Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Jibom Polda Jatim Selidiki Temuan Granat Aktif di Rumah Kosong Tuban

    Jibom Polda Jatim Selidiki Temuan Granat Aktif di Rumah Kosong Tuban

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Polda Jawa Timur diterjunkan ke Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, usai penemuan granat aktif di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, tepat di samping Hotel Amerta, Selasa (3/6/2025).

    Dalam pantauan di lokasi, empat personel Jibom tampak memeriksa dan mengevakuasi granat yang ditemukan di pekarangan rumah tersebut. Rumah tersebut diketahui telah lama kosong, sehingga keberadaan granat menimbulkan tanda tanya besar.

    Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menyatakan granat yang ditemukan masih aktif dan saat ini telah diamankan untuk ditindaklanjuti oleh tim Gegana. Menurutnya, granat itu pertama kali ditemukan oleh seorang tukang kebersihan.

    “Nanti kami minta keterangan saksi-saksi termasuk pemilik rumah dan tukang kebersihan yang pertama kali menemukan granat tersebut,” kata AKP Dimas.

    Ia menambahkan, granat diperkirakan sudah cukup lama berada di lokasi mengingat bentuknya yang telah berkarat. Namun demikian, pihak kepolisian belum dapat memastikan asal-usul maupun kepemilikannya.

    “Kita masih belum tahu kepemilikan granat tersebut, maupun didapat dari mana, masih kita periksa,” tegasnya.

    Granat aktif tersebut kini telah dibawa oleh tim Gegana Polda Jatim dan rencananya akan diledakkan di kawasan Semen Gresik Tuban sebagai bagian dari prosedur netralisasi bahan peledak. Sementara itu, polisi juga akan menyelidiki lebih lanjut jejak keberadaan granat di rumah kosong tersebut. [dya/beq]

  • Polisi Tembak Mati 2 Spesialis Pembobol Toko di Tol Sidoarjo

    Polisi Tembak Mati 2 Spesialis Pembobol Toko di Tol Sidoarjo

    Liputan6.com, Surabaya – Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur membenarkan, pihaknya bersama tim gabungan dari Polres Sidoarjo dan Tulungagung, telah menembak mati dua pelaku spesialis pembobol toko dan distributor rokok di Jalan Tol Sidoarjo.

    “Penindakan itu dilakukan setelah para pelaku berusaha melarikan diri dan membahayakan petugas saat pengejaran,” ujar AKBP Jumhur di kamar mayat rumah sakit Bhayangkara Surabaya, Selasa (3/6/2025).

    AKBP Erik mengungkapkan, penindakan tersebut merupakan hasil pengembangan dari sejumlah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah Gresik, Sidoarjo, Tulungagung, Malang, dan Situbondo.

    “Hampir seluruh wilayah Jawa Timur dibobol. Mereka merupakan kelompok asal Jawa Tengah yang memang spesialis membobol toko dan distributor rokok,” ucapnya.

    AKBP Jumhur mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi bahwa kelompok pelaku masuk ke Jawa Timur setelah sebelumnya berada di Bali. Tim gabungan kemudian melakukan pengejaran hingga ke jalan tol Malang–Sidoarjo.

    Di ruas tol Kejapanan, lanjut AKBP Jumhur, para pelaku sempat dihadang oleh petugas PJR dan tim Reskrim gabungan, namun mereka berupaya kabur dengan menabrak kendaraan petugas dan melaju dengan kecepatan tinggi.

    “Peringatan sudah kami berikan, tapi pelaku tetap berusaha kabur dan menabrak mobil anggota di KM 755 pintu keluar Sidoarjo. Karena membahayakan petugas, kami lakukan tindakan tegas dan terukur,” ujarnya.

     

  • Muncul Covid-19 Varian Baru, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Deteksi Dini

    Muncul Covid-19 Varian Baru, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Deteksi Dini

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperketat deteksi dini Covid-19. Ini menyusul adanya laporan dari Kementerian Kesehatan yang mendeteksi tujuh kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir.

    Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menganggap enteng perkembangan ini dan segera memperkuat sistem kewaspadaan dini di seluruh daerah.

    Menurut Deni, meskipun belum ada laporan lonjakan kasus di Jawa Timur, langkah antisipatif harus segera dilakukan. Pemerintah daerah tidak boleh bersikap reaktif, tetapi harus proaktif menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

    “Kami minta Pemprov Jatim segera memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya Dinas Kesehatan, rumah sakit rujukan, dan fasilitas layanan primer. Deteksi dini dan pelacakan harus kembali diaktifkan di level puskesmas,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (3/6/2025).

    Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut pentingnya edukasi publik secara masif dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan dan menganggap pandemi telah benar-benar berakhir, padahal virus bisa muncul kembali dalam bentuk varian baru.

    “Kesadaran masyarakat kita cenderung menurun karena tidak ada kasus besar dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini justru saatnya edukasi harus ditingkatkan, agar tidak muncul kejutan yang membahayakan,” katanya.

    Deni menegaskan pentingnya memperbarui stok logistik kesehatan di fasilitas layanan dasar, seperti alat pelindung diri (APD), masker, dan alat tes. Dia mendorong Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi kesiapan daerah-daerah, terutama di wilayah aglomerasi dan zona rawan.

    “Pastikan semua fasilitas kesehatan di kabupaten/kota siaga. Jangan sampai seperti awal pandemi dulu, kita gagap merespons karena tidak siap dari awal,” tegas politisi muda ini.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya tujuh kasus Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia dalam sepekan terakhir, meski jumlahnya belum menunjukkan tren kenaikan signifikan. Namun, WHO telah menetapkan bahwa virus SARS-CoV-2 masih masuk dalam kategori infeksi penyakit yang harus diwaspadai secara global.

    Terkait hal ini, Deni juga meminta Pemprov Jatim berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat untuk memastikan kesiapan sistem informasi kesehatan dan pembaruan data kasus berjalan optimal.

    “Pemprov harus aktif memastikan data surveilans dan komunikasi risiko berjalan baik. Informasi yang cepat dan akurat adalah kunci menghindari kepanikan,” tandasnya.

    Dia menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur siap mendukung upaya penguatan sistem kesehatan dan jika diperlukan, akan mendorong penambahan anggaran untuk penanggulangan jika situasi memburuk.

    “Kami siap support anggaran jika dibutuhkan, selama itu digunakan untuk melindungi rakyat Jawa Timur secara menyeluruh dan transparan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • 38 Daerah di Jatim Rampungkan Harmonisasi Raperkada Koperasi Merah Putih

    38 Daerah di Jatim Rampungkan Harmonisasi Raperkada Koperasi Merah Putih

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah menyelesaikan proses harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah (raperkada) tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP). Proses ini difinalisasi dalam Rapat Pengharmonisasian di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (3/6/2025).

    Dengan tuntasnya harmonisasi, pemerintah daerah kini dapat segera melanjutkan penyusunan raperkada untuk ditetapkan dan diundangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Dan, nantinya secepatnya dapat ditetapkan dan diundangkan oleh masing-masing daerah,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto.

    Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP. Haris menegaskan bahwa meskipun waktu pelaksanaannya tergolong mepet, sinergi antarpihak berhasil membuat proses berjalan lancar.

    “Kegiatan ini terlaksana dengan waktu yang mepet, namun berkat sinergi seluruh pihak di bawah arahan Sekda Provinsi Jawa Timur, akhirnya bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Haris.

    Haris menjelaskan bahwa draf raperkada telah disiapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan disesuaikan oleh Kanwil Kemenkum Jatim dengan nomenklatur dan kondisi masing-masing daerah. Ia juga menyoroti perlunya kejelasan dasar hukum, kesesuaian istilah dengan undang-undang, serta penyempurnaan redaksi sejumlah pasal, termasuk struktur satuan tugas dalam Pasal 15.

    “Kami juga menyarankan penyempurnaan redaksi terhadap beberapa pasal, termasuk struktur satuan tugas dalam Pasal 15, serta penyesuaian penyebutan ‘Gubernur’ menjadi ‘Gubernur Jawa Timur’ sesuai kewilayahan,” jelasnya.

    Penandatanganan berita acara dan penerbitan surat selesai harmonisasi dijadwalkan dilakukan pada hari yang sama. Haris berharap langkah ini mendorong percepatan pembentukan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

    “Dengan semangat Jatim Pasti Hebat, Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat, mari kita jadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yaitu menjadi simpul baru pertumbuhan nasional,” tutur Haris.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, turut mengapresiasi percepatan pembentukan payung hukum KD/KMP oleh Kanwil Kemenkum Jatim. Ia menyebut langkah ini sebagai inisiatif luar biasa yang patut dicontoh.

    “Kerja cepat dan terukur Kanwil Kemenkum Jatim terbukti menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pengesahan badan hukum KD/KMP tertinggi secara nasional,” ujar Adhy.

    Meski masih ditemukan kendala di lapangan seperti persoalan kenotariatan, Adhy menyebut sinergi dengan Kanwil Kemenkum Jatim membuat solusi bisa segera diambil. Pemprov Jatim juga telah menggandakan alokasi bantuan untuk KD/KMP dari 1.500 menjadi 3.000 koperasi, sambil menunggu perubahan anggaran (P-APBD) guna memastikan pembayaran jasa notaris.

    “Kami sedang menunggu perubahan anggaran (P-APBD) untuk memberikan kepastian pembayaran jasa kepada para notaris, agar kepercayaan terhadap program ini tetap terjaga,” jelasnya.

    Adhy juga mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan raperkada KD/KMP dan mengajak seluruh pihak memikirkan strategi agar koperasi ini dapat beroperasi secara sehat dan produktif.

    “Selesai aspek hukumnya, mari kita pikirkan bersama agar koperasi-koperasi ini benar-benar dapat beroperasi secara sehat, produktif, dan mendukung ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta program-program strategis lainnya,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DPRD Surabaya Minta Pemkot Evaluasi Kebijakan Parkir Gratis dan Jukir Resmi

    DPRD Surabaya Minta Pemkot Evaluasi Kebijakan Parkir Gratis dan Jukir Resmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menanggapi kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan tempat usaha menyediakan juru parkir (jukir) resmi dan parkir gratis. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Kami mendukung upaya penertiban parkir liar, namun perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pelaku usaha dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Achmad Nurdjayanto, Selasa (3/6/2025).

    Achmad menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah. Dengan pola ini, Pemkot bisa melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menerapkannya secara menyeluruh di Kota Surabaya.

    “Kebijakan baru ini perlu dikaji mendalam dan jangan terburu-buru. Perlu semua pihak duduk bersama terlebih dahulu. Kalau bisa kebijakan dilakukan secara bertahap per regional atau kecamatan terlebih dahulu, agar dapat melihat kekurangan yang mungkin terjadi,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan soal jangkauan tempat usaha yang diwajibkan menyediakan jukir resmi, termasuk metode gaji jukir yang akan dipekerjakan.

    “Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait scope atau jangkauan usaha yang wajib menyediakan jukir perlu diatur dengan jelas. Jangan sampai membingungkan pelaku usaha dan masyarakat, sampai dengan pola dan metode gaji jukir yang nanti dipekerjakan,” jelasnya.

    Menurutnya, Pemkot juga harus melibatkan jukir eksisting yang sudah bekerja saat ini, terutama warga Surabaya, agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

    “Serta pelibatan jukir existing yang sudah bekerja saat ini, khususnya yang merupakan warga kota Surabaya. Mereka harus diakomodasi, jangan sampai justru kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

    Achmad turut meminta agar Pemkot menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat jika menemukan praktik parkir liar atau pungutan tidak resmi. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan.

    “Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan, dan Pemkot harus responsif terhadap laporan yang masuk,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa izin usaha akan dicabut jika pelaku usaha tidak menyiapkan jukir resmi dan parkir gratis sesuai ketentuan.

    “Kalau tidak menyiapkan juru parkir resmi, saya cabut izinnya. Enggak usah buka usaha di Surabaya, kalau cuma bikin gaduh dan ruwet,” tegas Eri Cahyadi.

    Kebijakan tersebut akan mulai berlaku satu minggu setelah surat edaran resmi diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    “Saya beri waktu seminggu setelah surat edarannya keluar. Kalau masih bandel, saya cabut izinnya,” imbuhnya.

    DPRD Surabaya berharap implementasi kebijakan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat tanpa membebani pelaku usaha. “Evaluasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai,” tandas Achmad. [asg/beq]

  • Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan Langsung, DPRD: Transparansi Bukan Sekadar Tontonan

    Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan Langsung, DPRD: Transparansi Bukan Sekadar Tontonan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe, menyebut rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan menyiarkan secara langsung proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) bukan satu-satunya jaminan transparansi.

    Namun, lanjutnya, harus diikuti dengan proses seleksi yang benar-benar objektif dan bebas dari intervensi politik.

    “Kami apresiasi niat Pemkot menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” ujar Cak YeBe, Selasa (4/6/2025).

    Menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi kunci dalam struktur birokrasi Kota Surabaya karena berperan sebagai motor utama dalam memastikan sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, integritas, kapasitas manajerial, serta rekam jejak calon harus menjadi indikator utama dalam penilaian.

    “Jangan sampai posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politik, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.

    Cak Yebe juga meminta agar panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar proses seleksi berlangsung adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

    Dia menyarankan adanya keterlibatan lembaga pengawasan independen untuk memverifikasi proses dan hasil seleksi.

    “Komisi A tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi Pemkot,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan kota ke depan akan semakin kompleks. Mulai dari percepatan pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas birokrasi, hingga kolaborasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.

    Maka dari itu, seleksi Sekda harus memunculkan pemimpin birokrasi yang visioner dan eksekutorial.

    “Sekda adalah wajah dari profesionalitas Pemkot. Harus mampu jadi jembatan antara visi wali kota dan realisasi di lapangan. Jangan sampai pemilihan ini hanya melanggengkan zona nyaman atau loyalitas sempit,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Pemkot Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengumumkan bahwa proses seleksi terbuka calon Sekda akan disiarkan secara langsung agar publik dapat memantau. [ADV]

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, Ini Langkah Plt Gubernur Emil

    Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, Ini Langkah Plt Gubernur Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh fraksi di DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

    Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, di Gedung DPRD Jatim.

    Untuk itu, Plt. Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi rampungnya proses final pertanggungjawaban APBD Jatim 2024 tersebut.

    “Alhamdulillah, proses tahapan final untuk pertanggungjawaban APBD 2024 telah terlaksana dengan adanya pendapat akhir fraksi dan gubernur, dilanjutkan dengan penandatanganan,” ujarnya.

    “Kami berharap suasana harmonis dalam hubungan kerjasama antara Pemprov Jatim, DPRD bersama seluruh stakeholder dapat berjalan secara sinergis, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata,” imbuhnya.

    Emil menegaskan, bahwa pemprov siap melengkapi seluruh rekomendasi DPRD Jatim yang disampaikan pada saat pendapat akhir penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2024.

    Emil mengatakan, Laporan Keuangan Pemprov Jatim telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Sebab, dengan disetujuinya Raperda ini, Pemerintah Provinsi selangkah lebih dekat dalam menyelesaikan siklus anggaran 2024 secara menyeluruh dan akuntabel.

    Terhadap rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan, baik pada saat pembahasan komisi maupun pembahasan di Badan Anggaran akan ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan koridor yuridis dari permasalahan yang ada.

    “Kami berharap bahwa hal tersebut dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, sesuai Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Raperda Provinsi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda.

    “Semoga seluruh proses berjalan lancar hingga evaluasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Memang masih ada satu tahap lagi, yaitu evaluasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum nanti final ditetapkan. Mohon doa restunya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Sinergi Balai Bahasa Jatim dan GPMB: Menyatukan Narasi, Menggerakkan Literasi

    Sinergi Balai Bahasa Jatim dan GPMB: Menyatukan Narasi, Menggerakkan Literasi

    Surabaya (bertajatim.com) – Ruang Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terasa berbeda dari biasanya, Senin siang, 2 Juni 2025. Di balik dinding-dinding yang selama ini menjadi saksi geliat kebahasaan dan kesastraan, berlangsung sebuah pertemuan bersejarah yang bisa menjadi tonggak penting dalam gerakan literasi di Jawa Timur.

    Tiga perwakilan dari Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Jawa Timur—Ketua, Sekretaris 2, dan Anggota Bidang Pelatihan dan Penulisan—disambut hangat oleh Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Puji Retno Hardiningtyas. Dalam suasana penuh keakraban, perempuan yang akrab disapa Retno ini menyampaikan optimisme atas pertemuan tersebut.

    “Kami menyambut bahagia kunjungan teman-teman GPMB Jatim. Pertemuan ini adalah bentuk sinergi nyata menemukan titik temu yang bisa disambungkan antar kedua institusi,” tuturnya.

    Didampingi Koordinator KKLP Literasi, Amin Mulyanto, dia membuka ruang dialog dengan semangat kolaboratif. Di antara secangkir kopi dan percakapan yang hangat, diskusi mengalir membahas potensi sinergi antara program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dimiliki Balai Bahasa dengan berbagai inisiatif GPMB.

    Ketua GPMB Jatim, Bambang Prakoso, membawa misi yang jelas dalam kunjungan ini—menguatkan ekosistem literasi melalui narasi dan aksi nyata.

    “Kami membawa narasi dan aksi tentang bentuk ideal dari membangun ekosistem literasi, dan ingin menyinergikannya dengan program di Balai Bahasa,” ungkap Bambang.

    Dalam diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam, sejumlah isu strategis turut mengemuka. Sekretaris 2 GPMB, Aditya Akbar Hakim, menyoroti tantangan penulis lokal dalam menerbitkan karyanya, khususnya ke penerbit mayor.

    “Penerbit indie memang banyak, tapi penulis daerah juga ingin bukunya terbit di penerbit besar. Kami ingin membangun ekosistem yang memfasilitasi keinginan itu,” jelas Aditya. “Dengan sinergi bersama Balai Bahasa, semoga semakin luas dampak yang bisa dirasakan masyarakat.”

    Topik revitalisasi bahasa daerah juga turut dibahas. Teguh Wahyu Utomo, Anggota Bidang Pelatihan dan Penulisan GPMB, membagikan pengalamannya saat menghadiri forum di Bawean.

    “Teman-teman di Bawean itu ingin sekali punya jejak karya berupa kamus berbahasa Jawa dialek Bawean. Ini bisa dikaitkan dengan program revitalisasi bahasa daerah di Balai Bahasa,” ungkap pria yang akrab disapa Tom itu.

    Pertemuan ini tak hanya menyatukan pikiran, tetapi juga menautkan harapan. Setelah diskusi, rombongan GPMB diajak berkeliling ke sejumlah ruang di Balai Bahasa, mulai dari ruang pelayanan, perpustakaan, hingga ruang diskusi literasi.

    Di balik senyum dan jabat tangan yang hangat, tersimpan optimisme baru: bahwa gerakan literasi tak bisa dijalankan sendiri, dan sinergi antar-lembaga adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih melek huruf, lebih cinta bahasa, dan lebih berdaya melalui tulisan. [suf]

  • Jelang Idul Adha: Berikut Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 3 Juni 2025

    Jelang Idul Adha: Berikut Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 3 Juni 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda kembali merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada Selasa, 3 Juni 2025.

    “Hari ini cuaca di Surabaya cenderung terik di pagi hari, kemudian berawan pada siang hingga malamnya. Sedangkan Sidoarjo dan Gresik diprediksi turun hujan di sejumlah wilayah dan pada jam-jam tertentu,” ujar Prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr., Senin (2/6/2025).

    Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini

    BMKG memprediksi hari ini cuaca di Surabaya cenderung terik di pagi harinya, kemudian berawan pada siang hingga malam, termasuk di Kecamatan Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, dan Tambaksari.

    Suhu udara: 24°C – 32°C
    Kelembapan: 62% – 93%
    Kecepatan angin: 15,9 km/jam dari arah Tenggara.

    Prakiraan Cuaca Sidoarjo Hari Ini

    Hampir sama seperti Kota Pahlawan, pagi ni sekitar pukul 6.00-10.00 WIB cuaca di Sidoarjo juga diprediksi terik. Kemudian selebihnya cenderung berawan, termasuk di antaranya Kecamatan Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Wonoayu, dan Waru.

    Suhu udara: 23°C – 32°C
    Kelembapan: 57% – 95%
    Kecepatan angin: 17,2 km/jam dari arah Tenggara.

    Prakiraan Cuaca Gresik Hari Ini

    Sempat cerah dan terik pagi ini. Kemudian cuaca di Gresik diprediksi akan berawan hingga malamnya. Meski begitu tidak ada tanda akan diguyur hujan, termasuk di Kecamatan Kedamean, Manyar, Menganti, Sidayu, Tambak, dan Ujungpangkah.

    Suhu udara: 25°C – 32°C
    Kelembapan: 68% – 93%
    Kecepatan angin: 16,4 km/jam dari arah Tenggara.

    Meski cuaca berawan mendominasi, masyarakat disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipatif. Mengingat cuaca di wilayah tropis seperti Jawa Timur dapat berubah dalam waktu singkat, penting bagi warga untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi resmi BMKG atau layanan cuaca daring lainnya.

    Dengan memahami prakiraan cuaca secara detail, masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dapat menjalani aktivitas hari ini dengan lebih aman dan nyaman, termasuk saat memulai aktivitas tempat. [fyi/aje]