Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

    Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

    “Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.

    Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

    “Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan bakal ada negosiasi ulang dengan China terkait pembagian beban atas cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digarap PT KCIC. 

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa persoalan biaya tambahan proyek Whoosh dalam tahap negosiasi ulang dengan pihak China. 

    “Isu daripada Whoosh itu salah satunya nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari kementerian lain,” pungkasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Erick menjelaskan sesuai kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diusulkan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh operasional kereta tetap dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Kronologi Utang Kereta Cepat

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menjadi tonggak kemajuan moda transportasi umum di Indonesia.

    Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak peletakan batu pertama pada 2016, Kereta Cepat Whoosh telah mencapai sejumlah milestone penting hingga akhirnya kini bisa dioperasikan dan melayani masyarakat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).

    Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.

    Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun.  Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.

    Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengakselerasi proyek lanjutan KCJB yakni Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

    “Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Belakangan diketahui, China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    Bisnis.com, CIREBON- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi haji di Indonesia. 

    Menurutnya, langkah ini bukan hanya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji nasional yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Selly menilai, momentum untuk mempercepat pembangunan rumah sakit haji kini terbuka lebar setelah adanya pemindahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah berbicara tentang ekonomi haji dan membuka peluang pengelolaan dana melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Maka, kami di DPR berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi ini dengan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujar Selly di Cirebon, Kamis (18/10/2025).

    Dia menjelaskan, BPKH memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan investasi dana haji. 

    Melalui anak perusahaannya, BPKH Limited, lembaga ini dapat berinvestasi di dalam negeri, termasuk dalam pengembangan sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan layanan jamaah haji.

    “BPKH Limited bisa melakukan investasi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya dengan memaksimalkan klinik-klinik haji yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi rumah sakit haji. Kita sudah punya contoh di Pondok Gede, kenapa tidak dikembangkan di embarkasi lain?” katanya.

    Menurut Selly, rencana ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang tengah menyiapkan program istitoah kesehatan dan manasik haji sepanjang tahun. 

    Program tersebut akan menuntut kesiapan fasilitas kesehatan haji yang memadai di setiap daerah asal jamaah.

    “Kalau manasik haji akan dilaksanakan sepanjang tahun, maka kebutuhan rumah sakit haji di setiap embarkasi menjadi sangat mendesak. Karena di situ bukan hanya tempat pemeriksaan, tapi juga pusat pembinaan kesehatan jamaah sebelum keberangkatan,” jelasnya.

    Selly menyebut, pembangunan rumah sakit haji ini juga berpotensi menjadi model investasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada keberlanjutan. 

    Dengan dukungan BPKH dan skema BLU, pengelolaan keuangan rumah sakit dapat dilakukan secara profesional tanpa mengandalkan pembiayaan rutin APBN.

    “Kalau investasi ini dilakukan secara prudent dan transparan, perputaran keuangannya akan lebih jelas, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi jamaah maupun negara. Jadi bukan sekadar layanan, tapi juga bagian dari penguatan ekonomi syariah nasional,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR akan mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah segera menyusun roadmap nasional pembangunan Rumah Sakit Haji. 

    Peta jalan itu diharapkan dapat memetakan kebutuhan, potensi investasi, serta tata kelola pengelolaan di setiap embarkasi, mulai dari Surabaya, Makassar, Batam, hingga Indramayu.

    “Saya akan menyampaikan dalam rapat kerja nanti agar pemerintah segera membuat roadmap pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi. Ini penting supaya arah kebijakan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme investasi bisa terukur dan jelas,” kata Selly.

    Selain berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi jamaah haji dan umrah, rumah sakit tersebut diharapkan bisa menjadi pusat layanan medis islami yang juga melayani masyarakat umum sepanjang tahun.

    Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya mendukung penyelenggaraan haji, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional berbasis keumatan.

    “Kalau ini dijalankan dengan baik, rumah sakit haji bisa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat sosial yang luas,” pungkas Selly.

  • Gedung Surabaya Pagi Terancam Dieksekusi, Pimpinan Redaksi Gugat Bank Artha Graha Rp80 Miliar

    Gedung Surabaya Pagi Terancam Dieksekusi, Pimpinan Redaksi Gugat Bank Artha Graha Rp80 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa hukum melibatkan Pimpinan Redaksi Koran Surabaya Pagi, Raditya Mohammer Khadaffi, dengan Bank Artha Graha International Tbk kini memasuki babak baru. Raditya menggugat Bank Artha Graha sebesar Rp80 miliar atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait peralihan piutang atau cessie gedung kantor medianya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya.

    Selain Bank Artha Graha International Tbk dan Winarta, Raditya juga menggugat notaris Mochamad Ali Wahyudi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, serta Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur. Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa (21/10/2025) mendatang.

    Raditya mengaku peralihan utang tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada dirinya. “Saat Covid-19, periode itu banyak usaha pers terguncang, termasuk usaha klien saya. Sehingga, pada tahun ketiga kredit, kurang lancar membayar cicilan,” ujar Jamal Abdul Nasir, kuasa hukum Raditya, Kamis (16/10/2025).

    Jamal menjelaskan, kliennya membeli gedung kantor Surabaya Pagi pada Juni 2017 seharga Rp7 miliar. Setahun kemudian, Raditya mengajukan kredit ke Bank Artha Graha sekitar Rp1,7 miliar untuk keperluan renovasi. Hingga akhir 2022, total angsuran yang telah dibayarkan mencapai Rp350 juta. Namun pada Januari 2023, ia mendapat informasi bahwa sisa kreditnya tinggal Rp1,4 miliar.

    Situasi berubah pada Desember 2024 ketika seorang bernama Winarta mengaku telah membeli piutang Raditya dari Bank Artha Graha Cabang Surabaya Karet senilai Rp2,5 miliar. “Angka yang menurut saya fantastis, sebab BAG cabang Surabaya mencharge klien saya bunga 13,5 persen. Bahkan berapa rinciannya juga tak pernah ditunjukkan,” lanjut Jamal.

    Peralihan piutang tersebut baru diketahui Raditya pada 21 Februari 2025 melalui Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.07. Surat itu menyebut bahwa utangnya telah beralih tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Apalagi bila tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada klien saya, sebelum surat pemberitahuan ini dikirim. Ini jelas ada permainan dan persekongkolan,” tegas Jamal.

    Gugatan ini telah terdaftar di PN Surabaya dengan nomor perkara 1154/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 13 Oktober 2025. Dalam gugatannya, pihak Raditya menuding ada dugaan permufakatan jahat antara pimpinan Bank Artha Graha Cabang Surabaya Karet dengan Winarta. “Ini katagori kejahatan kerah putih atau white collar crime yang sangat berbahaya di dunia perbankan,” ucapnya.

    Menanggapi gugatan tersebut, Corporate Secretary PT Bank Artha Graha International Tbk, Rumi Khresna Wibowo, menyatakan bahwa setiap gugatan harus dibuktikan secara formil dan materil. “Kalau kami dari Bank secara prosedur sudah terlaksana seluruh proses tahapan penjualan atau penyelesaian itu sesuai dengan prosedur,” ujar Rumi.

    Rumi menambahkan, pihak bank sudah menjalankan semua tahapan sesuai ketentuan perbankan. “Kami secara perbankan sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

    Saat ditanya apakah pihak Bank Artha Graha telah memberitahukan Raditya terkait proses cessie, Rumi menyebut hal itu bersifat teknis. “Karena itu masuk kepada proses ya. Tapi secara umum saja, kami sudah menyelesaikan seluruh kreditur bermasalah sesuai prosedur. Tentu tahapannya sudah ada. Kalau kreditur itu bermasalah kan harus disomasi, peringatan dan sebagainya. Kami sebetulnya ini terdampak saja dari jual-beli yang mereka lakukan. Saya kira itu saja,” ujarnya.

    Sementara itu, pihak tergugat lainnya, Winarta, hingga kini belum memberikan tanggapan terkait perkara tersebut. [uci/ian]

  • Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses persidangan dengan menjelaskan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, kepada masyarakat di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Misbakhun menuturkan program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp 350 triliun.

    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Astacita. Ia menegaskan Astacita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.

    “Seluruh program Astacita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya, Misbakhun juga meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan. Proyek itu merupakan realisasi program tanggung jawab sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR.

    Dalam kesempatan itu, Misbakhun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT SMI yang telah menyalurkan program sosialnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pasusuan.

    “Rehabilitasi Sungai Petung ini sebelumnya hanya 700 meter, kini menjadi 1.800 meter berkat optimalisasi bantuan PT SMI,” kata Misbakhun.

    Tampak hadir pada kegiatan itu, antara lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Toyyib, Assistant Vice President Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMI Hendriko Leonard, para anggota DPRD Kata Pasuruan, dan perwakilan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 10/JP.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung terealisasi berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI.

    “Saya berterima kasih kepada Yonzipur 10, masyarakat, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkannya,” ujarnya.

    Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menambahkan PT SMI berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui skema pembiayaan non-APBN. Misbakhun pun menyebut sejumlah proyek PT SMI di Pasuruan, termasuk PDAM Umbulan yang kini menyalurkan air bersih hingga ke wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung sangat bermanfaat bagi para petani tambak bandeng dan udang jerak di Blandongan. Sebab, kini risiko banjir berkurang dan petani tambak memperoleh jaminan pasokan air. Oleh karena itu, Ia mengharapkan tambak masyarakat Blandongan bisa kian produktif dan menjadi potensi ekonomi unggulan Pasuruan.

    “Bandeng jerak dari Blandongan ini bisa menjadi ikon kuliner seperti bandeng Gresik. Saya berharap pengusaha lokal mulai mengembangkan restoran khas bandeng jerak agar ekonomi masyarakat terus tumbuh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah pusat berencana untuk membebaskan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya lazim dikenal masyarakat dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pondok pesantren.

    Rencana tersebut mencuat setelah tragedi naas ambruknya bangunan tiga lantai, termasuk musala di area asrama putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/10/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa rencana tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintah pusat dan daerah.

    “Nanti kita duduk bersama dulu semuanya ya. Terkait dengan tadi kita yang membahas dulu adalah perumahan rakyat dulu, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk yang lain-lain, tentunya kita akan duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah, dan juga tentunya dari Kementerian Perumahan,” ungkap AHY usai acara “Sosialisasi Program Kredit Perumahan” di Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana menggratiskan pengurusan dokumen PBG/IMB bagi pondok pesantren secara cuma-cuma sudah dibicarakan pihaknya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karanvian.

    “Saya setuju [biaya pengurusan PBG ponpes digratiskan], tadi saya sudah diskusi sebentar ya. Tadi kan ditanya soal pesantren, saya juga tadi sudah diskusi sama Pak Mendagri ya, tentu MBR [masyarakat berpenghasilan rendah) itu BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan], PBG [persetujuan bangunan gedung] gratis,” ungkap Maruarar. 

    Selanjutnya, Ara sapaan akrabnya berharap rencana untuk menggratiskan biaya pengurusan PBG/IMB bagi seluruh pondok pesantren di tanah air dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa segenap pengurus ponpes juga harus melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan PBG/IMB tersebut.

    “Kita setuju kalau [pengurusan PBG/IMB] pesantren itu digratiskan ya. Supaya bisa bagus. Nanti mohon dukungan dari Pak Menko [AHY] supaya bisa juga berjalan ya. Supaya juga seperti MBR, tapi peraturannya, prosesnya tetap berjalan dengan baik. Syaratnya dipenuhi. Tapi kalau boleh pembiayaannya itu bisa gratis. Dari pihak kami setuju, Pak Mendagri juga mohon dukungannya,” pungkasnya. 

  • AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor perumahan rakyat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    ​Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur, mulai dari kontraktor, pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku UMKM, yang mencerminkan peran luas sektor perumahan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    ​”Urusan rumah ini sangat mendasar, dan itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskannya,” ujar AHY.

    ​AHY menegaskan, program KPP tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang berdampak luas.

    ​”Setiap pembangunan rumah berarti menggerakkan banyak sektor—dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa transportasi. Ini rantai ekonomi yang sangat panjang dan produktif,” tegasnya.
    ​
    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengentaskan backlog perumahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    ​Lebih lanjut, AHY memastikan setiap proyek perumahan harus terintegrasi dengan fasilitas publik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.

    “Masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

    ​Dengan kolaborasi lintas sektor, AHY optimistis KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Jawa Timur, sekaligus mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh warga Indonesia. (tok/ian)

  • Pemred Surabaya Pagi Gugat Bank Artha Graha Rp 80 Miliar

    Pemred Surabaya Pagi Gugat Bank Artha Graha Rp 80 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Raditya Mohammer Khadaffi selaku Pemimpin Redaksi Surabaya Pagi menggugat Bank Artha Graha sebesar Rp 80 miliar. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini dilakukan karena kantor media lokal Surabaya ini tiba-tiba dilakukan cessie atau peralihan piutang kepada pihak lain.

    Selain menggugat Bank Artha Graha International Tbk dan Winarta, pihaknya juga turut menggugat notaris Mochamad Ali Wahyudi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur.

    Sidang perdana gugatan tersebut bakal digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (21/10/2025) mendatang.

    Radit sapaan akrab Raditya mengatakan peralihan hutang yang dilakukan pihak Bank Artha Graha kepada pihak lain tersebut tanpa sepengetahuan dirinya.

    Jamal Abdul Nasir, kuasa hukum Radit mengatakan, gedung tersebut dibeli kliennya pada Juni 2017 sebesar Rp7 miliar. Lalu tahun 2018, kliennya melakukan renovasi dan mengajukan ajukan kredit ke bank tersebut sekitar Rp1,7 miliar.

    “Saat Covid-19, periode itu banyak usaha pers terguncang, termasuk usaha klien saya. Sehingga, pada tahun ketiga kredit, kurang lancar membayar cicilan,” katanya, Kamis (16/10/3025).

    Pada periode Agustus 2018 hingga akhir 2022, kliennya sudah membayar angsuran dengan total mencapai Rp 350 juta. Kemudian pada 8 Januari 2023, dia mendapat informasi bila kredit tinggal Rp1,4 miliar.

    Tetapi, sekitar Desember 2024 atau Januari 2025, ada seseorang bernama Winarta, mengaku telah membeli piutang saya dari pimpinan Bank Artha Graha Internasional (Tbk) Cabang Surabaya Karet, sebesar Rp2,5 miliar.

    “Angka yang menurut saya fantastis, sebab BAG (Bank Artha Graha) cabang Surabaya, mencharge klien saya bunga 13,5 persen. Bahkan berapa rinciannya juga tak pernah ditunjukkan,” lanjutnya.

    Menurutnya Jamal, kliennya mengetahui objek bangunan itu menjadi cessie pada 21 Februari 2025 lalu. Itu diketahui berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.07.

    Pada pokoknya, surat itu memberitahukan bahwasanya hutang Raditya telah beralih sejak tanggal 21 Februari 2025 tanpa ada Akte pengalihan memberitahu sebelumnya.

    “Apalagi bila tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada klien saya, sebelum surat pemberitahuan ini dikirim. Ini jelas ada permainan dan persekongkolan,” jelasnya.

    Atas hak tersebut, Radit mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatannya terregister dalam nomor gugatan 1154/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 13 Oktober 2025.

    Sebab, Pimpinan Bank Artha Graha Internasional Tbk cabang Surabaya – Karet ini diduga melakukan permufakatan jahat dengan Winarta, dengan melakukan cessie Gedung Media Surabaya Pagi yang diduga secara sembunyi-sembunyi dan tergopoh-gopoh.

    “Ini katagori kejahatan kerah putih atau white collar crime yang sangat berbahaya di dunia perbankan,” tegasnya.

    Tanggapan Bank Artha Graha International

    Sementara Corporate Secretary PT. Bank Artha Graha International Tbk, Rumi Khresna Wibowo saat dikonfirmasi terkait gugatan yang diajukan Raditya mengatakan bahwa sebuah gugatan tentunya harus dibuktikan secara formil dan materil.

    ” Kalau kami dari Bank secara prosedur sudah terlaksana seluruh proses tahapan penjualan atau penyelesaian itu sesuai dengan prosedur,” ujar Rumi.

    Rumi juga mengklaim bahwa pihak Bank Artha Graha sudah melakukan tahapan-tahapan diantaranya surat peringatan.

    ” Kami secara perbankan sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah pihak Bank Artha Graha sudah memberitahu Raditya terkait tanah dan bangunan yang dijaminkan dilakukan cessie?

    Rumi menyatakan hal tersebut terkait tekhnis sehingga pihaknya idak bisa menyampaikan lebih detail lagi.

    ” Karena itu masuk kepada proses ya. Tapi secara umum saja, kami sudah menyelesaikan seluruh kreditur bermasalah sesuai prosedur. Tentu tahapannya sudah ada. Kalau kreditur itu bermasalah kan harus di somasi, peringatan dan sebagainya. Kami sebetulnya ini terdampak saja dari jual-beli yang mereka lakukan. Saya kira itu saja,” ujarnya.

    Sementara tergugat lain yakni Winarta hingga kini belum memberikan respons. [uci/but]

     

  • Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial RI menindaklanjuti pengusulan Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, bersama perwakilan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Nganjuk dan Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (16/10/2025).

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus Jabo.

    Koordinasi antara TP2GD Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan, dan hasilnya akan segera dibahas di tingkat nasional melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan bahwa proses pengusulan Marsinah termasuk yang paling cepat dibandingkan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Secara administratif, berkas Marsinah sudah lengkap. TP2GP akan melakukan verifikasi lapangan ke Nganjuk dan Surabaya untuk memastikan keabsahan data serta memperkuat data primer dengan bertemu keluarga dan menelusuri jejak perjuangannya,” ujar Mira.

    Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas atensi terhadap pengusulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perjuangan untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional telah dilakukan sejak tahun 2022.

    Upaya itu semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, sejalan dengan aspirasi sejumlah serikat buruh.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Ia memastikan seluruh proses pengusulan dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa kekurangan administratif.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah.

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” kata Novi.

    Menanggapi hal itu, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Marsinah memiliki tiga unsur istimewa yang membuatnya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Marsinah, kata dia, merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia, berasal dari kalangan rakyat biasa, dan memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” ujar Agus Jabo menutup audiensi. [tok/ian]

  • Dua Menu MBG SMKN 1 Sine Ngawi Positif Mengandung Bakteri

    Dua Menu MBG SMKN 1 Sine Ngawi Positif Mengandung Bakteri

    Ngawi (beritajatim.com) – Hasil uji laboratorium mengonfirmasi dua jenis makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SMK Negeri 1 Sine, Ngawi, positif mengandung bakteri. Kedua menu tersebut adalah ayam lada hitam dan sayur brokoli, yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa mengalami keracunan massal pada Rabu, (1/10/ 2025) lalu.

    Pantauan di lapangan pada Kamis (16/10/2025) siang menunjukkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Jagir, Kecamatan Sine, masih berhenti beroperasi. Tidak terlihat satu pun petugas maupun relawan di lokasi sejak penutupan dapur pada 2 Oktober lalu.

    Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLK) Surabaya menunjukkan adanya kontaminasi bakteri pada dua menu tersebut. Selain makanan, sumber air yang digunakan untuk memasak juga belum pernah diuji di laboratorium daerah.

    “Ada dua makanan yang positif mengandung bakteri, yaitu ayam lada hitam dan sayur brokoli. Air yang digunakan juga belum pernah diuji ke labkesda,” ungkap Dhina Handayani, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Farmasi Dinas Kesehatan Ngawi.

    Menanggapi temuan ini, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa hasil tersebut akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

    “Ditemukan ada bakteri, nanti lebih jelasnya akan kami koordinasikan dengan Dinkes. Kami akan upayakan evaluasi terhadap segala kekurangannya,” ujar Ony.

    Sementara itu, aktivitas di SMK Negeri 1 Sine telah kembali normal sejak Senin, 6 Oktober 2025. Pihak sekolah menyebut, para siswa kini tidak lagi mendapat kiriman makan siang dari program MBG. Sebagian siswa memilih makan di kantin sekolah, sementara lainnya membawa bekal dari rumah.

    “Sejak tanggal 6 Oktober lalu kegiatan sudah normal. Anak-anak kembali makan di kantin, sebagian lainnya bawa bekal,” kata Agustin Anang Prabowo, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sine.

    Sebagai catatan, sebelumnya sebanyak 61 siswa SMK Negeri 1 Sine sempat dilarikan ke tiga fasilitas kesehatan — Puskesmas Sine, Puskesmas Ngrambe, dan Klinik Pratama Aisyah — usai mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.

    Temuan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan higienitas dapur penyedia MBG, sekaligus memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi. [fiq/ian]

  • Wanita Surabaya Tipu Bos Rp6,3 Miliar, Sempat Minta 4 HP untuk Komunikasi dengan Para Dewa

    Wanita Surabaya Tipu Bos Rp6,3 Miliar, Sempat Minta 4 HP untuk Komunikasi dengan Para Dewa

    GELORA.CO – Aksi penipuan dengan modus tak biasa dilakukan seorang wanita asal Surabaya bernama Arfita. Dia diadili karena diduga menipu dan menggelapkan uang milik bosnya sendiri senilai Rp6,3 miliar dengan mengaku bisa berkomunikasi dengan para dewa melalui WhatsApp.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho mengungkap, terdakwa merupakan direktur sekaligus bagian keuangan di CV Sentosa Abadi Steel. Sedangkan korbannya, Alfian Lexi, adalah Direktur Utama perusahaan tersebut.

    Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Arfita mengaku bisa berhubungan dengan empat ‘dewa’: Dewa Ko Iwan (kehidupan), Dewa Ko Jo (jodoh), Dewa Ko Bram (kekayaan), dan Dewa Ko Billy (pengetahuan).

    “Terdakwa meyakinkan saksi dirinya dapat menjadi perantara dewa dan menyalurkan derma agar saksi mendapat kelancaran usaha dan kesehatan,” kata JPU dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (14/10) lalu.

    Aksi tipu-tipu itu berlangsung selama enam tahun, sejak 2018 hingga Desember 2024. Untuk memperkuat kebohongannya, Arfita meminta empat unit ponsel yang disebutnya sebagai sarana berkomunikasi dengan para dewa.

    Melalui WhatsApp, Arfita mengirim pesan kepada korban seolah-olah berasal dari para dewa yang meminta sumbangan untuk panti asuhan, rumah sakit, hingga hewan kurban.

    Alfian rutin mentransfer uang dalam jumlah besar karena percaya. Semula 10 persen dari pendapatan usaha, lalu naik menjadi 25 persen sejak 2021. Selama enam tahun, total uang yang ditransfer mencapai Rp6,3 miliar lebih, tepatnya Rp6.318.656.908.

    “Sebagian besar uang hasil transfer digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian perhiasan, pembayaran cicilan mobil, hiburan, serta kebutuhan harian,” jelas Hajita.

    Hanya sebagian kecil yang benar-benar disalurkan, seperti Rp500 ribu ke Panti Asuhan Bhakti Luhur Sidoarjo, Rp1 juta ke Panti Asuhan Sumber Kasih Surabaya, dan Rp500 ribu ke Perhimpunan Ora Et Labora.

    “Terdakwa sempat meminta pengurus panti menandatangani ucapan terima kasih seolah telah menyumbang sejak tahun-tahun sebelumnya,” ucap jaksa.

    Aksi ini terbongkar awal 2025, setelah korban mendapat nasihat dari rekan bisnisnya di Bali. Dia menyadari ada kejanggalan karena setiap donasi seharusnya memiliki tanda terima resmi, bukan pesan WhatsApp dari ‘dewa’.

    Saat diminta pertanggungjawaban, Arfita tak bisa menunjukkan bukti penggunaan dana. Korban pun melaporkannya ke polisi.

    Kini, Arfita duduk di kursi terdakwa dan dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

    “Perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan,” kata JPU dalam dakwaannya.

    Sidang yang dipimpin Hakim Irawati itu berlanjut pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa.