Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.
     
    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

     
    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Menteri UMKM Sebut Program KUR Nasional Mampu Serap Tenaga Kerja di Era Prabowo

    Menteri UMKM Sebut Program KUR Nasional Mampu Serap Tenaga Kerja di Era Prabowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengungkapkan ada dampak positif dalam pelaksanaan program nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur, Selasa (21/10/2025).

    ​Menurut Menteri Maman, dari sekitar 3,5 juta UMKM yang menerima manfaat program KUR saat ini, masing-masing usaha mampu menyerap tenaga kerja 2 hingga 3 orang.

    “Satu sektor usaha itu kurang lebih menyerap 2-3 orang, berarti total kurang lebih ada sekitar 7-9,5 juta pekerja yang terserap melalui program KUR ini,” terang Maman di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, hari Selasa (21/10/2025).

    ​Dirinya juga menyoroti penyaluran KUR ke sektor produksi selama setahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, telah melampaui target yang ditentukan.

    Maman menyebut, ​capaian ini menjadi sejarah baru, di mana alokasi KUR untuk sektor produksi mencapai 60 persen, angka yang belum pernah tercapai sebelumnya.

    “Hari ini pertama kali kita mencapai sejarah, yaitu di era Pak Prabowo bahwa alokasi KUR di sektor produksi pertama kali mencapai angka 60 persen yang selama ini belum pernah tercapai,” ungkapnya.

    Maman berpandangan bahwa fokus KUR pada sektor produksi memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi, jauh lebih baik daripada sektor konsumsi. ​Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif dari seluruh kepala daerah.

    “Kita berharap bahwa dengan adanya partisipasi seluruh kepala daerah, keterlibatan ataupun perluasan dari keterlibatan masyarakat di dalam, program KUR ini semakin besar. Tentunya pada saat semakin besar masyarakat yang terlibat, tentunya akan mendorong efek ekonomi yang positif,” tutup Menteri Maman. (rma/ian)

  • Polresta Sidoarjo Bersama BNN, Gagalkan Penyelundupan 8,2 Kilogram Sabu

    Polresta Sidoarjo Bersama BNN, Gagalkan Penyelundupan 8,2 Kilogram Sabu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dua wanita diamankan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bersama BNNP Jawa Timur, saat akan menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 8,2 kilogram dan 10 butir pil ekstasi.

    Pengungkapan itu disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing bersama Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Pol. Budi Mulyanto, Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, serta Penyidik Madya BNNP Jatim AKBP. Eko Hengky Prayitno dan Kasat Resnarkoba Polresta Sidoarjo Kompol Riki Donaire Piliang.

    Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi yang diterima petugas Satresnarkoba pada 18 September 2025 terkait penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Juanda.

    “Kami menerima informasi dari Denpom Lanudal Juanda terkait penggagalan upaya penyelundupan sabu yang dikirim melalui pesawat Batik Air rute Surabaya-Jakarta. Dari temuan itu, petugas menemukan satu plastik besar berisi sabu seberat lebih dari 500 gram,” ujar Kombes. Pol. Christian Tobing.

    Selanjutnya, pada 23 September 2025, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tersangka ARF, 22 tahun, di Tangerang, saat menerima paket yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 477 gram.

    Kemudian, pada 25 September 2025, petugas menangkap tersangka WLN, 27 tahun warga Sidoarjo, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan WLN, polisi menyita koper biru berisi tiga paket sabu seberat 7,788 kilogram dan 10 butir ekstasi bergambar Labubu. Barang haram itu diketahui milik seorang berinisial BY, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing merinci total barang bukti yang disita dari kedua tersangka mencapai 8,266 kilogram sabu dan 10 butir ekstasi, dengan nilai ekonomis sekitar Rp 9,2 miliar.

    Sementara itu, Kepala BNNP Jatim Brigjen. Pol. Budi Mulyanto menyampaikan keberhasilan ungkap kasus peredaran narkoba jaringan internasional ini adalah hasil kolaborasi lintas lembaga yang bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata keseriusan aparat dalam memberantas jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.

    “Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya soal prestasi penegakan hukum, tapi juga tentang bagaimana menyelamatkan sumber daya manusia Indonesia agar terbebas dari jerat narkotika,” pungkasnya

    Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. (isa/ian)

  • Respons Wali Kota Eri Cahyadi soal Penggerebekan Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya

    Respons Wali Kota Eri Cahyadi soal Penggerebekan Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons pesta sesama jenis yang digerebek polisi di salah satu hotel di Surabaya. Ia menegaskan kegiatan tersebut jelas melanggar norma agama dan hukum. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh proses hukum yang saat ini ditangani Polrestabes Surabaya.

    “Jelas yang pertama ini melanggar syariat, agama apapun melarang. Kedua, dasar hukum apapun di negara ini, perbuatan tersebut dilarang. Maka harus kita lawan dan kita harus menjaga Surabaya bersama-sama,” tegas Wali Kota Eri, Selasa (21/10).

    Wali Kota Eri telah juga telah menginstruksikan Satpol PP Kota Surabaya untuk lebih aktif melakukan patroli pencegahan. Satpol PP, kata dia, punya tim khusus yang rutin berpatroli bersama kepolisian.

    “Kita akan kuatkan Satpol PP, meningkatkan patroli bersama jajaran Polrestabes Surabaya. Tapi yang paling penting adalah pengawasan secara menyeluruh, maka pengawasan ini akan lebih kuat dan cepat jika ada keterlibatan aktif dari masyarakat untuk melapor kepada pemkot maupun kepolisian,” imbuhnya.

    Selain itu, sebagai langkah pencegahan, Wali Kota Eri juga segera memanggil pengelola penginapan, hotel maupun apartemen. Mereka akan dikumpulkan untuk memperkuat komitmen bersama agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

    “Kita buat pakta integritas untuk memperkuat pengawasan karena Surabaya ini memang tidak lepas dari pelayanan jasa, maka kita perlu membuat komitmen dengan seluruh pemilik hotel. Kita akan datangi, lalu kita kumpulkan seluruh pemilik hotel. Semuanya, termasuk apartemen,” kata Wali Kota Eri.

  • Hari Santri 2025, Gubernur Khofifah Gratiskan Tarif Trans Jatim

    Hari Santri 2025, Gubernur Khofifah Gratiskan Tarif Trans Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur memberikan tarif gratis bagi seluruh pengguna layanan Trans Jatim, kecuali armada luxury.

    Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

    Program tarif gratis Trans Jatim ini merupakan inisiatif langsung Gubernur Khofifah sekaligus wujud komitmen untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik yang memadai tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mencerminkan peradaban kota yang maju dan berkeadilan sosial.

    “Momentum Hari Santri kami maknai sebagai refleksi nilai pengabdian, keikhlasan, dan gotong royong. Semangat itu pula yang kami bawa dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor transportasi. Dengan tarif gratis Trans Jatim di Hari Santri ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur sekaligus mengajak mereka untuk mulai beralih pada moda transportasi publik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Gubernur Khofifah di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Ia menegaskan bahwa transportasi publik merupakan hak seluruh warga negara, dan pemerintah berkewajiban untuk menghadirkannya sebagai bagian dari pelayanan publik dasar.

    “Transportasi massal bukan hanya soal kendaraan dan rute, tetapi tentang bagaimana kita membangun kebiasaan baru: berpindah bersama, saling menghormati di jalan, dan ikut menjaga bumi yang kita tinggali,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa kebijakan tarif gratis Trans Jatim ini juga memiliki fungsi edukatif. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami manfaat besar penggunaan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

    “Kami ingin masyarakat merasakan langsung layanan Trans Jatim yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan standar pelayanan modern. Dari situ akan tumbuh kesadaran baru bahwa transportasi publik adalah masa depan mobilitas perkotaan yang beradab dan efisien,” tuturnya.

    Ia menambahkan, pemberlakuan tarif gratis Trans Jatim pada Hari Santri ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung upaya nasional menekan kemacetan, mengurangi emisi gas buang, dan memperkuat ketahanan energi daerah.

    “Ketika lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi umum, kita tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga ikut menekan emisi karbon dan polusi udara. Ini adalah kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” terang Khofifah.

    Program ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal layanan Trans Jatim yang saat ini terus dikembangkan oleh Pemprov Jatim melalui perluasan koridor dan peningkatan fasilitas. Dengan tarif gratis yang berlaku selama peringatan Hari Santri, masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan layanan berstandar tinggi tanpa biaya.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga mengaitkan kebijakan ini dengan filosofi JATIM BISA — singkatan dari Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif — yang menjadi arah pembangunan Jawa Timur.

    “Dalam konteks transportasi, JATIM BISA berarti Berdaya karena masyarakat memiliki akses transportasi yang layak; Inklusif karena seluruh kalangan bisa menikmatinya tanpa batas; Sinergis karena ini hasil kolaborasi lintas sektor; dan Adaptif karena Jawa Timur terus berinovasi menghadapi tantangan kota masa depan,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan, nilai-nilai santri juga menjadi inspirasi dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kemandirian dan kepedulian lingkungan.

    “Santri mengajarkan kemandirian, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Ketika kita memilih naik Trans Jatim, kita sedang menerjemahkan nilai-nilai itu dalam tindakan nyata: menghemat energi, mengurangi polusi, dan ikut membangun budaya tertib di jalan,” imbuhnya.

    Khofifah berharap, melalui kebijakan tarif gratis Trans Jatim pada Hari Santri 2025, masyarakat semakin terdorong menggunakan moda transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan koridor, menambah armada, serta meningkatkan fasilitas halte dan sistem layanan digital agar Trans Jatim semakin mudah diakses dan diminati masyarakat luas.

    “Kami ingin momentum Hari Santri ini menjadi pengingat bahwa semangat santri bukan hanya milik pondok pesantren, tetapi milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Semangat itu kami wujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Naik Trans Jatim di Hari Santri adalah langkah kecil menuju perubahan besar, menuju Jawa Timur yang tangguh, hijau, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Survei ARCI: 75,5 Persen Warga Jatim Puas Kebijakan Energi Prabowo-Gibran

    Survei ARCI: 75,5 Persen Warga Jatim Puas Kebijakan Energi Prabowo-Gibran

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), sebanyak 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kemandirian energi selama satu tahun terakhir.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional termasuk yang tertinggi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.

    “Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) berjalan dengan baik,” ujar Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Secara umum, ARCI mencatat 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

    “Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” terang Baihaki.

    Salah satu faktor yang menguatkan persepsi positif publik adalah kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Baihaki, publik melihat adanya manfaat langsung dari kebijakan sektor energi terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

    “Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

    Kebijakan legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh konkret. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, saat ini terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi. Yakni, 371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik.

    Program ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi BUMD, koperasi, dan UMKM untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut dinilai mampu mendorong ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

    “Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Baihaki.

    Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI menilai pemerintah tetap harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

    “Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” tegas Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 7-17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (tok/but)

  • 34 Orang Jadi Tersangka Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya, Ada Admin hingga Penyandang Dana

    34 Orang Jadi Tersangka Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya, Ada Admin hingga Penyandang Dana

    Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan 34 pria sebagai tersangka setelah penggerebekan pesta seks sesama jenis yang digelar secara tertutup di sebuah kamar hotel kawasan Surabaya. Penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan intensif terhadap seluruh peserta dan penyelenggara kegiatan.

    Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran berbeda dalam kegiatan tersebut. Mereka terbagi dalam beberapa kategori, yakni penyandang dana, pengelola acara (admin), pembantu teknis, dan peserta.

    “Seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penyidikan,” ujar Edy, Selasa (21/10/2025).

    Penggerebekan dilakukan pada Minggu dini hari (19/10) sekitar pukul 01.00 WIB oleh tim gabungan dari Sat Samapta, Polsek Wonokromo, dan Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    Operasi ini berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak lazim di salah satu lantai hotel.

     

  • Ambulans Terbalik di Tol Jombang-Mojokerto, Lima Korban Luka-luka

    Ambulans Terbalik di Tol Jombang-Mojokerto, Lima Korban Luka-luka

    Jombang (beritajatim.com) – Sebuah ambulans yang sedang membawa pasien mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jombang-Mojokerto (Jomo) KM 693+600 A, Selasa (21/10/2025). Kecelakaan tunggal ini menyebabkan lima orang terluka dan membutuhkan perawatan medis.

    Ambulans Suzuki APV bernomor polisi AG 8095 EP itu sedang dalam perjalanan dari Kediri menuju Surabaya, membawa seorang pasien yang hendak dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Ferry (40), warga Perum Doko Indah, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

    Menurut keterangan AKP Sudirman, Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, kecelakaan diduga terjadi akibat aquaplaning, yaitu kondisi di mana ban kendaraan kehilangan traksi dengan jalan yang licin karena genangan air.

    “Semula kendaraan melaju dari Kediri tujuan Surabaya dengan kecepatan 110 km/jam di lajur 2. Setiba di KM 693+500 A, kendaraan mengalami aquaplaning, sehingga pengemudi kehilangan kendali dan tidak bisa mengendalikan kendaraan,” ujar Sudirman.

    Kendaraan pun berputar-putar dan oleng ke kiri, menabrak pembatas jalan (guardrail) di Lajur OS, sebelum akhirnya terbalik dan melintang di Lajur OS dan Lajur 1.

    Akibat kecelakaan ini, lima orang yang berada di dalam ambulans, termasuk pasien, mengalami luka-luka dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

    Peristiwa ini menambah catatan kecelakaan di jalan tol yang dapat berpotensi berbahaya, terutama saat cuaca buruk. Aparat kepolisian mengimbau agar para pengemudi selalu berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang tergenang air, untuk menghindari kejadian serupa. [suf]

  • MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

    MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Hasil survei menunjukkan mayoritas warga Jawa Timur merasa puas atas kinerja keduanya.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyampaikan bahwa 82,2 persen responden di Jawa Timur menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran selama satu tahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024.

    “Mayoritas warga Jatim puas, dengan angka 82,2 persen. Sementara 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab,” kata Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Baihaki menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1 persen responden puas atas program MBG. Sementara 11,1 persen mengaku tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab,” jelasnya.

    Menurut Baihaki, sebagian besar responden berharap agar program MBG dapat diperluas dan sistem distribusinya diperbaiki. “Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik,” tambahnya.

    Selain MBG, kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai memuaskan masyarakat. Sebanyak 83 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan agar tepat sasaran. Sementara itu, 14,6 persen menyatakan tidak puas, dan 2,4 persen tidak menjawab.

    Di bidang ketahanan pangan, program Lumbung Pangan/Swasembada Pangan juga memperoleh apresiasi tinggi. Sebanyak 78,6 persen warga Jawa Timur puas, sedangkan 18 persen tidak puas dan 3,4 persen tidak menjawab.

    Untuk bidang infrastruktur, sebanyak 75,8 persen responden puas terhadap komitmen Prabowo-Gibran dalam melanjutkan pembangunan nasional. Adapun di bidang kemandirian energi, 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas, 18,1 persen tidak puas, dan 6,4 persen tidak menjawab.

    Namun, dua program lain yaitu Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih dinilai masih perlu evaluasi karena tingkat kepuasan publiknya belum optimal. “Responden menilai program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih masih belum optimal, dan perlu evaluasi,” ungkap Baihaki. Dari survei, tingkat kepuasan untuk Sekolah Rakyat berada di angka 70,4 persen, sedangkan Kopdes Merah Putih sebesar 68,2 persen.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada 7–17 Oktober 2025 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. [tok/suf]