Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Dukung Ekonomi Inklusif, Bank Mandiri Fasilitasi 70 Usahawan Kreatif Naik Kelas di Depok – Page 3

    Dukung Ekonomi Inklusif, Bank Mandiri Fasilitasi 70 Usahawan Kreatif Naik Kelas di Depok – Page 3

    Dalam pelatihan tersebut, para pelaku usaha mendapatkan pembekalan lengkap, mulai dari literasi bisnis dan keuangan, penguatan kapasitas usaha, perhitungan harga pokok produksi, literasi pajak, penyusunan laporan keuangan, hingga edukasi waspada pinjaman online ilegal dan sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    “Bank Mandiri percaya bahwa industri kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penggerak ekonomi nasional. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemekraf memperkuat fondasi industri kreatif dan mengakselerasi kapabilitas SDM yang bergerak di berbagai sektor  industri kreatif agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman,” tambah Rizki.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi, jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif serta perwakilan Walikota Depok.

    Lebih lanjut, Rizki menjelaskan bahwa Bank Mandiri tidak hanya menyediakan narasumber, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan materi pelatihan layanan keuangan dan perbankan yang relevan dibutuhkan oleh peserta serta pendampingan kepada para peserta pasca pelatihan.

    “Perkembangan ekosistem industri kreatif di kota Depok menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana diharapkan pelaku UMKM ekonomi kreatif tersebut dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kota Depok,” paparnya.

    Kegiatan ini mencerminkan sinergi multipihak untuk memperkuat fondasi industri kreatif nasional sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Selain di Depok, Bank Mandiri juga telah melakukan pelatihan di Surabaya kepada 70 pelaku usaha kreatif. Dalam waktu dekat, pelatihan akan dilanjutkan di Yogyakarta dengan menargetkan 70 orang peserta. Sehingga, secara total, bank berlogo pita emas ini menaik kelaskan 210 pelaku usaha kreatif melalui pelatihan tersebut.

  • Pramono Sebut Indeks Kemacetan Jakarta Menurun, Nomor Satu Bandung

    Pramono Sebut Indeks Kemacetan Jakarta Menurun, Nomor Satu Bandung

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut berdasarkan survei dari Tomtom, indeks tingkat kemacetan di Jakarta semakin menurun.

    Berdasarkan survei tersebut, Jakarta mengalami penurunan peringkat dari yang sebelumnya sebagai kota dengan peringkat nomor satu termacet se-Indonesia pada 2023 menjadi menjadi peringkat lima saat ini.

    “Sekarang nomor satu Bandung, nomor dua Medan, nomor tiga Palembang, nomor empat Surabaya, lima Jakarta,” kata Pramono di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Pramono mengatakan, penurunan angka kemacetan tersebut dikarenakan peningkatan fasilitas transportasi publik. Salah satunya dengan kehadiran Transjabodetabek.

    Pramono menjelaskan, ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terkait penambahan rute-rute baru Transjabodetabek, terutama rute yang padat atau memiliki banyak peminat.

    “Memang semua ini kita simulasi sebelumnya, kita hitung kepadatan yang ada. Yang paling penting adalah konektivitas ini harapannya bisa membantu masyarakat darimana pun ke Jakarta. Mereka bisa menggunakan transportasi publik,” ungkapnya.

    “Walaupun konektivitas kita sebenarnya sudah 91 persen, tapi belum digunakan secara maksimal. Saya mentargetkan dengan Dirut Transjakarta, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa di atas 31 persen (kenaikan jumlah pengguna),”tuturnya.

    Pramono mengatakan, apabila nantinya target itu bisa tercapai, maka perencanaan Jakarta ke depan untuk mengatasi kemacetan akan dilakukan lebih detail lagi.

    Artinya, kata Pramono, peminat transportasi umum, khususnya Transjakarta sudah sangat baik. Sebab fasilitas Transjakarta yang kini juga tersedia Transjabodetabek sudah cukup bersih dan nyaman.

    “Semua yang sudah naik itu memberikan apresiasi karena bersih, rapi, nyaman dan dibandingkan dengan negara-negara manapun sebenarnya kita sudah tidak kalah di transportasi publik untuk menggunakan busnya,” ucapnya.

    Hanya saja persoalannya, lanjut Pramono, konektivitas transportasi umum di Jakarta belum menyeluruh. Sehingga, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menambah rute-rute termasuk ke daerah penyangga.

    Misalnya adalah rute Transjabodetabek ke arah Bekasi yang dikatakan Pramomo termasuk wilayah yang memberikan konstribusi perpindahan orang paling besar ke Jakarta.

    “Kami sungguh berharap mudah-mudahan warga Bekasi dengan adanya banyak alternatif ini termasuk nanti KRL ke jantung kota, ke Tanah Abang, mudah-mudahan ini akan membuat orang mau dan bersedia untuk naik transportasi publik,” imbuhnya.

    (bel/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kasus Perusakan Mobil, Jan Hwa Diana dan Suaminya Dilimpahkan ke Kejaksaan Surabaya 4 Juli 2025

    Kasus Perusakan Mobil, Jan Hwa Diana dan Suaminya Dilimpahkan ke Kejaksaan Surabaya 4 Juli 2025

    Kasus Perusakan Mobil, Jan Hwa Diana dan Suaminya Dilimpahkan ke Kejaksaan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Bos CV Sentoso Seal
    Jan Hwa Diana
    dan suaminya, Handy Sunaryo, dipindahkan ke ruang tahanan Kejaksaan Negeri
    Surabaya
    pada Kamis (3/7/2025).
    Pemindahan tahanan ini setelah berkas perkara kedua tersangka kasus perusakan mobil itu dianggap lengkap.
    “Berkas perkara tersangka Jan Hwa Diana dan Handy Sunaryo suaminya sudah lengkap atau P21,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana dikonfirmasi Jumat (4/7/2025).
    Karena berkas sudah dinyatakan lengkap, maka penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya langsung melakukan pelimpahan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara dan kedua tersangka ke pihak Kejari Surabaya.
    “Setelah ini akan kami daftarkan untuk memperoleh jadwal sidang di Pengadilan Negeri Surabaya,” jelasnya.
    Jan Hwa Diana dan Handy Sunaryo ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya sejak Mei  2025.
    Berdasarkan hasil penyelidikan, Diana dan Handy diduga melakukan perusakan terhadap dua mobil milik korbannya di Jalan Prada, Dukuh Pakis, Surabaya.
    Keduanya dijerat Pasal 170 KUHP dan atau 406 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang perusakan.
    Khusus Diana, juga ditetapkan tersangka oleh penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jatim dalam kasus penggelapan ijazah karyawannya.
    Ia dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.
    Penetapan tersangka ini setelah penyidik Polda Jatim mendapatkan 108 ijazah milik mantan karyawan Sentoso Seal yang disimpan di rumah Diana di perumahan Prada Permai VII Nomor 7 Kelurahan Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud MD: Putusan MK Soal Pemilu Harus Dikaji Ulang

    Mahfud MD: Putusan MK Soal Pemilu Harus Dikaji Ulang

    Surabaya, Beritasatu.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada perlu dikaji ulang secara mendalam.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut berpotensi menciptakan krisis konstitusional dan menghadirkan ketidakpastian hukum, terutama dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    Salah satu titik rawan yang ia soroti adalah kekosongan jabatan legislatif di daerah jika pemilu legislatif dan pilkada tidak lagi diselenggarakan serentak.

    “Kritik terhadap MK itu sudah banyak sejak dahulu. Jadi, saya kira bagus untuk perkembangan MK ke depan. Setiap kritik itu ditampung lalu dicarikan solusi ilmiahnya,” ujar Mahfud MD saat ditemui di Universitas dr Soetomo Surabaya, Jumat (4/7/2025).

    Ia menggarisbawahi bahwa apabila pemilu ditunda atau jadwalnya tidak beriringan, masa jabatan anggota DPRD bisa berakhir tanpa pengganti.

    Hal ini menjadi persoalan konstitusional karena tidak seperti kepala daerah yang dapat digantikan oleh penjabat sementara, DPRD tidak boleh diisi oleh pelaksana tugas (plt) atau penjabat.

    “Kalau pemilunya ditunda, padahal masa jabatan DPRD itu tidak boleh kosong. DPRD tidak boleh diisi plt. Kalau bupati atau gubernur bisa penjabat, tapi DPRD bagaimana? Itu saya juga belum tahu apa solusinya dari MK,” lanjut Mahfud.

    Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain keserentakan pemilu, menurut Mahfud MD, menimbulkan konsekuensi teknis dan hukum yang harus diperhitungkan matang.

    Pemisahan antara pemilu nasional dan pilkada dapat mengganggu kesinambungan pemerintahan daerah jika tidak disertai solusi hukum yang jelas.

    Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya pengkajian ulang terhadap putusan MK tersebut, dengan melibatkan pendekatan ilmiah dan konstitusional yang menyeluruh.

    Mahfud MD berharap MK terbuka terhadap kritik yang konstruktif demi menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.

  • Pengobatan Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Gratis, Ini 2 Syaratnya Surabaya 4 Juli 2025

    Pengobatan Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Gratis, Ini 2 Syaratnya Surabaya 4 Juli 2025

    Pengobatan Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Gratis, Ini 2 Syaratnya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa
    menggratiskan biaya pengobatan korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di Selat
    Bali
    .
    Dengan syarat, korban tercatat warga Jatim dan rumah sakit tempat berobat adalah rumah sakit milik Pemprov Jatim.
    “Kami pastikan bahwa Pemprov Jatim akan membebaskan biaya pengobatan para korban selamat laka laut KMP Tunu Pratama Jaya yang dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim,” kata Khofifah, Jumat (4/7/2025).
    Sepanjang Kamis, Kantor SAR Surabaya merilis ada 29 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
    Jenazah 6 korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada masing-masing keluarga.
    “Kita menyampaikan duka yang mendalam khususnya untuk korban yang meninggal dunia. Sebagian besar warga Jatim,” ujarnya.
    Sedangkan, 21 dari 29 korban selamat juga sudah dikembalikan kepada masing-masing keluarga.
    Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, Jumat pagi, tim SAR gabungan sudah memulai upaya pencarian terhadap 30 korban lainnya yang belum ditemukan.
    “Hari ini tim SAR Gabungan memulai pencarian 30 penumpang sesuai data manifestasi yang ada,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud MD: Putusan MK Soal Pemilu Harus Dikaji Ulang

    Mahfud MD Soroti Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional

    Surabaya, Beritasatu.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dengan Pilkada.

    Mahfud menilai, keputusan ini berpotensi menimbulkan krisis konstitusional dan ketidakpastian hukum, terutama dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

    Dalam sebuah acara di Universitas dr Soetomo Surabaya, Mahfud menyampaikan, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 patut dikaji ulang secara mendalam.

    Ia mengingatkan kebijakan memisahkan waktu pelaksanaan pemilu nasional, yakni pemilihan presiden, DPR, dan DPD dengan Pilkada bisa menimbulkan persoalan struktural yang serius.

    “Kritik terhadap MK itu sudah banyak sejak dahulu. Jadi, saya kira bagus untuk perkembangan MK ke depan. Setiap kritik itu ditampung lalu dicarikan solusi ilmiahnya,” ujar Mahfud MD, Jumat (4/7/2025).

    Salah satu persoalan paling krusial, menurut Mahfud, adalah soal kekosongan jabatan anggota DPRD.

    Dalam sistem pemerintahan, tidak diperbolehkan adanya kekosongan posisi legislatif di daerah, dan juga tidak ada ketentuan tentang penunjukan penjabat atau pelaksana tugas (Plt) untuk DPRD.

    Hal ini berbeda dengan kepala daerah, seperti bupati atau gubernur yang bisa diisi oleh penjabat.

    “Kalau pemilunya ditunda, padahal masa jabatan DPRD itu tidak boleh kosong. DPRD tidak boleh diisi plt. Kalau bupati atau gubernur bisa penjabat, tapi DPRD bagaimana? Itu saya juga belum tahu apa solusinya dari MK,” tegas Mahfud.

    Pemisahan pemilu nasional dan Pilkada memang telah menjadi perdebatan sejak beberapa tahun terakhir. MK, dalam putusan barunya menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak justru menyulitkan pemilih dan penyelenggara, serta mengaburkan akuntabilitas politik.

    Namun, Mahfud MD berpandangan solusi yang ditawarkan MK justru membuka masalah baru dalam tatanan hukum dan politik lokal.

    Atas dasar itu, Mahfud MD mendesak agar putusan MK soal pemisahan pemilu nasional ini dikaji kembali secara ilmiah dan konstitusional guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberlangsungan pemerintahan.

    Dia menyoroti putusan MK bukan sebagai bentuk penolakan mutlak, melainkan sebagai ajakan berdiskusi secara terbuka dan akademis demi kematangan sistem politik nasional.

    Mahfud MD juga berharap MK membuka ruang dialog dengan publik dan pakar hukum tata negara untuk mencari jalan tengah atas polemik ini.

  • Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dilanjutkan, Tim SAR Sisir Sisi Selatan dan Timur Gilimanuk Surabaya 4 Juli 2025

    Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dilanjutkan, Tim SAR Sisir Sisi Selatan dan Timur Gilimanuk Surabaya 4 Juli 2025

    Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dilanjutkan, Tim SAR Sisir Sisi Selatan dan Timur Gilimanuk
    Tim Redaksi
    JEMBRANA, KOMPAS.com
    – Tim SAR kembali melanjutkan pencarian korban tenggelamnya
    KMP Tunu Pratama Jaya
    di Selat
    Bali
    pada Jumat (4/7/2025) pagi.
    Pencarian hari kedua ini menyisir area selatan dan timur perairan
    Gilimanuk
    di Kabupaten
    Jembrana
    , Provinsi Bali.
    Sebanyak dua buah Rigid Inflatable Boat (RIB) dikerahkan pada pencarian hari kedua ini. Personel Basarnas mulai melakukan penyisiran dengan perahu RIB sekitar pukul 07.30 Wita.
    Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, I Dewa Hendri Gunawan menyampaikan, pencarian ini berfokus pada para korban yang belum ditemukan.
    Pencarian para korban menyisir area selatan dan timur perairan Gilimanuk.
    Radius pencariannya dari wilayah Kecamatan Melaya hingga perairan Pebuahan di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana.
    Pada Kamis (3/7/2025) pagi, sebagian korban selamat dan meninggal dunia ditemukan di perairan Pebuahan, Jembrana.
    Sehingga, petugas menyisir kembali wilayah tersebut untuk menemukan kemungkinan keberadaan korban lainnya.
    “Pertimbangannya karena di areal selatan dan timur banyak ditemukan korban pada pencarian hari sebelumnya,” kata Hendri, dikonfirmasi Jumat, di Jembrana.
    Pencarian hari kedua ini melibatkan sembilan personel Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana dengan perahu RIB dan
    rubber boat
    .
    Pencarian juga dibantu lima orang personel Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng di perahu RIB.
    Tak hanya itu, KN SAR Arjuna, tim gabungan serta SAR Banyuwangi juga turut membantu menyisir korban yang belum ditemukan.
    “Selain di laut, petugas juga berjaga di pesisir Pebuahan. Siapa tahu ada korban yang ditemukan di pesisir, bisa segera dievakuasi,” tutup Hendri.
    Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Rabu (2/7/2025) malam.
    Dari total 65 penumpang dan awak kapal, hingga Kamis malam sebanyak 35 orang telah ditemukan, terdiri dari 29 korban selamat dan 6 meninggal dunia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mencari Harapan di Tengah Pilu Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya 4 Juli 2025

    Mencari Harapan di Tengah Pilu Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya 4 Juli 2025

    Mencari Harapan di Tengah Pilu Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Rentetan pilu insiden tenggelamnya
    KMP Tunu Pratama Jaya
    di
    Selat Bali
    begitu menyesakkan.
    Di ruang tunggu Pelabuhan ASDP Ketapang yang juga menjadi pusat informasi, dipenuhi jerit tangis karena harapan yang terasa pupus, hingga jadi saksi kepasrahan yang tak lagi dapat diutarakan.
    Namun demikian, beberapa juga percaya bahwa harapan masih ada. Keluarga masih menantikan orang-orang yang disayang kembali ke pelukan mereka.
    Berikut rangkaian peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang rangkanya telah tenggelam di Selat Bali.
    1. Berangkat dari Pelabuhan Ketapang
    KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang,
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Rabu (2/7/2025) pukul 22.56 WIB.
    2. Panggilan darurat
    Selang 24 menit bertolak dari Pelabuhan Ketapang, KMP Tunu Pratama Jaya melakukan panggilan
    distress
    atau panggilan darurat. Namun, hanya sekitar beberapa menit kemudian, panggilan terputus, diduga kapal mengalami
    blackout
    .
    3. Tiga menit krusial
    Salah satu penumpang selamat mengatakan bahwa peristiwa berlangsung sangat cepat, sekitar tiga hingga lima menit setelah air masuk ke kapal, KMP Tunu Pratama Jaya terbalik.
    Puluhan orang yang menyadari kapal telah dalam kondisi miring, bersama-sama terjun ke laut. Beberapa dari mereka berhasil menggunakan
    life jacket
    yang diberikan kru kapal.
    Beberapa orang di antaranya berhasil naik sekoci dan mereka melihat KMP Tunu Pratama Jaya terbalik sepenuhnya dan tenggelam. Peristiwa yang menyisakan trauma mendalam.
    Basarnas Bali. Personel Basarnas Bali melakukan penyisiran untuk mencari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, Kamis (3/7/2025).4. Pertolongan Tuhan
    Kisah haru diurai salah satu penumpang selamat yang mengatakan bahwa ia yang tak memakai
    life jacket
    karena tak kebagian. Sempat tersedot pusaran kapal yang terbalik, namun ia berupaya berenang, dan tiba-tiba ada sebuah
    life jacket
    di hadapannya. Ia tak dapat meraih dan menggunakannya, sehingga ia hanya bergantung sepanjang malam hingga akhirnya ditemukan.
    Sebanyak 29 orang dari total dalam manifes, 65 orang, dinyatakan selamat. Mereka berhasil diselamatkan berbagai pihak yang terlibat pencarian, mulai dari polisi, SAR hingga nelayan.
    Sebanyak 21 orang dari total 29 orang yang selamat telah dibawa ke Pelabuhan Ketapang untuk kemudian diserahkan kepada keluarga. Para penumpang tersebut juga mendapatkan
    trauma healing
    .
    5. Korban meninggal dunia
    Sebanyak enam orang dinyatakan meninggal dunia. Mereka adalah Anang Suryono (59), Eko Sastriyo (51), Elok Rumantini (34), Cahyani (51), Fitri April L serta anak Fitri, Afnan Aqiel (3). Jenazah para korban yang ditemukan telah diserahkan ke keluarga.
    Keluarga dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di pusat informasi yang ada di Pelabuhan Ketapang untuk mengetahui keberadaan kerabat mereka.
    6. Fasilitas di pusat informasi
    Banyak keluarga penumpang memilih untuk menginap di pusat informasi Pelabuhan Ketapang. Mereka mendapatkan fasilitas sementara seperti logistik yang disumbangkan dari berbagai pihak, hingga pos kesehatan untuk memantau kesehatan keluarga.
    12. Pencarian dilanjutkan
    Masih adanya sekitar 30 orang yang hilang. Tim SAR gabungan merencanakan pencarian lanjutan dengan area yang diperluas ke Selat Bali bagian selatan.
    Untuk memaksimalkan pencarian, Basarnas mengerahkan berbagai alut. Basarnas juga mendapatkan dukungan dua kapal besar dari TNI AL yaitu KRI Teluk Ende dan KRI Tongkol, serta Polri yang membantu proses pencarian dengan mengerahkan enam kapal, drone bawah laut, drone permukaan, hingga helikopter.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Ahli dari Trisakti-UIN Jakarta Dilibatkan Usut Kasus Hina Guru Tua

    7 Ahli dari Trisakti-UIN Jakarta Dilibatkan Usut Kasus Hina Guru Tua

    Palu, Beritasatu.com — Polda Sulawesi Tengah meminta keterangan tujuh ahli dari Universitas Trisakti dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terhadap ulama kharismatik Al-Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua.

    Ketujuh ahli tersebut terdiri dari ahli pidana dan sosiologi hukum dari Universitas Trisakti, serta ahli bahasa dari UIN Syarif Hidayatullah. Mereka dimintai pendapat guna memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam konten yang diduga dibuat oleh terlapor MFP alias GFP.

    “Pemeriksaan ahli kami lakukan untuk mendukung langkah penyidikan secara objektif dan profesional. Ini menjadi bagian penting sebelum gelar perkara,” kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono di Palu, Kamis (3/7/2025).

    Selain menghadirkan para ahli, polisi juga telah memeriksa 12 saksi dari berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Bahkan, penyidik turun langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di Pondok Roudlotul Fatihah, Bantul, Yogyakarta.

    Barang yang disita, antara lain iPhone 13 Pro Max, MacBook Pro M1, AirPods, akun email, sejumlah pakaian, dan atribut khas yang diduga terkait konten penghinaan Guru Tua.

    Polda Sulteng menyatakan penyidikan kasus duaan penghinaan Guru Tua menjadi prioritas, dan akan segera memasuki tahapan gelar perkara untuk menetapkan status hukum terlapor.

    “Kami pastikan proses ini terbuka, profesional, dan sesuai prosedur. Keluarga pelapor bisa memantau langsung perkembangan melalui penyidik,” pungkas Djoko.

  • LaNyalla dukung ide tarif cukai golongan III SKM untuk industri kecil

    LaNyalla dukung ide tarif cukai golongan III SKM untuk industri kecil

    Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor

    Surabaya (ANTARA) – Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung gagasan atau ide tentang perlunya tarif cukai Golongan III untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang khusus diberikan kepada industri rokok skala kecil dengan kuota jumlah produksi per tahun yang lebih kecil dari Golongan II.

    “Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor,” kata LaNyala di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    LaNyalla menuturkan langkah ini akan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mengurangi beban pelaku industri rokok skala kecil terutama mengenai belanja pita cukai sekaligus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari produsen maupun distributor.

    Bahkan masih ada pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan PPh yang dibayar setiap tahun atas keuntungan perusahaan rokok yang juga harus ditanggung industri rokok skala kecil

    Di sisi lain, LaNyalla menilai terjadinya penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah yang juga menimpa perokok telah mengubah pola konsumsi konsumen dari rokok mahal ke rokok murah.

    Terbentuknya segmen konsumen rokok
    murah ini kemudian menjadi pasar tersendiri bagi industri hasil tembakau untuk melayani.

    Ia menjelaskan persoalannya adalah tuntutan harga jual murah ke konsumen tidak berbanding dengan biaya produksi, cukai, pajak dan PPN sehingga berakibat pada munculnya rokok ilegal tanpa cukai.

    Tarif cukai Golongan III SKM industri rokok skala kecil, kata LaNyalla, bisa menjadi solusi jembatan antara adanya “demand” di pasar dan penekanan peredaran rokok ilegal.

    Sebab, sambungnya, rokok ilegal ini selain merugikan dari sisi penerimaan negara juga menjadi ladang praktik korupsi dan kolusi oknum tertentu dengan menjadikan sumber penerimaan gelap dan pemerasan kepada pelaku industri dan penjual.

    “Hal ini menghasilkan budaya yang tidak sehat di masyarakat karena mendidik masyarakat kita menjadi penyelundup dan penyuap,” ujarnya.

    LaNyalla pun tak memungkiri jika persoalan yang melingkupi industri hasil tembakau kompleks terutama banyaknya sektor yang terlibat dengan masing-masing memiliki agenda dan tujuan berbeda-beda.

    “Mengelola persoalan dan isu seputar industri hasil tembakau dan perkebunan tembakau ini harus dilakukan dengan bijaksana. Harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.