Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka
Tim Redaksi
NGAWI, KOMPAS.com
– Satreskrim Polres Ngawi menangkap mafia pupuk bersubsidi ilegal yang sudah beroperasi 2 tahun di wilayah Jawa Timur.
Dari penyidikan kasus itu, polisi menahan dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka.
Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon yang dikonfirmasi Kamis (14/8/2025) menyatakan 7 tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda.
Ketujuh tersangka ditahan setelah polisi berhasil mengamankan 2 truk berisi 356 sak atau 17,8 ton pupuk subsidi ilegal di Kabupaten Ngawi.
“7 tersangka yang ditangkap yakni inisial MR dan AF sebagai sopir truk, ZH dan AM sebagai pengecer kios pupuk bersubsidi, ZA dan NH sebagai perantara dan B sebagai pemilik pupuk,” ujar Charles.
Charles mengatakan kasus itu terungkap saat tim Satreskrim Polres Ngawi mendapatkan informasi pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Madura yang masuk ke Kabupaten Ngawi pada akhir Juli 2025.
Dari informasi itu, tim berhasil mengamankan 2 truk membawa muatan pupuk bersubsidi jenis NPK Merk Phonska dari Probolinggo untuk dikirim ke Kabupaten Ngawi.
Dari keterangan sopir truk tersebut, polisi mendapatkan informasi pupuk subsidi ilegal itu diperoleh dari pengecer (kios) resmi penyalur pupuk subsidi yang berada di Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya Unit Pidsus Satrekrim Polres Ngawi melakukan pengembangan ke Probolinggo hingga akhirnya menangkap 3 orang pengecer (kios), 2 orang selaku perantara dan seorang pemilik pupuk.
“Jadi pupuk subsidi tersebut merupakan sisa jatah gapoktan yang tidak diambil oleh petani di pengecer (kios) penyalur pupuk subsidi lalu dijual ke Kabupaten Ngawi,” ungkap Charles.
Charles mengatakan para tersangka menjual pupuk subsidi ilegal dengan lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
Satu sak pupuk NPK merk Phonska seberat 50 kilogram dijual Rp 180.000.
Padahal HET satu sak pupuk NPK merk Phonska hanya Rp 115.000.
Ia menambahkan tersangka NH sudah dua tahun menjual pupuk subsidi di luar RDKK dan di atas HET kepada petani disekitar rumahnya di Kabupaten Probolinggo.
Sementara mata rantai mafia penjualan pupuk bersubsidi ilegal dimulai dari pengecer (kios) yang menjual di atas HET menjadi Rp 120.000.
Selanjutnya dijual oleh tersangka NH, warga Kabupaten Probolinggo kepada B, warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan harga Rp 135.000.
Terakhir tersangka B menjual pupuk bersubsidi ilegal itu di Kabupaten Ngawi dengan harga Rp 180.000 per sak.
Terhadap kasus itu, para tersangka dijerat dengan pasal 110 juncto Pasal 35 (2), Pasal 36 UU RI Nomor 7/2014 tentang Perdagangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Surabaya
-
/data/photo/2025/08/14/689def17c3e66.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
HUT RI, Tarif Parkir Resmi di Surabaya Jadi Rp 80 jika Bayar Pakai QRIS Surabaya 14 Agustus 2025
HUT RI, Tarif Parkir Resmi di Surabaya Jadi Rp 80 jika Bayar Pakai QRIS
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan diskon tarif parkir menjadi Rp 80 dengan metode pembayaran QRIS di sejumlah lokasi.
Kebijakan itu berlaku sampai Minggu (17/8/2025).
Kepala UPTD Parkir TJU Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan, tarif parkir sebesar Rp 80 tersebut untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).
“Tarif khusus ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang parkir di area yang telah ditentukan,” kata Jeane saat dikonfirmasi, Kamis (14/8/2025).
Tarif tersebut berlaku di titik parkir yang dikelola oleh Dishub Surabaya, yakni tepi jalan umum (TJU), seperti di kawasan Balai Kota Surabaya serta Taman Bungkul.
“Tarif Rp 80 juga berlaku di tempat khusus parkir non-progresif, di Lapangan THOR, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, THP Kenjeran, Taman Bulak, RSUD Eka Candrarini, UPTSA Siola,” ujarnya.
Kemudian, untuk tempat parkir dengan tarif progresif yang menerapkan tarif khusus, seperti di Balai Pemuda, Lapangan Hoki, PTK Gentengkali, PTK Pasar Karah, dan UPTSA Siola.
Selanjutnya, di Convention Hall Adityawarman, Park and Ride Mayjen Sungkono, Tugu Pahlawan, Park and Ride Adityawarman, serta Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran sisi selatan.
“Khusus di lokasi dengan tarif progresif, tarif Rp 80 ini hanya berlaku untuk dua jam pertama. Setelah melewati durasi itu, tarif parkir akan kembali dihitung secara normal,” ucapnya.
Jeane berharap kebijakan tarif khusus tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama para wisatawan dan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi tersebut.
“Dengan adanya event-event seperti Artsub di Balai Pemuda, kami berharap pengguna jasa parkir bisa memanfaatkan program (Rp 80) ini untuk merayakan kemerdekaan bersama,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/14/689db4918effb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bunuh Keponakannya yang Berumur 3 Tahun, Pelaku Mengaku Dapat Bisikan Gaib Surabaya 14 Agustus 2025
Bunuh Keponakannya yang Berumur 3 Tahun, Pelaku Mengaku Dapat Bisikan Gaib
Tim Redaksi
BANGKALAN, KOMPAS.com
– Pembunuhan sadis dilakukan oleh Cholil (35), warga Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terhadap keponakannya sendiri.
Di hadapan polisi, pelaku mengaku aksi kejinya itu berlangsung begitu cepat.
Bahkan, ia mengaku mendapatkan bisikan untuk membunuh keponakannya tersebut.
“Saya enggak niat bunuh, tiba-tiba ada bisikan dan terjadi seperti itu,” ucap Cholil saat di Mapolres Bangkalan, Kamis (14/8/2025).
Pelaku mengaku menyesal membunuh keponakannya secara membabi buta.
Bahkan, ia ingin meminta maaf pada keluarga korban.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengaku belum mengetahui kondisi kejiwaan pelaku.
Pihaknya akan melibatkan dokter spesialis jiwa untuk memastikan kondisi pelaku.
“Untuk mengetahui kondisi kejiwaannya, perlu adanya pemeriksaan dari dokter,” katanya.
Sebelumnya, pelaku mendadak marah tanpa sebab dan datang ke rumah korban untuk mencari istrinya.
Pelaku lalu mendobrak dan memecahkan kaca rumah korban untuk masuk ke dalam.
Di dalam rumah itu, terdapat lima orang, yakni Putri (istri pelaku), Sarifah, Sumarti, Gideh, dan MKY (3).
Saat pelaku datang, empat orang dewasa itu lari keluar rumah, sehingga tersisa MKY yang menjadi sasaran amukan pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/14/689df3a7874c3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama Surabaya 14 Agustus 2025
Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama
Tim Redaksi
TUBAN, KOMPAS.com
– Sejumlah orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menangis haru saat melepas anaknya yang akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 25 Siswa Jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA, mulai tanggal 14 Agustus 2025 sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dan tinggal di asrama.
Lasmijah (49), orang tua siswa asal Kecamatan Palang, mengaku sangat terbantu anaknya dapat kembali melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA yang semula sempat terputus lantaran kekurangan biaya.
“Iya, senang anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat ini, karena saya menyekolahkan tidak ada biaya,” kata Lasmijah, kepada
Kompas.com
, Kamis (14/8/2025).
Lasmijah juga merasa sedih dan terharu harus berpisah dengan anaknya yang mulai hari ini harus tinggal di asrama yang telah disiapkan di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban.
Dirinya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan anaknya kelak menjadi orang yang sukses, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat nantinya, serta bisa membanggakan orang tua.
“Sempat sedih campur bahagia, ya semoga masa depannya sukses,” tutur Lasmijah yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani di kampungnya.
Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Beni Sujanto menyampaikan, Sekolah Rakyat nantinya juga memberikan penguatan kepada para orang tua, tidak hanya kepada para siswa melalui Family Support Group.
“Sekolah Rakyat ini di asrama, mereka akan didampingi mulai bangun tidur hingga tidur lagi dengan pola yang terstruktur, tapi tidak seperti di sekolah militer,” Kata Beni.
Tujuannya untuk membangun karakter, baik tentang emosional, spiritual, kognitif, psikomotorik dan afeksi tentang pendidikan yang sudah ditetapkan kurikulumnya.
Adapun para orang tua siswa yang akan berkunjung nantinya tidak bisa serta merta langsung bertemu dengan anaknya di asrama.
“Terkait kunjungan orang tua telah diatur dan ada standar operasional prosedurnya agar aktivitas anak-anak di asrama tidak terganggu,” ujarnya.
Dia juga memastikan, untuk kebutuhan tenaga pendidik dan wali asuh atau pendamping sudah tercukupi dengan rinciannya tenaga pendidik 19 guru, pengasuh putra 4 orang, dan pengasuh putri 6 orang.
“Tempatnya di sini masih terbatas dan sementara, ke depan akan pindah ke tempat baru dengan fasilitas yang lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban atas berdirinya Sekolah Rakyat di Tuban saat ini sangat luar biasa dan tidak semua kabupaten atau kota sanggup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ombudsman RI apresiasi penyaluran LPG Pertamina tepat sasaran
menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak
Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi pelaksanaan distribusi LPG 3 kilogram oleh Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya dalam hal kepatuhan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan.
“Apresiasi kami kepada Pertamina Patra Niaga yang menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak,” kata Asisten Pemeriksa pada Keasistenan Utama III Ombudsman RI Muhammad Wildan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Wildan mengatakan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penyaluran LPG 3 kilogram di Surabaya dan didapati hasil bahwa distribusi ini berlangsung lancar, kondisi persediaan aman, serta harga di pangkalan tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Kegiatan sidak dalam rangka agenda Uji Petik Lapangan dari Ombudsman RI ini, kata Wildan, selain dalam rangka pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram juga sebagai bagian dari rencana kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kilogram.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan komitmen perusahaan untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk peningkatan pelayanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan LPG subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.
Ia menegaskan setiap masukan dari Ombudsman RI menjadi bagian dari continuous improvement perusahaan.
“Jika ditemukan agen atau pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan, hingga pencabutan izin jika diperlukan. Kami berkomitmen menjaga integrasi rantau distribusi LPG subsidi di seluruh wilayah Jatimbalinus,” ujar Ahad.
Sementara sebagai bentuk upaya pengawasan berkelanjutan dalam rangka penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memasifkan pembinaan terhadap pangkalan serta memperkuat mekanisme kontrol digital melalui sistem Subsidi Tepat.
Sistem Subsidi Tepat tersebut dapat memantau pencatatan transaksi secara real time sehingga menjaga akurasi data dan ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi.
“Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dan terbuka untuk mendapat masukan dan perbaikan untuk melakukan pengawasan bersama dengan pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan, termasuk dalam hal ini Ombudsman RI,” kata Ahad.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pada awal 2025 secara resmi mengumumkan rencana transformasi pengecer menjadi sub pangkalan.
Namun, pada prakteknya banyak tantangan yang harus dihadapi dibalik peluang-peluang yang ada sehingga Uji Petik Lapangan penting dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi potensi permasalahan pada saat implementasi kebijakan diberlakukan sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan layanan dalam distribusi LPG 3 kilogram.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/08/14/689df32d40c27.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




