Kasus Pengeroyokan Mantan Dosen Ummad, Ajudan Rektor hingga Kaprodi Jadi Tersangka
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Penyidik Satuan Reskrim Kepolisian Resor (Polres)
Madiun
Kota menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap mantan dosen
Universitas Muhammadiyah Madiun
(Ummad), Dwi Rizaldi Hatmoko.
Enam tersangka itu berasal dari kalangan internal Ummad, mulai pejabat struktural kampus, kaprodi hingga dosen.
Penetapan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 5 Juni 2025 dengan nomor B/83/SP2HP-5/II/RES.1.6/2025/Satreskrim.
Surat itu ditandatangani Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Agus Setiawan setelah melakukan gelar perkara penanganan kasus pengeroyokan pada Rabu (4/6/2025).
Dari gelar perkara itu, polisi menetapkan enam tersangka berasal dari lingkungan internal kampus. Enam tersangka yakni MHK (ajudan rektor) YAP (wakil dekan), SA (Pejabat Struktural Ummad), SP (Kaprodi), dan dua dosen berinisial RA dan MH.
Penyidik akan memanggil dan memeriksa enam tersangka tersebut dalam waktu dekat.
Kepala Seksi Humas Polres Madiun Kota, Iptu Ubaidillah yang dikonfirmasi Kamis (19/6/2025) membenarkan adanya penetapan tersangka dalam kasus yang terjadi pada awal September 2024.
“Sudah ditetapkan enam orang tersangka. Dan saat proses penyidikan masih berlanjut,” kata Ubaidillah.
Sementara itu, Dwi Rizaldi selaku korban menyatakan, penetapan tersangka dalam kasus ini menjadi pelajaran hukum yang berharga dan menunjukkan keadilan masih dapat ditegakkan.
Ia meminta polisi mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Semoga menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi yang lain bahwa hukum di Indonesia bisa tetap tegak. Selain itu tidak ada kasus-kasus berikutnya,” kata Dwi.
Dwi mengaku mengalami trauma dan keluarganya merasa dirugikan. Setelah dipecat sebagai dosen, Dwi mengaku mengalami kesulitan ekonomi hingga anaknya sempat putus sekolah.
Bagi enam orang yang sudah ditetapkan tersangka, Dwi mengingatkan agar tidak lagi main hakim sendiri. Sebab, semua hal ada mekanismenya dan tidak boleh begitu saja menyakiti fisik seseorang.
“Saya ingin sampaikan kepada para pelaku, jangan main hakim sendiri. Segala sesuatu ada mekanismenya. Semoga sadar, dan semoga aktor-aktor intelektual yang menyuruh kalian segera diungkap agar masalahnya semuanya lebih jelas,” kata Dwi.
Dwi menuturkan, peristiwa pengeroyokan yang menimpa dirinya bermula saat dirinya masih menjadi dosen Prodi Ilmu Lingkungan Uammad. Saat itu, Dwi merekam aksi penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai perbedaan akreditasi antarjurusan.
Aksi Dwi merekam aspirasi mahasiswa itu tidak diterima pihak ajudan rektor. Dwi diminta menyerahkan ponselnya namun ia tolak. Penolakan penyerahan ponsel itu berujung kekerasan fisik terhadap dirinya.
Dwi mengaku dikeroyok oleh sejumlah orang internal kampus. Ia mengaku dibanting, dicekik lalu bajunya ditarik hingga robek oleh sejumlah orang yang diduga dosen dan karyawan kampus Ummad.
Ia menyayangkan tidak ada permintaan maaf apa pun dari pihak Ummad setelah peristiwa pengeroyokan itu terjadi. Bahkan, pihak Ummad memberikan pernyataan membantah adanya pengeroyokan kepada Dwi.
Tak terima dengan aksi pengeroyokan itu, Dwi melaporkan kasus itu ke Polres Madiun Kota. Usai melaporkan kasus tersebut, Dwi diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen.
Rektor Ummad, Sofyan Anif yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp terkait penetapan enam tersangka kasus
pengeroyokan mantan dosen Ummad
, enggan jauh berkomentar.
Sofyan meminta untuk menghubungi langsung tim penasihat hukum Ummad.
“Dengan tim PH Ummad saja,” kata Sofyan.
Sofyan lalu mengirimkan dua nomor telepon seluler dua penasihat hukum Ummad yakni Eko Nugroho dan Sasmito Nugroho Sudarsono. Namun dua nomor telepon seluler penasihat hukum Ummad saat dikonfirmasi terkait penetapan enam tersangka kasus pengeroyokan mantan dosen tidak merespons hingga berita ini diturunkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Surabaya
-
/data/photo/2025/06/19/6853f61e6cfa0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Pengeroyokan Mantan Dosen Ummad, Ajudan Rektor hingga Kaprodi Jadi Tersangka Surabaya 19 Juni 2025
-
/data/photo/2025/06/19/6853df653d6a4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demo Tolak Aturan ODOL, Sopir Truk di Trenggalek Sempat Tutup Jalan Utama Surabaya 19 Juni 2025
Demo Tolak Aturan ODOL, Sopir Truk di Trenggalek Sempat Tutup Jalan Utama
Tim Redaksi
TRENGGALEK, KOMPAS.com
– Massa
sopir truk
di Kabupaten
Trenggalek
, Jawa Timur melakukan aksi solidaritas untuk menolak aturan
over dimension over load
(ODOL) dan memberantas tindakan premanisme di jalan.
Mereka juga melakukan penutupan jalur utama antar-kota dengan cara memarkir truk-truk di tengah jalan, Kamis (19/06/2025).
“Aksi yang diikuti oleh lebih dari 287 armada truk berikut sopir ini berpusat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Trenggalek
,” kata salah satu sopir truk peserta aksi, Soetrisno, di kawasan Simpang Tiga Jarakan, Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (19/06/2025).
Menurut dia, aksi ini merupakan bentuk solidaritas dari para sopir truk muatan di seluruh wilayah Trenggalek.
Selain menuntut
aturan ODOL
, mereka menuntut penyelesaian masalah premanisme yang kerap terjadi di jalan.
“Kami sopir menuntut agar tidak ada premanisme di jalan. Kemudian, ongkos logistik itu harus disesuaikan, dan menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009,” kata Sutrisno.
Setelah menyampaikan aspirasi di kantor dewan, para pengemudi truk beserta armada menuju Simpang Tiga Jarakan, Kelurahan Karangsoko, Trenggalek, untuk bergabung bersama sopir truk lain.
Sebelumnya, truk-truk berkumpul di Simpang Tiga Jarakan untuk memblokade jalan utama.
Akibatnya, jalanan di area tersebut dipenuhi truk yang diparkir dari tiga sisi, baik selatan, barat, maupun utara.
Dari sisi selatan, sepanjang satu kilometer, truk berjajar memenuhi jalur.
Dari arah Karangan juga dipadati truk pada satu sisi hingga simpang empat Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Trenggalek.
Aksi penutupan jalan tersebut sebelumnya tidak direncanakan.
Namun, karena banyaknya sopir yang hadir dan tidak tertampung di area gedung dewan, mereka akhirnya memarkirkan truk di sepanjang jalan hingga Simpang Tiga Jarakan.
Selain itu, blokade juga sempat terjadi di simpang empat Jalan Ahmad Yani, Trenggalek.
Agar tetap bisa melintas, masyarakat harus memilih sejumlah jalur alternatif yang ada.
Aksi solidaritas di Simpang Tiga Jarakan, Trenggalek, tersebut berakhir sekitar pukul 14.30 WIB, Kamis (19/06/2025), setelah adanya imbauan dari pihak kepolisian.
Polisi menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum yang harus dapat dilalui masyarakat.
Para sopir pun membubarkan diri dengan tertib dan arus lalu lintas kembali normal.
“Kami berharap Bapak-bapak yang ada di dewan bisa mendukung aspirasi kami,” ujar Sutrisno.
Aksi ini menunjukkan solidnya persatuan sopir truk dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
“Aksi
demo sopir truk
ini terjadi serentak di Provinsi Jawa Timur,” kata Sutrisno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/19/6853db812fda7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Merasa Malu Ada Aksi Bentang Poster Kritik Gibran, Walkot Blitar: Caper dan Nggak Tahu Substansi Surabaya
Merasa Malu Ada Aksi Bentang Poster Kritik Gibran, Walkot Blitar: Caper dan Nggak Tahu Substansi
Tim Redaksi
BLITAR, KOMPAS.com
– Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin alias Ibin mengaku merasa malu atas aksi bentang poster oleh 4 mahasiswa saat iring-iringan kendaraan membawa rombongan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
melintas di Kota Blitar, Rabu (18/6/2025).
Empat mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi kritikan terhadap
Gibran
yang masing-masing berbunyi “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”, “Siapa Percaya Pengangkang Konstitusi”, “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”, dan “Dinasti Tiada Henti”.
“Sebagai senior yang dulu juga pernah menjadi aktivis, malu lah kita ya. Seperti itu. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Tidak dengan cara yang cari perhatian seperti itu,” ujar Ibin saat ditemui awak media di Kantor Wali Kota Blitar, Kamis (19/6/2025).
Ibin menyadari jaminan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi termasuk oleh empat mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar itu.
Namun, Ibin menilai cara yang mereka lakukan dengan cara membentangkan poster ketika rombongan
Wapres Gibran
melintas sebagai cara tidak elegan.
“Jadi seolah-olah pada pingin cari perhatian. Caper (cari perhatian) gitu ya. Caper dan gak tahu substansinya,” tuturnya.
“Kalau seorang pejabat negara datang ke suatu wilayah itu kan pingin mengecek apakah program jalan apa tidak. Apa yang perlu ditingkatkan. Apa yang perlu dibangun. Itu penting bagi suatu daerah,” imbuhnya.
Ibin kembali mengungkapkan kekecewaannya atas aksi bentang poster tersebut dengan alasan dirinya telah bersusah payah mengundang Gibran untuk datang ke Kota Blitar.
Apalagi, lanjutnya, kedatangan Gibran menjadi kesempatan bagi dirinya untuk mengajukan sejumlah proposal untuk membangun Kota Blitar.
Ibin menyebut bahwa dia sempat mengajukan proposal ke Gibran untuk mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat bernilai ratusan miliar Rupiah untuk pembenahan rumah sakit daerah agar menjadi rumah sakit rujukan yang baik.
“Dan alhamdulillah beliau menerima proposal saya yang tentunya nilainya ratusan miliar (rupiah),” ungkapnya.
Menurut Ibin, dalam kunjungannya ke sentra kerajinan kendang jimbe di Kota Blitar, Gibran juga memberikan bantuan berupa mesin-mesin produksi bernilai ratusan juta rupiah.
Karena itu, ujarnya, seharusnya “tamu negara” seperti Gibran disambut dengan baik dan dengan penuh penghormatan.
“Saya sebagai Pemerintah Kota Blitar merasa aneh ya. Betapa susahnya, betapa sulitnya mengundang tokoh-tokoh nasional untuk berkunjung ke sini,” kata dia.
“Dan sebagai penerima tamu, kami Pemkot sangat menyayangkan ada tindakan penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara yang tidak baik,” tuturnya.
“Tapi adik-adik kita menyambut tamu-tamu negara itu seperti itu,” ujarnya.
Meski demikian, kata Ibin, 3 dari 4 mahasiswa yang diringkus personel Paspampres akhirnya diajak ke rumah makan dimana Gibran dan rombongan menikmati makan siang.
Kata Ibin, ketiga mahasiswa tersebut diterima dengan baik oleh Gibran dan diajak makan siang bersama.
“Jadi kemarin di rumah makan itu saya melihat adik-adik kita itu aspirasinya ditetima, diajak ngobrol, dijamu dengan baik. Saya kira gak ada isu-isu (penangkapan),” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, empat mahasiswa melakukan aksi bentang poster ke arah iring-iringan rombongan Wapres Gibran saat hendak menuju sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan, Kota Blitar, Rabu siang.
Tiga dari empat mahasiswa tersebut diringkus oleh personel Paspampres.
Meskipun pihak kepolisian menyebut bahwa tindakan Paspampres hanya menghalau para mahasiswa.
Namun dalam video berdurasi sekitar 10 detik yang mereka tindakan personel Paspampres terlihat tiga orang anggota Paspampres meringkus dua mahasiswa dan merebut sejumlah poster dari tangan mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Masalah Ekonomi, Wanita di Surabaya Jadi Korban KDRT 20 Tahun
Surabaya (beritajatim.com) – Seorang perempuan di Surabaya berinisial IN harus menanggung derita selama dua dekade akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, NH (49). Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian dan didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.
Kepala DP3APPKB Surabaya, Ida Widayati menyampaikan bahwa kondisi korban cukup memprihatinkan dengan luka fisik yang masih tampak dan trauma psikologis yang mendalam. IN bahkan disebut masih merasa terikat secara keagamaan dengan suaminya, hingga sempat takut melaporkannya.
“Kemarin laporan ke kantor polisi kita dampingi. Ke depan minta didampingi secara psikologis dan agama. Dia secara agama takut mendzolimi suami,” ujar Ida, Kamis (19/6/2025).
IN mengaku kerap menjadi korban kekerasan fisik, termasuk diseret dari kamar hingga halaman rumah, bahkan sampai pintu pagar. “Memar di tangan warna hitam biru, dicengkeram diseret dari kamar sampai pagar rumah,” imbuh Ida.
Motif KDRT ini disebut berasal dari masalah ekonomi. NH kerap bertindak kasar ketika diminta memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti uang belanja harian.
“Istri ini tidak dinafkahi dengan seharusnya. Harus menagih dulu. Kemarin pemicunya gitu juga, saat butuh uang belanja, buat beli telur atau bagaimana, gitu memicu kemarahan sampai diseret,” ungkapnya.
Lebih memilukan, NH ternyata merupakan residivis kasus serupa. Ia pernah dihukum karena KDRT terhadap IN, namun hanya menjalani hukuman tiga bulan karena permintaan pengurangan hukuman dari IN sendiri.
“Dulu pernah dilaporkan, tuntutan 1,5 tahun. Cuma karena mohon-mohon ke istri dan istrinya ini baik, akhirnya minta pengurangan dan lain-lain,” terang Ida.
Pemerintah Kota Surabaya kini berkomitmen memberikan pendampingan psikososial bagi IN dan dua anaknya, termasuk bantuan ekonomi karena IN tidak bekerja.
“Kami Pemkot akan mengintervensi segi ekonomi keluarga korban. Karena ibu ini tak bekerja,” tegas Ida. [ram/beq]
-
Tukang Parkir Ditebas Pisau di Jalan Embong Malang Surabaya, Polisi Masih Kejar Pelaku
Tukang Parkir Ditebas Pisau di Jalan Embong Malang Surabaya, Polisi Masih Kejar Pelaku
-

PT SGN-Perum Perhutani kolaborasi percepat swasembada gula nasional
Sinergi dan kolaborasi strategis dengan Perhutani ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mendukung kemandirian pangan nasional,
Surabaya (ANTARA) – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menjalin kerja sama budidaya tebu dengan Perum Perhutani untuk mendukung Program Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.
“Sinergi dan kolaborasi strategis dengan Perhutani ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mendukung kemandirian pangan nasional,” kata Direktur SDM & TI PT SGN Affan Safiq di Surabaya, Kamis.
Kerja sama antara PT SGN dengan Perum Perhutani sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 2023 dan untuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baru ini adalah untuk melibatkan pemanfaatan lahan Perhutani seluas 506,19 hektare.
Lahan Perhutani seluas 506,19 hektare itu meliputi seluas 402,68 hektar berlokasi di Divre Jawa Tengah dan 103,51 hektar di Divre Jawa Timur dengan masa kerja sama selama lima tahun atau hingga 2030.
Affan menuturkan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah konkret dalam mendukung upaya ekstensifikasi dan intensifikasi areal tanaman tebu.
Hal itu lantaran Indonesia memerlukan tambahan luas lahan sekitar 500.000 hektare untuk mencapai target swasembada gula baik untuk konsumsi maupun kebutuhan industri.
Selain itu, saat ini juga sedang diproses kerja sama lanjutan atas lahan seluas 220,09 hektare yang telah melalui survei bersama dan dinyatakan layak secara teknis serta tidak memiliki hambatan sosial.
Tak hanya itu, juga terdapat lahan seluas 3.131 hektare untuk pengelolaan agroforestry tebu mandiri (ATM) yang terdiri dari 500 hektare dalam tahap pengajuan kerja sama dengan Inhutani V dan 2.631 hektare dalam tahap penyusunan skema kerja sama dengan Perhutani.
Dengan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan untuk budidaya tebu, Affan berharap dapat meningkatkan volume pasokan tebu ke Pabrik Gula PT SGN dan berdampak langsung pada kenaikan produksi gula nasional.
“Kita optimistis dapat menjaga konsistensi dan keberlanjutan program swasembada gula. Ini bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia sejalan dengan arahan Presiden RI” ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DPRD Jatim Ingatkan Rapergub Pemajuan Kebudayaan Harus Lindungi Seniman Miskin
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2024 terkait Pemajuan Kebudayaan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan seniman, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Rapergub ini sudah mengatur sebagian amanat perda, tapi pelaksanaannya harus menyentuh langsung kebutuhan seniman, terutama yang hidupnya serba terbatas,” ujar Sri Untari di Surabaya, Kamis (19/6/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberikan pengakuan simbolik kepada pelaku budaya. Sebaliknya, harus ada intervensi konkret melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, akses pasar, serta bantuan perlindungan sosial bagi seniman yang ekonominya rentan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan apresiasi simbolis, tapi harus ada langkah konkret. Mulai dari pemberian fasilitas, pelatihan, akses ke pasar seni, hingga bantuan perlindungan sosial,” tegasnya.
Sebagai penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari menyampaikan bahwa seniman miskin adalah garda terdepan pelestarian budaya, namun mereka kerap termarjinalkan dalam kebijakan. Padahal, tanpa perlindungan nyata, mereka bisa kehilangan daya untuk berkarya.
“Tanpa dukungan riil, mereka bisa kehilangan daya untuk berkarya. Akibatnya, seni dan budaya lokal bisa ikut lenyap,” katanya.
Sri Untari juga menyoroti pentingnya mekanisme pelestarian dan perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTB), yang hingga tahun 2024 telah mencapai 112 objek di Jawa Timur. Ia menilai Rapergub harus mengatur langkah teknis agar warisan budaya tidak punah dan tetap bisa diwariskan kepada generasi mendatang.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendaftaran objek budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2022. Di Jawa Timur, tercatat ada 4.219 objek pemajuan kebudayaan yang potensial untuk didaftarkan.
“Ini langkah strategis untuk melindungi hak masyarakat adat dan pelaku budaya secara hukum,” jelasnya.
Sri Untari juga mendorong agar Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah diperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menilai lembaga tersebut harus diberi ruang untuk membina, memberi masukan kebijakan, serta menjembatani komunikasi antarpelaku seni.
“Dewan Kebudayaan harus diberi ruang yang cukup untuk berperan aktif, baik dalam pembinaan pelaku budaya, memberi masukan kebijakan, maupun jadi wadah komunikasi antar pelaku seni,” ucapnya.
Ia berharap pembahasan Rapergub bisa lebih partisipatif dan melibatkan komunitas budaya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kebudayaan adalah jati diri dan kekayaan kita bersama. Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang tepat, saya berharap kebudayaan Jawa Timur akan semakin maju dan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. [asg/beq]
-

FLEI 2025 Digelar, Waralaba Jadi Opsi di Tengah Lesunya Bisnis
Jakarta –
Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% di kuartal I-2025, tapi hanya sebagian kecil UMKM yang berhasil naik kelas. Di tengah ketimpangan itu, sistem waralaba dinilai jadi solusi cepat bagi pelaku usaha untuk berkembang.
Sebagai respons atas peluang tersebut, pameran bisnis waralaba dan kemitraan Franchise & License Expo (FLEI) Business Show 2025 kembali digelar. Langkah ini membuka akses ke model usaha yang sudah siap pakai, terukur, dan minim risiko.
Pameran ini berfokus pada industri waralaba, lisensi, kemitraan, distribusi, reseller, dan solusi ritel. FLEI Business Expo 2025 diadakan sebanyak tiga kali, dua kali di Jakarta, dan satu kali di Surabaya.
Direktur Panorama Media, Royanto Handaya, mengatakan di Indonesia ada sebanyak 62 juta bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Tetapi, kenyataan bahwa hanya sebagian dari small-medium enterprise ini yang tumbuh besar. Kenapa hanya sebagian kecil yang tumbuh besar? Jawabannya ada di structure, brand, dan system, bahasa lainnya adalah model bisnis. Itu sebabnya kami menyelenggarakan franchise, karena franchise memiliki model bisnis yang sudah sukses,” kata Royanto dalam acara Kick Off Franchise & License Expo (FLEI) Business Show 2025. Jakarta, Kamis (19/6/2025).
“FLEI ini banyak memberi manfaat, khususnya bagi masyarakat, karena FLEI ini membuka akses kepada peluang bisnis yang sudah siap jalan dengan risiko ketakar, aman. Bahkan untuk memulai usaha, FLEI juga membuka literasi wirausaha bagi masyarakat yang mau mulai usaha tapi tidak tau dari mana,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, mengatakan tren waralaba dan lisensi terus meningkat. Hal ini lantaran banyak pelaku usaha yang tengah mencari model bisnis yang stabil, terukur, dan siap ekspansi.
“Sampai saat ini, bisnis waralaba masih terus berkembang, walaupun mungkin perkembangannya tidak sebesar tahun-tahun yang lalu. Beberapa waktu terakhir, saya berjalan keliling ke daerah-daerah. Saya lihat di daerah juga tetap masih banyak bisnis waralaba yang dibuka, dan animo pelaku usaha yang di daerah juga masih baik terhadap bisnis waralaba,” ujar Levita pada kesempatan yang sama.
“Waralaba dan lisensi adalah solusi ideal yang menggabungkan efisiensi dan skalabilitas. Di tengah ekonomi yang dinamis, model ini tetap memberikan stabilitas,” tambah Levita.
Selain itu, bentuk dukungan dari pemerintah terhadap bisnis waralaba adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang waralaba. PP ini di antaranya mengatur waralaba harus memiliki sistem terstandarisasi dan teruji, keuntungan minimal selama tiga tahun, serta laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit. Regulasi ini juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dan kemitraan dengan UMKM.
Untuk diketahui, helatan FLEI Business Show 2025 yang ke-25 kalinya akan diadakan di Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten pada 10-12 Oktober 2025.
Tonton juga Video: Pilih Franchise Autopilot atau Reguler?
(fdl/fdl)
-

Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN
Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (19/06/2025).
“Saya menyampaikan terima kasih kepada BKN khususnya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN beserta tim. Dimana telah memfasilitasi Pemkot Kediri dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dukungan BKN sangat berarti bagi kami dalam memperkuat fondasi meritokrasi di Kota Kediri,” ujarnya.
Wakil Wali Kota mengungkapkan acara ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemkot Kediri untuk menerapkan manajemen ASN yang berbasis pada sistem merit. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera. Sistem merit menjadi fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, adalah tahap pertama dari penilaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkot Kediri. Pada tahap awal ini terdapat 150 peserta. Terdiri dari 13 orang pejabat administrator, 67 orang pejabat pengawas, dan 70 orang pejabat pelaksana.
“Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekedar formalitas namun merupakan bagian dari proses manajemen talenta ASN sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 tahun 2020. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar salam menyusun profil kompetensi ASN. Dimana selanjutnya akan digunakan dalam proses pengelolaan SDM aparatur secara lebih objektif, adil, dan terarah,” ungkapnya.
Gus Qowim menjelaskan kerjasama ini tidak hanya memperkuat kapasitas ASN, tetapi juga menjadi bukti komitmen Pemkot Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Dengan kegiatan ini bukan hanya tentang hari ini dan esok. Tetapi juga tentang masa depan birokrasi. Bagaimana menyiapkan ASN Kota Kediri untuk lebih profesional, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Harapannya seluruh peserta mengikuti proses ini dengan serius, jujur, dan semangat belajar. Momen ini dapat dijadikan cerminan untuk mengevaluasi diri sekaligus kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas ASN Kota Kediri. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama saya yakin kita bisa mewujudkan ASN Kota Kediri yang profesional, adaptif, dan berintegritas,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin menambahkan penilaian kompetensi ini terselenggara atas kerjasama BKPSDM Kota Kediri dan BKN. Dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 19 hingga 20 Juni 2025. Tujuan pelaksanaan penilaian kompetensi ada adalah, penyusunan talent pool, pengembangan kompetensi ASN, dan pengembangan karir. Dalam penerapan sistem merit ini BKPSDM memiliki aplikasi Elektronik Manajemen Talenta (ELEMENT). Aplikasi ini untuk menyusun talenta ASN di Pemkot Kediri.
“Kami sudah mengajukan agar aplikasi ini dapat disinkronisasi dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) yang dimiliki BKN. Sehingga beberapa waktu lalu Kepala Kanreg II BKN beserta tim melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Lalu kita harus menambahkan kriteria dari aplikasi SIMATA yang belum ada di ELEMENT,” imbuhnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Kanreg II BKN, dan tamu undangan lainnya. Lalu hadir secara daring Deputi Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman, serta Kepala Kanreg II BKN Surabaya Darmuji. [nm/but]
/data/photo/2025/06/17/68514de6091d7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)