Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklaim bahwa belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga disebabkan ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025), menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini, karena dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut, ia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

    Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

    Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

    Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

    Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025), dan pemberitahuan selanjutnya berlanjut hingga tanggal 25 Desember 2025. (rma/ian)

  • PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan Surabaya 12 Desember 2025

    PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan Surabaya 12 Desember 2025

    PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 5 kembali menyebutkan bahwa warga yang tercatat sebagai karyawan BUMN di dalam KTP dan menetap di tengah lahan perkebunan adalah pekerja borongan.
    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada warga yang tinggal di Afdeling Kampongan, Dusun Silosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten
    Jember
    . Warga tersebut hidup dalam kemiskinan ekstrem.
    Di dalam KTP, warga tersebut berstatus sebagai
    karyawan BUMN
    . Akibatnya, ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan tak bisa mengakses layanan kesehatan gratis.
    Plt Kepala Sub Bagian Humas dan TJSL PTPN I Regional 5 M Syaiful Rizal menegaskan bahwa status pekerjaan karyawan BUMN dalam KTP itu bukan berasal dari data perusahaan.
    Ia juga memastikan warga itu bukan karyawan PTPN, melainkan pekerja borongan di
    Perkebunan Silosanen
    .
    “Saat pendataan, warga menyebut bekerja di kebun, sehingga dalam KTP tertulis seperti itu, secara faktual, mereka adalah pekerja borongan, bukan karyawan PTPN,” ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).
    Rizal menambahkan bahwa munculnya status keliru tersebut berkaitan dengan proses migrasi dari KTP manual ke e-KTP yang dilakukan perangkat desa beberapa tahun lalu.
    Ia juga menepis anggapan bahwa warga tersebut tinggal di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
    Menurutnya, rumah-rumah warga termasuk pekerja borongan itu berada di luar HGU, meski akses menuju lokasi permukiman memang harus melewati jalan kebun.
    “Untuk menuju rumah warga memang harus melewati jalan kebun, sehingga tampak seolah-olah berada di tengah areal perkebunan,” terangnya.
    Rizal mengklaim bahwa dalam sebulan para pekerja borongan bekerja rata-rata 25 hari.
    “Saat ini terdapat belasan ribu pekerja borongan di wilayah Kebun Silosanen. Mereka berasal dari enam desa sekitar kebun, yakni Desa Silo, Harjomulyo, Pace, Mulyorejo, Sidomulyo, dan Sumberjati,” paparnya.
    UMK Jember tahun 2025 sebesar Rp 2.838.642.
    Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN I Regional 5 RI Setiyobudi menuturkan bahwa keberadaan perusahaan justru berperan besar membuka lapangan kerja padat karya bagi masyarakat Jember.
    “Dengan menyerap belasan ribu pekerja borongan, PTPN mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja tanpa persyaratan khusus seperti pendidikan, pengalaman, atau keterampilan tertentu,” katanya.
    Selain itu, pihaknya menyampaikan mengenai kontribusi perusahaan lewat program sosial melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
    Ia menyebutkan, pada 2024 sampai 2025, TJSL yang telah disalurkan di Jember mencapai Rp 851,5 juta.
    “Program ini mencakup pembagian sembako, bedah rumah, pembangunan fasilitas umum dan sosial, bantuan penanganan stunting, hingga program mudik gratis bersama BUMN,” sebut Setiyobudi.
    Ia menambahkan bahwa setiap program dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaat.
    “Kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan perusahaan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus Surabaya 12 Desember 2025

    Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus Surabaya 12 Desember 2025

    Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (12/12/2025).
    Banjir lahar hujan Gunung Semeru terdeteksi di seismograf PVMBG sejak pukul 15.16 WIB dengan amplitudo maksimal 33 milimeter dan berlangsung selama 1 jam 51 menit.
    Pantauan
    Kompas.com
    , banjir terlihat deras dan membawa material pasir serta batu berukuran besar.
    Tampak, puluhan batu berukuran besar bertengger di atas jembatan limpas yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, setelah banjir mulai surut.
    Perangkat Desa Gondoruso, Hari, mengatakan, batu besar yang menutupi jembatan limpas membuat akses warga di tiga dusun terputus.
    “Sangat berdampak, ini akses ke tiga dusun dan Kecamatan Tempursari, sekarang tidak bisa dilewati,” kata Hari di Gondoruso.
    Selain menutupi jembatan limpas di Desa Gondoruso, banjir lahar juga menyebabkan permukiman warga di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Pasirian, kembali diterjang banjir.
    Kali ini, banjir lahar melompati tanggul dan masuk ke permukiman penduduk.
    Beruntung, material yang menyeberangi tanggul tidak terlalu banyak sehingga tidak sampai menimbun rumah warga.
    Untuk mengantisipasi banjir susulan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
    Lumajang
    sudah mengimbau warga untuk mengungsi.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, pihaknya sudah membangun satu tenda tambahan di Balai Desa Jugosari untuk menampung warga Sumberlangsep yang mau mengungsi.
    “Saat ini tenda sudah kita siapkan di balai desa, tadi kita tambah satu tenda lagi, harapannya warga mau mengungsi,” kata Yudhi Cahyono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banteng Jatim U-17 Tembus Final Soekarno Cup 2025, Berkat Mental Juara

    Banteng Jatim U-17 Tembus Final Soekarno Cup 2025, Berkat Mental Juara

    Surabaya (beritajatim.com) – Banteng Jatim FC U-17 memastikan langkah ke partai final Soekarno Cup 2025 usai menundukkan Banteng Jawa Tengah dengan skor tipis 2-1 di Stadion Ngurah Rai, Bali, Kamis (11/12/2025). Kemenangan ini menegaskan kekuatan mental dan kedewasaan taktik tim muda Jawa Timur dalam laga berintensitas tinggi.

    Sejak awal pertandingan, tekanan langsung terasa dengan tempo cepat dan duel keras di lini tengah. Banteng Jatim mampu menjaga fokus permainan hingga peluit akhir, meski mendapat tekanan berat pada menit-menit krusial.

    Gol pembuka dicetak Arya Abdul Wahab pada menit ke-6 melalui penetrasi cepat di sisi kanan pertahanan lawan. Keunggulan Jatim bertambah pada menit ke-83 lewat Muhammad Danial El Zeno yang memanfaatkan kemelut di depan gawang.

    Situasi memanas saat Banteng Jawa Tengah memperkecil kedudukan melalui penalti Manggih Aliffendy pada menit ke-85, membuat sisa laga berlangsung menegangkan.

    Manajer tim Banteng Jatim U-17, Dr. Ir. Daniel Rohi, M.Eng.Sc., IPU, menyebut keberhasilan tim lahir dari proses panjang pembinaan dan dukungan moral yang konsisten dari berbagai pihak. Dia menilai perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, memberi energi tersendiri bagi pemain.

    “Kemenangan ini membuktikan bahwa manajemen mental tim kami sangat teruji. Mampu merespons tekanan, terutama saat penalti terjadi di menit-menit krusial, menunjukkan kedewasaan dan karakter juara yang kami tanamkan,” ujar Daniel Rohi.

    Dukungan serupa juga datang dari Ketua Tim Banteng Jatim U-17, Eri Cahyadi, yang memberikan motivasi langsung kepada pemain sebelum pertandingan.

    “Setiap laga menunjukkan progres. Saya hanya berpesan agar mereka tetap fokus, disiplin, dan menjaga komunikasi sepanjang pertandingan. Mereka menjalankan itu dengan baik. Gol cepat, tekanan berani, hingga bertahan di menit-menit kritis itu bukti kedewasaan mereka,” kata Eri.

    Pelatih Kepala Banteng Jatim U-17, Anies Septiawan, S.Pd., mengakui laga semifinal menguras emosi dan konsentrasi pemain. Dia bersyukur anak asuhnya mampu menjaga ketenangan hingga akhir pertandingan.

    “Pertama alhamdulillah, syukur luar biasa. Jujur, tegang. Karena di menit-menit akhir kita kena penalti. Tapi sesuai doa dan keyakinan kita, akhirnya kita lolos. Alhamdulillah,” ujar Coach Anies.

    Kapten tim, Rizky Dwi Laksono, menilai arahan pelatih menjadi kunci saat tim berada dalam tekanan.

    “Pertandingan hari ini luar biasa, sangat menghibur, dan bagi pemain sendiri sangat tegang di menit-menit akhir. Instruksi Head Coach bisa meredakan dan mengontrol pertandingan hari ini, strategi pelatih sudah berjalan,” ujarnya.

    Kini Banteng Jatim U-17 mengalihkan fokus pada pemulihan fisik dan mental jelang partai final. Konsistensi pembinaan, soliditas tim, dan kesiapan mental menjadi modal utama Jawa Timur untuk mengincar gelar juara Soekarno Cup 2025. [asg/but]

  • Agen Properti Next Level Properti Targetkan Transaksi Rp 5 Triliun dan Cetak 1.000 Agen Lintas Kota

    Agen Properti Next Level Properti Targetkan Transaksi Rp 5 Triliun dan Cetak 1.000 Agen Lintas Kota

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pasar properti Indonesia bersiap menyambut gelombang kebangkitan, dan salah satu pemain baru, Next Level Properti (NLP), langsung tancap gas. Brand agen properti di bawah naungan PT World Property Insight ini tidak hanya berkomitmen mendukung target monumental pemerintah, yaitu penyediaan 3 Juta Hunian, tetapi juga berambisi mencetak agen-agen berpenghasilan fantastis dan meraup total transaksi hingga Rp5 Triliun pada 2027.
    ​
    ​Head of Consultant NLP, Charlie Lim, menegaskan bahwa fokus utama NLP adalah memberdayakan ‘tulang punggung’ perusahaan: para agen. Hadir sejak September 2025, NLP dibangun sebagai sebuah ekosistem holistik yang dirancang untuk kesuksesan para marketing associate.

    ​”Agen adalah jantung keberhasilan. Kami siapkan sistem terintegrasi, dukungan teknologi properti, pelatihan intensif, mentoring, hingga coaching program yang benar-benar membuat agen bisa tumbuh dan sukses,” ujar Charlie saat peresmian kantor baru NLP di Surabaya, Jumat (12/12/2025).

    ​Dalam waktu tiga bulan, daya tarik sistem NLP terbukti masif. Mereka berhasil merekrut lebih dari 100 agen dan membuka tiga kantor cabang di kota-kota strategis: Surabaya, Gresik, dan Bali.

    ​”Kami sudah melihat banyak agen yang mulai mencapai penghasilan double digit hingga triple digit per bulan, asalkan mereka menjalankan sistemnya dengan benar,” ungkap Charlie, menggarisbawahi produktivitas tinggi agen-agennya.

    ​NLP menerapkan skema komisi sesuai regulasi (Permendag Nomor 33 Tahun 2025) dengan pembagian dasar 70:30. Namun, yang membuatnya unggul adalah penawaran bonus tambahan hingga 30% serta program leadership yang memungkinkan agen membangun dan mengembangkan timnya sendiri.

    ​Keunggulan lain NLP adalah jaringan lintas kota yang revolusioner. Agen NLP dapat menggarap pasar properti di berbagai wilayah, mulai dari secondary market hingga proyek-proyek primary market dari developer, tanpa harus pindah domisili. Jaringan ini vital dalam mempercepat distribusi informasi properti dan memperluas jangkauan perumahan rakyat.

    ​Untuk target bisnis, ambisi NLP tidak main-main:
    ​Target Transaksi 2026: Rp3 Triliun
    ​Target Transaksi 2027: Rp5 Triliun
    ​Target Agen 2026: 900-1.000 agen (300+ agen per kantor)

    ​Bali menjadi pasar prioritas karena tingginya minat investor global terhadap villa, hotel, dan pengembangan kawasan baru. NLP juga aktif menjalin kolaborasi dengan developer internasional dari Malaysia, Australia, Jepang, hingga Dubai.

    ​Solusi KPR Sulit & Prediksi ‘Boom Properti’ 2027

    ​Mengenai tantangan pasar, Direktur Utama PT Next Level Properti, Alfred Herman, mengakui bahwa akses KPR yang semakin ketat menjadi kendala. Sebagai solusi, NLP menjalin kolaborasi dengan developer untuk menyediakan in-house financing.

    ​”Skema ini jauh lebih mudah dibandingkan pengajuan KPR individu, dan sangat membantu pembeli menengah yang selama ini kesulitan lolos BI Checking,” jelas Alfred.

    ​Di sisi lain, Charlie Lim optimis menyambut masa depan. Ia memprediksi pasar properti akan mulai bangkit pada 2026 setelah periode wait and see tahun politik. Puncaknya, Tahun 2027 berpotensi menjadi “Boom Properti”. Charlie menyarankan investor dan masyarakat memanfaatkan momentum 2026 sebagai waktu terbaik untuk mulai investasi properti dan mengamankan harga.

    ​Dengan strategi solid, sistem yang kokoh, serta momentum pasar yang terus membaik, NLP tidak hanya menargetkan kebebasan finansial (Financial Freedom) bagi komunitas agennya, tetapi juga menegaskan peran penting mereka dalam mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat Indonesia melalui dukungan program 3 Juta Hunian.[rea]

  • Warga Pasuruan Produksi LPG Suntik, Sebulan Untung Rp 450 Juta

    Warga Pasuruan Produksi LPG Suntik, Sebulan Untung Rp 450 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – Empat warga Pasuruan berinisial SA (26), S (65), H (37), dan AB (47) diamankan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya gara-gara memproduksi gas LPG suntik. Dari bisnis ilegal tersebut, keempat pelaku mendapatkan keuntungan hingga Rp 450 juta.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, empat warga Pasuruan itu telah memproduksi LPG oplosan dalam 5 bulan terakhir. Mereka membeli LPG 3 kilogram bersubsidi untuk disuntikan ke tabung gas 12 kilogram kosong.

    “Mereka butuh empat tabung elpiji subsidi 3 kilogram untuk satu elpiji berukuran 12 kilogram. Dalam satu hari mereka mampu menghasilkan sekitar 300 tabung berukuran 12 kilogram siap edar,” kata Luthfie.

    Untuk satu tabung gas 12 kilogram, para pelaku memerlukan empat tabung gas bersubsidi. Mereka lantas menjual tabung gas LPG 12 kilogram hasil suntik itu sebesar Rp 120 ribu ke para distributor dan konsumen yang ada di Surabaya, Pasuruan dan Malang.

    “Ada keuntungan kurang lebih Rp50 ribu per tabung. Dalam satu bulan kurang lebih keuntungan yang didapatkan oleh tersangka ini sebanyak Rp450 juta. Kalkulasi kotor kalau misalnya 5 bulan berarti sudah di angka lebih dari 2 miliar,” imbuh Luthfie.

    Komplotan suntik LPG ini terbongkar usai anggota kepolisian merazia sebuah mobil pick up di Jalan Kenjeran, Kamis (4/12/2025) kemarin. Saat itu mobil pickup itu membawa 96 tabung LPG 12 kilogram.

    “Setelah dilakukan interogasi, betul diakui bahwa itu adalah hasil dari suntik tabung 3 kiloan,” lanjutnya.

    Dari hasil penangkapan terhadap tiga pelaku awal, didapati bahwa proses injek itu dilakukan di sebuah gudang yang ada di Desa Pakeyongan, Baujeng, Pandaan, Pasuruan.

    Tim kemudian bergerak ke alamat tersebut dan benar mendapati sebuah gudang. Setelah dibuka, kemudian di dalamnya ditemukan ratusan tabung elpiji 3 kilogram dan 12 kilogram, yang siap oplos atau diedarkan ke pasaran.

    “Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diakui saudara AB ini sebagai pemilik bengkel, pemodal, sekaligus yang mempunyai inisiatif untuk kegiatan pengoplosan. Ada lima orang pengoplos yang kita tetapkan sebagai DPO,” pungkasnya.

    Sementara itu, para pelaku mengaku jika mengetahui cara menyuntik tabung gas dari youtube. Mereka belajar otodidak dan tidak pernah terlibat kecelakaan.

    “Sudah lima bulan pak. Belajarnya otodidak. Untuk tabung gas LPG 3 kilogram saya ambil dari daerah Sukoharjo,” jelas salah satu pelaku. (ang/ian)

  • Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas dukungan dan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (11/12/2025).

    Apresiasi ini diberikan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya, di mana Kota Kediri menjadi satu dari 38 kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum di wilayahnya. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Usai menerima penghargaan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa hadirnya Posbakum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

    “Pelaksanaan Posbakum di Kota Kediri sudah kami koordinasikan dengan para lurah. Harapannya, keberadaan Posbakum ini dapat mempermudah edukasi serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

    Selain Posbakum, Mbak Wali juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki berbagai program terkait layanan hukum. Di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, terdapat pula program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta sosialisasi hukum yang rutin dilaksanakan di tiap kelurahan.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan siap melaksanakan arahan dari Menteri Hukum RI bahwa Posbakum sebagai solusi awal yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), untuk kasus-kasus ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui Aparat Penegak Hukum (APH). “Jadi masalah masalah ringan yang berkaitan dengan hukum bisa diselesaikan di Posbakum,” pungkasnya. [nm/but]

  • YouTuber Resbob Hina Orang Sunda, Kang Cecep Preman Pensiun Tak Terima

    YouTuber Resbob Hina Orang Sunda, Kang Cecep Preman Pensiun Tak Terima

    Jakarta, Beritasatu.com – Ucapan bernada rasis yang diungkapkan YouTuber Adimas Firdaus atau dikenal sebagai Resbob membuat publik geram. Dalam sebuah konten, ia menyebut orang Sunda sebagai “binatang”, memicu emosi netizen hingga viral di berbagai platform.

    Salah satu figur publik yang ikut buka suara adalah selebritas Abenk Marco, pemeran Kang Cecep dalam sinetron Preman Pensiun. Melalui Instagram miliknya, ia menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap pernyataan Resbob.

    Abenk Marco meminta informasi keberadaan Resbob yang disebut sedang kuliah di Surabaya.

    “Banyak yang pengin ketemu,” kata Kang Cecep sembari mengunggah foto Resbob, Jumat (12/12/2025).

    Tidak hanya itu, Abenk juga menegaskan tidak akan menerima permintaan maaf Resbob meski sang YouTuber sudah menyampaikan klarifikasi di media sosial.

    “Memaafkan atau tidak memaafkan adalah hak setiap orang. Saya memilih untuk tidak memaafkan,” tegasnya.

    Meski menolak memaafkan, Abenk Marco memuji langkah beberapa pihak yang telah melaporkan kasus ujaran rasis ini kepada pihak kepolisian.

    Ia menyerukan, agar proses hukum dijalankan dengan profesional agar kasus serupa tidak terulang.

    “Mari kita percayakan proses persoalan ini melalui mekanisme yang berlaku agar keutuhan bangsa tetap terjaga,” ujarnya.

    Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum sebagai pembelajaran penting dalam bermedia sosial.

    Unggahan Abenk Marco mendapat respons meriah dari netizen. Banyak warganet yang mendorong Kang Cecep untuk memberikan “salam olahraga”, istilah khas sang aktor, kepada Resbob.

    “Kasih pelajaran budi pekerti dan salam olahraga, Kang,” tulis netizen.

    “Gaskeun, salam olahraga dulu, baru dimaafkan,” tulis netizen lainnya.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi angkat suara mengenai wacana kepala daerah yang dipilih kembali oleh DPRD.

    Eri menjelaskan, hal yang paling krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah implementasi pelaksanaan demokrasi melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani dan preferensinya masing-masing.

    “Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” tegas Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

    Meski begitu, Eri masih belum mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pilkada selanjutnya akan digelar.

    Politikus PDIP ini pun menyebut dia masih menunggu hingga ada aturan resmi yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

    “Yang terbaik apa? Ya kita lihat nantilah. Apakah [kepala daerah dipilih] rakyat itu langsung atau DPRD, kita lihat nanti,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri juga masih menunggu evaluasi dengan para pimpinan pemerintah kota lainnya di tanah air yang tergabung dalam APEKSI. Sebelum memberikan tanggapan resmi perihal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. 

    “Sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat sempat disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

    Usulan tersebut dihembuskannya secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

    Menteri ESDM ini juga menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia. 

    Meski begitu, Bahlil juga risau bilamana Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian membatalkan beleid tersebut meski sudah melalui kajian mendalam.

    “Saya khawatir, jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ungkap Bahlil.

  • Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Cahyo Harjo Kawal Penyaluran KIP Jawara, Ratusan Ibu Surabaya Terima Modal Usaha Produktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengawal langsung penyaluran program Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera atau Jawara di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Jumat (12/12/2025). Dalam kegiatan ini, ratusan ibu-ibu dari 31 kecamatan di Kota Surabaya menerima bantuan modal usaha produktif.

    Cahyo menyebut program Jawara ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Program ini secara spesifik menyasar perempuan, terutama ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi, agar mereka tetap produktif dan berdaya.

    “Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan sekaligus mengawal penyaluran program KPM Jawara kepada ratusan ibu-ibu di Kota Surabaya dari 31 kecamatan, dan sebagian penerimanya merupakan aspirasi kami sebagai anggota Komisi E dari daerah pemilihan Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso.

    Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan bahwa KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Program ini bertujuan menghadirkan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi. Bantuan ini ditujukan untuk membantu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk ibu tunggal dan perempuan dengan kerentanan ekonomi lainnya.

    “Pemerintah provinsi memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tantangan ekonomi dan kehidupan. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga kualitas serta ketahanan keluarganya,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dalam program ini, setiap penerima manfaat (KPM Jawara) mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta. Dana tersebut wajib digunakan untuk kebutuhan produktif dan bersifat berkelanjutan. Selain bantuan modal, penerima juga mendapat pendampingan selama enam bulan dari Dinas Sosial Jawa Timur.

    “Pendampingan ini penting agar bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas usaha, tidak habis pakai, dan bisa berkembang secara berjenjang,” kata alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Pada sesi penyaluran di Surabaya kali ini, tercatat lebih dari 500 ibu-ibu menerima bantuan KPM Jawara. Program serupa juga telah disalurkan sebelumnya di sejumlah wilayah Surabaya seperti Rungkut dan kawasan lainnya.

    Cahyo menambahkan, meskipun Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang kuat, kehadiran program Pemprov Jawa Timur tetap dibutuhkan. Tujuannya adalah memastikan pemerataan manfaat program sosial dan ekonomi hingga ke tingkat bawah.

    “Ini bukti bahwa pemerintah provinsi hadir tanpa melihat batas wilayah. Program ini sangat penting dan akan terus kami kawal agar jumlah penerima manfaat meningkat dari tahun ke tahun,” pungkas politisi muda ini. [asg/beq]