kab/kota: Surabaya

8 Akhir Pelarian Streamer Resbob Setelah Sempat Dilacak di 3 Provinsi Bandung

Akhir Pelarian Streamer Resbob Setelah Sempat Dilacak di 3 Provinsi
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Streamer Resbob atau AF ditangkap polisi terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap suku di Jawa Barat dan klub suporter sepak bola.
Video berisi pernyataan kasar
Resbob
itu memicu gelombang kemarahan di media sosial.
Resbob kemudian dilaporkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan ke polisi.
Kabid Humas
Polda Jabar
, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan,
Resbob ditangkap
aparat kepolisian di wilayah Jawa Timur.
Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk kepentingan pemeriksaan awal.
“Ya, Resbob sudah ditangkap di Jawa Timur. Saat ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta, sebelum nantinya akan dibawa ke
Bandung
,” ujar Hendra, pada Senin (15/12/2025).
Hendra mengatakan, proses hukum terhadap Resbob akan ditangani lebih lanjut oleh penyidik Polda Jawa Barat.
Setelah rangkaian pemeriksaan awal selesai di Jakarta, pelaku akan dipindahkan ke Bandung untuk menjalani proses penyidikan lanjutan.
“Penanganan kasus ini dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat dugaan
ujaran kebencian
tersebut telah menimbulkan keresahan dan reaksi luas di masyarakat,” katanya.
Sebelum ditangkap di Jatim, Polda
Jabar
sempat melacak pergerakan Resbob ke sejumlah lokasi di Pulau Jawa, sebagai berikut:
Polisi sudah mendatangi kediamannya di Jakarta dan bertemu dengan orangtuanya.
Pelacakan juga dilakukan ke dua lokasi di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Pasuruan, di mana polisi juga telah menemui kekasihnya.
Berdasarkan informasi terakhir, yang bersangkutan diduga telah berpindah kembali ke arah barat, menuju wilayah Jawa Tengah.
“Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap tersangka ini di lokasi mana pun. Tentu kami meminta dukungan moril dan doa dari masyarakat karena kasus ini mengundang reaksi cukup kuat,” ujar Kombes Hendra Rochmawan, Minggu (14/12/2025).
Polda Jabar saat itu mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melapor ke polisi jika telah menemukan keberadaannya.
Polisi juga telah meminta keluarga Resbob untuk kooperatif.
Kombes Hendra Rochmawan berharap kasus Resbob itu menjadi pelajaran supaya konten bermuatan kebencian dan rasis tidak terulang kembali di ruang digital.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul “Resbob Akhirnya Ditangkap, Sempat Jadi Buronan dan Kabur ke-3 Provinsi Setelah Hina Suku Sunda.”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 20:03
Jejak Kebengisan Bandit Lumajang yang Ditembak Mati Anggota Jatanras Polda Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – AS (30) penjahat jalanan asal Lumajang ditembak mati oleh anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (15/12/2025) dini hari.

Petugas terpaksa melepaskan peluru ke arah dada lantaran AS nekat menyabetkan celurit kepada salah satu anggota kepolisian yang bertugas.

Sebelum berakhir di tangan AKBP Arbaridi Jumhur, AS dikenal sebagai bandit jalanan yang berbahaya. Ia tidak segan untuk melukai korbannya walaupun seorang perempuan. Seperti yang ia lakukan pada bulan Mei 2025 lalu. Saat itu, AS bersama tiga rekannya terekam CCTV merampas sepeda motor milik salah satu siswi di Lumajang.

Saat itu, AS bersama tiga rekannya beraksi dengan membawa dua sepeda motor sarana. Keempat pelaku tanpa kasihan langsung memepet siswa perempuan di Lumajang yang sedang berteduh. Kejadian itu terjadi tepat di depan warung bakso di wilayah Klakah.

Korban yang panik, lalu melarikan diri ke tengah jalan meninggalkan sepeda motor. AS lalu mengambil sepeda motor korban dan lari ke arah Probolinggo.

“Ada belasan TKP di seluruh Jawa Timur. Pelaku memang terkenal bengis. Ada yang disabet celurit hingga jarinya putus. Lalu ada yang tangannya sampai sobek,” kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur.

AS kian menggila. Sebelum ditembak mati, ia nekat membacok Aiptu Susanto dengan membabi buta, Kamis (12/12/2025) kemarin. Ia nekat membacok anggota Polres Lumajang itu saat dalam kondisi terdesak. Saat itu, Aiptu Susanto hampir berhasil menangkap AS.

“Korban yang merupakan anggota kepolisian menderita luka parah. Ada 3 luka bacok akibat celurit. Terparah berada di perut hingga membuat korban kritis selama dua hari,” jelas Jumhur.

Dari data kepolisian, AS sudah dua kali merasakan tidur di balik jeruji besi. Ia pertama kali ditahan pada tahun 2015 di Probolinggo. Setelah itu, ia kembali ditahan pada tahun 2022 di Lumajang. Bukannya bertobat, AS semakin berani unjuk gigi.

“Saat ini kami masih memburu satu pelaku lain yang berhasil melarikan diri saat kami hendak menangkap AS di Lumajang. Sementara ada satu pelaku yang saat ini masih kami interogasi berinisial HA. Kami masih dalami dan saya pastikan akan bongkar sampai ke akar,” pungkas Jumhur.

Diketahui sebelumnya, Dalam waktu kurang dalam seminggu, Anggota Subdit III Jatanras Polda Jatim berhasil menemukan pelaku pembacokan terhadap anggota Anggota Polres Lumajang, Aiptu Susanto. Pelaku berinisial AS (30) warga Lumajang terpaksa ditembak mati karena melawan saat akan diamankan, Senin (15/12/2025) dini hari.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan setelah peristiwa pembacokan terhadap Aiptu Susanto pada Kamis (11/12/2025) lalu, pihaknya langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku.

“Malam setelah kejadian, kami langsung pantau pelaku. Kita lakukan sweeping ke rumah para kerabat korban dan sempat kita gerebek namun pelaku AS berhasil melarikan diri,” kata Jumhur.

Anggota Jatanras Polda Jatim tidak menyerah begitu saja. Bersama dengan anggota Satreskrim Polres Lumajang mereka terus mencari keberadaan pelaku. Pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 23.00 anggota di lapangan mendapat informasi jika AS hendak kabur ke rumah rekannya di Pasuruan.

“Setelah kita telusuri, pelaku kita amankan di wilayah Lumajang. Saat akan diamankan, pelaku ini hendak membacok anggota kembali dengan celurit yang dibawa. Terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur,” jelas Jumhur.

Jumhur menjelaskan saat diamankan, pelaku bersama rekannya yang saat ini masih diburu petugas. Rekannya berhasil kabur dari sergapan anggota Jatanras Polda Jatim.

“Barang bukti yang kita amankan ada motor sarana dan senjata tajam yang digunakan pelaku. Saat ini kita masih lakukan pengembangan apakah ada pelaku lain,” tutur Jumhur. (ang/ted)

15/12/2025 19:35
Empat Jukir Liar di Surabaya Tarik Tarif Parkir Tak Sesuai Karcis, Ngaku untuk Ganti Helm Hilang

Surabaya (beritajatim.com) – Empat juru parkir (jukir) liar di Tanjung Anom, Surabaya dibekuk oleh anggota Sat Samapta Polrestabes Surabaya, Sabtu (13/12/2025) malam.

Keempat jukir liar itu diamankan setelah pihak kepolisian menerima informasi mereka menarik tarif parkir yang tidak sesuai dengan karcis resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra mengatakan, keempat juru parkir itu diamankan setelah masyarakat mengeluhkan di gangguan lalu lintas di Jalan Tanjung Anom. Dari informasi yang dihimpun, ruas parkir yang legal dan memiliki izin hanya di ruas sebelah kiri Jalan Tanjung Anom.

“Keempat jukir tersebut memanfaatkan ruas kanan dan kiri dari Jalan Tanjung Anom untuk parkir. Sehingga menyebabkan gangguan bagi para pengendara jalan,” jelas Erika.

Ketika diamankan, keempat jukir liar itu mengaku hanya meneruskan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Saat ditanya terkait tarif parkir yang melebihi ketentuan yang berlaku, mereka mengaku terdesak kebutuhan ekonomi sehingga membutuhkan keuntungan lebih.

“Alasannya ya kebutuhan ekonomi. Lalu juga untuk uang jaga-jaga apabila ada helm yang hilang,” tutur Erika.

Keempat jukir liar ini lantas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Keempat pelaku disangkakan melanggar Perda No. 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir.

“Keempat pelaku sudah dikenakan sanksi tipiring,” tegas Erika.

Atas peristiwa ini, Erika menghimbau agar masyarakat tidak segan untuk melapor apabila terjadi pungutan liar (pungli) dengan modus biaya parkir. Erika menegaskan pihak kepolisian bersama dengan Pemkot Surabaya berupaya terus memerangi jukir liar demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Bagi masyarakat jangan segan melaporkan. Kami bersama Pemkot Surabaya akan terus berusaha memberikan kenyamanan bagi masyarakat Surabaya,” pungkas Erika. (ang/ted)

15/12/2025 18:45
Peredaran Narkoba di Pulau Bawean Gresik Semakin Meresahkan

Gresik (beritajatim.com)- Pulau Bawean Gresik identik dengan masyarakatnya yang religius. Tapi kini julukan tersebut berubah drastis semenjak maraknya peredaran narkoba di pulau tersebut yang semakin meresahkan.

Terbaru jajaran Polsek Sangkapura meringkus dua pria yang terbukti membawa narkotika jenis sabu. Kedua pelaku berinisial F (58) asal Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, dan BR (45) warga Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura.

Warga Pulau Bawean itu, diamankan di dua lokasi yang berbeda. Pelaku FR diamanakan di pinggir jalan Sungairujing, dan pelaku BR diamanakan di area dermaga pelabuhan saat hendak membawa muatan kayu di truk.

Kasatreskoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani mengatakan, penangkapan kedua pelaku tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di Kecamatan Sangkapura.

“Dari tangan pelaku FR anggota di lapangan menemukan dia plastik klip kecil berisi sabu di sakunya,” katanya, Senin (15/12/2025).

Usai mengamankan FR lanjutan Akhmad Yani, anggotanya kemudian melakukan pengembangan penyelidikan. Selanjutnya, mengarah ke BR kemudian mengamankan pelaku yang berada di dermaga pelabuhan.

“Dari tangan pelaku, kami menemukan satu bungkus plastik klip kecil berisikan sabu di saku celananya. Saat ini barang bukti masih dilakukan uji labfor di Polda untuk menentukan berat bersih sabu yang disita,” ungkapnya.

Pasca kejadian ini, dirinya mengapresiasi jajaran Polsek Sangkapura yang terus memerangi narkoba di Pulau Bawean.

“Terhitung sudah dua kali ungkap kasus nakorba. Kami berharap aparat yang bertugas disana terus menggaungkan perang terhadap narkoba,” paparnya.

Sementara itu, pelaku FR mengaku sudah dua kali melakukan pemesanan ke BR. Dari pemesanan itu, beberapa diantaranya dijual dengan jasa titip.

“Untuk saya konsumsi dan ada beberapa teman yang nitip. Dirinya mengaku candu dengan serbuk haram itu, lantaran jika tidak menggunakan merasa lemas dan tidak kuat bekerja,” pungkasnya.

Hal senada dengan pelaku BR yang mengaku sudah lima kali melakukan transaksi dengan seseorang di Surabaya.

“Kalau saya sedang perjalanan ke luar Pulau Bawean, pasti saya ke Surabaya untuk ambil barang,” pungkasnya. (dny/ted)

15/12/2025 18:35
Talenta iOS Indonesia Jadi Incaran Industri, Apple Tambah Akademi dan Institut Baru di 2026

Dengan lebih dari 5000 siswa Apple Developer Academy yang lulus sejak tahun 2018, Apple yakin terhadap masa depan lulusan 500 siswa dari Batam, Surabaya, Jakarta, dan Bali di tahun ini.

Perusahaan berbasis di Cupertino tersebut menilai, para siswa akademi di Indonesia mampu terus membawa dampak positif melampaui ruang kelas.

Dalam sesi wisuda Apple Developer Academy 2025 di Bali, Lisa Jackson, selaku Vice President, Environment, Policy, and Social Initiative Apple, mengungkap rasa optimismenya terhadap para lulusan akademi.

Sejak didirikan di Tangerang, para siswa menunjukkan bukti dan mampu memberi kontribusi nyata bagi komuntas lokal, ekosistem teknologi, hingga komunitas pengembang secara luas.

“Kami tidak sekadar berharap. Kami sudah melihat sendiri dampaknya selama bertahun-tahun. Apple Developer Academy selalu membawa manfaat bagi komunitas, bagi ekosistem developer, dan juga Apple,” Lisa memaparkan.

Perusahaan mencatat, banyak lulusan dari akademi mampu berkembang menjadi pengembang andalan hingga sampai memberanikan diri untuk merintis usaha sendiri. Sementara itu, sebagian berlanjut menjadi rekan kerja dihargai di berbagai proyek dan ekosistem Apple.

15/12/2025 18:00
Golkar Gelar FGD Rajut Desain Perda Disabilitas di Jatim, Ini Tujuannya!

Surabaya (beritajatim.com) – Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas di Jatim yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak relevan. Ini karena belum selaras dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kondisi tersebut mendorong DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Merajut Desain Peraturan Daerah Disabilitas Provinsi Jawa Timur’, sebagai langkah awal merumuskan regulasi baru yang lebih inklusif, komprehensif, dan berpihak pada kebutuhan riil difabel.

Ketua Panitia FGD, Julianto Simanjuntak, menegaskan bahwa FGD ini merupakan inisiatif langsung Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, yang memandang pembaruan Perda Disabilitas sebagai kebutuhan mendesak.

“Perda Disabilitas Jawa Timur yang ada lahir tahun 2013, sementara Undang-Undang Disabilitas terbit tahun 2016. Ini jelas perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan kekosongan perlindungan hukum,” kata Julianto kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Menurut Julianto, Partai Golkar menugaskan Bidang Hukum dan HAM untuk memfasilitasi diskusi terbuka dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas penyandang disabilitas.

FGD tersebut melibatkan perwakilan APINDO, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Komisi E DPRD Jawa Timur, serta lebih dari 20 komunitas penyandang disabilitas dari berbagai daerah.

“Kebutuhan penyandang disabilitas hanya bisa dijelaskan oleh mereka sendiri. Karena itu, suara komunitas difabel harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan naskah akademik perda ini,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, isu kesejahteraan menjadi perhatian utama, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Julianto menyinggung ketentuan kuota kerja, yakni 1 persen di sektor swasta serta 2 persen di BUMD dan BUMN, yang dinilai belum sepenuhnya berjalan merata.

“APINDO menyampaikan bahwa beberapa perusahaan sudah mulai menjalankan ketentuan ini. Namun implementasinya masih perlu diperluas dan diawasi,” katanya.

Selain ketenagakerjaan, aspek aksesibilitas fasilitas publik juga menjadi sorotan. Julianto mengakui, Kota Surabaya mulai menunjukkan kemajuan dengan adanya parkir khusus, guiding block, dan fasilitas di transportasi publik. Namun kondisi tersebut belum dirasakan secara merata di kabupaten/kota lain.

Bahkan, dalam FGD terungkap masih kuatnya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Madura.

“Ada cerita bahwa keluarga masih merasa malu memiliki anggota keluarga disabilitas. Ini stigma yang harus kita lawan bersama. Perda tidak boleh hanya bicara fasilitas, tapi juga soal memanusiakan manusia,” tegas Julianto.

Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok lemah, melainkan individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi. “Banyak dari mereka intelektual, profesional, bahkan advokat yang vokal memperjuangkan hak-haknya. Negara wajib hadir memberi ruang dan perlindungan,” ujarnya.

FGD ini juga menghadirkan penulis naskah akademik, Adam, agar masukan dari seluruh peserta dapat langsung diintegrasikan dalam desain regulasi.

Julianto menegaskan, penyusunan Perda Disabilitas ke depan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan tidak lagi mengulang praktik penyusunan regulasi yang minim pelibatan komunitas terdampak.

“Kami tidak ingin perda ini disusun tertutup lalu diperdebatkan ulang. Harapannya, pemerintah langsung memiliki regulasi yang komprehensif, selaras dengan undang-undang, putusan MK, dan bersifat futuristik,” pungkasnya. (tok/ted)

15/12/2025 17:55
Resbob Diberhentikan Jadi Kader, GMNI Surabaya Minta Maaf dan Akui Gagal Membina

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada kader, keluarga besar GMNI, dan masyarakat luas.

Permohonan maaf ini disampaikan menyusul keputusan pemberhentian status keanggotaan Muhammad Adimas Firdaus yang akrab disapa Resbob akibat pernyataan kontroversial di ruang publik.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader, keluarga besar GMNI, serta masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat dinamika ini,” ujar Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, Senin (15/12/2025).

Permasalahan bermula dari beredarnya pernyataan Resbob di media sosial yang dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap etnis Sunda.

Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat dan dinilai bertentangan dengan nilai kebhinekaan serta etika berpendapat.

“Kami menilai pernyataan yang bersangkutan tidak sejalan dengan nilai perjuangan GMNI dan prinsip kebangsaan yang kami junjung,” kata Virgiawan.

Menindaklanjuti polemik tersebut, DPC GMNI Surabaya melakukan serangkaian klarifikasi dan evaluasi internal terhadap yang bersangkutan. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta nilai ideologis Marhaenisme.

“Keputusan pemberhentian ini bukan bentuk penghakiman personal, melainkan langkah organisatoris untuk menjaga marwah dan konsistensi nilai perjuangan GMNI,” ujar Virgiawan.

DPC GMNI Surabaya juga secara terbuka mengakui adanya kelemahan dalam proses pembinaan kader. GMNI menilai kasus ini menjadi refleksi penting bahwa kaderisasi tidak berhenti pada struktur, tetapi harus menyentuh dimensi etika dan praksis sosial.

“Kami menyadari bahwa setiap kader adalah tanggung jawab kolektif organisasi,” ucap Virgiawan.

Menurut dia, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi GMNI Surabaya untuk memperbaiki sistem pembinaan secara menyeluruh. Pembenahan akan difokuskan pada penguatan pengawasan, pendampingan, serta pendidikan ideologi yang berkelanjutan.

“Kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi kami untuk memperbaiki sistem pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kader agar lebih komprehensif,” kata Virgiawan.

GMNI Surabaya menegaskan komitmennya memperkuat pendidikan ideologi Bung Karno agar tidak berhenti pada tataran teoritik. GMNI, kata dia, ingin setiap kader mampu menerjemahkan nilai tersebut dalam sikap dan tindakan nyata di tengah masyarakat.

“Kami ingin kader GMNI mampu mengimplementasikan nilai perjuangan Bung Karno dalam perilaku sehari-hari, bukan hanya dalam wacana,” ujarnya.

DPC GMNI Surabaya kembali menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. GMNI mengajak seluruh kader menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran kolektif untuk memperkuat GMNI ke depan.

“Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar GMNI tetap menjadi organisasi perjuangan yang berintegritas, beretika, dan berpihak pada kaum marhaen,” pungkas Virgiawan.[asg/ted]

15/12/2025 16:54
Kader Segel Kantor Tolak Hasil Musda Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin Tidak Gentar

Malang(beritajatim.com) – Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Malang di Surabaya, pada Minggu, (14/12/2025) di tolak oleh sebagian kader partai beringin.

Alasan penolakan karena menilai Musda melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

“Proses Musda dijalankan tidak melalui mekanisme yang benar, tidak ada pleno yang melibatkan sayap, ormas, maupun Pengurus Kelurahan (PK) yang memiliki hak suara,” kata Sekertaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Malang, Bambang Agus Suryanyo.

Dalam Musda ini ada 3 kandidat calon ketua DPD Partai Golkar Kota Malang. Pertama adalah anggota DPRD Kota Malang Djoko Prihatin. Kedua mantan Wali Kota Malang Moch Anton dan ketiga adalah kader Partai Golkar Rudi Nugroho. Hasil Musda menetapkan Djoko Prihatin sebagai ketua karena dianggap memenuhi syarat dukungan.

Bambang menilai keputusan partai menetapkan Djoko Prihatin sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Malang tidak dikehendaki sejumlah kader. Bahkan beberapa kader memutuskan walkout dari Musda karena dianggap tidak mencerminkan semangat demokrasi.

“Seluruh keputusan Musda merupakan hasil pengondisian dan tidak mencerminkan demokrasi internal partai. Ini adalah pembohongan demokrasi. Pendaftaran hanya dibuka selama tiga jam. Ini tidak etis dan terkesan kucing-kucingan. Seharusnya dibuka secara terbuka dan wajar,” ujar Bambang.

Sebagai bentuk kekecewaan para kader melakukan penyegelan terhadap kantor DPD Partai Golkar Kota Malang. Mereka juga mewacanakan pelaksanaan Musda tandingan.

“Kami akan mendeklarasikan Musda tandingan dan mengukuhkan Ketua DPD Golkar Kota Malang versi kader di bawah,” tutur Bambang.

Sementara itu, Djoko Prihatin menegaskan bahwa proses terpilihnya dirinya sudah sesuai aturan partai. Dia menyebut hasil Musda sudah memutuskan bahwa dari 3 calon yang maju hanya 1 calon yang memenuhi verifikasi. Lalu disahkan oleh pimpinan sidang karena dokumen dianggap lengkap.

“Calon lain Pak Rudi itu memperoleh 1 dukungan dari Kedungkandang. Lalu Abah Anton tidak memperoleh dukungan. Karena hanya mendapat dukungan dari pengurus kelurahan padahal seharusnya dari pengurus kecamatan berarti nol. Nah yang lengkap itu saya karena mendapat dukungan dari 3 kecamatan yakni Blimbing, Sukun dan Lowokwaru dan DPD Partai Golkar Kota Malang serta pengurus Jawa Timur,” kata Djoko.

Djoko pun mengklaim mendapat dukungan mayoritas karena memperoleh 5 suara dari 10 pemilik suara yang ada. 10 pemilik suara ini adalah 5 pengurus kecamatan, 1 DPD, 1 sayap partai, 1 Dewan Pembina, satu suara 8 organisasi yang digabung menjadi satu dan terakhir adalah pengurus DPD Partai Golkar Jatim.

“Resmi itu melalui sidang (terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Malang). Nanti kita akan susun formatur, membentuk susunan kepengurusan,” kata Djoko Prihatin. (Luc)

15/12/2025 16:37
Menuju Fase Perjuangan Baru, PDIP Jatim Gelar Konferda-Konfercab Serentak

Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memastikan kesiapan pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) 38 kabupaten/kota yang akan digelar serentak di Surabaya pada 20-21 Desember 2025.

Agenda ini menjadi bagian penting dari puncak konsolidasi nasional partai pasca Kongres, sekaligus penegasan kesiapan struktur organisasi menghadapi fase perjuangan berikutnya.

Ketua Panitia Konferda-Konfercab PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono mengatakan, bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam konsolidasi partai secara nasional.

Oleh karena itu, pelaksanaan konsolidasi lima tahunan ini dirancang tertib, demokratis, dan sesuai dengan peraturan partai.

“Konferda dan Konfercab ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum konsolidasi menyeluruh. Jawa Timur menjadi etalase kesiapan struktur partai dalam memperkuat soliditas, disiplin organisasi, dan semangat gotong royong,” kata Deni Wicaksono di Surabaya, Senin (15/12/2025).

Sebanyak 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur akan hadir bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Seluruh rangkaian konferensi difokuskan untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan ideologi, serta peningkatan kualitas organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Deni menegaskan bahwa hasil Konferda–Konfercab nantinya akan menjadi fondasi penting bagi kerja-kerja politik partai ke depan, terutama dalam menjawab kebutuhan rakyat dan memperkuat peran partai sebagai penggerak demokrasi yang berkeadaban.

“Struktur yang solid dan tertib adalah prasyarat agar partai dapat bekerja lebih efektif untuk rakyat. Itulah semangat utama yang kami bawa dalam Konferda–Konfercab serentak ini,” tegas politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.

Dengan pelaksanaan Konferda–Konfercab serentak ini, PDI Perjuangan Jawa Timur optimistis dapat melangkah ke tahap perjuangan berikutnya dengan organisasi yang semakin matang, solid, dan siap menghadapi tantangan zaman. [tok/beq]

15/12/2025 16:16
Ini Penjelasan BPBD Jatim Soal Bantuan Gubernur untuk Banjir Sumatra-Aceh

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mengirimkan bantuan untuk korban banjir ke Sumatra-Aceh. Bantuan ini berasal dari kiriman warga Jawa Timur, Pemkab/Pemkot se-Jatim, dan dari Pemprov Jatim.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mengatakan total ada 140 ton bantuan yang dikirim Pemprov Jatim ke sejumlah wilayah Sumatra-Aceh. Bantuan itu dari Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot hingga donasi masyarakat.

“Kita membuka donasi dari awal kemudian animo masyarakat Jatim luar biasa, dan kebutuhan di sana sangat besar dan kita perpanjang sampai tgl 11 kemarin. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat turut ikut memberi bantuan,” kata Adhy di Surabaya, Senin (15/12/2025).

“Jadi total barang yang sudah dikumpulkan jumlahnya lebih dari 140 ton, jumlah itu baik dari masyarakat dan ada yang darj Pemprov Jatim. Saat ini sudah terkirim lebih dari 100 Ton ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh,” tambahnya.

Adhy mengatakan bantuan-bantuan yang masih tersisa lebih dari 40 Ton di Kantor BPBD Jatim mulai dikirimkan lebih spesifik ke tingkat kabupaten.

“Sekarang mulai spesifik karena Ibu Gubernur sudah turun ke lapangan dan melihat bahwa di Pidie jaya, Bireun, dan bertemu bupati-bupati bahwa Aceh Tamiang, Aceh Selatan itu sangat membutuhkan bantuan. Kemarin kita sudah mengirim Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Selatan yang masih agak berat sesuai permintaan bupatinya,” jelasnya.

Selain bantuan sembako hingga peralatan sehari-hari, Adhy yang juga Kepala BPBD Jatim menyebut Pemprov telah mengirimkan 27 relawan Tagana dan 6 dokter spesialis ke Sumatra-Aceh.

“Jadi Tagana kita kirim 27 relawan. Ada yang di Aceh Tamiang, ada yang di Pidie Jaya. Dan ada permintaan dokter spesialis penyakit dalam kita kirim enam dengan obat-obatannya. Kami akan transparan dalam mengirim donasi masyatakat dan bisa dipertanggungjawabkan di lapangan dan tentunya bantuan itu bisa diterima dengan baik serta bermanfaat,” bebernya.

“Kita juga telah alokasikan Bantuan Keuangan sebesar Rp 5 miliar ke Sumatra Utara, Rp2,5 miliar ke Sumatera Barat, dan Rp 3 miliar di Aceh itu sesuai SE Mendagri untuk bantuan keuangan,” tambahnya.

Lebih lanjut Adhy mengatakan Pemprov Jatim juga menganggarkan untuk transportasi yang akan mengirim bantuan masyarakat ke Sumatra-Aceh.

“Kami menggunakan armada kargo baik yang dari Surabaya maupun dari Jakarta. Saat ini ada juga bantuan yang kami kirim melalui Pelni. Supaya barang-barang ini manfaat kami alokasikan anggaran untuj mengirimnya, yang penting masyarakat di sana tahu bahwa masyarakat Jatim peduli dan Jatim membantu mereka sehingga nama warga Jatim juga dikenang oleh mereka bahwa kita persaudaraannya kuat,” tandasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengatakan bantuan yang dikirim Pemprov merupakan bantuan dari masyarakat dan dari Pemkab/Pemkot se Jatim termasuk dari Pemprov Jatim.

Soal viral baliho bantuan Gubernur Jatim di sosial media, Gatot menyebut beberapa baliho bantuan Gubernur Khofifah merupakan bantuan dari anggaran Pemprov Jatim.

“Bahwa Gubernur adalah simbol pemerintahan provinsi. Dan, beberapa baliho yang terpasang di truk itu adalah bantuan yang dari Pemprov Jatim. Baliho itu merupakan inisiatif dari teman-teman BPBD, dan kami minta maaf jika tidak berkenan di masyarakat. Ke depan kami akan mengevaluasi,” jelas Gatot.

“BPBD Jatim memastikan relawan selama belasan hari tidak berhenti menyiapkan bantuan ke Sumatra-Aceh, mohon upaya kemanusiaan ini jangan dipelintir ke hal-hal lain,” pungkasnya. [tok/beq]

15/12/2025 15:59