kab/kota: Surabaya

Ini Modus Pembalakan Liar 4.610 Kubik Kayu yang Dibongkar Satgas PKH Garuda

Gresik (beritajatim.com) – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Garuda membongkar kasus pembalakan liar (ilegal logging) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp239 miliar. Kasus tersebut melibatkan ribuan kubik kayu tanpa dokumen sah yang ditemukan di Pelabuhan Gresik.

Modus kejahatan ini dilakukan oleh IM, yang diduga merupakan karyawan PT Berkah Rimba Nusantara (BRN). Ia mengeksploitasi hasil hutan di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan dokumen milik Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama Martinus, warga lokal.

Dari penyelidikan terungkap bahwa izin PHAT hanya mencakup 140 hektare, namun perusahaan justru melakukan penebangan hingga 730 hektare, termasuk membuka jalan hauling dalam kawasan hutan produksi seluas 7,9 hektare.

Hasil pembalakan liar tersebut kemudian dijual ke PT Hutan Lestari Mukti Perkasa di Gresik, dengan total sekitar 12 ribu meter kubik kayu yang dikirim sejak Juli hingga Oktober 2025. “Sudah dilakukan tiga kali pengiriman kayu ilegal melalui perairan Surabaya sebelum ditemukan di Pelabuhan Gresik,” ujar Kasatgas PKH Garuda Mayjen TNI Dody Triwinarto, Selasa (14/10/2025).

Akibat aktivitas ilegal itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp239 miliar, terdiri dari kerugian ekosistem sebesar Rp198 miliar dan nilai ekonomi kayu Rp41 miliar.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febri Adriansyah, menegaskan bahwa perkara ini ditangani bersama Ditjen Gakkum KLHK dan Kejaksaan Agung. “Pelaku akan dijerat dengan UU Kehutanan dan UU Pencegahan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Febri menyebut pihaknya juga tengah menelusuri kemungkinan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil kejahatan tersebut. “Proses penyelidikan masih berlangsung,” ujarnya.

Febri menambahkan, kasus ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menindak kejahatan kehutanan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan. “Temuan ini menjadi bukti seriusnya ancaman terhadap kelestarian hutan. Jika dibiarkan, hutan seluas 770 hektare ini bisa habis,” pungkasnya. (dny/kun)

14/10/2025 16:56
Imam Syafi’i Interupsi Paripurna R-APBD 2026, Desak Pemkot Surabaya Transparan Soal Pinjaman Rp1,59 Triliun

Surabaya (beritajatim.com) – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 mendadak tegang, Selasa (13/10/2025).
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Laila Mufidah dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Dalam interupsi kerasnya, Imam mempertanyakan komitmen transparansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah yang tercantum dalam rancangan APBD 2026.

“Ada bunga pinjaman sekitar Rp500 miliar dan total utang yang akan diambil Pemkot. Apakah Cak Ji bersedia mempublikasikan hal itu secara terbuka kepada publik?” ujar Imam di hadapan forum paripurna.

Imam menegaskan, desakan itu bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab dewan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan terbuka. Ia menilai keterbukaan sangat penting karena pinjaman daerah akan berdampak langsung terhadap beban fiskal Kota Surabaya.

“Transfer dari pusat turun sekitar Rp730 miliar. Artinya, pendapatan berkurang signifikan, makanya Pemkot sampai harus meminjam. Karena itu saya minta sepanjang 2025 ini kegiatan seremonial dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Imam meminta pemerintah kota menjelaskan secara rinci skema pinjaman yang akan ditempuh, mulai dari akad, nilai pokok, bunga, hingga mekanisme pelunasan. “Harus transparan dan akuntabel. Kalau ditutupi, justru menimbulkan pertanyaan — ada apa ini?” ujarnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan akan meneruskan seluruh masukan dari anggota dewan kepada Wali Kota Eri Cahyadi. “Saya akan sampaikan dahulu kepada Pak Wali Kota,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya berencana menempuh pinjaman alternatif senilai Rp1,59 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. (asg/kun)

14/10/2025 16:41
JPU Segera Bacakan Tuntutan Kasus Korupsi BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

Ponorogo (beritajatim.com) – Perkembangan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Setelah melalui sejumlah agenda pemeriksaan saksi, perkara yang disebut-sebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,5 miliar itu kini memasuki tahap krusial, yakni penyusunan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa penuntutan terhadap terdakwa SA dijadwalkan digelar pada Jumat pekan ini. Saat ini, tim JPU tengah mematangkan materi tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

“Untuk perkara ini, minggu ini rencananya akan dilakukan penuntutan. Minggu kemarin telah selesai pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa,” jelas Agung, Selasa (14/10/2025).

Menurut Agung, dalam sidang sebelumnya terdapat tiga saksi yang memberikan keterangan meringankan terdakwa. Namun, seluruh keterangan tersebut tetap akan ditimbang bersama dengan bukti-bukti kuat yang telah diajukan JPU sejak awal persidangan.

“Saksi kemarin tiga orang. Nanti kita lihat setelah tuntutan akan ada pledoi atau pembelaan dari terdakwa, kemudian replik, duplik, baru putusan,” ungkapnya.

Agung menjelaskan bahwa materi tuntutan yang sedang disusun JPU akan mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

“Intinya kami akan buktikan pasal 2 dan 3, dengan kecenderungan pada pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan,” terang Agung.

Ia memperkirakan proses persidangan masih akan berlanjut sedikitnya tiga kali lagi sebelum sampai pada tahap putusan. Setelah majelis hakim membacakan putusan, pihak kejaksaan akan menentukan langkah hukum selanjutnya—apakah menerima atau mengajukan banding.

“Dari putusan nanti kita lihat berapa persentase hasil dari tuntutan. Apakah mengajukan banding atau menerima, akan kita tentukan kemudian,” pungkasnya. (end/kun)

14/10/2025 16:16
Kasus Korupsi BKKD Padangan, Kepala Satpol PP Bojonegoro Heru Sugiarto Resmi Ditahan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Proses hukum terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro, Heru Sugiarto, terus berjalan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) Padangan, Heru kini resmi berstatus tahanan dan telah mendekam di penjara.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur (Jatim) Kombes Jules Abraham Abast membenarkan penahanan tersebut. Ia menyebut Heru Sugiarto mulai ditahan sejak Kamis (9/10/2025).

“Masa penahanannya adalah 20 hari,” ujar Kombes Jules saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/10/2025).

Dengan demikian, Heru akan menjalani masa penahanan di sel tahanan Polda Jatim hingga Rabu (29/10/2025), kecuali ada pengajuan penangguhan penahanan. Polda Jatim menegaskan penyidikan kasus BKKD Padangan akan dilanjutkan hingga tuntas.

Salah satu staf Heru di Satpol PP Bojonegoro mengaku tidak mengetahui perkembangan terbaru terkait atasannya, namun membenarkan bahwa Heru sudah tidak masuk kantor selama beberapa hari.
“Memang beliau sudah berhari-hari tidak ngantor,” ujarnya singkat.

Penetapan Heru Sugiarto sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan Polda Jatim. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi BKKD Padangan saat menjabat sebagai Camat Padangan.

Modus yang digunakan Heru, yakni mengatur para kepala desa (kades) penerima BKKD di Kecamatan Padangan agar hanya bermitra dengan satu kontraktor. Selain itu, birokrat yang pernah menjadi anggota DPRD Bojonegoro ini juga menandatangani pengajuan anggaran desa tanpa laporan pertanggungjawaban (LPj) lengkap.

Kasus ini berfokus pada proyek-proyek BKKD Padangan tahun 2021, yang sebagian besar berupa pembangunan jalan. Skandal korupsi tersebut mulai terungkap pada 2023 dan telah menjerat sejumlah pihak.

Sebelumnya, kontraktor tunggal proyek BKKD Padangan Bambang Soedjatmiko serta empat kepala desa masing-masing — Kades Tebon Wasito, Kades Dengok Supriyanto, Kades Purworejo Sakri, dan Kades Kuncen Mohammad Syaifudin — sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada 2023–2024.

Bambang Soedjatmiko dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun enam bulan, sedangkan keempat kades tersebut masing-masing dihukum lima tahun penjara.

Menurut hasil audit Polda Jatim per Oktober 2025, kasus rasuah BKKD Padangan ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp1,6 miliar. [lus/beq]

14/10/2025 16:15
Tingkatkan Stok Darah Sukarela, Khofifah Dorong Penguatan PMR di SMA/SMK Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong penguatan dan pengaktifan kembali Palang Merah Remaja (PMR) di SMA, SMK, maupun Madrasah Aliyah sebagai upaya strategis meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela di Jatim.

Dorongan ini disampaikan Khofifah dalam acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Lencana kepada 604 pendonor darah sukarela yang telah mendonor sebanyak 75 kali, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/10/2025).

Khofifah menekankan pentingnya kaderisasi sejak dini melalui PMR. Ia menargetkan partisipasi pelajar dalam PMR dapat meningkat dari 3 persen menjadi minimal 4 persen.

”Plan of action dari pertemuan hari ini adalah bagaimana maksimalisasi keikutsertaan dari SMA maupun SMK atau Aliyah untuk PMR. Ini dapat menjadi wadah awal membangun kesadaran sosial dan kemanusiaan di kalangan pelajar,” ujarnya.

Ketua PMI Jatim, Imam Utomo, mendukung penuh rencana ini dan akan memperluas sosialisasi donor darah ke kalangan pelajar. Ia berharap, jika kebiasaan mendonor dimulai sejak muda, seseorang bisa mencapai 100 kali donor di usia 40-an.

Senada, Dewan Kehormatan PMI Jatim, Emil Elestianto Dardak, menilai PMR adalah jalur strategis untuk kaderisasi relawan PMI secara berkelanjutan.

“Begitu mereka lulus, mereka akan terus menjadi kader-kader PMI. Peran PMI juga luas, tak hanya donor darah, tetapi juga pada kesiapsiagaan bencana,” tegas Wagub Emil, mencontohkan keterlibatan relawan PMI dalam evakuasi di Sidoarjo baru-baru ini.

Penganugerahan penghargaan kepada 604 pendonor 75 kali ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi para sukarelawan dalam menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan darah di Jatim. [tok/beq]

14/10/2025 15:04
Polres Lumajang Terima Karangan Bunga Dukungan Usai Aksi Penyerangan Mapolres

Lumajang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang menerima kiriman karangan bunga berisi dukungan moral pasca-aksi penyerangan yang dilakukan keluarga tersangka kasus pencurian hewan, Minggu (12/10/2025) malam.

Karangan bunga tersebut tiba di Mapolres Lumajang pada Senin (13/10/2025) malam sekitar pukul 21.20 WIB. Dalam tulisan di papan bunga itu, pengirim menyampaikan dukungan agar Polres Lumajang terus menjaga keamanan wilayahnya. Menariknya, nama pengirim tercantum sebagai “korban maling sapi”.

Diketahui sebelumnya, tersangka pencurian hewan bernama Rudi Hartono (44) meninggal dunia sehari setelah ditangkap polisi. Ia dinyatakan meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang.

Kematian Rudi sempat memicu kemarahan keluarga yang membawa puluhan massa dari Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, untuk menyerang Mapolres Lumajang. Keluarga menduga kematian Rudi akibat penganiayaan polisi saat penangkapan. Namun, dugaan tersebut terbantahkan setelah hasil autopsi menyebut penyebab kematian karena lonjakan asam lambung yang menjalar ke saluran pernapasan.

Anggota Polres Lumajang, Aiptu Usman Hadi, mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pengirim karangan bunga tersebut. Kurir pengantar juga tidak mengetahui identitas pemesan.

“Kalau pengirim karangan bunganya dari siapa tidak tahu, katanya (kurir) ini dibuat di Kecamatan Yosowilangun atas pesanan dari toko bunga lain di Surabaya. Nah, yang di Surabaya yang pesan siapa tidak tahu,” jelas Usman, Selasa (14/10/2025).

Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Untoro, mengapresiasi dukungan masyarakat yang ditunjukkan melalui pengiriman karangan bunga itu.

“Walaupun pengirimnya belum diketahui, Polres Lumajang mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Untoro. [has/beq]

14/10/2025 12:43
Production Director Trans7 Minta Maaf Usai Tayangan Xpose Uncensored Tuai Kecaman dari Lirboyo

Surabaya (beritajatim.com) – Production Director Trans7, Andi Chairil, akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi @trans7 pada Selasa (14/10/2025). Permintaan maaf itu disampaikan menyusul kontroversi tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang dinilai menyinggung dan merugikan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Dalam video berdurasi sekitar dua menit tersebut, Andi Chairil dengan nada menyesal mengakui adanya kelalaian tim produksi dalam proses penyuntingan dan penayangan konten.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai H. Anwar Manshur beserta keluarga besar, para pengasuh, santri, dan alumni. Kami sadar, keteledoran kami telah menimbulkan kegaduhan dan ketersinggungan,” ujar Andi dalam pernyataannya.

Ia menjelaskan, kesalahan itu terjadi akibat kurangnya ketelitian dalam proses review dan sensor konten sebelum ditayangkan. Meski demikian, Andi menegaskan pihaknya tidak berlepas tangan dan sudah menempuh langkah-langkah permintaan maaf langsung kepada pihak pesantren.

“Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai H. Anwar Manshur, yakni Gus Adib, pada Senin malam. Pagi ini kami juga telah mengirimkan surat permohonan maaf resmi melalui WhatsApp untuk diteruskan kepada pimpinan Ponpes Lirboyo, dan hard copy-nya akan segera kami kirimkan,” jelasnya.

Andi menegaskan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh tim produksi Trans7 agar lebih berhati-hati dalam menyiarkan program yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan tokoh ulama. Ia berkomitmen memperkuat sistem penyuntingan dan meningkatkan sensitivitas redaksi terhadap nilai-nilai budaya serta keagamaan.

“Kami akan lebih teliti dan berupaya memahami hubungan emosional antara santri, kiai, pengasuh, serta alumni pesantren. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini,” tutup Andi dengan nada tulus.

Unggahan permohonan maaf tersebut menuai beragam reaksi dari warganet. Sebagian mengapresiasi langkah cepat Trans7, namun ada pula yang menilai permintaan maaf lewat video belum cukup dan menyarankan agar pihak stasiun televisi sowan langsung ke Ponpes Lirboyo sebagai bentuk penghormatan kepada para kiai. [fyi/beq]

14/10/2025 11:50
Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengambil strategi khusus berupa penetapan Bandara Haji untuk mengoptimalkan Bandara Dhoho di Kediri dan Kertajati di Majalengka, yang menghadapi tantangan serius, yakni sepi penerbangan.

Dua gerbang udara di Pulau Jawa padahal telah naik statusnya menjadi internasional. Meski demikian, jumlah penerbangan domestik pun masih dalam hitungan jari.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Dhoho (IATA: DHX).

Citilink melayani rute domestik yakni Kediri-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dengan frekuensi tiga kali per minggu. Sedangkan Super Air Jet melayani rute Kediri-Balikpapan (Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) dengan frekuensi empat kali seminggu.

Sementara Bandara Kertajati (IATA: KJT) memiliki empat rute penerbangan domestik. Citilink terpantau melayani satu rute, yakni Kertajati—Balikpapan dengan frekuensi empat kali seminggu.

Maskapai dari Lion Air Group, yakni Super Air Jet, melayani penerbangan lainnya. Mulai dari Kertajati—Balikpapan, Kertajati—Sumatra Utara (Kualanamu Internasional), dan Kertajati—Bali (I Gusti Ngurah Rai) dengan frekuensi penerbangan setiap hari.

Kontribusi dua bandara ini terhadap trafik penumpang domestik pada 2024 pun minim. Dari 65,95 juta orang, penumpang yang menggunakan Dhoho sebanyak 14.160 (0,02%) dan Kertajati sebanyak 230.830 (0,64%).

Bandara Haji jadi Solusi

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan bandara di Jawa Barat. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati rencananya akan digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah.

Pihaknya pun berdialog dengan para pelaku usaha dan penyelenggara travel Haji dan Umrah se-Jawa Barat. Menurutnya, dialog ini penting untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang akan berangkat haji maupun umrah.

Harapannya, bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel.

“Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

Bahkan, Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri pada awal Oktober lalu, telah membuka peluang investasi di Kertajati.

Serupa, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun telah membidik Bandara Dhoho di Kediri menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

Manuver juga dilakukan dengan dalih Bandara Juanda di Surabaya telah terlalu padat sebagai pintu gerbang menuju Makkah maupun Madinah. Alhasil, perlu alternatif untuk mengurai volume jemaah.

“Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Hanya Butuh Konektivitas

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno justru memandang kunci trafik pada kedua bandara tersebut adalah konektivitas dan integrasi moda transportasi.

Saat ini, kedua bandara tersebut dapat dikatakan minim akses. Namun, Djoko menilai keberadaan Tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) setidaknya telah sedikit menambah akses ke Kertajati. Sayangnya, berbeda dengan Dhoho.

Saat ini belum ada akses tol menuju Dhoho, hanya sebatas jalan protokol. Pemerintah bersama badan usaha, termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), memang telah memulai konstruksi jalan Tol Kediri—Tulungagung. Namun, pembangunan tersebut diprediksi molor.

“Itu masalah akses. Kalau Kertajati dulu jaringan tolnya belum ada, sekarang sudah ada. Dhoho tolnya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Sekalipun akses sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah integrasi moda melalui keberadaan angkutan umum yang memiliki rute rutin menuju masing-masing bandara.

Djoko berpandangan, penyedia angkutan harus berani melayani rute tersebut dengan headway satu jam sekali, misalnya. Hal terpenting lainnya, yakni penambahan trafik penerbangan.

Menurutnya, tantangan ini bukan sebatas urusan pemerintah pusat maupun maskapai. Namun, juga peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata yang ada.

Mengambil contoh Banyuwangi, kata Djoko, pemerintah daerah berhasil mendorong pariwisata di ujung Timur Pulau Jawa sehingga hadir bandar udara. Meski hanya melayani empat rute, tetapi trafik penerbangan maupun penumpang jauh lebih tinggi dari Kertajati.

Dengan demikian, ambisi pemerintah perlu menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Sebab, sebaik apa pun bandara dibangun, tak akan optimal tanpa akses yang mumpuni dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitarnya.

14/10/2025 11:46
Rencana Besar RI Setop Impor Gula Tahun Depan

Jakarta –

Pemerintah berencana untuk menyetop impor gula konsumsi mulai tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini langkah itu sebagai tanda Indonesia mulai mencapai swasembada pangan.

Ia mengatakan, produksi gula dalam negeri terus ditingkatkan. Daerah penghasil gula yang digeber produksinya hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi hingga Sumatera.

“Insyaallah white sugar (gula kristal Putih/gula konsumsi) doakan paling lama tahun depan sudah tidak impor. Target berikutnya adalah raw sugar, itu berikutnya, tapi yang terpenting tahun depan kita target nggak impor white sugar lagi,” kata dia di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Target utama pemerintah adalah melakukan swasembada pangan utama masyarakat, mulai dari beras, jagung hingga gula. Setelah gula konsumsi disetop impornya, Kepala Badan Pangan Nasional itu juga menargetkan agar Indonesia menyetop impor gula rafinasi atau gula industri.

“Gula konsumsi dulu, white sugar yang sekarang, kemudian gula industri. Jadi ada tahapannya. Sekarang gula white sugar sudah oke, on the right track. Kemudian kita ke industri,” tegasnya.

Sebelumnya, Amran pernah memprediksi produksi gula nasional mencapai 2,9 juta ton tahun ini. Ia menyebut, jika target itu tercapai maka akan menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Tebu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, wilayah penghasil tebu terbesar di Indonesia, Rabu (11/6/2025) lalu.

“Diperkirakan produksi (gula) tahun ini 2,9 juta ton, dan itu tertinggi. Kita optimis swasembada gula segera tercapai. White sugar kita sudah hampir mencukupi kebutuhan dalam negeri. Artinya, kita sedang menuju swasembada, kita mau bukan hanya gula untuk konsumsi, tapi juga industri,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Produksi gula pada 2024 diketahui mencapai 2,46 juta ton. Produksi 2024 juga naik 8,57% dibandingkan pada 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada tahun 2028, sedangkan gula industri pada tahun 2030.

Lihat juga Video Kejagung: Proses Hukum Terdakwa Lain Kasus Impor Gula Tetap Lanjut

(ada/acd)

14/10/2025 06:30
Zat Radioaktif di Cengkih, Ini Kata Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap asal mula cengkih Indonesia terkontaminasi senyawa radioaktif Cesium-137 (CS-137). Temuan itu pertama kali diungkap oleh United States Food and Drug Administration (USFDA).

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krishna Hasibuan, selaku Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas menjelaskan bahwa kontaminasi CS-137 diduga berasal dari perkebunan cengkih di Lampung.

“Kami bisa memberikan konfirmasi bahwa ditemukan kontaminasi di perkebunan di Lampung. Kontaminasi tersebut ditemukan dalam jumlah terbatas dan tidak meluas ke wilayah atau komoditas lainnya,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kemenko bidang Pangan, Senin (13/10/2025).

Meski demikian, Bara mengaku hingga saat ini belum diketahui pasti bagaimana kronologi kontaminasi CS-137 itu dapat merebak di Lampung. Dia bilang, saat ini proses investigasi masih terus berlangsung.

Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa cemaran CS-137 itu dipastikan tidak akan menyebar ke beberapa wilayah lain.

“Tim masih melakukan penelusuran sumber kontaminasi Cs-137. Pemerintah sedang bergerak cepat melokalisir kontaminasi ini agar tidak meluas ke wilayah lain,” tambahnya.

Sejalan dengan hal itu dia meminta agar masyarakat dan pelaku usaha tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium resmi.

Terlebih, tambah dia, Satgas Penanganan Cs-137 melalui BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) langsung mengirim tim untuk meninjau 3 lokasi, yaitu Surabaya (lokasi pengolahan Cengkeh), Pati Jawa Tengah (lokasi perkebunan) dan Lampung (lokasi perkebunan) untuk melakukan pengecekan dan verifikasi.

Sebelumnya, USFDA mengungkap temuan cemaran radioaktif CS-137 pada produk cengkih Indonesia. Dalam laporan yang dipublikasikan FDA, paparan zat radioaktif Cs-137 terdeteksi pada cengkeh yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California.

Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS).

Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele.

Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen.

14/10/2025 01:00