersama-sama membangun pemikiran dan kolaborasi yang konstruktif bagi demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

    Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025 hingga 2030.

    Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025).

    Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu, Eri mendapatkan kepercayaan penuh untuk kembali memimpin APEKSI. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

    “Terima kasih kepada Pak Eri dan juga pengurus lainnya atas jerih payahnya dalam membangun kebersamaan dan memajukan APEKSI, serta telah berkontribusi besar bagi masyarakat,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

    Tomsi juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan APEKSI yang baru. Ia menilai APEKSI merupakan wadah strategis dalam mendorong inovasi antar kota di Indonesia.

    “Jika ada satu kota yang memiliki inovasi, maka kota lain bisa meniru dan menerapkannya meskipun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan mempercepat proses,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Tomsi menyoroti program unggulan dari Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting.

    “Mereka memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Dengan modal sedikit, hasilnya sangat efektif dalam menurunkan stunting,” tambahnya.

    Sementara itu, Eri Cahyadi mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium inovasi antar daerah.

    “Kita semua setara. Ketika ada persoalan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi seluruh anggota. Ini sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Eri.

    Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    Ia menyebutkan, hal ini penting terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya terkait target Indonesia bebas sampah pada 2029.

    “Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan bahwa kota penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari akan mendapat alat pengolah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

    Eri juga menyoroti urgensi implementasi sistem satu data nasional. Menurutnya, kesenjangan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menyulitkan dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

    “Data kami kerap berbeda dengan data dari BPS. Tapi tadi, alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data bisa diberikan secara rinci, by name by address. Ini akan mempermudah pemerintah kota melakukan intervensi tepat untuk keluarga miskin dan anak-anak stunting,” jelas Eri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap peran strategis kota-kota di bawah APEKSI dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Kalau kita tidak punya data yang akurat, bagaimana bisa melakukan intervensi? Maka hari ini kita mulai dari data yang valid,” pungkasnya. (ted)

     

  • Kemendagri dukung kolaborasi pemkot percepat kemajuan daerah

    Kemendagri dukung kolaborasi pemkot percepat kemajuan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi antar-pemerintah kota (pemkot) untuk mempercepat kemajuan daerah. Kolaborasi ini dinilai penting agar kota-kota di seluruh Indonesia dapat maju bersama.

    “Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saling mendukung, tidak ada kota yang tertinggal, tidak ada kota yang terdepan. Saya mendukung hal itu,” kata Tomsi saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat.

    Upaya mempercepat kemajuan daerah dapat dilakukan melalui inovasi. Karena itu, dia berharap daerah-daerah yang menjadi bagian dari APEKSI dapat terus berinovasi agar nantinya dapat direplikasi oleh anggota lainnya.

    Ia pun mencontohkan praktik baik dari sejumlah pemkot yang dapat ditiru oleh daerah lain. Misalnya, inovasi Pemkot Gorontalo dalam menangani stunting.

    Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyalurkan satu butir telur rebus kepada anak-anak dan ibu hamil yang kekurangan gizi dengan melibatkan Karang Taruna. Program ini dinilai berhasil menurunkan angka stunting. “Modal sedikit, (tapi) stunting cepat berkurang,” ujarnya.

    Di sisi lain, Tomsi juga membeberkan sejumlah program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh daerah, termasuk Pemkot, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mengimbau pemerintah daerah (pemda) membangun dapur MBG dengan mengutamakan lokasi-lokasi yang menjadi kantong kemiskinan. Langkah ini dinilai akan membantu anak-anak miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

    “Otomatis mengurangi beban kemiskinan, beban hidup orang tuanya,” jelas Tomsi.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengukuhkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai Ketua APEKSI periode 2025–2030. Ia pun menyampaikan dukungan terhadap ketua yang baru dikukuhkan tersebut.

    “Mudah-mudahan pada masa bakti 2025–2030 ini, APEKSI akan semakin maju dan betul-betul membawa perubahan bagi negeri,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legalkan Sumur Minyak Tua, DPRD Jatim Dukung Keterlibatan Masyarakat Lewat BUMD dan Koperasi

    Legalkan Sumur Minyak Tua, DPRD Jatim Dukung Keterlibatan Masyarakat Lewat BUMD dan Koperasi

    Surabaya (beritajatim.com) — Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini digarap masyarakat secara swadaya. Melalui skema integrasi ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi, regulasi ini diharapkan dapat melegalkan aktivitas tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

    Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menyambut baik langkah ini. Dia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur tua seharusnya diarahkan secara legal dan profesional, tanpa menghilangkan hak ekonomi lokal.

    “Selagi punya kemanfaatan bisnis yang lebih bagus, ya kenapa tidak dilakukan,” kata Ony saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Jumat (9/5/2025).

    Ony yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban mengungkapkan, kawasan Bojonegoro memiliki potensi besar dari sumur-sumur minyak tua, terutama di wilayah Kedewan. Sebagian besar sumur tersebut dulunya merupakan aset Pertamina yang kini ditinggalkan.

    Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, terdapat lebih dari 250 sumur tua di Bojonegoro. Sekitar 60 persen di antaranya masih aktif dikelola masyarakat melalui koperasi dan kelompok tani, namun status hukumnya belum sah sepenuhnya.

    “Ada beberapa sumur sisa yang dikelola koperasi. Kemudian BUMD juga punya. Kalau secara ekonomi lebih bagus, silakan saja tinggal sharing saja. Yang penting kejelasan hukum dan transparansi pengelolaan,” tambah Ony.

    Ony menyebut, legalisasi ini tidak hanya akan memberi kepastian hukum, tetapi juga membuka jalan bagi investor untuk masuk dan membantu pengembangan infrastruktur energi lokal. Dengan dukungan kelembagaan seperti BUMD dan koperasi, sistem pengelolaan juga bisa lebih tertib dan akuntabel.

    “Selama ini iya, bermanfaat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau itu sudah berjalan, tinggal ditata saja agar lebih profesional,” ujarnya.

    Meski demikian, Ony tetap memberi catatan kritis. Dia menyebutkan bahwa tidak semua sumur tua layak untuk dikelola lebih lanjut karena memerlukan studi teknis dan peralatan khusus.

    “Potensi tidak ada apa tidak, minyak memerlukan alat khusus dan ahli. Kalau investasi biar tepat. Biar tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

    Hingga kini, Kementerian ESDM bersama dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota tengah menyusun regulasi teknis yang mengatur tata kelola sumur tua. Skema yang diusulkan adalah pengelolaan oleh BUMD sebagai badan hukum utama, sementara koperasi tetap dilibatkan sebagai mitra operasional.

    Dengan produksi harian sekitar 2.800 barel dari sektor sumur tua di Jatim, atau sekitar 1,5 persen dari total nasional, legalisasi ini dinilai strategis.

    Pemerintah daerah menargetkan potensi kontribusi ke PAD bisa meningkat hingga Rp50 miliar per tahun jika pengelolaan dilakukan secara sah dan terstruktur. [asg/ian]

  • Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Surabaya 9 Mei 2025

    Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Surabaya 9 Mei 2025

    Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Ali Mufthi
    menjadi satu-satunya calon yang mendaftar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.
    Hingga batas pendaftaran yang ditutup pada Jumat (9/5/2025) pukul 17.00 WIB, tidak ada calon lain yang mendaftar.
    Meskipun hanya ada satu calon, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC)
    Musda XI
    Golkar Jatim, Heri Soegihono, menyatakan bahwa Anggota DPR RI Komisi V tersebut belum tentu terpilih secara otomatis melalui aklamasi.
    “Soal aklamasi atau tidak, itu nanti domain pimpinan Musda. Kami hanya melakukan verifikasi keabsahan syarat formal calon pendaftar,” ujar Heri.
    Dari total 44 pemilik suara sah, Ali Mufthi telah mengumpulkan 41 dukungan.
    Tiga suara dukungan yang belum diperoleh berasal dari 1 suara DPP Golkar, 1 suara DPD Jatim dan 1 suara dari Dewan Penasihat DPD Jatim.
    Ali Mufthi menyerahkan sepenuhnya proses pencalonannya kepada SC Musda Golkar Jatim.
    Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya aklamasi, dia hanya berharap yang terbaik.
    “Bismillah saja,” katanya.
    Musda XI Golkar Jatim dijadwalkan akan digelar di
    Surabaya
    pada Sabtu (10/5/2025).
    Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Dalam Musda XI, akan dipilih ketua DPD Partai Golkar Jatim yang baru untuk menggantikan Sarmuji, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.
    Sesuai dengan Juklak terbaru Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar di Daerah, terdapat sembilan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar.
    Di antaranya, calon harus tercatat sebagai anggota Partai Golkar, memiliki pendidikan minimal sarjana, tidak pernah terlibat G30S/PKI, serta lulus pendidikan latihan kader Partai Golkar.
    Syarat lainnya termasuk pernah aktif menjadi pengurus Partai Golkar minimal satu periode, mengantongi minimal 30 persen suara dukungan dari total 42 suara pemilih, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
    Kemudian, bersedia meluangkan waktu, mampu bekerja sama secara kolektif dalam partai, dan melampirkan surat keterangan baik dari kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Pemerkosaan Ayah Kandung di Lumajang Alami Gangguan Tidur dan Makan Surabaya 9 Mei 2025

    Korban Pemerkosaan Ayah Kandung di Lumajang Alami Gangguan Tidur dan Makan Surabaya 9 Mei 2025

    Korban Pemerkosaan Ayah Kandung di Lumajang Alami Gangguan Tidur dan Makan
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Anak yang jadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sering mengalami gangguan tidur dan tidak nafsu makan.
    Sebelumnya, seorang pria berinisial TR (34), warga Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, dilaporkan ke polisi setelah tega menyetubuhi putrinya sendiri berinisial AR (13).
    Tindakan asusila itu diketahui sudah dilakukan terduga pelaku sebanyak 10 kali sejak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
    Saat ini korban diketahui sudah berada di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama (SMP).
    Kini, TR sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Lumajang.
    Kabid Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Lumajang Darno mengatakan, beberapa kali pertemuan dengan korban, diceritakan bahwa yang bersangkutan sering kesulitan tidur dan tidak nafsu makan.
    Menurut Darno, gejala-gejala yang dialami korban ini butuh segera mendapat pendampingan psikologis.
    “Anak ini secepatnya butuh pendampingan psikologi, dia sudah bilang sampai nggak bisa tidur, makan tidak enak. Ini kan sudah mulai gejala-gejala stres, ini butuh segera pendampingan,” kata Darno di Lumajang, Jumat (9/5/2025).
    Meski kondisi korban cukup mengkhawatirkan, diakui, proses pendampingan belum bisa dilakukan maksimal. Sebab, korban belum bisa dipindahkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
    Sebab, pihak keluarga belum memberi izin untuk mengungsikan korban sampai terduga pelaku ditahan pihak kepolisian.
    “Ini buat pendampingan psikologi belum bisa dilakukan karena pihak keluarga masih menolak kami untuk membawa korban ke LKSA sampai pelakunya ini ditahan,” ujar Darno.
    Dengan ditahannya pelaku, Dinsos akan segera menindaklanjuti rencana pemindahan korban ke LKSA.
    “Sekarang baru dapat info kalau ayahnya sudah ditahan, secepatnya kami akan komunikasikan lagi untuk segera dibawa,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (8/5/2025). ANTARA/Harianto

    Menhub: Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan tiga bandara kembali berstatus internasional sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.

    “Ini yang kami buka (kembali statusnya menjadi bandara internasional). Jadi, kami memberikan penekanan pada ekonomi, kemudian pariwisata, dan juga keagamaan. Nah ini yang menjadi tiga di antaranya pertimbangan kenapa kami buka statusnya,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (8/5).

    Diketahui bahwa tiga bandara yang dikembalikan statusnya menjadi bandara internasional adalah Bandara SMB II Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

    Menhub menjelaskan bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi COVID-19.

    Diungkapkan pula bahwa pencabutan status internasional saat pandemi karena penurunan drastis lalu lintas penerbangan. Namun, saat ini kondisi telah pulih dan trafik penumpang bahkan melampaui masa sebelum COVID-19.

    Oleh karena itu, menurut dia, sudah tidak relevan lagi mempertahankan status penutupan bandara internasional jika trafik penumpang menunjukkan pemulihan yang signifikan serta kebutuhan konektivitas makin meningkat.

    Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keputusan itu juga mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi daerah, peningkatan sektor pariwisata, serta kebutuhan layanan keagamaan seperti perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia.

    Dikatakan pula bahwa tidak semua bandara internasional akan dibuka kembali sekaligus karena sebagian hanya untuk event tertentu dan tidak menunjukkan trafik penumpang yang signifikan secara reguler.

    Pertimbangan lainnya adalah aspek keekonomian yang diperhitungkan oleh maskapai karena pada akhirnya keputusan melayani rute internasional tergantung pada kelayakan bisnis penerbangan tersebut.

    Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah bandara internasional di Sumatra seperti Aceh, Kualanamu, Bangka Belitung, Palembang, Padang, dan Batam serta di Jawa seperti Halim, Kertajati, Yogyakarta, Solo, Kediri, dan Surabaya.

    Menhub menekankan bahwa pemberian izin internasional selama 2 tahun sambil pihaknya mengevaluasi.

    Dengan perubahan status ini, Dudy berharap kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dan memberi dampak positif pada perekonomian daerah terkait.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa pengembalian status internasional tiga bandara itu berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan hasil kajian lintas kementerian yang menunjukkan urgensi peningkatan konektivitas wilayah.

    Ia mengatakan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait menghasilkan kesimpulan bahwa pembukaan kembali status internasional layak dilakukan seiring dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan sektor pariwisata daerah.

    Menurut Dudy, berbagai kementerian telah memberikan evaluasi dan rekomendasi positif terkait dengan dampak pencabutan status sebelumnya, yang dinilai menghambat potensi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.

    Berdasarkan masukan tersebut, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan kembali status internasional guna mendukung agenda pemulihan ekonomi, penguatan konektivitas global, serta peningkatan daya saing destinasi nasional.

    Sumber : Antara

  • Jargas PGN Tembus 59 Ribu Rumah di Jatim

    Jargas PGN Tembus 59 Ribu Rumah di Jatim

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 59.000 sambungan rumah (SR) di Jawa Timur selama 2025 hingga 2026. 
     
    Wilayah yang akan menikmati program ini adalah Kota Surabaya dan Gresik, dua kawasan strategis yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
     
    Komitmen ini menjadi bagian dari langkah strategis PGN untuk memperluas pemanfaatan energi bersih sekaligus mendukung program transisi energi nasional.
    Dukungan penuh dari Emil Dardak
    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan apresiasinya terhadap ekspansi jargas yang dilakukan PGN. Menurutnya, ini bukan hanya soal distribusi energi, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan di provinsi yang berpenduduk lebih dari 40 juta jiwa tersebut.

    “Jargas merupakan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Disamping itu, dapat membantu pemerintah untuk menekan subsidi elpiji,” ujar Emil dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.
     
    Ia menambahkan, dengan tambahan hampir 60.000 sambungan baru, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan gas bumi langsung ke rumah. “Masyarakat tidak perlu repot membeli gas tabung, karena gas akan langsung tersalurkan ke rumah masing-masing,” katanya.
     

    Perizinan dipermudah
    Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah mempermudah proses perizinan demi memperlancar pembangunan jargas ini. Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan terus mendorong masyarakat untuk beralih ke energi bersih dan menertibkan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan.
     
    “Kami memprioritaskan program jargas karena selain manfaat ekonominya, juga berdampak baik untuk lingkungan,” ucap dia.
    Swasembada energi lewat gas bumi
    Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, menyebutkan bahwa pembangunan jargas ini adalah bagian dari kontribusi PGN dalam mewujudkan swasembada energi nasional, sekaligus mengurangi beban subsidi negara.
     
    “Kami memiliki semangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi negara. Salah satu poin penting yang juga kami gencarkan adalah edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan energi bumi yang lebih bersih dan praktis,” kata Arief.
     
    Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita nomor 2 dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan kemandirian energi sebagai fondasi menuju Net Zero Emission pada 2060.
    Jargas untuk rumah tangga, UMKM, hingga industri
    PGN mencatat, jumlah pengguna gas bumi di wilayah Subholding Gas Regional (SOR) III, yang mencakup Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia, telah melampaui 200.000 pelanggan.
     
    Pengguna tersebut berasal dari berbagai segmen, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, hingga industri besar.
     
    “Dengan ekspansi jaringan gas, PGN berharap dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Kami juga menjaga ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan pihak upstream, seperti SKK Migas dan Kementerian ESDM,” ujar Arief.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • OPOP Ekotren Pemprov Jatim Targetkan 2.000 Pesantren Berdaya hingga 2030

    OPOP Ekotren Pemprov Jatim Targetkan 2.000 Pesantren Berdaya hingga 2030

    Liputan6.com, Surabaya – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) Pemprov Jawa Timur melalui menargetkan 2.000 pesantren berdaya hingga tahun 2030 melalui program “One Pesantren One Product” (OPOP). Target tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Ekotren Pemprov Jatim yang digelar di Surabaya pada 5-6 Mei 2025.

    Ketua Harian OPOP Jatim Dr Endy Alim Abdi Nusa mengatakan raker ini merupakan momen penting setelah pengukuhan TIM ekotren OPOP Jatim oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah pada April lalu. “Hal itu sudah kami bahas dalam rapat kerja (raker) di Surabaya pada 5-6 Mei 2025. Raker ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jatim oleh Gubernur Jatim pada April lalu,” katanya, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui OPOP.

    “Program OPOP hendaknya mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam pembangunan daerah. OPOP memang bertujuan menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat melalui tiga pilar, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur,” katanya pula.

    Endy yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim itu menjelaskan dari 22.039 koperasi aktif di Jatim, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp870,78 miliar. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/12/2022). Kantor Khofifah digeledah tim penyidik lembaga antirasuah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah…

  • PGN Percepat Pembangunan Jaringan Gas di Jatim, Dapat Dukungan Penuh dari Wakil Gubernur

    PGN Percepat Pembangunan Jaringan Gas di Jatim, Dapat Dukungan Penuh dari Wakil Gubernur

    JABAR EKSPRES – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas jaringan gas (jargas) rumah tangga di Jawa Timur. Upaya percepatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menjadi langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih luas di wilayah tersebut.

    PGN menargetkan pembangunan sekitar 59.000 sambungan rumah (SR) baru pada 2025–2026, yang akan difokuskan di Kota Surabaya dan Gresik.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyambut positif langkah PGN ini. Menurutnya, jargas bukan hanya menghadirkan energi bersih yang ramah lingkungan, tetapi juga sangat membantu sektor rumah tangga dan usaha kecil, termasuk pusat kuliner lokal.

    “Jargas adalah solusi energi yang berkelanjutan. Selain mengurangi ketergantungan pada elpiji bersubsidi, jaringan gas juga lebih praktis dan efisien,” ungkap Emil.

    Ia menambahkan bahwa Pemprov Jatim telah mempermudah proses perizinan dan mendukung penuh program jargas sebagai bagian dari transisi energi yang bersih. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong perubahan pola konsumsi energi masyarakat menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.

    Dengan dukungan dari pemerintah daerah, PGN optimistis proyek ini akan berjalan tepat waktu dan sesuai target. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-2 dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu mewujudkan swasembada energi sebagai bagian dari transisi menuju Net Zero Emission 2060.

    Dalam rangka memperkuat sinergi, Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, bersama Direktur Komersial Ratih Esti Prihatini, melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Emil Dardak di Surabaya pada Kamis (8/5).

    “Kami mendukung penuh program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi. Kami juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas bumi yang lebih bersih dan nyaman,” ujar Arief.

    Wilayah kerja PGN di SOR III meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia, dengan total lebih dari 200.000 pelanggan, mulai dari rumah tangga hingga industri.

    “Dengan ekspansi jargas ini, kami berharap bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kolaborasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM juga terus kami lakukan untuk menjamin pasokan gas yang stabil,” tutup Arief.