Satpam Lihat Ayah yang Diduga Buang Anak di Pasar Kebayoran Lama: Dikira Numpang Tidur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang satpam
Pasar Kebayoran Lama
, Jakarta Selatan, Budiono, mengaku sempat melihat sosok pria yang diduga meninggalkan anaknya di depan salah satu kios pada Rabu (11/6/2025) dini hari.
Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, di mana Budiono menyaksikan pria tinggi mengenakan kemeja putih datang bersama seorang anak perempuan berbaju merah jambu.
“Dia naruh pertama itu sekitar jam 02.00-an, ditaruh di sini, sengaja saja ditaruh,” ungkap Budiono kepada wartawan di lokasi penemuan, Rabu.
Pada saat itu, Budiono mengira bahwa ayah anak tersebut hanya ingin menumpang tidur.
Namun, saat ia kembali memeriksa pada pukul 05.00 WIB, ia menemukan anak tersebut masih berada di posisi yang sama, sementara pria bermasker itu tidak ada di sisinya.
“Dikira di sini kan menumpang tidur. Tapi sampai sekarang enggak ada. Berarti kan buang anak, naruh doang,” kata Budiono.
Petugas Satpol PP Kebayoran Lama, Eko Iswahyudi, kembali menemukan anak tersebut pada pagi hari yang sama dan segera membawanya ke Puskesmas Cipulir 2.
Di puskesmas, Eko menanyakan beberapa hal kepada korban yang berinisial MK (7) itu.
Bocah perempuan tersebut menjawab dengan suara lemah dan lirih, menceritakan bahwa ayahnya pernah membakarnya, serta memukul dan membacoknya dengan pisau.
“Ayahnya sangat kejam katanya. Dia dibakar di sawah. Diobati tapi disiksa lagi,” ungkap Eko saat ditemui terpisah.
Setelah pemeriksaan oleh petugas medis, korban ditemukan memiliki luka lebam di mata yang menunjukkan indikasi pemukulan, serta bekas luka bacokan pisau sepanjang 5-6 cm.
Di bagian bahu, tulang korban tampak patah dan menonjol keluar dengan kondisi sudah menghitam.
Menurut keterangan petugas medis, tangan korban dipelintir hingga mengalami patah. Luka tersebut ditutupi dengan perban kasa saat ditemukan.
Dari keterangan yang diperoleh, diketahui bahwa korban dan ayahnya datang dari Surabaya, menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Turi pada Senin (9/6/2025) dan tiba di Jakarta keesokan harinya, Selasa (10/6/2025).
Polisi menduga bahwa penganiayaan terjadi di Surabaya, sehingga kasus ini diambil alih oleh Bareskrim Polri.
“Penanganan akan diambil alih Bareskrim, karena TKP penganiayaan di Surabaya,” jelas Kasi Humas Polres Jakarta Selatan KomisarisMurodih, saat dikonfirmasi pada Rabu.
Murodih menambahkan, salah satu langkah awal yang akan dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di Stasiun Pasar Turi untuk mengidentifikasi ayah korban.
Sementara itu, Kanit PPA Polres Jakarta Selatan juga menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk memeriksa kamera pengawas di Pasar Kebayoran Lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Surabaya
-

Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS
Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak perbaikan serius di tubuh manajemen Bank Jatim usai ditetapkannya susunan baru Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Mei 2025.
Sorotan tajam dilayangkan terhadap kinerja, transparansi, hingga profesionalisme jajaran baru di tengah mencuatnya isu kredit fiktif dan dugaan nepotisme dalam tubuh bank pelat merah tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa pergantian pimpinan Bank Jatim seharusnya menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik, bukan malah memperlebar jurang keraguan.
“Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tetapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. Direksi dan Komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” ujar Bunda Renny, Rabu (11/6/2025).
Fraksi PDIP menyoroti tiga isu utama yang harus segera dijawab manajemen baru. Pertama, dugaan politisasi jabatan yang dinilai publik sebagai penunjukan berdasarkan kepentingan politik, bukan karena integritas atau profesionalitas.
“Hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan,” tegasnya.
Kedua, minimnya komunikasi terbuka terkait kondisi internal dan arah strategis Bank Jatim setelah RUPS dinilai memperdalam krisis kepercayaan. Menurut Renny, kondisi ini menciptakan jarak antara manajemen dengan publik dan para pemangku kepentingan.
“Padahal, Bank Jatim adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Ketiga, urgensi transformasi digital juga mendapat sorotan tajam. Di tengah era disrupsi layanan perbankan, Bank Jatim dinilai tertinggal dalam berinovasi. “Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak agar Bank Jatim tetap relevan dan kompetitif,” tegas Renny.
Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak Direksi dan Komisaris baru agar segera menjalankan audit internal, menyusun roadmap pemulihan, serta membangun komunikasi proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur. Renny menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten, termasuk dalam pemberian kredit UMKM dan pengisian jabatan struktural.
“Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” sebutnya.
Politisi asal Kediri itu juga mengingatkan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kembalinya kredibilitas institusi sebagai bank milik daerah.
“Masyarakat sedang menunggu pembuktian. Jangan sia-siakan momentum ini. Pulihkan kepercayaan publik, maka kejayaan Bank Jatim akan kembali,” tegasnya.
Berikut Daftar Nama Calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim Hasil RUPS Maret 2025:
Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
Komisaris : Adhy Karyono
Komisaris Independen : Muhammad Mas’ud
Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
Komisaris Independen : Asri Agung Putra
Komisaris Independen : Nurul GhufronDirektur Utama : Winardi Legowo
Wakil Direktur Utama : R. Arief Wicaksono
Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah : Tonny Prasetyo
Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : RM Wahyukusumo Wisnubroto
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan
: Arif Suhirman
Direktur IT, Digital, dan Operasional : Wiweko Probojakti
Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma AjiKetua Dewan Pengawas Syariah : Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir, Mpd.
Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE, M.T, Ak
Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Ir. H. Tamhid Mashudi[asg/beq]
-

RI Bikin Kapal Perang, Mau Jual ke Negara Tetangga
Jakarta –
Anggota holding DEFEND ID, PT PAL Indonesia (Persero) membidik pasar ekspor negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk unit kapal Multi Role Support Ship. Produk ini menjadi kapal terbesar yang diproduksi PT PAL dengan panjangnya 163 meter.
“Ini fokus produk kami yang akan kami jual keluar negeri ya. Intinya di kawasan regional. Di kawasan regional akan kita pasarkan dan penetrasi pasar sudah kita mulai,” kata General Manager Sales and Marketing PT PAL Indonesia Aris Wacana Putra, saat ditemui detikcom dalam acara Indo Defense, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Aris menjelaskan, kapal Multi Role Support Ship merupakan evolusi tertinggi untuk kelas landing platform dock (LPD) atau kapal perang amfibi yang berfungsi untuk meluncurkan, mengangkut, dan mendaratkan pasukan dan peralatan ke daratan dari laut.
“Ini varian LPD yang paling besar, salah satu produk unggulan PT PAL yang akan kita pasarkan di kawasan regional,” jelasnya.
Aris menjelaskan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, untuk menjajaki penjualan kapal produksi PT PAL. Bahkan beberapa bulan lalu, PT PAL juga sempat terlibat dalam pameran di Malaysia.
Ke depan, Aris menyebut PT PAL juga akan melakukan transfer teknologi perkapalan dengan perusahaan asal Malaysia, yakni Lumut Naval Shipyard Sdn, Bhd. Ia mengatakan, beberapa negara juga menyampaikan minatnya untuk memboyong kapal tersebut.
“Sudah ada beberapa, tapi masih bersifat terbatas. Namun demikian sudah ada beberapa negara yang tertarik dengan varian kapal terbesar,” jelasnya.
Kapal Multi Role Support Ship ini diproduksi di Surabaya. Namun begitu, Aris tak menyebut harga kapal tersebut. Menurutnya, setiap permintaan desain kapal sangat mempengaruhi harga jualnya.
“Tidak ada standar khusus, tapi yang jelas produk PT PAL yang sangat kompetitif, terbukti kami bisa menjual, bisa mengekspor landing Strategic Sealift Vessel ke Filipina melalui tender internasional. Jadi itu menunjukkan bahwa kita adalah galangan kapal yang secara kualitas sangat membanggakan,” imbuhnya.
Sekadar informasi, kapal Multi Role Support Ship dilengkapi dengan tempat mendaratkan 5 unit helikopter. Kapal ini memiliki kapasitas muatan hingga 13.170 ton dengan kecepatan maksimal 20 knots. Kapal ini dapat berlayar selama 30 hari sejauh 10.000 mil laut.
(acd/acd)
-

DPRD Surabaya: Kebijakan Parkir Minimarket Jangan Rugikan Pengusaha, UMKM Bisa Jadi Solusi
Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan penertiban parkir liar di minimarket yang digaungkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memicu reaksi dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i menilai kebijakan penyegelan minimarket yang tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi, meski berniat baik, berpotensi membebani pengusaha.
Menurut Imam, saat ini pengelola minimarket tidak hanya wajib membayar pajak parkir, tetapi juga dibebani kewajiban menyediakan dan menggaji jukir, serta dilarang menyewakan lahan parkir kepada pelaku UMKM.
“Pengusaha yang sudah membayar pajak parkir, kok malah dibebani menambah pengeluaran dengan jukir resmi. Ini tidak adil. Pemerintah harusnya hadir memberi solusi, bukan menekan,” kata Imam, Rabu (11/6/2025).
Untuk meredam ketegangan antara Pemkot dan pelaku usaha, Imam mengusulkan solusi tengah. Ia mendorong agar lahan parkir di minimarket justru bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pelaku UMKM lokal, khususnya warga miskin di sekitar lokasi. Dengan cara ini, selain menjaga ketertiban parkir, akses ekonomi juga terbuka untuk masyarakat kecil, tanpa membebani konsumen atau pengusaha.
“Everybody will be happy. Pengusaha tidak keluar biaya lagi, UMKM atau warga miskin dapat tempat jualan gratis, konsumen merasa aman dan tidak perlu bayar parkir,” ujarnya.
Namun, Imam juga menggarisbawahi bahwa UMKM yang diberdayakan tersebut perlu diberi tanggung jawab menjaga ketertiban serta mencegah munculnya praktik jukir liar. Menurutnya, skema ini merupakan pendekatan sosial-ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.
Dalam kesempatan yang sama, Imam turut menyoroti pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2023 tentang Perindustrian dan Perdagangan. Ia menyebut banyak toko modern yang masih berdiri terlalu dekat dengan pasar tradisional, melanggar aturan zonasi yang telah ditetapkan.
“Perwali tentang toko modern yang dekat pasar rakyat itu juga harus ditegakkan kalau memang niat membela masyarakat Surabaya. Banyak yang tidak patuh zonasi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Imam mengingatkan agar Pemkot juga menegakkan aturan terkait kewajiban toko modern merekrut tenaga kerja dari warga lokal. Ia menyebut banyak pegawai di toko modern justru bukan warga Surabaya.
“Banyak juga pegawainya bukan warga Surabaya, padahal dalam Perda dan Perwali disebutkan harus warga ber-KTP Surabaya. Ini yang harus dibenahi kalau kita serius membela wong cilik,” lanjutnya.
“Kalau mau menertibkan, ya semua harus ditertibkan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau bela warga Surabaya,” pungkas legislator dari Fraksi NasDem itu. [asg/beq]
-
/data/photo/2025/06/11/684944934a4bb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Lahan Parkir Disegel, Minimarket Surabaya Akui Jumlah Pengunjung Merosot Tajam: Kayak Hanya Transit Regional
Lahan Parkir Disegel, Minimarket Surabaya Akui Jumlah Pengunjung Merosot Tajam: Kayak Hanya Transit
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Salah satu minimarket di Surabaya, Jawa Timur mengaku, mengalami dampak dalam jumlah pengunjung.
Ini terjadi usai lahan parkir di tempatnya disegel akibat tak memiliki
juru parkir
(jukir) resmi.
Diketahui, Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
menyegel 2 minimarket yang berada di kawasan Jalan Dharmahusada, Kecamatan Genteng, karena tidak memiliki jukir dengan rompi perusahaan.
“Berdampak, soalnya yang ke sini hitungannya kayak orang transit, perjalanan. Lah itu kayak mau berhenti
enggak
jadi,” kata salah satu kepala minimarket, Rudi, saat ditemui di lokasi, Rabu (11/6/2025).
Rudi mengatakan, sempat didatangi oleh Eri Cahyadi dan beberapa anggota Satpol PP Surabaya, Selasa (10/6/2025).
Selanjutnya, minimarketnya ditutup karena tidak ada jukir resminya.
Sesaat kemudian, kata Rudi, petugas Satpol PP kembali datang untuk membuka minimarketnya lagi.
Namun, area parkir toko modern tetap disegel sampai ada jukir dengan rompi peruhsaan.
“Petugas itu datang lagi, yang bermasalah cuma kendala parkiran bukan izin usahanya. Kalau izin usahanya kan tetap
enggak
ada masalah, jadi toko bisa tetap berjalan normal,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rudi mengaku, jukir yang ada di toko modernnya merupakan permintaan dari pihak RT setempat.
Akan tetapi, dia sendiri tidak tahu bagaimana perjanjian dengan perusahaannya.
“(Jukir sebelumnya) dari RT setempat, sing (yang) lama dari RT setempat. (Setelah lahan parkir disegel) kita lempar ke pihak koordinator, kan kita di toko cuma jaga,” jelasnya.
Saat ini, Rudi juga masih belum mengetahui, kapan dibukanya lagi lahan parkir di minimarketnya itu.
Dia hanya menunggu sampai atasannya memberik intruksi selanjutnya.
“Kurang tahu kalau itu, kita juga nunggu keputusan dari kantor untuk sama pembukaan segelnya itu kapan. Kalau masalah perizinan terus masalah (segel) itu, kita lempar ke perusahaan langsung,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, toko modern yang lahan parkirnya disegel bisa langsung beroperasi, setelah pihak perusahaan menugaskan
jukir resmi
.
“Saya bilang,
awakmu iso nekakno uwong
(kamu bisa mendatangkan orang) atau telpon koordinator
dikei
(dikasih) jukir, oke silahkan (buka segel),” kata Eri, saat berada di lokasi, Selasa (10/6/2025).
Eri mengatakan, hanya menyegel lahan parkir minimarket yang tidak memiliki jukir resmi.
Namun, otomatis perusahaan menutup tokonya karena tak lagi punya tempat untuk kendaraan pelanggan.
“Teman-teman menutup sendiri, kalau tidak silakan tapi tidak boleh ada parkir sebelum ada jukir, dan tidak boleh parkir di jalan raya karena izinnya seperti itu,
sanksine gede dee
(sanksinya besar dia),” ucapnya.
Lebih lanjut, Eri juga mengingatkan, kepada para pengusaha minimarket tersebut untuk tidak membuat kegaduhan di Surabaya.
Salah satunya dengan mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah.
“Setiap izin usaha itu harus ada tempat parkirnya, kalau
enggak
ada jukirnya saya tutup, kalau tidak ada tempat parkir
enggak onok
jukir, gimana usahanya bisa buka,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?
Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo mengkritisi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang menyegel sejumlah lahan parkir minimarket karena tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi.
Dia menilai kebijakan tersebut justru membebani pelaku usaha yang sudah patuh membayar pajak parkir. “Ada pajak parkir yang ditarik dari pelaku usaha, tapi yang harus nyediakan dan menggaji jukirnya juga pelaku usaha. Kalau enggak, tokonya bisa disegel. Ini kan membebani,” ujar Alif, Rabu (11/6/2025).
Menurut Alif, pelaku usaha seperti jaringan minimarket Alfamart dan Indomaret telah menjalankan kewajiban pajaknya kepada pemerintah kota Surabaya. Namun kini justru dibebani lagi untuk menggaji jukir resmi, padahal mereka tidak memiliki kendali penuh atas kondisi lapangan yang seringkali dikuasai oleh jukir liar.
Alif menyebut, pengusaha tidak punya daya untuk melawan praktik jukir liar yang diduga kerap dilindungi oknum tertentu. Dalam kondisi seperti ini, justru pemerintah harus hadir, bukan malah memberikan tekanan lebih besar kepada pelaku usaha.
“Tidak punya daya untuk melawan preman parkir. Jadi kebijakannya malah membebankan pengusaha. Jangan ditekan pengusahanya, mereka penyumbang PAD,” tegasnya.
Alif menyatakan bahwa niat Pemkot untuk menertibkan parkir memang baik. Namun cara dan pendekatan yang diambil seharusnya lebih adil dan tidak kontraproduktif.
“Tujuannya baik, tapi caranya ya ndak gitu lah. Harus ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Ini menyangkut tiga hal sekaligus pemerintah kota, pemilik gerai, juru parkir (baik dari ormas atau warga setempat), dan juga masyarakat pengguna parkir,” katanya.
Dia juga mendorong Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk segera turun ke lapangan untuk memverifikasi titik-titik pelaku usaha tidak hanya minimarket yang telah membayar pajak parkir namun tetap diganggu praktik jukir liar. Alif menyebut ini sebagai langkah penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Dinas terkait harus turun, melakukan cek mana yang bayar pajak parkir tapi masih ada parkir liar. Jangan sampai pengusaha jadi korban kebijakan yang tidak konsisten,” tegas politisi muda dari Fraksi Gerindra itu.
Komisi C DPRD Surabaya, lanjutnya, akan mengkaji lebih lanjut dasar kebijakan penyegelan tersebut dan mengundang dinas terkait untuk menjelaskan arah regulasi secara komprehensif. “Penataan sistem parkir di Surabaya harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya tegas, tapi juga berpihak dan berkeadilan,” tandas Alif.[asg/kun]
-
/data/photo/2025/06/11/68493d09cb5f5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Curhat Jukir Resmi Minimarket di Surabaya: Gaji Memang UMK Tapi Nyaris Dikeroyok 12 Jukir Liar Surabaya
Curhat Jukir Resmi Minimarket di Surabaya: Gaji Memang UMK Tapi Nyaris Dikeroyok 12 Jukir Liar
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Aghofur Qhuzaini (37), warga Kelurahan Bulak Rukem, Surabaya yang dulunya sekuriti kini bekerja sebagai
juru parkir
di minimarket.
Polemik
jukir liar
menjadi atensi Pemerintah Kota Surabaya.
Pemkot tidak segan-segan menyegel minimarket yang tidak memiliki lahan dan
jukir resmi
.
Jukir resmi
yang dimaksud, petugas parkir yang menggunakan rompi khusus berlogo perusahaan minimarket dan konsumen tidak perlu membayar retribusi.
“Saya termasuk petugas dari Indomaret. Gajinya ya dari Indomaret, cuma rekrutnya juga dari Pemkot,” kata Ghofur saat ditemui
Kompas.com
di minimarket Jalan Dharmahusada, Rabu (11/6/2025).
Ghofur bekerja sebagai
jukir resmi minimarket
sejak Jumat (6/6/2025).
Kebijakan ini memang terbilang baru direalisasikan oleh Pemkot Surabaya.
Selama bekerja sebagai jukir resmi minimarket, Ghofur tidak hanya ditugaskan di satu tempat yang sama dalam jangka panjang.
Tetapi, bergantian dari minimarket satu ke minimarket lainnya.
“Di sini dikontrak, sama perusahaan minimarketnya enam bulan. Tapi kemarin katanya Pemkot ada yang satu tahun,” jelasnya.
Dalam sehari, Ghofur menjaga area parkir dan mengamankan lalu lintas sekitar minimarket selama delapan jam.
Dia hanya memiliki satu hari libur dalam seminggu.
“Gajinya UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Ada uang lemburan juga kalau hari libur dan hari besar, tapi kecuali minggu,” tuturnya.
Dia tidak menyebutkan berapa uang lemburan yang didapat.
Namun, untuk UMK Surabaya 2025 sebesar Rp 4.961.753.
Selain itu, Ghofur juga mendapat jaminan kesehatan dari perusahaan minimarket.
Pemkot Surabaya juga berencana mewajibkan perusahaan memberikan jaminan kesehatan untuk ketenagakerjaan.
“Syaratnya jadi jukir resmi, utamanya warga Surabaya. Katanya, KTP luar Surabaya tidak bisa,” ungkapnya.
Sebagai pekerja, dia mendapat haknya.
Namun, hal itu tak lepas dari risiko yang harus diterima Ghofur selama bekerja.
Salah satunya menghadapi ancaman jukir liar.
Ghofur mengaku beberapa kali didatangi oleh jukir liar yang memberikan berbagai ancaman.
Mulai dari diusir, hingga nyaris dikeroyok.
“Pernah rombongan 4 orang, 5 orang, bahkan 12 orang waktu di Basra (Basuki Rahmat) seperti orang mau ngeroyok,” ucapnya.
Dia juga merasa takut dibacok sewaktu-waktu
Untuk itu, dia berharap Pemkot Surabaya memberikan tambahan personel untuk aparat keamanan berjaga.
“Saya sih sebenarnya tidak takut. Orang saya laki, saya kerja niat cari nafkah. Apapun risikonya saya hadapi,” pungkasnya.
Kendati demikian, dia diminta untuk tidak mudah terpancing emosi.
Pasalnya, pada awal sosialisasi dia juga diminta untuk meredam kegaduhan atau gesekan dengan jukir liar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/11/68493e85c3951.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/11/68494b241050f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

