Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Tingkatkan Layanan, Mayapada Healthcare Gandeng Bupa International

    Tingkatkan Layanan, Mayapada Healthcare Gandeng Bupa International

    Jakarta – Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk.) memperkuat kemitraan strategis dengan Bupa International, penyedia asuransi kesehatan premium asal Inggris, guna menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional bagi para nasabah, yang mayoritas merupakan ekspatriat.

    Kerja sama ini ditandai lewat penandatanganan Collaboration Agreement oleh Associate Director Commercial Mayapada Healthcare,dr. Christanti Triradiani, Network Development Consultant Bupa International Karthi Rajaseharan, dan perwakilan manajemen Global Excel Indonesia dr. Andi Saputro, di Mayapada Hospital Kuningan, Jakarta Selatan.

    Dengan dukungan Global Excel sebagai Third-Party Administrator (TPA), kemitraan ini menghadirkan layanan kesehatan menyeluruh untuk nasabah Bupa di Indonesia. Fasilitas yang disiapkan antara lain penanganan kegawatdaruratan dan ambulans yang siaga 24 jam, termasuk untuk kasus serangan jantung melalui Cardiac Emergency, kasus stroke melalui Stroke Emergency, kasus kecelakaan melalui Trauma Emergency, serta layanan emergency Ibu dan Anak (Woman & Children).

    Untuk kenyamanan pasien, tersedia juga tenaga medis bilingual termasuk dokter dan perawat, VIP Lounge, dan pendampingan dari VIP Patient Relation Officer (PRO). Seluruh layanan dapat diakses melalui sistem cashless untuk mempercepat proses administrasi.

    Chief Commercial Officer Mayapada Healthcare, Benjamin Winoto, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan Mayapada Hospital yang sudah berstandar internasional dan mengantongi akreditasi Joint Commission International (JCI).

    “Kemitraan dengan Bupa International merupakan salah satu wujud nyata kepercayaan mitra internasional terhadap layanan kesehatan berstandar internasional yang disediakan Mayapada Healthcare,” ujar Benjamin dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025).

    Tak hanya itu, Mayapada juga menyediakan manfaat tambahan bagi peserta asuransi Bupa seperti antar-jemput bandara, telekonsultasi eksklusif, layanan mata di Mayapada Eye Centre (MEC) dengan pendamping Vision Assistant (VIA), serta program wellness untuk kebugaran dan pencegahan penyakit seperti diabetes dan obesitas.

    Network Development Consultant Bupa International, Karthi Rajaseharan, menyatakan pihaknya yakin kolaborasi ini memberikan nilai lebih bagi nasabah, termasuk ekspatriat yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan terpercaya.

    “Kami senang dapat memperkuat kolaborasi kami dengan Mayapada Healthcare malalui kerja sama yang lebih komprehensif di seluruh unit Mayapada Hospital. Kami percaya bahwa kemitraan ini akan memberikan nilai lebih bagi nasabah Bupa di Indonesia, termasuk para ekspatriat yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas internasional,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan dr. Andi Saputro dari Global Excel Indonesia yang menegaskan komitmen mereka dalam memastikan proses klaim berjalan efisien dan pengalaman berobat tetap optimal.

    “Kami mendukung kolaborasi antara Mayapada Healthcare dan Bupa International dengan memastikan pengelolaan klaim yang efisien dan pengalaman layanan kesehatan yang optimal bagi nasabah yang berobat di Mayapada Hospital,” ungkapnya.

    Bupa International menjadi salah satu mitra dari banyak mitra asuransi internasional yang telah bekerja sama dengan Mayapada Healthcare. Seluruh nasabah Bupa kini bisa mengakses layanan kesehatan paripurna di unit Mayapada Hospital yang tersebar di lokasi-lokasi strategis seperti Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Bogor, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Beberapa layanan unggulan lain yang bisa diakses antara lain Oncology Center, Tahir Neuroscience Center, Uro-Nephrology Center, Internal Medicine Center, Orthopedic Center, Obstetric and Gynecology Center, serta Pediatric Center. Mayapada Hospital juga akan segera menghadirkan dua layanan terbaru, yaitu Sugar Clinic untuk penanganan diabetes secara komprehensif, dan Chest Pain Clinic untuk deteksi dini dan penanganan nyeri dada yang berhubungan dengan penyakit jantung.

    (prf/ega)

  • Jelang Kepulangan, Jemaah Haji Diimbau Jaga Kesehatan dan Batasi Aktivitas Fisik

    Jelang Kepulangan, Jemaah Haji Diimbau Jaga Kesehatan dan Batasi Aktivitas Fisik

    Bisnis.com, JEDDAH — Memasuki fase pemulangan gelombang pertama jemaah haji ke Tanah Air, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Suhu panas ekstrem di Makkah dan kepadatan Masjidil Haram menjadi perhatian utama menjelang keberangkatan para jemaah ke bandara.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH), Akhmad Fauzin mengimbau jemaah untuk membatasi ibadah sunnah yang berpotensi mengganggu kondisi kesehatan jelang kepulangan ke Tanah Air.

    “Cuaca siang hari di Makkah masih mencapai 46 derajat Celcius. Kami mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah, terutama umrah sunnah berulang kali,” ujar Fauzin dalam konferensi pers di Makkah, Sabtu (14/6/2025).

    Fauzin mengingatkan, aktivitas fisik berlebihan dan suhu ekstrem dapat berdampak buruk bagi kondisi kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia, berisiko tinggi, atau yang baru pulih dari kelelahan setelah puncak ibadah haji. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar jemaah lebih bijak mengatur waktu ibadah, termasuk saat akan melaksanakan tawaf wada.

    “Sebaiknya pilih waktu yang lebih sejuk seperti pagi hari setelah Subuh atau malam hari. Jemaah juga diimbau tidak bepergian sendiri, tetap bersama rombþongan demi keamanan,” tambahnya.

    Selain aspek kesehatan, PPIH juga mengingatkan jemaah pengguna Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) agar segera melapor kepada petugas saat tiba di bandara Jeddah atau Madinah.

    “Proses pelaporan ini penting agar petugas bisa membantu pengesahan SPLP ke Kementerian Haji Arab Saudi. Hal ini diperlukan agar proses keimigrasian berjalan lancar,” jelas Fauzin.

    Pada Sabtu (14/6/20×5), sebanyak 19 kloter dijadwalkan pulang ke Indonesia dari berbagai embarkasi, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar, Solo, Medan, dan lainnya. Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui dua bandara, yaitu King Abdul Aziz di Jeddah dan Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.

    “Perjalanan pulang memakan waktu yang cukup panjang, maka menjaga kebugaran tubuh sangat penting. Hindari kelelahan, cukupi asupan cairan, dan perhatikan anjuran petugas,” katanya.

  • 5 Ini Cara Eri Cahyadi "Melunakkan Hati" Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi Surabaya

    5 Ini Cara Eri Cahyadi "Melunakkan Hati" Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi Surabaya

    Ini Cara Eri Cahyadi “Melunakkan Hati” Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya,
    Eri Cahyadi
    merespon perihal, rencana demo yang akhirnya batal digelar oleh
    Forum Solidaritas Madura
    Indonesia (FSMI), terkait penertiban juru parkir (jukir) liar.
    Eri mengatakan, sudah bertemu dengan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI), Jumat (13/6/2025).
    Mereka sepakat untuk membatalkan aksi yang rencananya digelar di Balai Kota Surabaya itu.
    “Insya Allah teman-teman apakah ada (demo) itu, insya Allah enggak ada. Karena apa? Karena ini kita sudah terangkan. Inilah yang terjadi,” kata Eri, di ruang kerjanya, Sabtu (14/6/2025).
    Eri menjelaskan, kebijakannya tersebut untuk menertibkan jukir liar yang tidak menaati peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
    Contohnya, penggunaan karcis parkir untuk konsumen.
    “Kalau kita ingin menjaga Surabaya, ketika menjadi petugas parkir, satu jangan menarik parkir di atas karcis yang sudah ditentukan, kedua jangan menarik uang tanpa karcis, beres
    toh
    ,” ujarnya.
    Kemudian, kata Eri, FSMI memahami, arah langkahnya untuk menerapkan jukir yang menggunakan rompi perusahaan.
    Akhirnya, mereka sepakat agar peraturan tersebut tetap dilanjutkan.
    “Kalau orang yang tidak mengerti kan
    akhire

    ono sing
    (ada yang) fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tapi ketika dijelaskan gamblang, loh ya
    wis
    berarti
    wis
    bener, ya, benar, makanya kita jalan bersama,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Eri mengimbau, agar masyarakat melawan pihak yang tidak menjalan aturan.
    Dengan demikian, maka situasi Surabaya tetap aman dan nyaman bagi waeganya.
    “Warga Surabaya kan
    kepengin ngono tok to
    (keinginannya hanya begitu saja kan) aman, nyaman. Nah, yang kalau ternyata ada oknum yang itu (melanggar) ya ayo kita lawan begitu loh,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir Truk Ceritakan Detik-detik Mobil Ketua PCNU Pamekasan Hantam Bak Belakang di Tol

    Sopir Truk Ceritakan Detik-detik Mobil Ketua PCNU Pamekasan Hantam Bak Belakang di Tol

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis yang menewaskan Ketua PCNU Pamekasan sekaligus Wakil Ketua PWNU Jawa Timur dan istrinya di ruas Tol Pasuruan-Probolinggo, menyisakan cerita dari pengemudi truk yang menjadi salah satu kendaraan dalam insiden itu.

    Siswoyo, sopir truk tronton bernomor polisi DK 8348 CT, awalnya tak mengira bahwa suara dentuman keras yang ia dengar berasal dari mobil yang menabrak bagian belakang kendaraannya. Ia tengah mengemudi dengan kecepatan sedang, melintasi jalur kiri karena membawa muatan barang pecah belah dari Surabaya menuju Bali. “Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan dari belakang. Saya pikir ban truk saya yang meledak,” ungkap Siswoyo saat ditemui.

    Ia langsung menepikan truk untuk mengecek kondisi. Namun, betapa terkejutnya saat mendapati sebuah mobil Innova Zenix telah menghantam bagian belakang truknya. Mobil tersebut dalam keadaan ringsek parah, dan bagian depannya bahkan sudah tersangkut di kolong bak. “Saya baru benar-benar sadar kalau itu tabrakan hebat setelah melihat mobilnya sudah masuk ke bawah bak truk,” tuturnya.

    Karena kondisi sekitar masih gelap saat kejadian, Siswoyo mengaku tidak mengetahui bahwa penumpang mobil telah meninggal dunia. Informasi tersebut baru ia ketahui ketika pagi menjelang. “Saya baru tahu kalau ada korban jiwa ketika hari sudah agak terang,” imbuhnya lirih.

    Meski sempat kaget, Siswoyo bersyukur dirinya selamat tanpa luka sedikit pun. Namun, perasaan duka tetap menyelimuti mengingat nyawa melayang dalam insiden tersebut. (ada/kun)

  • Pulang Ibadah Haji, Khofifah Langsung Tancap Gas dan Pecahkan Rekor MURI

    Pulang Ibadah Haji, Khofifah Langsung Tancap Gas dan Pecahkan Rekor MURI

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa langsung tancap gas usai rampung melaksanakan rangkaian ibadah haji.

    Tiba di tanah air pada Jumat (13/6/2025) malam, Sabtu (14/6/2025) pagi ini Khofifah secara khusus hadir dalam kegiatan Kick Off Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan PP Muslimat NU bersama Kementerian Hukum RI mencatatkan rekor MURI.

    Menghadirkan 2.500 peserta, kegiatan ini memecahkan rekor MURI dengan peserta paralegal perempuan terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

    Tak hanya itu, kegiatan ini sekaligus mencatatkan langkah besar Muslimat NU dalam sejarah pemberdayaan perempuan Indonesia.

    Gubernur Jawa Timur yang juga selaku Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa secara langsung menerima Piagam Penghargaan dan Sertifikat Rekor MURI tersebut.

    “Alhamdulillah kami tiba di Indonesia tadi malam. Pagi ini kami langsung hadir di kegiatan ini, yang sebenarnya pelatihan paralegal kali ini merupakan tindak lanjut arahan dari Ketua Umum PBNU pada saat Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur (Mei 2025),” ujarnya.

    Menurutnya, pelatihan paralegal muslimat NU ini mendukung pembentukan pos bantuan hukum (Posbankum) desa/kelurahan sebagai akses keadilan bagi masyarakat desa.

    Sebanyak 2.500 paralegal yang mengikuti pelatihan hari ini akan membentuk 1.794 pos bantuan hukum desa dan memberi kontribusi terhadap pembentukan 7.000 Posbankum yang ditargetkan oleh Kementerian Hukum.

    “Pelatihan ini dirancang untuk membekali kader-kader Muslimat NU sebagai paralegal komunitas, dengan pemahaman hukum dasar, pendampingan kasus, mediasi, serta advokasi sosial berbasis komunitas khususnya ibu-ibu Muslimat NU sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

    Pelatihan paralegal ini, lanjut Khofifah merupakan langkah konkret Muslimat NU dalam mendorong partisipasi dan pengabdian perempuan dalam sistem hukum dan perlindungan masyarakat, bangsa dan negara khususnya mengurai permasalahan sosial hingga lini terbawah pada tingkat desa/kelurahan.

    “Pelatihan ini juga menegaskan peran perempuan dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif di tengah masyarakat,” urainya.

    Dengan adanya pelatihan paralegal Muslimat NU diharapkan agar masyarakat desa bisa lebih mudah mendapatkan layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi dan rujukan oleh pemberi bantuan hukum maupun advokat terutama kasus perempuan dan anak lebih mudah mendapatkan perlindungan dan konsultasi hukum.

    “Kick off Paralegal ini menjawab kebutuhan masyarakat membantu mengatasi persoalan sosial di lini paling bawah hingga pelosok desa. Bagaimana proses mediasi, informasi, konsultasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di lini bawah terbantu dalam proses penyelesaian hukum serta kita aktif membantu proses mediasi,” ungkapnya.

    Khofifah mencontohkan persoalan hukum yang sering terjadi di lini terbawah seperti kasus warisan hingga kasus inses yang membutuhkan proses mediasi di lini terbawah .

    “Kami ingin menjadi bagian dalam penyelesaian masalah dilini paling bawah masyarakat. Semoga nanti di Bulan September setelah melalui permagangan dan menemui kasus pelatian paralegal organisasi perempuan Muslimat NU akan mendapatkan sertifikasi paralegal dan siap membantu masyarakat,” sebutnya.

    Menteri PPPA yang juga Ketua PP Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi menuturkan kegiatan ini merupakan wujud nyata dalam memperkuat kapasitas Muslimat NU ditengah tengah masyarakat hingga di tingkat akar rumput.

    “Langkah strategis ini tidak hanya menunjukkan komitmen Muslimat NU dalam menciptakan agen-agen perubahan yang tangguh dan berdaya, tetapi menjadi bukti bahwa organisasi perempuan mampu mengambil peran penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.

    Pihaknya berharap kader yang dilatih hari ini, tidak hanya sebatas melakukan penyuluhan hukum saja, tetapi menjadi figur yang dapat menjadi tempat konsultasi bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, serta membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

    “Saya percaya pelatihan paralegal ini akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan,” ujarnua

    “Pelatihan paralegal jadi langkah konkret menuju keadilan yang inklusif sehingga akses keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat, hingga ke tingkat paling dasar,” harapnya.

    Di sisi lain, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi upaya Muslimat NU dalam mendukung dan membantu tugas pemerintah dalam mengedukasi sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum hingga tingkat desa.

    “Pelatihan Paralegal hari ini menunjukkan NU dan Muslimat NU memiliki kemampuan SDM, keilmuan yang kuat dan mumpuni,” tegasnya.

    Dalam paparannya, Menkum menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk 5.008 Posbankum diseluruh desa/kelurahan dengan target pembentukan Posbankum sebanyak 7.000 diseluruh Indonesia.

    Ia meyakini, kontribusi Muslimat NU yang nantinya selesai mengikuti pelatihan paralegal bisa terwujud sekitar 1.794 posbankum.

    Supratman sependapat dengan, Gubernur Khofifah yang mengedepankan pendekatan dengan arif bijaksana dalam menghadapi persoalan sosial terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses hingga persoalan wakaq yang terjadi di masyarakat tidak mudah diselesaikan secara formalistik namun membutuhkan pendekatan dengan arif bijaksana,” tegasnya.

    “Kami yakin melalui Pelatihan Paralegal ini Muslimat NU yang memiliki anggota 36 juta anggota akan terus bergerak membantu masyarakat mengatasi segala persoalan sosial masyarakat,” imbuhnya.

    Di tempat yang sama, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad menilai bahwa kegiatan pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh Muslimat NU ini merupakan upaya dari Muslimat dalam merespons serta responsif melihat persoalan sosial yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

    “Kegiatan ini merupakan wujud cita cita Islam dan NU terkait pentingnya akses bagi masyarakat dalam memberikan asas keadilan. Pelatihan paralegal ini memberikan banyak manfaat serta menjadi upaya strategis dan bisa menjadi contoh bagi banom-banom lainnya yang ada di NU,” pungkasnya.

    Hadir dalam acara tersebut Menkumham RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Choiri Fauzi, Wamendes RI Riza Patria, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad. (tok/ian)

  • FSMI Batal Demo Besar di Surabaya, Usai Wali Kota Eri Cahyadi Beri Komitmen Ini

    FSMI Batal Demo Besar di Surabaya, Usai Wali Kota Eri Cahyadi Beri Komitmen Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran oleh Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) di Surabaya resmi dibatalkan. Keputusan itu diambil setelah perwakilan FSMI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (13/6/2025) malam.

    “Iya benar (batal),” kata perwakilan FSMI, Baihaki Akbar saat dikonfirmasi, Sabtu (14/6/2025).

    Menurut Baihaki, pembatalan aksi ini merupakan hasil dari sejumlah pertimbangan dan komitmen yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya, salah satunya adalah kesepakatan untuk tidak lagi membuat konten video yang dinilai mendiskreditkan sekelompok suku atau asal daerah tertentu.

    “Alasan kami FSMI membatalkan demo karena Pemkot Surabaya sudah sepakat untuk mencarikan solusi. (Pemkot sepakat untuk tidak) mendiskreditkan salah satu suku yang ada di Kota Surabaya,” jelas Baihaki.

    Sebelumnya, FSMI menyampaikan kecaman terhadap konten video milik Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan penertiban juru parkir resmi di area minimarket. Dalam video yang beredar luas di media sosial seperti TikTok melalui akun @Surabaya Terkini Official, FSMI menilai konten tersebut mengandung unsur yang bisa menyinggung etnis tertentu.

    “Kami dari FSM akan menggelar aksi demo besar-besaran sebagai bentuk protes, peringatan terhadap Pemerintah Kota Surabaya,” ujar salah satu tokoh dalam video yang viral tersebut.

    “Jangan hanya mengeluarkan stetmen Surabaya gaduh, yang membuat gaduh adalah Pemkot Surabaya,” lanjutnya.

    FSMI bahkan sempat menyatakan akan menggelar aksi selama lima hari berturut-turut mulai Senin, 16 hingga 20 Juni 2025. Dalam informasi yang diterima redaksi, FSMI sempat mengusung lima tuntutan dalam rencana aksinya, di antaranya:

    Meminta Wali Kota Surabaya menghentikan tindakan yang dianggap mencederai hati masyarakat Madura.

    Menghentikan segala bentuk kegaduhan yang meresahkan warga kota.

    Fokus pada pembangunan Kota Surabaya dari sisi pendidikan dan infrastruktur.

    Tidak lagi sibuk membangun pencitraan lewat media sosial.

    Tidak bersikap layaknya “raja” di Kota Surabaya.

    Namun kini, dengan tercapainya kesepahaman antara kedua pihak, situasi dipastikan mereda. FSMI menyatakan akan terus mengawal janji Pemkot untuk menyikapi isu sosial dengan lebih bijak dan inklusif. [ram/ian]

  • 8 Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung Surabaya

    8 Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung Surabaya

    Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Forum Solidaritas Madura Indonesia (
    FSMI
    ) batal menggelar aksi demonstrasi di Surabaya, yang rencananya diadakan selama 5 hari.
    Sebab, mereka sepakat dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
    Koordinator aksi, Baihaki Akbar mengatakan, awalnya pihaknya mengkritisi perihal kegiatan penertiban
    juru parkir
    (jukir) liar yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya,
    Eri Cahyadi
    .
    Menurut Baihaki, kegiatan Eri ketika menertibkan parkir dan tersebar di berbagai media sosial menimbulkan stigma negatif.
    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi konten-konten yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap salah satu suku,” kata Baihaki, Sabtu (14/6/2025).
    Kemudian, Baihaki telah menerima penjelasan Eri secara langsung dari Eri perihal kegiatan yang disebar ke media sosial tersebut.
    Dia setuju dengan tindakan yang dilakukan Pemkot Surabaya.
    Baihaki mengaku, menerima alasan Eri Cahyadi terkait penertiban itu karena untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyejahterakan para jukir yang ada di Surabaya.
    “Program yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memberikan kesejahteraan maupun kemajuan warganya, pasti kita dukung karena merupakan bentuk menghormati pemerintah daerah,” ujarnya.
    Oleh karena itu, kata Baihaki, pihaknya mengurungkan niat untuk menggelar aksi demonstrasi, yang rencananya menyasar ke Balai Kota Surabaya, pada 16-20 Juni 2025 mendatang.
    “Kami mendukung program pemerintah, tapi mohon agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi legendaris yang dikenal sebagai pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, kini resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dari Fraksi Partai Gerindra.

    Sosok yang sebelumnya dikenal luas di dunia musik ini kini mengemban tugas legislatif di Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan riset. Pilihan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak panjang Ahmad Dhani dalam industri kreatif Tanah Air.

    Profil Ahmad Dhani

    Lahir di Surabaya pada 26 Mei 1972, Ahmad Dhani Prasetyo menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Surabaya dan melanjutkan kuliah di Universitas Pancasila.

    Namanya melesat sejak mendirikan grup musik Dewa 19 pada akhir 1980-an, yang kemudian menjadi salah satu band paling berpengaruh di Indonesia.

    Tak hanya sebagai musisi, Dhani juga sukses sebagai produser dan pendiri Republik Cinta Management, yang menaungi banyak artis dan band ternama. Ia juga membentuk beberapa grup musik lainnya seperti Ahmad Band, The Rock, dan TRIAD.

    Awal Kiprah Politik

    Perjalanan Ahmad Dhani menuju Senayan tidaklah instan. Ia mulai menapaki dunia politik sejak lebih dari satu dekade lalu. Dukungan terbukanya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 menjadi titik awal keterlibatannya secara langsung dalam panggung politik nasional.

    Meski sempat gagal dalam beberapa pencalonan sebelumnya, akhirnya pada Pemilu 2024 Ahmad Dhani berhasil mengamankan kursi legislatif.

    Berbekal pengalamannya di industri musik dan manajemen hiburan, Dhani datang ke DPR RI dengan misi khusus. Ia menyuarakan perlunya pembaruan regulasi yang selama ini dianggap merugikan pelaku seni, termasuk isu penting seputar hak cipta dan tata kelola industri musik.

    Kiprah di Komisi X DPR RI

    Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani berfokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kebudayaan, dan riset. Ia aktif dalam berbagai rapat kerja yang membahas rencana pendidikan nasional serta program pembinaan pemuda dan olahraga.

    Dhani juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi pelaku seni dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan akan memperjuangkan hak-hak seniman dan menjamin keberlangsungan industri kreatif yang sehat di Indonesia. Salah satu isu yang ia angkat adalah perlunya revisi undang-undang hak cipta agar lebih berpihak pada para kreator.

    Isu dan Dinamika di Parlemen

    Selama masa tugasnya, Ahmad Dhani sempat menjadi sorotan akibat pernyataannya dalam sebuah rapat kerja yang dianggap menyinggung kelompok tertentu.

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun memberikan sanksi teguran serta meminta klarifikasi dan permintaan maaf. Dhani telah menyampaikan klarifikasi dan menyatakan komitmennya untuk menjaga etika parlemen.

    Menariknya, keterlibatannya di Komisi X juga menjadi perbincangan publik karena ia berada satu komisi dengan Once Mekel, rekan sesama musisi yang pernah terlibat konflik soal hak cipta lagu Dewa 19.

    Namun kini keduanya menjalani peran sebagai legislator dalam forum yang sama, sebuah gambaran menarik tentang dinamika politik di tengah latar belakang industri kreatif.

    Keterlibatan Ahmad Dhani di DPR RI menandai babak baru dalam kariernya sekaligus membawa warna berbeda dalam komposisi anggota legislatif. Sebagai figur dari dunia seni yang kini berada di parlemen, ia membawa harapan baru bagi pelaku industri kreatif Indonesia.

  • DPRD Jatim Desak Tindakan Tegas atas Grup Media Sosial Penyimpangan Seksual di Surabaya

    DPRD Jatim Desak Tindakan Tegas atas Grup Media Sosial Penyimpangan Seksual di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyatakan keprihatinannya atas temuan grup media sosial yang menyebarkan perilaku menyimpang di Kota Surabaya. Dia mendesak langkah tegas dan preventif dari aparat dan pemerintah daerah agar fenomena ini tidak meluas dan mengganggu tatanan sosial.

    “Ini perlu langkah tegas dan preventif agar tidak meluas,” tegas Cahyo saat dihubungi, Sabtu (14/6/2025).

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menilai keberadaan grup yang mempromosikan perilaku seksual menyimpang di media sosial adalah alarm bagi semua pihak. Dia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat (kesra), dia memandang ini sebagai masalah serius yang tidak bisa dibiarkan.

    “Kami sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim dan juga sebagai individu warga negara tentu prihatin dengan adanya temuan grup-grup media sosial yang mempublikasikan perilaku menyimpang seperti ini,” kata Cahyo.

    Cahyo menyebut, perkembangan kelompok-kelompok menyimpang ini tidak terlepas dari adanya ruang yang membuat mereka berani tampil, terutama melalui media sosial. Oleh karena itu, dia mengajak keterlibatan seluruh pihak untuk mengatasi persoalan ini, termasuk dengan upaya edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

    “Ini perlu menjadi atensi kita bersama, seluruh pihak yang berwajib dan semua yang memiliki kewenangan. Ini adalah kondisi darurat terhadap pola perilaku masyarakat kita,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Sebagai mitra dari Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya, pihaknya meminta pemerintah daerah mengambil langkah preventif. Edukasi tentang pentingnya hidup sesuai norma sosial dan nilai-nilai kebangsaan dianggap sebagai langkah awal paling strategis.

    “PR kita bersama, mungkin dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, adalah melakukan edukasi baik di sekolah maupun lingkungan sehari-hari tentang pentingnya kita menjadi manusia yang sesuai norma-norma kehidupan, nilai agama, dan Pancasila,” tegasnya.

    Politikus muda ini juga mengungkap pengaruh teknologi dan media sosial dalam membentuk perilaku generasi muda. Oleh karena itu, dia meminta pendekatan yang lebih personal agar generasi tidak mudah tergoda oleh ajakan kelompok yang menyimpang.

    “Teknologi dan informasi di media sosial, di telepon genggam, tidak bisa kita elakkan. Maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang menyentuh individu masyarakat,” katanya.

    Cahyo juga mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera menindaklanjuti temuan ini. Surabaya sebagai kota dengan identitas religius dan pancasilais, menurut Cahyo, tidak boleh membiarkan perilaku menyimpang berkembang bebas.

    “Kami berharap pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, segera menindaklanjuti informasi atau temuan media sosial tentang perilaku menyimpang ini. Kalau dibiarkan, akan mengganggu cita-cita para pendiri bangsa dan visi kota Surabaya sebagai kota yang maju,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Panen Jagung Melimpah, Kementan Tegaskan Tak Perlu Impor

    Panen Jagung Melimpah, Kementan Tegaskan Tak Perlu Impor

    Bantul, Beritasatu.com – Pemerintah optimistis tidak akan lagi mengimpor jagung untuk pakan, seusai menyaksikan hasil panen jagung yang melimpah di Kabupaten Bantul, DIY. Panen raya yang digelar Sabtu (14/6/2025) di Bulak Balong Opak, Klaras, Dusun Canden, Kapanewon Jetis menorehkan hasil ubinan hingga 9,11 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional 4-5 ton per hektare.

    Kegiatan ini dihadiri Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, bersama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, jajaran TNI-Polri, serta perwakilan BBWSO dan Dinas Pertanian DIY.

    “Kebutuhan jagung pakan nasional sekitar 15 juta ton. Melihat hasil seperti ini, kami pastikan tak perlu lagi impor jagung pakan. Untuk pangan, yang diimpor pun nantinya akan diekspor kembali dalam bentuk olahan,” tegas Yudi Sastro.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan pemda sebagai pilar utama ketahanan pangan. Ia juga menyoroti keberhasilan ekspor jagung dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Barat, Surabaya, Gorontalo, dan NTB.

    “TNI dengan padinya, Polri dengan jagungnya, pemda dengan dukungan infrastrukturnya. Apabila satu visi dan satu langkah, swasembada pangan bukan sekadar harapan,” ujar Yudi.

    Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut skema pertanian saat ini, termasuk jaminan harga dan infrastruktur produksi, membuat petani semakin sejahtera. Bantul bahkan mencatat surplus beras dan jagung pada tahun ini.

    “Dengan jaminan harga jagung Rp 5.500 per kilogram (kg) dan padi Rp 6.500 per kg, serta dukungan irigasi dan prasarana, tata kelola pertanian dari hulu ke hilir kini semakin kuat,” ujarnya.

    Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengungkap, lokasi panen raya dahulunya adalah lahan tidur seluas 3 hektare. Namun kini, berkat inisiatif Polri, lahan tersebut sukses ditanami jagung dengan hasil tinggi.

    “Target nasional 1 juta hektar lahan jagung tahun ini akan terus kami dukung. Ini bukti lahan tidur pun bisa disulap jadi sumber ketahanan pangan,” tutupnya.