Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Wujudkan Asa Ribuan Mahasiswa Kurang Mampu, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 71 Miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh Nasional 16 Oktober 2025

    Wujudkan Asa Ribuan Mahasiswa Kurang Mampu, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 71 Miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh Nasional 16 Oktober 2025

    Wujudkan Asa Ribuan Mahasiswa Kurang Mampu, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 71 Miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di balik senyum lembut seorang mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, tersimpan kisah perjuangan luar biasa. Safira Hasna, salah satu mahasiswi di kampus tersebut, telah menjadi yatim piatu sejak usia muda.
    Safira menjadi piatu sejak duduk di bangku kelas 4 SD, kemudian sang ayah meninggal dunia saat ia naik ke kelas 3 SMP. Dunia seakan runtuh bagi Safira kecil karena benar-benar menjadi yatim piatu di usia yang belum menginjak remaja.
    Namun, dengan semangat belajar dan tekad yang kuat, Safira membuktikan bahwa keterbatasan tidak bisa menghalangi mimpinya melanjutkan pendidikan. Kini, semangat juangnya membuahkan hasil karena ia tercatat sebagai salah satu penerima Beasiswa Pemuda Tangguh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
    “Dengan beasiswa ini, alhamdulillah terbantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) semesteran, terbantu membeli alat-alat ataupun buku-buku yang diperlukan untuk kuliah,” ujar Safira dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/10/2025).
    Bagi Safira, bantuan dana itu bukan sekadar nominal, melainkan sebuah kepercayaan dan kesempatan untuk melanjutkan mimpi. Ia berjanji akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus belajar, menggapai cita-cita, dan berkontribusi bagi Kota Surabaya.
    Kisah Safira hanyalah satu dari ribuan cerita di balik penerima program beasiswa pendidikan tinggi di Surabaya. Sejak diluncurkan pada 2021, Pemkot Surabaya telah mengucurkan dana sebesar Rp 71 miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh.
    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa hingga kini, sebanyak 5.908 mahasiswa telah merasakan manfaat program Beasiswa Pemuda Tangguh yang mencakup dukungan biaya hidup bulanan dan pembiayaan UKT. Ia menambahkan, anggaran untuk program ini akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
    “Alhamdulillah, insyaallah dengan anggaran 2026 nanti, setelah disahkan, maka (Beasiswa Pemuda Tangguh) akan kami tambah untuk 24.000 anak Surabaya,” kata Eri.
    Lebih lanjut, Eri menegaskan, Surabaya harus menjadi tempat yang ramah bagi anak muda untuk tumbuh dan berkembang. Ia berpesan agar generasi muda terus belajar, berkarya, dan berprestasi, sebab Surabaya selalu hadir untuk menjaga semangat mereka.
    Pada periode semester ganjil September 2025, sebanyak 2.766 mahasiswa dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Pemuda Tangguh. Verifikasi ketat dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang membutuhkan.
    Eri mengatakan, Beasiswa Pemuda Tangguh terbuka untuk semua warga Surabaya. Namun, prioritas utama diberikan kepada keluarga miskin dan pramiskin. Ia secara khusus meminta keluarga yang sudah mampu dan memiliki pendapatan tinggi untuk tidak mengikuti program beasiswa ini.
    “Mari kita bantu saudara kita (yang lebih membutuhkan),” ujarnya.
    Proses verifikasi faktual harus dilakukan menyusul banyaknya pendaftar yang mencantumkan pekerjaan orangtua sebagai wiraswasta. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengutamakan mereka yang orang tuanya berpenghasilan rendah.
    Dari proses tersebut, ditemukan pula sejumlah kasus khusus yang menarik perhatian Pemkot Surabaya, seperti mahasiswa tunarungu di Universitas Terbuka (UT) serta pendaftar yang baru kehilangan orangtua.
    Untuk mahasiswa yang tinggal sendiri, Pemkot Surabaya memfasilitasi tempat tinggal di Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS).
    Terkait besaran bantuan, Eri menjelaskan bahwa dana disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan penerima, dengan pemberian bantuan yang maksimal tetapi terbatas. Bagi mahasiswa dengan orangtua berpenghasilan tinggi, mereka tetap berpeluang mendapat subsidi parsial jika kuota tersisa.
    Ia mencontohkan, subsidi parsial diberikan jika kuota tersisa, seperti UKT Rp 10 juta yang hanya dikover sebagian.
    “Contohnya, jika UKT Rp 10 juta, yang kami berikan hanya Rp 2 juta. Tidak semua kami kover Rp 10 juta,” tambahnya.
    Program tersebut menyasar mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Tujuannya adalah agar semakin banyak warga Surabaya yang bisa menempuh kuliah dan mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik.
    Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Eringgo Perkasa menyampaikan, beasiswa kini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
    Regulasi itu memastikan kualitas dan kontribusi lulusan penerima beasiswa, serta menetapkan durasi maksimal 8 semester untuk S1 atau D4 dan 6 semester untuk D3.
    “Beasiswa akan dicabut secara tegas jika penerima melanggar klausul, seperti menikah atau menerima beasiswa dari instansi lain,” ucap Eringgo.
    Selain pembiayaan kuliah, program beasiswa memberikan dukungan menyeluruh dengan syarat penerima harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Eringgo menegaskan bahwa jika IPK tidak tercapai, Pemkot Surabaya akan melibatkan kampus untuk evaluasi.
    Hingga saat ini, program Beasiswa Pemuda Tangguh telah bekerja sama dengan 15 perguruan tinggi. Adapun sembilan di antaranya berada Surabaya dan enam di luar kota. Pendaftaran beasiswa sendiri bisa dilakukan melalui laman
    besmart.surabaya.go.id
    .
    Perluasan program beasiswa ke kampus luar kota merupakan intervensi Wali Kota untuk membantu mahasiswa yang terdampak musibah.
    “Kami ingin memastikan tidak ada anak Surabaya yang gagal kuliah karena alasan biaya,” tutur Eringgo.
    Sepanjang 2025, total 5.908 mahasiswa menjadi penerima, menjadikan Surabaya satu-satunya daerah yang menyalurkan beasiswa dua kali dalam setahun. Angka ini membuktikan komitmen Pemkot Surabaya dalam memberikan akses pendidikan tinggi bagi warganya.
    “Hanya Surabaya yang bisa melakukan itu dan membiayai mereka hingga lulus,” ujar Eringgo.
    Sejalan dengan target Wali Kota, Pemkot Surabaya akan memperluas cakupan program pada 2026. Perluasan kuota menjadi 24.000 mahasiswa ini akan melibatkan lebih banyak PTS, memastikan semakin banyak warga Surabaya memperoleh kesempatan pendidikan tinggi. (ADV)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Direktur PT SHC Bantah Tak Kooperatif Dalam Persidangan

    Direktur PT SHC Bantah Tak Kooperatif Dalam Persidangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua terdakwa kasus impor sianida yakni Sugiarto Sinugroho dan Steven Sinugroho membantah tak kooperatif dalam persidangan. Hal itu diungkapkan kuasa hukumnya Rohmad Amrulloh,S.H.,M.H

    Rohmad Amrullah mengatakan, kliennya yang juga Direktur Utama dan Direktur PT Sumber Hidup Chemindo (SHC) ini menjalani proses hukum secara tertib dan koorperatif dalam sidang kasus sianida di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    “Klien kami sejak awal pemeriksaan di Kepolisian hingga persidangan selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Amrulloh, Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut Amrulloh mengatakan, sampai saat ini tidak ada upaya dari kedua pemilik perusahaan pendistribusian Bahan Berbahaya (B2) tersebut untuk menghalangi atau membuat agar persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Tetapi dalam hal pemberian informasi pada masyarakat ada saja yang melakukan pemberitaan tidak sesuai fakta proses yang terjadi di lapangan, masih ada informasi tidak benar atau hoax,” ujarnya.

    ” Faktanya informasi tersebut tidak sesuai fakta kondisi sebenarnya di lapangan, klien kami diinformasikan tidak taat menjalani proses persidangan, padahal selama ini klien kami selalu tertib dan taat menjalani proses hukum yang sedang berjalan,” tulis penasihat hukum pada keterangan persnya.

    Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya hukum atas pemberitaan yang dianggap memberitakan yang tidak sesuai fakta.

    Perlu diketahui, Sugiarto Sinugroho dan Steven Sinugroho menjalani sidang atas perkara impor sianida. Adapun sidang sampai saat ini masih pada tahap keterangan ahli yang didatangkan pihak terdakwa. [uci/ted]

  • Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim: Capaian Penurunan Kemiskinan Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

    Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim: Capaian Penurunan Kemiskinan Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan agar capaian penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dilihat dari sisi statistik semata.

    Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dinilai dari sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

    “Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Kamis (16/10/2025).

    Pernyataan Erma disampaikan menanggapi paparan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-80 Pemprov Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur menyebut angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025, dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024, dengan penurunan Gini rasio dari 0,372 menjadi 0,368.

    Legislator asal daerah pemilihan Tulungagung–Blitar itu menilai, pembangunan yang adil tidak cukup diukur dari angka penurunan kemiskinan semata. Indikator paling penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam pemerataan IPM di seluruh wilayah Jawa Timur.

    “Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.

    Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga menekankan pentingnya memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

    “UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berada di jalur yang benar, namun harus memastikan bahwa daerah tertinggal dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam arus kemajuan.

    “Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus benar-benar diwujudkan,” tandasnya.

    Erma juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim akan terus mendorong Pemprov memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

    “Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Strategi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia

    Strategi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia

    Surabaya (ANTARA) – Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang kuat dan mandiri.

    Ketergantungan pada impor beras dan fluktuasi harga pangan global menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program ketahanan pangan pemerintah bukan sekadar target produksi, melainkan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan bangsa.

    Menjawab urgensi tersebut, pemerintah menargetkan penambahan empat juta hektare luas panen baru dan peningkatan produksi beras, hingga 10 juta ton dalam lima tahun ke depan. Langkah itu menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan perluasan kawasan food estate dan modernisasi pertanian.

    Program ketahanan pangan itu diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, sekaligus menyiapkan sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan krisis global. Pendekatannya menekankan integrasi antarwilayah dan komoditas dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan petani.

    Pemerintah menetapkan Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah prioritas pengembangan pangan nasional.

    Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, disiapkan sebagai kawasan produksi pangan terpadu dengan potensi lahan sekitar satu juta hektare. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan dermaga menjadi langkah awal memperlancar distribusi hasil panen di kawasan timur Indonesia.

    Pemerintah juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 150 ribu hektare pada 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek itu dikembangkan berdasarkan evaluasi terhadap program sebelumnya yang menghadapi kendala produktivitas dan pengelolaan lahan gambut.

    Pendekatan baru diarahkan agar pengelolaan kawasan lebih berorientasi pada karakter lahan mineral serta melibatkan petani lokal secara aktif. Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi bagian dari pengembangan pangan tahap berikutnya, dengan fokus pada komoditas unggulan, seperti jagung, sorgum, dan hortikultura.

    Berbicara soal keberhasilan ketahanan pangan, Jawa Timur layak menjadi rujukan utama bagaimana sebuah provinsi mampu mentransformasi sektor pertanian menjadi pilar ekonomi yang kokoh.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Jawa Timur tercatat sebagai produsen padi tertinggi nasional dengan produksi lebih dari 9 juta ton gabah kering giling per tahun.

    Angka itu bukan sekadar prestasi statistik, melainkan bukti konkret bahwa sinergi kebijakan, teknologi, dan partisipasi petani dapat menghasilkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Keberhasilan Jawa Timur dibangun atas fondasi sistem pertanian terpadu yang menghubungkan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam satu ekosistem produksi.

    Model itu memungkinkan efisiensi sumber daya, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani. Limbah pertanian dari sektor tanaman, misalnya, dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara kotoran ternak menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Siklus ini menjaga kesuburan tanah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor.

    Selain itu, yang lebih mengesankan adalah adopsi teknologi pertanian presisi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan program pertanian cerdas yang memanfaatkan drone untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida.

    Pada Kabupaten Lamongan, salah satu lumbung padi Jawa Timur, teknologi drone telah diterapkan di ribuan hektare sawah dengan hasil menghemat biaya operasional hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan efektivitas aplikasi pupuk tepat sasaran.

    Inovasi serupa juga dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi melalui sistem monitoring kelembapan tanah berbasis internet of things (IoT).

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengembangkan sistem monitoring yang menghubungkan sensor kelembapan tanah dan pH dengan platform Thingspeak dan aplikasi Telegram untuk pemantauan real-time.

    Sementara di Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, telah diujicobakan sistem penyiraman otomatis berbasis panel surya yang dilengkapi sensor kelembapan tanah.

    Kemudian di Ngawi, terdapat proyek “Ngawitekno AgriCheck” yang mengintegrasikan sensor, controler, dan perangkat monitoring untuk memantau kesehatan lahan pertanian.

    Teknologi itu memungkinkan petani menentukan jadwal irigasi optimal berdasarkan data kondisi tanah secara real-time, sehingga konsumsi air bisa ditekan hingga 40 persen, tanpa mengorbankan produktivitas. Meski sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan uji coba, keberhasilan proyek-proyek contoh itu membuka peluang replikasi lebih luas di masa depan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Narkoba Sejak Dini, GRANAT Jatim Edukasi Ratusan Siswa di Sekolah Ini

    Cegah Narkoba Sejak Dini, GRANAT Jatim Edukasi Ratusan Siswa di Sekolah Ini

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPD GRANAT) Jawa Timur menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Narkoba bertema ‘Meraih Masa Depan Tanpa Narkoba’ di MTs Nyai H. Ashfiyah Surabaya.

    ​Ketua DPD GRANAT Jawa Timur, Dra. Arie Soeripan, M.M, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di lingkungan sekolah.

    ​Di hadapan 279 siswa-siswi, Arie menekankan pentingnya edukasi sejak usia dini mengenai jenis, bahaya, dampak, dan cara menghindari narkoba.

    ​”Kami ingin para pelajar di sini menjadi garda terdepan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah. Sehingga, program Sekolah Bersih Dari Narkoba ini bisa terwujud dan dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya,” ujar Arie.

    ​Arie menjelaskan, kegiatan ini adalah bagian dari upaya DPD GRANAT Jatim dalam mendukung Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di kalangan pelajar.

    ​Dia mengharapkan, siswa-siswi MTs Nyai H. Ashfiyah memiliki bekal kuat untuk menjauhi narkoba dan kelak menjadi generasi yang sehat, berkualitas, dan berprestasi tanpa narkoba.

    ​Puncak acara ditandai dengan Pembacaan Deklarasi Anti Narkoba yang diikuti oleh seluruh peserta dengan sikap sempurna. Deklarasi tersebut berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam segala bentuk penyalahgunaan narkoba serta berperan aktif dalam program P4GN.

    ​Kepala Sekolah MTs Nyai H. Ashfiyah Surabaya, Mujiono S.Pd, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan edukasi dari DPD GRANAT Jatim.

    ​”Dengan adanya edukasi dari DPD GRANAT Jawa Timur, ini bisa menambah ilmu bagi anak didik kami sebagai generasi muda untuk menjauhi narkoba,” kata Mujiono.

    ​Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPD GRANAT Jawa Timur beserta jajaran, Kepala Sekolah MTs Nyai H. Ashfiyah, Ketua Yayasan, serta para guru dan siswa-siswi. [tok/beq]

  • Jakarta hingga Makassar, Danantara ungkap 10 kota “waste to energy”

    Jakarta hingga Makassar, Danantara ungkap 10 kota “waste to energy”

    Daerahnya itu adalah Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, kemudian Bali dan Makassar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengumumkan tahap awal proyek Waste to Energy atau pembangunan stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) akan dilakukan di 10 kota di wilayah Indonesia.

    “Daerahnya itu adalah Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, kemudian Bali dan Makassar,” ungkap CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Rosan menjelaskan sepuluh kota tersebut merupakan daerah yang telah siap berdasarkan analisis dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Siap dalam arti kata, siap dari sampahnya, kebutuhan sampahnya, di mana minimum adalah 1.000 ton per hari, Siap dalam arti kata lahannya dan juga siap dari kata infrastrukturnya termasuk air,” jelas Rosan

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan salah satu dari 10 titik proyek Waste to Energy menyasar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Waste to Energy ini sudah siap dibangun di 10 titik, termasuk di Bantargebang,” ujar Prasetyo Hadi.

    Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang terdiri atas delapan bab dan 33 pasal.

    Pasal 2 Perpres No. 109/2025 menjelaskan tujuan peraturan tersebut di antaranya untuk mengatasi kedaruratan sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta gangguan kesehatan masyarakat, kemudian untuk menangani timbunan sampah melalui pengolahan sampah menjadi energi baru dan terbarukan, dan untuk menerapkan prinsip “pencemar yang membayar” biaya pengolahan dari sampah yang dihasilkan.

    Dalam Perpres tersebut, sampah yang diolah menjadi energi tidak terbatas pada listrik, tetapi juga dapat berupa bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk ikutan lainnya.

    Danantara, sebagaimana diatur dalam Perpres yang sama, ditugaskan untuk menunjuk badan usaha yang mengelola dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (BUPP PSEL), kemudian melaksanakan investasi dalam proyek pengolahan sampah menjadi listrik itu dengan mempertimbangkan kelayakan secara komersial, finansial, dan manajemen risiko. Sementara itu, PT PLN bertugas untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh PSEL.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekda Lumajang Sebut Oknum Honorer yang Jadi Selingkuhan Mantan Kadisdikbud Sudah Diberhentikan Surabaya 16 Oktober 2025

    Sekda Lumajang Sebut Oknum Honorer yang Jadi Selingkuhan Mantan Kadisdikbud Sudah Diberhentikan Surabaya 16 Oktober 2025

    Sekda Lumajang Sebut Oknum Honorer yang Jadi Selingkuhan Mantan Kadisdikbud Sudah Diberhentikan
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Agus Triyono memastikan, oknum tenaga honorer yang diduga jadi selingkuhan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang, sudah diberhentikan.
    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nugraha Yudha Mudiarto.
    Pencopotan Yudha sebagai kepala dinas dilatarbelakangi pelangaran etika berat berupa dugaan hubungan gelap dengan oknum pegawai honorer Pemkab Lumajang.
    Bahkan, terdapat bukti otentik berupa video yang menunjukkan adegan tak senonoh keduanya.
    Agus menerangkan, oknum pegawai honorer berinisial A yang diduga berada dalam video tak senonoh itu sudah tidak lagi bekerja di Pemkab Lumajang sejak Januari 2025.
    Menurut Agus, kontrak kepegawaian oknum tersebut dengan Pemkab Lumajang telah berakhir pada 31 Desember 2024.
    “Yang bersangkutan (honorer inisial A) sejak Januari 2025 sudah bukan pegawai Pemkab Lumajang,” kata Agus melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/10/2025).
    Agus menambahkan, pencopotan Yudha sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sudah melalui proses pemeriksaan di Inspektorat Lumajang.
    “Pencopotan sudah melalui proses pemeriksaan di Inspektorat dan sudah mendapatkan rekomendasi BKN (Badan Kepegawaian Nasional),” tambahnya.
    Saat ini, Yudha dipindahkan menjadi staf di Kantor Kecamatan Kunir. Sedangkan, posisi yang ditinggalkannya kini telah diisi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pelaksana tugas (Plt).
    “Yang bersangkutan (Yudha) ditugaskan sebagai staf di Kantor Kecamatan Kunir, untuk posisi kepala dinas kami sudah menunjuk Kepala BKD Lumajang (Ari Murcono) sebagai Plt,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Kekerasan Seksual oleh Senior di Universitas Brawijaya, Dekanat Selidiki Surabaya 16 Oktober 2025

    Dugaan Kekerasan Seksual oleh Senior di Universitas Brawijaya, Dekanat Selidiki Surabaya 16 Oktober 2025

    Dugaan Kekerasan Seksual oleh Senior di Universitas Brawijaya, Dekanat Selidiki
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pihak dekanat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) melakukan investigasi atau penyelidikan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa senior berinisial F.
    Kasus ini mencuat dan menjadi perbincangan publik setelah kronologinya diungkap oleh akun media sosial X @jalannyamerah.
    Koordinator Humas FIA UB, Luqman mengatakan bahwa pihak fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan telah bergerak untuk menangani laporan tersebut.
    Proses penyelidikan tengah berjalan dengan melibatkan Unit Layanan Teknis Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) fakultas.
    “Saat ini, fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut,” kata Luqman saat dikonfirmasi pada Kamis (16/10/2025).
    Menurutnya, tim ULTKSP telah memanggil dan meminta keterangan dari korban serta terduga pelaku.
    Proses permintaan keterangan ini telah dilaksanakan pada Selasa (14/10/2025) dan Rabu (15/10/2025).
    “Informasi yang saya peroleh, pihak Wadek bersama tim ULTKSP telah meminta keterangan dari korban dan terduga pelaku,” katanya. 
    Luqman membenarkan bahwa korban telah melaporkan insiden tersebut secara resmi kepada pihak fakultas sebelum tanggal 9 Oktober 2025.
    Pihak fakultas memastikan penanganan kasus ini akan dikoordinasikan secara intensif dengan ULTKSP tingkat universitas untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya.
    Apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran, FIA UB tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku.
    Luqman menegaskan bahwa Universitas Brawijaya telah memiliki sistem kode etik yang jelas berikut dengan sanksi atas setiap pelanggarannya.
    “Jika memang dinyatakan bersalah, pasti ada sanksinya. Tinggal nanti keputusan jenis pelanggarannya, apakah ringan, sedang, atau berat, kemudian sanksi akan mengikuti,” ujar dia.
    Sanksi terberat bagi pelanggaran berat, termasuk kekerasan seksual, adalah pemberhentian atau drop out (DO).
    Menyinggung kasus serupa di masa lalu, Luqman menyebutkan bahwa fakultas pernah menangani kasus kekerasan seksual pada tahun sebelumnya.
    Setelah melalui proses dan terbukti bersalah, pelaku pada saat itu dijatuhi sanksi berupa skorsing akademik selama satu tahun berdasarkan keputusan Komisi Etik FIA.
    “Kami ingin kasus ini diselesaikan dengan seadil-adilnya. Langkah selanjutnya akan ditentukan setelah berkoordinasi dengan ULTKSP universitas,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ponorogo Segera Punya Tugu 0,2 Kilometer, Landmark Baru Bernuansa Seni Lokal

    Ponorogo Segera Punya Tugu 0,2 Kilometer, Landmark Baru Bernuansa Seni Lokal

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali menyiapkan ikon baru untuk mempercantik wajah kota. Setelah sebelumnya memiliki tugu 0 kilometer, kini segera hadir tugu 0,2 kilometer yang dibangun di kawasan Taman Sukowati, Kelurahan Keniten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Pembangunan dimulai awal Oktober dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menjelaskan bahwa pembangunan tugu tersebut tidak sekadar proyek fisik, tetapi juga bagian dari upaya mempertegas identitas Ponorogo sebagai kota Reog dengan sentuhan estetika dan simbolik.

    Menurut Jamus, titik 0 kilometer Ponorogo sejatinya berada di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) dan Jalan Krakatau, sekitar 198 kilometer dari Surabaya. Namun, lokasi tersebut dinilai kurang representatif sebagai landmark kabupaten karena berada di pinggir jalan.

    “Di sana sudah ada tandanya terompet, tapi lokasinya kurang estetik sehingga tidak bisa menjadi say hello-nya Ponorogo. Karena itu atas masukan Pak Bupati, geser di Sukowati dan dihitung 0,2 km,” jelas Jamus, Kamis (16/10/2025).

    Pemindahan titik ini juga menyesuaikan perubahan status jalan. Sebelumnya, Jalan Soekarno-Hatta berstatus jalan nasional, namun kini menjadi jalan kabupaten. Pemkab pun memilih kawasan Taman Sukowati karena dinilai lebih representatif dan mudah dijangkau masyarakat.

    Pembangunan tugu 0,2 kilometer ini menelan anggaran sekitar Rp184 juta. Tak hanya menggunakan material beton dan semen, proyek ini juga melibatkan seniman lokal agar hasilnya memiliki nilai artistik dan karakter khas Ponorogo.

    “Nanti dilihat saja jadinya seperti apa, yang jelas bagus karena ada unsur seni dan prosesnya dilakukan hati-hati,” ujar Jamus.

    Tugu setinggi sekitar empat meter itu akan berdiri di belakang patung kuda Taman Sukowati, ruang publik yang selama ini menjadi salah satu titik favorit warga. Pemkab berharap tugu tersebut tidak hanya menjadi penanda jarak, tetapi juga simbol bahwa Ponorogo terus bergerak meneguhkan jati diri sebagai kota budaya yang berbenah dengan cita rasa estetika. [end/beq]

  • Sampai Kapan Cuaca Panas Bak Neraka Hantam RI, Ini Kata BMKG

    Sampai Kapan Cuaca Panas Bak Neraka Hantam RI, Ini Kata BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan mengeluh soal cuaca yang panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut suhu udara di beberapa kota besar tercatat mencapai 35-36 derajat Celcius pada Selasa (14/10).

    Suhu di wilayah Jakarta tercatat mencapai 35 derajat Celsius, begitu juga di Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, Semarang, Grobogan, dan Sragen tercatat di antara 34-35 derajat Celsius.

    Suhu paling tinggi tercatat di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, yakni mencapai 36 derajat Celsius. Bahkan, dalam unggahan terbaru BMKG di laman resmi PPID BMKG, Kamis (16/10/2025), suhu saat ini di beberapa daerah bisa tembus 37 derajat Celsius.

    BMKG menekankan bahwa fenomena ini bukan akibat Gelombang Panas (Heatwave) seperti yang terjadi di negara-negara subtropis. Menurut BMKG, suhu Indonesia masih dalam batas wajar, walaupun terasa tidak nyaman.

    Lantas, sampai kapan cuaca panas ‘bak neraka’ di wilayah Indonesia berakhir?

    “Kondisi panas ini kemungkinan masih berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November, tergantung pada waktu mulai masuknya musim hujan di masing-masing daerah,” tulis BMKG di laman PPID BMKG.

    Ada beberapa penyebab utama yang menyebabkan cuaca panas saat ini. Pertama, posisi semu Matahari optimum. Saat ini, BMKG mengatakan gerak semu Matahari sudah berada sedikit di selatan ekuator.

    Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia di bagian tengah dan selatan menerima penyinaran Matahari sangat intens.

    Selanjutnya, ada juga faktor angin dari Australia. Angin timuran yang bertiup dari Benua Australia membawa massa udara kering. Hal ini membuat awan sulit terbentuk, sehingga Matahari terasa lebih terik di permukaan.

    Terakhir, minimnya tutupan awan. Meski sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan, pembentukan awan hujan di beberapa wilayah masih minim.

    Hal ini menyebabkan panas Matahari langsung memancar ke permukaan Bumi tanpa penghalang. Alhasil, suhu terasa jauh lebih panas, terutama di siang hari.

    Merespons fenomena panas saat ini, BMKG mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

    Jaga kesehatan dan cukup minum air putih.
    Hindari paparan langsung sinar Matahari terlalu lama.
    Waspadai perubahan cuaca mendadak seperti hujan petir dan angin kencang.
    Pantau terus informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG.

    Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]