Surabaya (beritajatim.com) – Gagasan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafagih.
Menurutnya, kebijakan seperti ini tidak bisa serta-merta diterapkan di Jawa Timur tanpa mempertimbangkan situasi psikologis dan kondisi sosial anak-anak.
Hikmah mengakui bahwa banyak orang tua yang kini merasa kewalahan menghadapi anak-anak dengan perilaku ekstrem. Dia menyebut bahwa fakta di lapangan menunjukkan sejumlah anak memang sulit dikendalikan, meski telah diberi berbagai pendekatan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga.
“Faktualnya memang banyak orang tua dan masyarakat sudah angkat tangan dan tidak mampu untuk menangani dan merespon perilaku-perilaku anak yang kelewatan dalam tanda kutip,” ujar Hikmah kepada beritajatim.com, Kamis (15/5/2025).
Namun demikian, dia menyebut perlunya batasan yang jelas dalam penerapan pendekatan semacam ini. Dia menilai, penggunaan metode seperti barak militer harus disesuaikan dengan jenis perilaku anak, tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus.
“Hanya untuk jenis perilaku seperti apa pendekatan ini diperlukan. Karena ini sesungguhnya Pak Dedi ingin menekankan pada efek jera ya, jadi kesannya anak-anak dalam ‘ancaman’ ya dalam tanda kutip,” kata Hikmah.
Politikus PKB itu menambahkan, meski niatnya baik untuk mendisiplinkan anak, pendekatan dengan tekanan seperti ini kerap dikritik dalam kajian pengasuhan anak. Namun, dia tidak ingin serta-merta menyalahkan langkah tersebut, sebab ada kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan intervensi ekstrem.
“Mungkin yang memang benar-benar sudah diberikan terapi, berbagai respon dari orang tua, lingkungan, sekolah, tapi kemudian tidak cukup memberikan perubahan perilaku, mungkin menjadi salah satu alternatif,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Hikmah juga mengusulkan opsi pendidikan berbasis spiritualitas seperti pesantren khusus yang dirancang untuk menangani anak-anak dengan masalah perilaku. Namun dia menyebutkan bahwa bukan sembarang pesantren bisa dijadikan rujukan.
“Nah, yang alternatif lain bisa saja ke pesantren. Tapi ingat, pesantren yang dimaksud bukan pesantren biasa. Tapi pesantren yang menyediakan layanan bagi anak yang membutuhkan sentuhan untuk perubahan perilaku,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan perilaku pada anak tidak bisa instan. Dibutuhkan proses panjang dan sentuhan yang humanis, bukan ketakutan. Anak-anak harus didekati oleh orang yang mereka percaya, bukan ditakuti.
“Karena merubah perilaku yang awalnya bermasalah jadi tidak bermasalah itu kan tidak serta-merta ya, membutuhkan proses pembiasaan yang luar biasa. Kemudian butuh sentuhan humanis dari orang-orang yang anak-anak percaya, bukan orang-orang yang ditakuti,” tambahnya.
Meski begitu, Hikmah menolak untuk langsung menilai kebijakan Dedi Mulyadi sebagai keliru. Menurutnya, kebijakan apapun yang berangkat dari niat baik harus dinilai dari hasilnya secara objektif.
“Kita kan belum tahu hasilnya. Coba kita tengok dulu hasilnya Pak Dedi Mulyadi itu seperti apa. Apakah anak-anak secara sporadis dimasukkan barak kemudian dapat gemblengan disiplin militer ini hasilnya bagus, terjadi perubahan tempo atau tidak, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ungkapnya.
Hikmah menegaskan, apapun metodenya, yang terpenting adalah pemerintah memberikan respons terhadap situasi yang semakin darurat, ketimbang hanya menjadi penonton.
“Jadi saya memberikan Pak Dedi apresiasi dari sisi niat baiknya dalam memberikan respon. Terkait apakah respon ini baik atau tidak, nanti kita lihat ya. Apakah bisa memberikan dampak baik atau tidak,” tegasnya.
Dia juga menyarankan agar kepala daerah lain, termasuk di Jawa Timur, tidak langsung meniru tanpa melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak. Menurutnya, pendekatan terhadap anak-anak harus tetap berlandaskan pada keunikan personal dan prinsip pemulihan, bukan sekadar efek kejut.
“Tentu yang penting adalah asesmen, bahwa tidak semua anak diperlakukan sama,” pungkasnya. [asg/beq]
