Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Wakil Ketua DPRD: Komunitas Senam Ibu-Ibu Kunci Surabaya Sehat dan Bahagia

    Wakil Ketua DPRD: Komunitas Senam Ibu-Ibu Kunci Surabaya Sehat dan Bahagia

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut pentingnya komunitas senam ibu-ibu sebagai kekuatan sosial dan kesehatan masyarakat. Dia menilai aktivitas tersebut bukan sekadar olahraga, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan kota yang humanis dan berkelanjutan.

    Fathoni mengajak para ibu untuk menjadi pelopor gaya hidup sehat di lingkungannya. Dia menyebut peran ibu-ibu sangat vital dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang tangguh.

    “Ibu-ibu adalah motor keluarga. Kalau mereka sehat, keluarga ikut kuat. Dari sinilah kita bisa membangun Surabaya yang lebih sehat dan bahagia,” ujar Fathoni dalam pertemuan bersama komunitas senam di Surabaya, Kamis (15/5/2025),

    Masalah kesehatan, kata dia, tidak cukup hanya dibahas di balik meja rapat atau dalam forum resmi. Dia menilai gerakan kesehatan harus menyentuh langsung akar rumput agar perubahan benar-benar terjadi.

    “Senam bukan sekadar bergerak, tapi juga wadah untuk saling menyapa, bertukar pikiran, dan merawat semangat kebersamaan. Ini kekuatan sosial yang sering kali luput dari perhatian,” kata Fathoni.

    Ketua DPD Partai Golkar Surabaya itu juga menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ruang publik yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota tak boleh hanya berorientasi pada beton dan jalan, tapi juga pada pembangunan manusia dan relasi sosial.

    “Kalau masyarakatnya sehat, kotanya pasti lebih kuat. Karena itu, kami akan terus mendorong lahirnya lebih banyak ruang olahraga komunitas seperti ini,” tutur politisi eks jurnalis ini.

    Fathoni juga menilai komunitas senam adalah aset sosial yang perlu diperhatikan pemerintah, terlebih di tengah tekanan ekonomi dan psikis yang dialami banyak warga kota. Aktivitas seperti ini, menurutnya, menjadi oase yang menyegarkan dan mempererat solidaritas sosial di tengah kehidupan urban.

    “Dengan penguatan komunitas dan penambahan fasilitas olahraga publik, saya berharap Surabaya bisa menjadi kota yang tak hanya maju secara infrastruktur, tapi juga sehat secara mental dan sosial,” pungkasnya. [asg/ian]

  • KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya yang tegas terhadap anak-anak nakal. Yakni, dengan mengirim mereka ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

    “Ojo membanding-bandingkan rek, wes toh. Ya Allah, saya itu sangat tidak setuju kalau mereka disebut anak nakal. Saya selalu bilang ‘N akal’ adalah akal yang tidak terhingga. Sampeyan kan tahu kita Jatim punya sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai menerima kunjungan Mr. Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republik Singapore di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Khofifah tidak mau menyebut anak nakal. Ini karena bahwa pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan putih atau fitroh.

    “Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak-anak itu terlahir fitroh, yang bilang siapa, yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah menguatkan karakter, kita sudah mendapatkan warisan dari zaman Gubernur Pakde Karwo, yakni SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun. Baru kemudian, di era saya, melanjutkan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasurian dan sekarang ini sedang menyiapkan SMA Taruna Pamong Praja, bekerja sama dengan IPDN di Bojonegoro,” jelasnya.

    Khofifah menegaskan, melalui penguatan karakter anak diharapkan seorang anak bisa menjadi speaker nasionalisme dan speaker kebangsaan. “Jadi, melalui sekolah-sekolah taruna itu tadi. Saya dengan segala permohonan maaf, jangan lagi menyebut anak itu nakal. Mereka itu terlahir putih, suci dan fitroh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan villa dan perumahan di wilayah lereng pegunungan Malang Raya kian marak. DPRD Jawa Timur memperingatkan risiko bencana ekologis dan pelanggaran tata ruang yang bisa terjadi jika pembangunan tak sesuai peruntukan lahan.

    Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengembangan hunian di kawasan rawan bencana, seperti lereng-lereng pegunungan di Batu dan Malang.

    Dia menyebut potensi bahaya yang bisa muncul akibat pembangunan yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Saya mohon ketika ada (pengembang) yang menawarkan perumahan atau villa, masyarakat perlu tahu apakah wilayah tersebut memang dipertuntukkan untuk perumahan. Apakah zona itu hijau, kuning, atau lainnya. Masyarakat harus diedukasi,” tegas Dewanti di gedung DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).

    Menurutnya, masyarakat sering tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka incar justru berada di zona lindung atau zona hijau yang tidak boleh dibangun. Edukasi publik menjadi krusial agar warga tidak menjadi korban pembangunan ilegal.

    Khusus untuk kawasan Batu, Dewanti menegaskan bahwa banyaknya wilayah lereng harus menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam terhadap kelayakan lahan wajib dilakukan sebelum izin pembangunan diberikan.

    “Di wilayah Malang Raya dan khususnya Batu, karena Batu itu banyak lereng. Itu harus dievaluasi lagi, apakah lerengan tersebut layak dijadikan hunian. Pembeli tanah dan villa juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” imbuhnya.

    Dewanti, yang juga mantan Wali Kota Batu periode 2019–2024, menegaskan bahwa seluruh wilayah sudah memiliki peta zonasi yang tercantum dalam RTRW. Setiap pengajuan izin harus mengacu pada dokumen tersebut dan tidak bisa dilanggar begitu saja.

    “Misalnya di wilayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, data dari Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mencatat tren penurunan izin pengembangan perumahan. Hingga Maret 2025, hanya enam pengembang yang merampungkan setplan, turun dari sepuluh pengembang pada periode yang sama tahun lalu.

    Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan dan lonjakan harga tanah menjadi penyebab utama.

    “Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelas Arif.

    Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengembang mulai beralih ke pembangunan vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif mengingatkan bahwa pembangunan jenis ini pun tetap harus melalui kajian dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

    “Hunian vertikal harus dikaji betul, karena Kota Malang masih menjadi favorit tempat tinggal, terutama bagi pensiunan. Kita harus melibatkan banyak OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Dishub untuk mengkaji tata ruang,” tandasnya. [asg/ian]

  • Walikota Surabaya Dilaporkan ke Ombudsman oleh Pemilik CV Sentoso Seal

    Walikota Surabaya Dilaporkan ke Ombudsman oleh Pemilik CV Sentoso Seal

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pasang badan soal pemerintah kota (pemkot) yang dilaporkan ke pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur oleh pemilik usaha CV. Sentoso Seal, Jan Hwa Diana. Gara-gara gudangnya disegel pada hari Kamis (15/5/2025).

    Eri Cahyadi mengatakan hal itu dalam unggahan video di akun sosial media instagram pribadinya. Dia bilang, bersedia menghadapi laporan tersebut. Sekaligus tetap terus memprioritaskan warganya.

    “Silahkan laporkan. Kalau buat saya, melindungi warga Surabaya jauh lebih penting,” ungkap Wali Kota Eri Cahyadi, dalam unggahan video instagram dilihat beritajatim.com, Kamis (15/5).

    Eri juga mengatakan bahwa, penyegelan gudang dan larangan beroperasi itu dilakukan, karena cv ini belum mengantongi izin Tanda Daftar Gudang (TDG). Serta segel hanya boleh dibuka, ketika ada maintenance.

    Namun, kata Eri, waktu itu pihak CV. Sentoso Seal sempat meminta izin membuka segel dengan mengaku ada maintenance perbaikan listrik. Tapi, pada saat yang sama justru ada aktivitas pekerja di sana.

    “Ojok garai rusuh Surabaya, ojok garai gaduh Suroboyo. Ini sudah melanggar, apa yang dia minta izin biar bisa maintanance tapi ternyata wong kerjo akeh nang kono, ini kan gak bener,” tegas Eri.

    Dari situ, Wali Kota Surabaya dua periode itu pun turut mengingatkan, agar pihak cv atau siapapun jangan berkelit ketika membuat masalah. Eri juga mengaku, tidak akan tinggal diam ketika ada pihak yang menyakiti warganya.

    “Jangan lah dengan sejuta alasan, tapi membenarkan diri, tapi menyakiti wong suroboyo. Tidak akan saya biarkan yang seperi ini di Kota Surabaya,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan surat yang diterima Ombudsman hari Kamis 8 Mei 2025 lalu, Diana mengaku sudah selesai mengurus izin TDG sejak, Rabu (30/4/2025). Namun, menurut versinya Pemkot Surabaya tak kunjung membuka segel di gudangnya.

    “Tetapi sampai hari ini (Rabu) belum dikeluarkan izinnya, saya minta segel gudang saya dicabut demi keadilan,” kata Diana, melalui rilisan pers Ombudsman Jatim, Kamis (8/5/2025).

    Di situ, Diana menjelaskan kronologi saat Kepala Dinas PMTSP Surabaya Lasidi, Kadiskopdag Surabaya Dewi Soeriyawati, Kasatreskrim Polres Tanjung Perak Prasetyo, dan Kapolsek Asem Rowo Ardian berkunjung ke Gudang Sentoso Seal, di Jalan Margomulyo 44 Blok H-14 Surabaya.

    Ketika itu, beberapa orang tersebut berniat untuk menyegel gudang karena masih belum memiliki izin TDG. Sedangkan, menurut Diana, mereka berjanji (bersepakat) hanya menyegel pintu gerbang yang besar.

    “Sedang pintu kecil akses keluar masuk pegawai tetapdibuka. Namun, kenyataannya semua pintu disegel,” jelasnya.

    Akhirnya, Diana mengirimkan surat kepada Pemkot Surabaya agar pintu yang kecil dibuka. Dia beralasan, untuk keperluan pemeliharaan listrik, air, komputer, kendaraan dan lainnya.

    Tak hanya itu, Diana juga mengaku, mendapat janji dari Kepala Dinas PMTSP Surabaya, izin TDG-nya akan keluar, pada Jumat (2/5/2025). Akan tetapi, hal tersebut belum ia dapatka sampai hari Senin (5/5/2025).

    “Saya berupaya menemui Pak Lasidi dan Bu Dewi, tetapi yang bersangkutan tidak mauditemui dengan alasan sedang rapat. Anak buahnya juga begitu,” ujarnya. (rma/ted)

  • Wali Kota Malang Permudah Akses Pembiayaan Modal UMKM Demi ‘Ngalam Laris’

    Wali Kota Malang Permudah Akses Pembiayaan Modal UMKM Demi ‘Ngalam Laris’

    Malang (beritajatim.com) — Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan kemudahan akses pembiayaan modal untuk para pelaku UMKM di Kota Malang. Wahyu menyebut langkah ini implementasi dari Ngalam Laris salah satu dari Dasa Bakti Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin.

    Wahyu menyerahkan secara simbolis tabungan pembiayaan bantuan modal dari BPR Tugu Artha Sejahtera kepada 111 pelaku UMKM Kota Malang pada Rabu (14/5/2025). Program ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan lembaga keuangan milik daerah dalam memperkuat UMKM untuk mendorong geliat ekonomi lokal serta fasilitasi permodalan.

    “Ini salah satu bentuk perhatian dan terobosan dari kami bersama BPR Tugu Artha Sejahtera kepada UMKM. Tahun ini, memberikan tabungan kepada 111 pelaku UMKM, ini sebagai bentuk fasilitasi pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM terpilih,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan salah satu tantangan dalam menguatkan sektor UMKM yaitu memberikan akses pembiayaan bagi para pelakunya.

    “Tantangannya ada dua, untuk akses pembiayaan dan pemasaran. Kami fokus pada keduanya. Untuk pembiayaan ini ada BPR. Saya minta agar BPR ini yang bergerak untuk membantu dalam pembiayaan UMKM,” tutur Wahyu.

    Pemkot Malang akan memberikan berbagai layanan khusus untuk pembiayaan UMKM. Lewat BPR nanti bantuan permodalan bisa bermacam-macam bagi pelaku UMKM.

    “Tergantung jenis UMKM-nya. Ada layanan khusus, karena BPR ini berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Ini milik pemerintah daerah dan memang perhatian kami untuk penguatan UMKM itu. UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Kota Malang, terbukti saat pasca pandemi COVID-19, perekonomian ini disokong oleh UMKM. Sehingga kami berikan perhatian khusus agar terus berkembang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mencontohkan perhatian pemerintah kepada UMKM melalui akses pemasaran dan fasilitas infrastruktur. Seperti di momen Apeksi di Surabaya. Dia membawa berbagai produk UMKM di pameran Apeksi.

    “Dan ternyata berlanjut, banyak yang tanya dan UMKM mendapat pesanan juga. Kemudian ada juga program Kemis Mbois yang berkaitan dengan UMKM. Untuk fasilitas, kami berikan MCC (Malang Creative Center) sebagai fasilitasi ekonomi kreatif dan juga bagaimana turut mengangkat UMKM,” ujar Wahyu. (luc/ian)

  • Bertemu Pangdam V Brawijaya, IPI Berharap Santri Diberi Akses Mudah Jadi Anggota TNI

    Bertemu Pangdam V Brawijaya, IPI Berharap Santri Diberi Akses Mudah Jadi Anggota TNI

    Surabaya (beritajatim.com) – Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) menyampaikan harapan agar para santri mendapat akses yang lebih luas untuk menjadi anggota TNI. Harapan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., pada Rabu (14/5/2025) kemarin.

    Audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP IPI, antara lain Ketua Umum KH. K.M.T. Abdul Muhaimin, Wakil Ketua Umum Yant Subiyanto, ST., MM, KH. Imam Bushiri, Lc., Dewan Pembina Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja P. S.H., M.H., Dr. KH.R.P.A. Mujahid Anshori, S.Ag., MA, serta Sekjen Muhammad Hermansyah.

    Ketua Umum DPP IPI KH. Abdul Muhaimin mengungkapkan pentingnya sinergi antara TNI dan pesantren dalam memperkuat program-program kebangsaan yang berdampak langsung pada masyarakat.

    “Dengan koordinasi dan konsolidasi ini maka kita bisa menjalankan program kebangsaan terutama yang bisa berkontribusi untuk masyarakat terutama pesantren,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa santri memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari TNI karena terbiasa dengan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta nilai moral yang tinggi. Bahkan ia menyebut bahwa kontribusi pesantren terhadap perjuangan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kalau semangat kebangsaan pesantren tidak perlu diragukan. NKRI harga mati itu juga dari pesantren. Seandainya ada sensus orang yang meninggal demi kemerdekaan, saya yakin 80 persen dari pesantren,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menyambut baik inisiatif IPI. Ia mengapresiasi semangat kebangsaan yang ditunjukkan oleh kalangan pesantren dan membuka ruang selebar-lebarnya bagi santri untuk berkontribusi dalam pertahanan negara.

    “Banyak program-program yang perlu kita realisasikan dengan adik-adik pesantren dan akan mengambil langkah konkret. Banyak hal yang bisa direalisasikan Kodam dengan para santri untuk mendukung program Presiden,” tegasnya.

    Terkait keinginan santri menjadi anggota TNI, Pangdam menyampaikan bahwa peluang itu terbuka lebar, bahkan saat ini sudah tersedia jalur khusus yakni Sahabat Santri. Menurutnya, tinggal bagaimana mensosialisasikan program tersebut secara lebih luas agar potensi dari pesantren dapat terserap maksimal.

    “Intinya kita siap membantu dan membina agar para santri bisa melakukan tahapan tes dengan baik,” jelasnya.

    Ia juga menyebutkan bahwa selama ini Kodam V/Brawijaya rutin menjalin hubungan dengan pesantren, seperti melalui kunjungan ke Tambakberas dan Tebuireng. Pangdam yakin, latar belakang santri sangat cocok dengan kehidupan militer karena sudah terbiasa hidup dalam keteraturan dan kedisiplinan.

    “Santri lebih familier dengan kehidupan militer,” pungkasnya. [uci/ian]

  • Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 15 Mei 2025, Hujan?

    Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 15 Mei 2025, Hujan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda kembali merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada Kamis, 15 April 2025.

    “Hari ini cuaca di Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik cenderung hujan di pagi dan sore hari. Selebihnya, cuaca cenderung berawan,” ujar Prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr., Rabu (14/3/2025).

    Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini

    Di Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan turun hujan hari ini. Adapun daerah yang pagi dan sorenya terjadi hujan ringan, di antaranya ialah Kecamatan Krembangan, Lakarsantri, Bubutan, Dukuh Pakis, hingga Tegalsari.

    Suhu udara: 24°C – 30°C
    Kelembapan: 74% – 95%
    Kecepatan angin: 10,5 km/jam dari arah Tenggara.

    Prakiraan Cuaca Sidoarjo Hari Ini

    Kecamatan Krian dan Wonoayu diprakirakan akan turun hujan ringan sekitar pukul 6.00 WIB dan 15.00 WIB. Ada juga beberapa daerah yang diprediksi hujan pada sore harinya, seperti Buduran, Candi, Gedangan, hingga Tulangan. Selebihnya, cuaca tampak berawan.

    Suhu udara: 24°C – 30°C
    Kelembapan: 72% – 96%
    Kecepatan angin: 12,2 km/jam dari arah Selatan.

    Prakiraan Cuaca Gresik Hari Ini

    Sekitar pukul 6.00 WIB, sejumlah daerah di Gresik diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan. Termasuk di antaranya Kecamatan Menganti, Manyar, hingga Kedamean. Adapun Kecamatan Dukun, Sidayu, Wringinanom, dan Driyorejo diprediksi hujan pada pagi dan sorenya.

    Suhu udara: 26°C – 29°C
    Kelembapan: 75% – 94%
    Kecepatan angin: 20,2 km/jam dari arah Selatan.

    Meski cuaca berawan mendominasi, masyarakat disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipatif. Mengingat cuaca di wilayah tropis seperti Jawa Timur dapat berubah dalam waktu singkat, penting bagi warga untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi resmi BMKG atau layanan cuaca daring lainnya.

    Dengan memahami prakiraan cuaca secara detail, masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dapat menjalani aktivitas hari ini dengan lebih aman dan nyaman, termasuk saat memulai aktivitas tempat. (fyi/ian)

  • Banyak Warga Pendatang Surabaya Ajukan Alamat KTP di Tempat Ibadah, DPRD: Ini Tak Bisa Diizinkan!

    Banyak Warga Pendatang Surabaya Ajukan Alamat KTP di Tempat Ibadah, DPRD: Ini Tak Bisa Diizinkan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengungkapkan banyaknya fenomena pengajuan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan alamat rumah ibadah sebagai domisili di kota pahlawan.

    Dia menilai praktik ini tidak bisa dibenarkan dan berpotensi menyalahi aturan administrasi kependudukan.

    Menurut Yona, sejumlah warga yang sejatinya pendatang mencoba menyiasati domisili dengan mencantumkan alamat gereja atau masjid dalam pembuatan KTP. Dia menyebut adanya intervensi dari pihak eksternal yang memaksa agar permohonan semacam ini tetap diproses.

    “Ada intervensi dari pihak eksternal yang meminta bantuan untuk pengurusan KTP menggunakan alamat di rumah-rumah ibadah. Ini tidak bisa diizinkan, kecuali hanya untuk beberapa orang dengan fungsi khusus seperti pendeta atau marbot,” ujar Yona, Rabu (14/5/2025).

    Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menambahkan, fenomena ini sudah melebihi batas wajar dan dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk keperluan pendidikan, pekerjaan, atau akses layanan publik lainnya. Dia menegaskan bahwa pemalsuan domisili tidak hanya menyalahi norma, tapi juga menabrak ketentuan hukum.

    “Kalau dalam jumlah cukup banyak, itu tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan. Apalagi kalau tujuannya untuk mengelabui sistem administrasi kependudukan,” lanjutnya.

    Yona juga menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit memperbolehkan rumah ibadah dijadikan alamat domisili KTP, kecuali dalam kondisi tertentu.

    Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang kerap dijadikan rujukan, menurutnya hanya mengatur soal pendirian rumah ibadah dan terkait Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

    “Saya sudah pelajari PBM dua menteri itu, dan tidak ada yang mengatur soal penggunaan rumah ibadah untuk domisili KTP. Jadi dasar hukumnya tidak ada,” tegas Yona.

    Dia mencurigai bahwa banyak dari pemohon KTP dengan alamat rumah ibadah ini adalah pendatang dari luar Surabaya, yang enggan mencantumkan alamat aslinya karena tidak tinggal secara resmi di kota pahlawan.

    “Contohnya ada warga dari Indonesia timur, tapal kuda atau luar sini yang tinggal di Surabaya dan tidak bisa membuat KTP karena tidak punya alamat tetap. Akhirnya alamat gereja dijadikan domisili. Untuk warga muslim masjid dijadikan alamat,” jelas Yona.

    Meski demikian, dia mengakui bahwa tidak semua kasus bisa digeneralisasi. Beberapa orang memang tinggal dan bertugas di rumah ibadah, sehingga layak mendapatkan alamat tersebut secara administratif.

    “Kalau memang tinggal di situ dan menjalankan fungsi, seperti pendeta, takmir, atau marbot, itu bisa diterima. Biasanya juga ada mess atau ruang tinggal untuk mereka,” tutur Yona.

    Yona mengingatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya agar tegas dalam menyikapi permohonan semacam ini, agar tidak terjebak dalam ewoh-pekewuh akibat tekanan dari pihak luar.

    Dia juga menganjurkan agar regulasi yang lebih tegas segera disusun untuk mencegah praktik serupa terulang.

    “Ini bukan soal agama atau SARA. Ini soal ketertiban administrasi dan etika dalam kependudukan. Jangan sampai rumah ibadah dijadikan alat manipulasi data,” tandasnya. [asg/ian]

  • 2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    Bojonegoro (beritajatim.com)– Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

    Seleksi kompetensi mulai digelar sejak Sabtu (10/5/2025) dan akan berakhir besok, Kamis (15/5/2025). Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

    “Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil pasca sanggah yang diumumkan pada 28 Februari 2025. Mereka tersebar di berbagai lokasi ujian di beberapa kota,” jelas Daniar, Selasa (13/5/2025).

    Seleksi ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BKN. Para peserta diimbau untuk mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan mempersiapkan diri secara optimal agar bisa lolos dalam seleksi kompetensi PPPK tahap lanjutan. [lus/but]

    Adapun rincian lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK Tahap II untuk peserta dari Pemkab Bojonegoro adalah sebagai berikut:

    Titik Lokasi Surabaya 1: 1.902 peserta
    Titik Lokasi BKN Semarang II: 45 peserta
    Titik Lokasi Kanreg I BKN Yogyakarta: 155 peserta
    Titik Lokasi Kanreg III BKN Bandung: 4 peserta
    Titik Lokasi Kanreg X BKN Denpasar: 1 peserta
    Titik Lokasi BKN Lampung I: 1 peserta

  • Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Dalam kunjungan tersebut, Herman menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    “Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” tegas Herman.

    Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru, seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

    “Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tukasnya.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan Demokrat di daerah.

    “Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

    Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron. “Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar dokter Agung.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid. (tok/but)