kab/kota: Surabaya

Dr Rihantoro Bayuaji: Kasus Sianida Harusnya Sanksi Administratif

Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa hukum dua terdakwa kasus sianida yakni Sugiarto dan Steven Sinugorho mengklaim bahwa perkara yang menjerat kliennya terlalu prematur untuk dibawa ke ranah persidangan.

Hal itu diungkapkan Dr Rihantoro Bayuaji SH MH di PN Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Dijelaskan Bayu sapaan akrabnya, dalam persidangan kasus yang dijeratkan pada kliennya ada hal prinsip yang perlu diingat yakni terkait administrative penal law artinya adalah hukum pidana administratif.

“Jadi penerapan aturan perundang-undangan di bidang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Artinya sanksi administrasi diterapkan terlebih dahulu baru pada sanksi pidana,” ujarnya.

Dijelaskan Dr Rihantoro, dengan penerapan hukum administratif maka hukum pidana menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium).

Dijelaskan Dr Rihantoro, hal itu juga diperkuat dengan keterangan ahli yakni Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Nur Basuki Minarno saat menjadi saksi ahli pada Rabu 15 Oktober 2025 lalu.

Karena adanya administratif penal law, maka aparat penegak hukum mestinya memberikan mendahulukan sanksi administratif seperti teguran, pencabutan ijin, atau pembekuan usaha.

” Kalau hal itu tidak diindahkan baru pemidanaan paling terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut Dr Rihantoro mengatakan, untuk perusahaan kliennya yakni PT Sumber Hidup Chemindo (SHC) selama ini memilki trade record yang baik.

Tak pernah mendapat sanksi apapun sehingga seharusnya apabila PT SHC sekiranya ada kesalahan secara administratif mestinya dilakukan pembinaan terlebih dahulu bukan pemidanaan.

Dr Rihantoro juga menggaris bawahi keterangan ahli Prof Basuki terkait meeting of the minds yang mana merujuk pada kesamaan kehendak para pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang memungkinkan mereka dianggap turut serta (penyertaan).

Menurut Dr Rihantoro, Terdakwa Sugiarto Sinugroho dalam perkara ini disebut sebagai pihak yang turut serta. Padahal, dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Sugiarto tidak pernah mengurus perusahaan, mengurus perijinan, kontrak dengan pihak lain juga tidak pernah dia ketahui.

” Jadi hukum penyertaan yang diterapkan aparat penegak hukum disini atas dasar jabatan Sugiarto sebagai Direktur dalam anggaran dasar perusahaan. Padahal secara faktual, tidak pernah mengendalikan perusahaan,” ujarnya. [uci/ted]

22/10/2025 15:48
5 Hari Menghilang, Nenek Denisa Ditemukan Selamat di Dalam Jurang di Bondowoso Surabaya 22 Oktober 2025

5 Hari Menghilang, Nenek Denisa Ditemukan Selamat di Dalam Jurang di Bondowoso

Surabaya

22 Oktober 2025

22/10/2025 14:59
Dalam 1,5 Bulan, Polresta Sidoarjo Tangkap 76 Tersangka Kasus Narkoba Surabaya 22 Oktober 2025

Dalam 1,5 Bulan, Polresta Sidoarjo Tangkap 76 Tersangka Kasus Narkoba

Surabaya

22 Oktober 2025

22/10/2025 12:49
Kejari Ponorogo Tuntut 14,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi Dana BOS SMK PGRI 2

Ponorogo (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi membacakan tuntutan terhadap Syamhudi Arifin, terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS di sekolah tersebut. Tuntutan itu, dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (21/10/2025) kemarin.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menuntut hukuman berat terhadap Syamhudi Arifin. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 14 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain hukuman pokok, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp25,83 miliar. Jumlah itu dikurangi dengan nilai pengembalian sebagian kerugian negara sebesar Rp3,175 miliar, sehingga masih tersisa kewajiban pembayaran sebesar Rp22,65 miliar.

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Apabila tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 7 tahun 3 bulan,” terang Kasi Intel Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, Rabu (22/10/2025).

Agung menjelasakan barang bukti berupa uang tunai Rp3,175 miliar, 11 unit bus, tiga unit mobil Avanza, dan satu unit Pajero dirampas untuk negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

“Tuntutan ini menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang merugikan dunia pendidikan dan keuangan negara,” tegasnya.

Sidang pembacaan tuntutan berlangsung aman dan tertib di ruang Candra, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Agenda persidangan berikutnya dijadwalkan pada 4 November 2025, dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Agung menyebut, kasus ini bermula dari penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BOS pada tahun anggaran 2019 hingga 2024 di SMK PGRI 2 Ponorogo. Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Penegakan hukum ini diharapkan memberi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola dana pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Agung. (end/but)

22/10/2025 12:27
Korupsi Kuota Haji, KPK Mulai Geledah Biro Travel di Yogyakarta

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Kini penyidik mulai bergerak memeriksa biro travel di Yogyakarta .

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perluasan pemeriksaan biro travel usai penyidik lembaga antirasuah menyisir wilayah Jawa Timur.

“Jadi secara simultan ya, minggu sebelumnya itu kami memeriksa di Jawa Timur ya, Surabaya dan sekitarnya, kemudian minggu ini juga di Jogja, termasuk juga minggu kemarin, dan itu akan terus berlangsung,” kata Asep, dikutip Rabu (22/10/2025).

Penyidik KPK juga bergerak bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Asep menjelaskan tujuannya adalah menghitung nilai kerugian negara secara langsung.

“Tujuannya adalah kita akan benar-benar ya, melakukan perhitungan terhadap berapa sebetulnya nilai kerugian keuangan negaranya, jadi cek on the spot ya, seperti itu,” ujar Asep.

Hal ini tidak lepas dari diskresi pembagian kuota haji tambahan 2024 yang dibagi menjadi 50%-50%. Terlebih pembagian kuota dilakukan oleh biro travel yang berada di sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat.

KPK telah memeriksa sejumlah biro travel di Jakarta dan Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana mendekati Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

“Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Pasalnya, KPK mendeteksi adanya praktik jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan furoda dijual Rp1 miliar. Keuntungan penjualan diduga diberikan kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag) yang disebut sebagai juru simpan.

Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

22/10/2025 10:52
Mas Dhito Temui Alumni Santri Lirboyo Kediri, Dukung Aksi Damai Bela Kiai dan Pondok Pesantren

Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menemui para alumni santri Pondok Pesantren Lirboyo yang menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa (21/10/2025) pagi.

Aksi damai tersebut merupakan respons para santri terhadap pemberitaan salah satu stasiun televisi nasional yang dinilai menimbulkan kesan kurang baik terhadap kiai dan kehidupan pesantren.

Aksi yang berlangsung tertib itu diikuti para santri dari sejumlah pondok pesantren di Kediri. Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Pemkab Kediri, perwakilan peserta aksi direncanakan melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk bergabung dengan para alumni santri lainnya.

Mas Dhito menyatakan bahwa aksi damai yang dilakukan para santri menunjukkan bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap para kiai. Ia memahami betul kehidupan pesantren di Kediri yang sarat dengan nilai keikhlasan, disiplin, dan keteladanan.

“Kita doakan semoga aksi damai para santri yang setelah ini akan ke Surabaya dapat berjalan dengan baik, dan yang terpenting tujuannya bisa tercapai serta masalah ini segera selesai,” ujar Mas Dhito.

Sebagai warga Kediri yang dekat dengan dunia pesantren, Mas Dhito mengaku memahami perasaan para santri yang ingin membela kiai dan menjaga marwah pondok pesantren. Ia juga berpesan agar seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi.

Sementara itu, Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) Kediri Raya, KH Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab, menyampaikan bahwa rombongan santri dari Kediri akan bertemu dengan alumni Himasal se-Jawa Timur di Surabaya. Ia mengapresiasi langkah Bupati Kediri dan Wakil Bupati yang berkenan menemui langsung peserta aksi damai di tengah kesibukan pemerintahan.

“Di tengah kesibukan, beliau masih sempat menemui kita semua. Ini bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap aspirasi santri,” ujar Gus Ab.

Dalam aksi damai tersebut, para alumni Lirboyo menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya meminta pihak stasiun televisi yang menayangkan pemberitaan untuk memulihkan nama baik pondok pesantren dan kiai melalui program yang berkelanjutan. Gus Ab juga mengingatkan para santri agar aksi damai tetap menjunjung tinggi moralitas dan nilai-nilai kesantrian.

“Tunjukkan bahwa santri tidak hanya paham secara spiritual, tetapi juga memiliki intelektualitas dan kedewasaan emosional,” pesannya kepada peserta aksi yang melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

Aksi damai santri Lirboyo di Kediri ini menjadi wujud solidaritas dan kecintaan terhadap lembaga pesantren serta para kiai yang selama ini menjadi panutan moral masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri pun berkomitmen menjaga komunikasi baik dengan kalangan pesantren demi terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis di wilayahnya. [ADV PKP/nm]

22/10/2025 10:14
Tarif Transjatim Gratis di Hari Santri, Penumpang: Alhamdulillah Surabaya 22 Oktober 2025

Tarif Transjatim Gratis di Hari Santri, Penumpang: Alhamdulillah
Tim Redaksi
BANGKALAN, KOMPAS.com
– Tarif bus Transjatim digratiskan pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) hari ini, Rabu (22/10/2025).
Pramugari bus Transjatim Cakraningrat, Dewi Sulistya Harfani mengatakan, penggratisan tarif bus berlaku satu hari penuh, mulai pagi hingga malam atau akhir pemberangkatan.
“Iya betul, dalam memperingati hari santri, tarif bus hari ini digratiskan,” ujarnya.
Ia mengaku, penggratisan tarif tak hanya berlaku untuk santri, namun juga bagi pelajar dan masyarakat umum.
“Semuanya penumpang baik dari santri, umum dan pelajar. Semuanya gratis,” imbuhnya.
Meski begitu, saat ini belum ada lonjakan penumpang di Terminal Bangkalan. Ia memperkirakan, kenaikan penumpang terjadi siang hari nanti.
“Kalau pagi masih belum begitu ramai ya, nanti biasanya agak siang sudah mulai banyak,” jelasnya.
Salah satu penumpang, Farah Indana mengaku tak mengetahui bahwa tarif TransJatim hari ini digratiskan. Ia mengaku menggunakan bus TransJatim ke Surabaya untuk menjenguk saudaranya.
“Memang kebetulan mau ke Surabaya. Justru saya tidak tahu kalau gratis. Ya, alhamdulillah kalau gratis,” tuturnya.
Berbeda dari Farah, penumpang lain, Gafur mengatakan mengetahui informasi tarif gratis itu dari media sosial TransJatim.
“Lihat di Instagram TransJatim hari ini gratis. Ya, kebetulan memang saya hari ini ada keperluan mau ke Malang, jadi ke Surabaya naik TransJatim setelah itu naik bus lain di Terminal Purabaya,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 10:03
Rayakan Hari Santri Nasional, Ratusan Siswa SMA di Bangkalan Pakai Sarung dan Gamis Surabaya 22 Oktober 2025

Rayakan Hari Santri Nasional, Ratusan Siswa SMA di Bangkalan Pakai Sarung dan Gamis
Tim Redaksi
BANGKALAN, KOMPAS.com
– Ratusan siswa SMAN 1 Bangkalan tak menggunakan seragam seperti biasa hari ini, Rabu (22/10/2025).
Dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, siswa dan guru menggunakan sarung dan gamis ala santri dan melakukan apel akbar di lapangan sekolah.
Tak hanya melakukan apel akbar, siswa juga mengaji dan melakukan istighasah.
Kepala SMAN 1 Bangkalan, Jumali mengatakan, peringatan HSN di sekolahnya dilakukan mulai dari apel akbar, mengkhatamkan Al Quran dan istighasah.
“Saya berharap, jiwa-jiwa santri saat menuju 10 November tertanam pada anak-anak kami sehingga punya karakter yang bagus dan punya jiwa bertarung untuk meraih prestasi, baik akademik maupun non-akademik,” ujarnya, Rabu.
Pada apel akbar tersebut, diceritakan sejarah perjuangan para santri yang turut berperan untuk kemerdekaan Indonesia.
“Melalui sejarah ini bisa menjadi media edukasi agar anak kami lebih mengenal perjuangan santri untuk Indonesia,” imbuhnya.
Di hadapan ratusan siswa, ia juga menyampaikan banyaknya tokoh penting di Indonesia yang memiliki latar belakang santri dan turut berperan untuk membangun Indonesia.
Ketua Osis SMAN 1 Bangkalan, Naufal Dafa Sakib mengatakan, ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan HSN di sekolahnya. Ia dan teman-teman lain juga bisa mengetahui sejarah santri di Indonesia.
“Kegiatan ini sekaligus memupuk dan memperdalam nilai keagaman serta mengetahui sejarah perjuangan santri untuk Indonesia,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 09:50
75,5 persen warga Jatim puas kebijakan energi Prabowo–Gibran

“Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan dengan baik,”

Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

“Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan dengan baik,” ujar Direktur ARCI Baihaki Sirajt dalam keterangan di Surabaya, Rabu.

ARCI mencatat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran mencapai 82,2 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

“Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” ujar Baihaki.

Ia menambahkan persepsi positif publik turut diperkuat oleh kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Publik menilai kebijakan sektor energi berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

“Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

Program legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh nyata. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi—371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik.

Program ini merupakan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberi ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

“Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Baihaki.

Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

“Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” kata Baihaki.

Survei ARCI dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/10/2025 09:12
Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur Digelar, Menteri Maman: Lapangan Kerja Akan Tumbuh Lebih Luas – Page 3

Liputan6.com, Surabaya – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Salah satunya melalui penyelenggaraan Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur di 38 provinsi.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi rakyat.

Penyaluran KUR 2025 Capai Rp300 Triliun, Serap Hingga 9,5 Juta Pekerja

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan optimisme bahwa penyaluran KUR 2025 senilai Rp300 triliunkepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja nasional.

“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Menteri Maman saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).

Hingga saat ini, penyaluran KUR telah menembus lebih dari Rp218 triliun untuk lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, yang mencakup debitur baru maupun debitur graduasi.

Rekor Baru: 60 Persen KUR Disalurkan ke Sektor Produksi

Kinerja tahun 2025 juga mencatat tonggak penting dalam sejarah program KUR. Pemerintah untuk pertama kalinya berhasil menyalurkan 60,6 persen atau Rp132,5 triliun dari total KUR ke sektor produksi, meliputi industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan manufaktur.

“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.

Menurutnya, capaian ini memiliki arti strategis karena penyaluran KUR ke sektor produktif akan menciptakan efek ekonomi yang lebih luas.

“Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” katanya.

Perkuat Kolaborasi untuk UMKM Naik Kelas

Meski mencatat pencapaian yang impresif, Menteri Maman mengakui masih ada sejumlah catatan penting dalam pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal kali ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan dalam memperkuat dukungan terhadap UMKM di seluruh Indonesia.

“Momentum akad massal ini harus menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Airlangga Hartarto: Fokus KUR ke Sektor Produktif

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga fokus penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” kata Menteri Airlangga.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah bersama Menteri Maman akan terus meningkatkan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60 persen pada 2025 menjadi 62 persen pada 2026.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

KUR Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan

Program Kredit Usaha Rakyat kini menjadi salah satu instrumen terdepan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Melalui sinergi lintas sektor dan pemerataan akses pembiayaan, KUR diharapkan dapat menciptakan UMKM tangguh, memperluas basis tenaga kerja produktif, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.

Dengan realisasi penyaluran yang terus meningkat dan porsi sektor produksi yang kini mendominasi, pemerintah optimistis KUR akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

22/10/2025 09:02