Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Surabaya (beritajatim.com) – Organisasi profesi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) secara tegas mengkampanyekan gerakan “Bicara Baik” sebagai pondasi etika dan strategi komunikasi di tengah tantangan akselerasi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI). Kampanye ini menjadi inti dari perhelatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada Sabtu (13/12/2025).

    Dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah adalah pengakuan atas posisi strategis kota tersebut yang melambangkan inovasi dan transformasi pembangunan Indonesia modern. Agenda utama Perhumas adalah mendorong standar profesionalisme humas yang berdaya saing internasional dengan tetap menjaga narasi konstruktif.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa profesi kehumasan telah bertransformasi menjadi aktor strategis yang menjaga harmoni, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif bagi bangsa.

    “Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana Soebroto dalam sambutannya.

    Ia menyoroti tantangan hari ini yang meluas pada destruksi teknologi, termasuk AI dan otomatisasi ruang informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perhumas meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Perhumas.

    “Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” tegas Boy.

    Peluncuran kode etik baru ini merupakan wujud tekad Perhumas dalam menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan praktisi humas selalu bersifat manusiawi dan bertanggung jawab.

    Senada dengan Perhumas, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyoroti betapa pentingnya sentuhan manusia dalam komunikasi di tengah laju teknologi.

    “Teknologi memang boleh cepat Ibu Bapak tapi manusia yang memberikan sentuhan, memberikan arah begitu. Jadi tetap unsur manusia ini sungguh sangat penting,” kata Fifi Aleyda Yahya.

    Fifi mengakui bahwa AI dapat membantu menyaring data, tetapi hanya manusia yang mampu memberikan rasa, empati, dan mengelola persepsi publik dengan kearifan. Ia menekankan peran sentral humas sebagai penjaga etika dan kurator kepercayaan publik.

    “Bapak Ibu Humas bukan hanya penyampai informasi tapi Bapak Ibu semua adalah penafsir hasil kebijakan, penjaga etika dan kurator kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang membuka konvensi, mendukung penuh gerakan “Bicara Baik” sebagai energi positif bagi bangsa. Khofifah menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan dari Bumi Majapahit, tempat KHI 2025 diselenggarakan.

    Mengutip Hadis Qudsi, Khofifah mengingatkan tentang kekuatan prasangka (persangkaan) yang dimiliki oleh manusia.

    “Kata Allah, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berpasangka yang positif, tetaplah berpasangka bahwa Indonesia kuat,” pesan Khofifah kepada peserta konvensi.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya inovasi dalam birokrasi, menginformasikan bahwa Jawa Timur baru saja meraih penghargaan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi terbaik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema KHI 2025, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global.”

    Selain peluncuran kode etik, KHI 2025 juga menghadirkan agenda strategis lainnya, termasuk:

    Peluncuran Perhumas Indicators 2025: Sebuah alat ukur tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta.
    Peluncuran Tiga Paket Buku Kolaborasi Praktisi Humas: Meliputi bahasan tentang Penguatan ESG, Reputasi Nasional, dan Komunikasi Krisis di era digital.
    Penyelenggaraan Anugerah Humas 2025: Penghargaan yang mendorong kualitas profesi humas di seluruh Indonesia.

    Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia melalui semangat Indonesia Bicara Baik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. [beq]

  • Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

    Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

     

    Surabaya (beritajatim.com)– Video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima memantik reaksi keras DPRD Surabaya.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai peristiwa tersebut harus menjadi atensi serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.

    “Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).

    Cak Yebe menegaskan klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurut dia, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.

    “Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dia menyebut momentum viralnya video pungli tersebut semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

    “Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.

    “Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.

    Dia menegaskan bahwa setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Sanksi yang dijatuhkan, kata dia, harus memberikan efek jera.

    “Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Cak Yebe.

    Bahkan, Cak Yebe membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    “Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.

    Sebaliknya, Cak Yebe mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.

    “Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.

    “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar olahraga domino dan jujitsu ini.[asg/ted]

  • Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Desa Kandangtepus, Kecamatan. Senduro, Kabupaten Lumajang pada Jumat (12/12/2025).

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Bupati Lumajang serta berbagai elemen masyarakat  menanam sebanyak 5.000 bibit pohon.

    Secara khusus Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolah Gula Kelapa,  beberapa AEP lainnya serta 484.743 batang pohon kepada puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Jawa Timur.

    Mereka yang mendapatkan bantuan adalah para KTH asal Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo. Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

    Komitmen dukungan bagi KTH ini merupakan upaya hilirisasi komoditas agar memperoleh nilai tambah optimal. Sebagai hasilnya, pada tahun 2025 hingga tanggal 11 Desember pukul 15.00 WIB, catatan NTE KTH Jatim masih yang tertinggi secara nasional dengan catatan sebesar Rp 1.611.019.875.298,- setara dengan 48,29% NTE Nasional sebesar Rp. 3.336.417.088.760.

    Gubernur Khofifah mengatakan, momen ini menjadi wujud komitmen dan sinergitas Pemprov Jatim bersama seluruh elemen untuk terus cinta alam agar tercipta daya dukung alam dan lingkungan.

    Ia melanjutkan, kebiasaan penanaman pohon seyogyanya tidak hanya pada saat Hari Menanam Pohon Nasional, namun di berbagai kesempatan.

    Khofifah sendiri menuturkan bahwa kebiasaan menanam pohon telah dilakukannya bersama keluarga sejak tahun 1991 dimana setiap tahunnya di saat perayaan Hari Ulang Tahun dilakukan penanaman pohon.

    “Oleh sebab itu, saya mengajak semua, yang biasa ada even atau seremoni dimana biasanya bunga papan, bisa dikonversi menjadi pohon hidup. Sehingga hidup itu menghidupkan, _urip  gawe urup_ ,”tuturnya.

    Dengan kerja keras bersama yang lebih masif ini, Khofifah meyakini akan bisa memenuhi target nasional guna mencapai Indonesia Net Zero Emission 2060. Bahkan bisa dipercepat di 2050.

    “Pohon apapun. Walau memang saya lebih sering mengajak menanam mangrove karena mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari yang lain,” lanjutnya.

    Komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan daya dukung alam dan lingkungan disebut Khofifah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak luar. Salah satunya melalui RISING Fellowship antara Pemerintah Indonesia dan Singapura terkait Carbon Captured, Carbon Trading dan Carbon Credit.

    “Apa yang diharapkan adalah apa yang kita tanam akan menjadi amal jariyah bagi kita dan yang lain. Atau bisa disebut Sedekah Oksigen yang paling alami dan bisa kita lakukan bersama-sama,” ucapnya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon juga bisa menjadi bagian mitigasi kebencanaan di wilayah-wilayah yang terkonfirmasi rawan bencana.

    Hal ini sejalan dengan misi Jatim Lestari, yaitu Jatim terus memperkuat kualitas Daerah Aliran Sungai melalui penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon. Ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi sebagaimana yang kita saksikan terjadi di berbagai daerah saat ini.

    Di akhir Gubernur Khofifah juga turut menghimbau masyarakat untuk selalu siap dan waspada di tengah ancaman bencana Hidrometeorologi di penghujung tahun. Ia berpesan agar masyarakat bisa rutin mengupdate terhadap berbagai warning dari BMKG maupun pihak-pihak lain.

    “Hindari titik-titik yang beresiko seperti pantai, atau yang ada potensi longsor dan hujan lebat dengan puting beliung. Pastikan seluruh anggota keluarga kita bisa berliburan dengan aman dan bahagia,” pungkasnya.

    Dalam momen Peringatan Hari Menanam Pohon tersebut juga diserahkan berbagai penghargaan kepada tokoh yang telah berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Diantaranya Anggota DPD RI Dapil Jatim Lia Istifhama dan Bupati Lumajang Indah Amperawati.

    Sedangkan bantuan AEP Pengolah Gula Kelapa dan AEP lainnya diantaranya diberikan kepada KTH Wana Tirta berupa 56 paket Alat Pengaduk Gula dan Wajan serta  KTH Sumbulatin Kab. Bondowoso berupa Huller, Roaster Kopi, Pulper dan Grinder masing-masing satu unit.

    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Terima kasih Ibu Gubernur, atas nama masyarakat Lumajang. Ibu gubernur membantu dari bibit kelapa hingga AEP kelapanya,” ucapnya.

    Melalui kegiatan ini ia juga berharap dapat menginspirasi masyarakat agar dapat meningkatkan kebiasaan menanam pohon seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Khofifah.

    “Kita ketiban rejeki, dimana Ibu Gubernur membagikan berbagai macam bibit pohon ada macadamia dan sebagainya. Beliau menyampaikan ini sedekah oksigen dan bisa ditiru masyarakat Jatim satu orang satu pohon satu tahun. Itu pesan beliau,” pungkasnya. (tok/ted)

  • 13 Motor Hangus dalam Kejadian Kebakaran Bengkel dan Dua Kios di Surabaya

    13 Motor Hangus dalam Kejadian Kebakaran Bengkel dan Dua Kios di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel dan dua kios semi permanen di Jalan Pawiyatan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada Sabtu dini hari (13/12/2025), menghanguskan 13 sepeda motor dan harta benda milik pemilik kios.

    Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 02.29 WIB, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya merespon dengan mengerahkan enam unit kendaraan pemadam untuk memadamkan api.

    Kabid Pemadam Kebakaran DPKP Surabaya, Wasis Sutikno, menjelaskan bahwa api pertama kali muncul di bengkel yang sedang tutup, sebelum akhirnya membesar dan menjalar ke kios-kios di sampingnya.

    “Api diduga dari bengkel, lalu api membesar dan merembet ke kios-kios sampingnya,” kata Wasis, Sabtu (13/12/2025).

    Wasis menyampaikan, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun ia memastikan, ada sebanyak 13 sepeda motor yang hangus terbakar yang terparkir di dalam bengkel.

    “Bengkel dalam keadaan tutup tidak ada aktifitas, dan didalam bengkel ada 13 motor terbakar semua. Beruntung tidak ada korban jiwa,” terang Wasis.

    Berkaca dari kejadian ini, Wasis mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi pemicu kebakaran, terutama dengan memperhatikan arus kelistrikan dan barang elektronik yang rawan korslet.

    Terakhir, ia juga mengingatkan warga agar segera menghubungi Call Center Kedaruratan 112 Kota Surabaya apabila menghadapi kondisi darurat atau kebakaran, untuk memastikan petugas dapat segera tiba dan memberikan penanganan yang cepat.

    “Apabila warga menghadapi kondisi darurat, segera menghubungi Call Center 112 Kota Surabaya atau nomor kedaruratan (WA) 081131112112 untuk penanganan,” tutup Wasis. (rma/ted) 

  • Intip Harga Aksesori BYD Atto 1 dari Spion Lipat-Buka Bagasi Otomatis

    Intip Harga Aksesori BYD Atto 1 dari Spion Lipat-Buka Bagasi Otomatis

    Jakarta –

    BYD Atto 1 menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Namun bagi pengguna Atto 1 yang merasa fiturnya kurang, terdapat produk aftermarket yang sudah dijual di pasaran, lho.

    BYD Atto 1 ini belum retractable mirror alias spionnya belum bisa dilipat otomatis. Kemudian mobil listrik ini juga belum dibekali power tailgate, fitur canggih pintu bagasi mobil untuk dibuka dan ditutup secara otomatis menggunakan sistem motor elektrik.

    Otoproject sebagai salah satu brand aksesori mobil sudah memasarkan retractable mirror dengan harga Rp 1.899.000 dan power tailgate Rp 5.999.000 untuk BYD Atto 1.

    Foto: Dok. Otoproject

    Selanjutnya dashcam, biasanya aksesori ini fitur tambahan. Padahal punya fungsi untuk keamanan. Banyak mobil baru, termasuk Atto 1 dari pabriknya tidak menyertakan dashcam sebagai aksesori standard.Otoproject menawarkan dashcam Mirror DVR Nexus 2K seharga Rp 1.989.000.

    Dari sisi eksterior, ada sejumlah part yang bisa ditawarkan Otoproject untuk BYD Atto 1, antara lain:

    Door Handle Cover & Outer Handle Cover (Carbon / Piano Black)Mirror Cover (Carbon / Piano Black)Mud GuardEV Battery Guard Aluminum & Steel

    Kalau pemilik BYD Atto 1 khawatir soal menaruh kabel charging yang tebal dan memakan tempat? Terdapat aksesori organizer, antara lain:

    Lower Center Console MultitrayEV Trunk OrganizerTrash Bin khusus BYD Atto 1

    Untuk perlindungan eksterior, Otoproject menyediakan berbagai pilihan aksesori seperti Door Handle Cover, Mirror Cover berlapis Carbon atau Piano Black, Mud Guard, hingga EV Battery Guard berbahan aluminum dan steel.

    Pada bagian interior, Otoproject menghadirkan beragam panel karbon presisi seperti Panel Center Air Vent, Panel Control AC, Panel Cup Holder, hingga Panel Rear Console.

    Otoproject juga menghadirkan Door Lock Absorber yang menghadirkan efek kedap saat pintu dibuka atau ditutup, sehingga memberi kesan premium.

    “Otoproject berkomitmen menghadirkan aksesoris aftermarket yang tidak hanya mempercantik tampilan kendaraan, tetapi juga meningkatkan fungsi, kenyamanan, dan keamanan. Dengan hadirnya rangkaian lengkap untuk BYD Atto 1, kami ingin mendukung pengalaman berkendara pemilik kendaraan listrik di Indonesia secara lebih optimal,” ujar Martin, CEO Otoproject.

    Untuk menunjang perjalanan harian, tersedia pula Adjustable Headrest Pillow dan Karpet Maxmat yang presisi serta mudah dibersihkan.

    Seluruh aksesori Otoproject untuk BYD Atto 1 kini tersedia di jaringan resmi Otoproject Garage di berbagai daerah seperti Cengkareng, Bintaro, Cibubur, Bekasi, Bandung, Surabaya, dan Bali. Produk juga dapat dibeli di ratusan toko variasi mobil rekanan Otoproject serta platform e-commerce.

    (riar/lth)

  • Ketua Asprov Jatim Sebut, Penundaan Kongres Tak Pengaruhi Proses Pendaftaran Bacalon

    Ketua Asprov Jatim Sebut, Penundaan Kongres Tak Pengaruhi Proses Pendaftaran Bacalon

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Asprov PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menyampaikan bahwa penundaan Kongres PSSI di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, didasarkan pada surat resmi PSSI Pusat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangani Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pada 10 Desember 2025. Keputusan tersebut dinilai cukup mendadak karena bertepatan dengan proses penjaringan calon yang sudah berjalan.

    Hingga saat keputusan penundaan turun, Komite Pemilihan (KP) PSSI Jatim tengah memverifikasi berkas pendaftaran calon tunggal Ketua PSSI Jatim, Raja Siahaan. Ahmad Riyadh menegaskan bahwa penundaan itu tidak membatalkan proses yang sudah dilalui.

    “Karena kalimatnya menunda tahapan ya ditunda. Nah yang sudah berjalan sekarang sampai verifikasi ya sampai verifikasi saja, yang sampai pendaftaran ya stop sampai pendaftaran, yang tinggal pemilihan tinggal tunggu nanti begitu jalan lagi berlanjut lagi sesuai tahapan yang sudah berjalan,” kata Riyadh.

    Ketua KP PSSI Jatim, Samiadji Makin Rahmat, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini berada pada tahap verifikasi dan sebelumnya telah menjadwalkan pengumuman hasil pada 12 Desember 2025. Namun karena adanya arahan baru dari PSSI Pusat, proses berikutnya terpaksa dihentikan sementara.

    “Pak Sekretaris tadi memberikan informasi (penundaan kongres) itu, tentu kami bagian PSSI Jatim ikut tunduk dengan keputusan lebih tinggi dari PSSI Pusat. Sehingga nanti langkah komite itu juga tidak salah,” ujarnya.

    Dengan adanya penundaan tersebut, waktu pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua PSSI Jatim menjadi tidak pasti. Padahal, berdasarkan jadwal awal, kongres dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari 2026. Selain Jawa Timur, terdapat 16 provinsi lain yang turut mengalami penundaan kongres karena sejumlah pertimbangan dari PSSI Pusat.

    Pertimbangan pertama adalah situasi bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya Aceh dan Sumatera. Kedua, pemerintah tengah merencanakan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk penetapan 21 cabang olahraga prioritas, dengan sepak bola menjadi salah satu di antaranya.

    Pertimbangan ketiga berkaitan dengan penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk optimalisasi pembinaan serta penyelenggaraan kompetisi daerah berbasis APBD sesuai revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 dan ditopang Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 yang membuka peluang pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga, termasuk pengelolaan stadion dan sarana olahraga.

    Pertimbangan keempat adalah pelaksanaan sosialisasi Statuta PSSI Edisi Tahun 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2025, yang tengah disiapkan sebagai dasar pembenahan tata kelola organisasi sepak bola nasional. [way/ian]

  • Ikut Unjukrasa Anarkis di Gedung Grahadi, Achmad Rivaldo Diadili

    Ikut Unjukrasa Anarkis di Gedung Grahadi, Achmad Rivaldo Diadili

    Surabaya (beritajatim.com) – Achmad Rivaldo Firansyah diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia diadili karena turut serta melakukan demo anarkis di Gedung Grahadi Gubernur Jatim, pada bulan Agustus lalu.

    Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reiyan Novandana Syanur Putra, dari Kejari Tanjung Perak menyatakan Terdakwa Achmad Rivaldo Firansyah bin Samiran, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

    Dalam sidang kali ini mengagendakan putusan sela yang dibacakan ketua majelis hakim Ni Putu Sri Indayani menolak seluruh nota keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Rivaldo Firansyah Bin Samiran.

    ” Menyatakan surat dakwaan JPU sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Terdakwa Achmad Rivaldo Firansyah tersebut untuk dilanjutkan”, ujar hakim Ni Putu dalam putusan sela.

    Diketahui pada Jum’at 29 Agustus 2025 jam 08.00 WIB di depan Gedung Grahadi Gubernur Jawa Timur, Djajag Swanggono petugas kepolisian bersama tim sedang berjaga di depan Gedung grahadi.

    Selanjutnya, jam15.30 wib, Djajag Swanggono mendengar Terdakwa yang menggunakan jaket shopee orange, bercelana panjang mengajak masa unjuk rasa untuk mendekati Gedung Grahadi.

    Terdakwa memutus kawat barrier milik Polrestabes Surabaya, penghalang masa, untuk masuk ke Gedung Grahadi, setelah kawat diputus Terdakwa bersama pengunjuk rasa lainnya merusak gapura kemerdekaan RI ke-80 terbuat dari triplek di depan pintu gerbang Gedung Grahadi.Setelah merusak gapura, pengunjuk rasa mendorong pintu gerbang Gedung Grahadi, juga lakukan pelemparan batu ke petugas kepolisian yang sedang berjaga pengaman unjuk rasa.

    Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa, namun karena kondisi hura hara di Gedung Grahadi membuat petugas Kepolisian kehilangan jejak Terdakwa.Pada Sabtu 30 Agusutus 2025 jam 16.30 Wib, di depan Kantor Polrestabes Surabaya, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Polrestabes Surabaya, saksi Djajag Swanggono melihat Terdakwa gunakan jaket shopee Orange, jaket tersebut juga digunaka terdakwa sewaktu aksi unjuk rasa anarkis di depan Gedung Grahadi, lalu saksi Djajag Swanggono dan tim melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa.

    Tujuan Terdakwa unjuk rasa dengan kekerasan, dengan merusak barang di depan gedung Grahadi supaya suara dan tuntutan terdakwa dan masa aksi unjuk rasa dengan oleh Gubernur Jatim dan meneruskan ke Presiden RI. Juga untuk para driver ojok menuntut seadil-adilnya pelaku yang menabrak driver ojol yang meninggal dunia di Jakarta. [uci/ian]

  • Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

    Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkap alasan di balik belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga. Ganti rugi belum diberikan karena ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025). Eri menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dok. Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini. Adapun dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut. Dia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com. (rma/but)

  • Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun Surabaya 12 Desember 2025

    Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun Surabaya 12 Desember 2025

    Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah melakukan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Gelagah Arum, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jumat (12/12/2025).
    Khofifah juga mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk menanam pohon setidaknya setahun sekali.
    “Ya itu loh paling tidak tiap ulang tahun rek (menanam). Saya melakukan itu dari 1991, setiap ulang tahun saya menanam itu dan anak-anak saya sampai sekarang kalau HUT saya mereka pun juga kasih tanaman,” kata Khofifah di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Jumat (12/12/2025).
    Khofifah menegaskan, gerakan menanam pohon bukan sekadar seremonial semata. Namun, hal ini merupakan aksi nyata untuk menjaga keberlanjutan alam.
    Ia juga menyinggung pentingnya upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus mendukung target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060.
    Bahkan, Khofifah optimistis Indonesia bisa mencapai target tersebut lebih cepat apabila setiap orang mau menanam pohon secara maksimal.
    “Kalau Indonesia menarget Net Zero Emission 2060, maka tugas kita bersama untuk bisa menyiapkan terwujudnya 2060 itu pada Net Zero Emission,” ujarnya.
    Khofifah merekomendasikan, salah satu pohon yang ditanam adalah mangrove.
    Menurutnya, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lima kali lebih besar dibandingkan pohon biasa.
    “Mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari pohon lain. Sedapat mungkin kita melakukan lebih banyak, lebih sering,” kata Khofifah.
    Lebih lanjut, Khofifah turut menginformasikan bahwa Festival Mangrove ke-9 akan digelar pada 22 Desember mendatang di Pacitan sebagai bentuk komitmen Jawa Timur dalam memperkuat gerakan pelestarian lingkungan.
    “Festival mangrove ke-9 akan kita lakukan di Pacitan. Ini penanda bahwa kita mencintai alam dan bersama memperkuat daya dukung lingkungan,” tutupnya.
    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut, menanam 1 batang pohon merupakan sedekah oksigen yang bisa dihirup oleh banyak orang.
    “Ini sedekah oksigen. Harapannya, masyarakat Jawa Timur meniru, minimal satu orang menanam satu atau dua pohon setiap tahun,” ujar Indah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklaim bahwa belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga disebabkan ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025), menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini, karena dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut, ia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

    Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

    Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

    Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

    Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025), dan pemberitahuan selanjutnya berlanjut hingga tanggal 25 Desember 2025. (rma/ian)