Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

    Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional untuk segera mengambil langkah konkret mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% year on year (yoy). Meski angka itu relatif terkendali, Tito menegaskan kondisi di sejumlah daerah masih beragam dan perlu diwaspadai.

    “Yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 2,5% ±1%. Angka ini dianggap ideal karena menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

    Ia mengungkapkan, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah, antara lain cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras naik di 229 daerah, daging ayam ras naik di 190 daerah.

    Sementara itu, harga beras disebut relatif stabil, Tito tetap meminta pemda untuk memberikan atensi pada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Ia juga mengimbau pemda agar segera meninjau data inflasi di wilayah masing-masing dan mengambil langkah pengendalian cepat.

    “Kalau tinggi, segera lakukan rapat koordinasi internal dengan stakeholder, distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha,” katanya.

    TIto menjelaskan dua aspek utama yang harus diperiksa pemda jika inflasi tinggi, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika suplai cukup tetapi distribusi terhambat, ia meminta pemda memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan komoditas, yang dapat memicu lonjakan harga.

    “Dapat untung boleh, tetapi jangan menahan barang untuk dijual ketika harga naik. Itu praktik nakal di lapangan,” tegasnya.

    Sebaliknya, jika suplai kurang, pemda disarankan bekerja sama dengan daerah penghasil yang mengalami surplus produksi, serta menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan agar harga tetap stabil.

    Selain itu, Tito juga mendorong pemda menggalakkan gerakan tanam komoditas lokal yang mudah dibudidayakan. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar yang memanfaatkan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk menanam bahan pangan.

    Tito menegaskan, jika pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan. Langkah intervensi tersebut akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan instansi terkait lainnya.

  • Pemerintah Targetkan 34 Titik Fasilitas Sampah Jadi Sumber Listrik

    Pemerintah Targetkan 34 Titik Fasilitas Sampah Jadi Sumber Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Seiring dengan komitmen tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik nasional, sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat Energi.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, transformasi pengelolaan sampah nasional menjadi isu penting sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Dia menegaskan, pentingnya keberadaan TPST dan TPST 3R bagi kota-kota kecil dan menengah yang belum memiliki kapasitas pengelolaan besar.

    “Kalau kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali bisa mengelola lebih dari 1.000 ton sampah per hari dan dikonversi menjadi energi, maka kota menengah tetap bergantung pada TPST dan 3R. Di sinilah proses pemilahan lebih efisien dan dekat dengan masyarakat,” kata Dody, Senin (27/10/2025).

    Sepanjang 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berhasil membangun 979 infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) sektor sanitasi dan persampahan di 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota, yang terdiri atas program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) mencakup 841 lokasi dengan proyeksi menyerap 11.774 tenaga kerja melalui skema padat karya.

    Selanjutnya pembangunan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan (LPK)  yang menyasar 107 lokasi menyerap 642 tenaga kerja serta program tempat pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) atau TPS 3R. Khusus untuk TPS 3R, tahun ini dibangun 31 lokasi dengan nilai investasi Rp 22 miliar yang menyerap 465 tenaga kerja melalui skema padat karya.

    Selain itu, Kementerian PU juga tengah melanjutkan proyek strategis nasional Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) yang menjadi tonggak penting peningkatan kualitas lingkungan perairan dan akses sanitasi di Jakarta.  

    Pembangunan IPAL Zona 1 dan Zona 6 Fase 1 direncanakan selesai pada 2027 dengan kapasitas 240.000 m3 per hari untuk melayani 989.389 jiwa atau 220.000 sambungan rumah (SR), dengan progres fisik hingga 39,42% per September 2025.

    Dari sisi pengelolaan sampah, sejumlah infrastruktur strategis juga telah diselesaikan, antara lain TPST Sentiong berkapasitas 50 ton per hari di Kota Cimahi dengan teknologi refuse derived fuel (RDF), TPST Lebak Saat berkapasitas 10 ton per hari dengan sistem biological solid fuel (BSF), serta TPST Cicukang Holis II di Kota Bandung berkapasitas 46 ton per hari.

    Selain itu, dilakukan optimalisasi TPA Regional Mamitarang di Minahasa Utara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hingga 350 ton sampah per hari.

    Dengan capaian tersebut, Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, melainkan juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang. Momentum Hari Habitat Dunia ini menjadi momentum untuk merefleksi bahwa kota berkelanjutan dimulai dari kebersihan, ketertiban, dan kepedulian terhadap sampah serta sanitasi.

    Kementerian PU pada periode 2020-2024 sebelumnya telah membangun 33 TPA, 26 TPST, 833 TPS 3R, 12 IPAL, dan 33 IPLT, serta memperkuat kebijakan pengelolaan sampah nasional.

    Program ini menjadi fondasi menuju target 100% pengelolaan sampah nasional pada 2029, yang ditempuh melalui peningkatan sistem pemilahan dari sumber, penerapan sanitary landfill, dan optimalisasi izin TPA di seluruh wilayah. 
     

  • Lindungi Masa Depan 25 Tahun, Manulife Syariah dan Danamon Syariah Rilis ‘Proteksi Prima Berkah’ (PPB) dengan Manfaat Tunai Hingga 138%

    Lindungi Masa Depan 25 Tahun, Manulife Syariah dan Danamon Syariah Rilis ‘Proteksi Prima Berkah’ (PPB) dengan Manfaat Tunai Hingga 138%

    Surabaya (beritajatim.com)– Sinergi strategis antara Manulife Syariah Indonesia dan Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon Syariah) semakin kokoh dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Kedua institusi ini resmi melanjutkan komitmennya melalui peluncuran produk unggulan Proteksi Prima Berkah (PPB), sebuah solusi asuransi jiwa berbasis syariah yang dirancang khusus untuk perencanaan finansial jangka menengah hingga panjang keluarga Indonesia.

    PPB hadir sebagai jawaban atas lonjakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial. Data menunjukkan industri asuransi jiwa di Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan, yakni total 21,46 juta polis pada semester I 2025, meningkat sekitar 16,5% dari tahun sebelumnya.

    “Kami percaya bahwa solusi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan finansial keluarga Indonesia. Proteksi Prima Berkah adalah manifestasi dari nilai-nilai gotong-royong dan keberlanjutan dalam proteksi jiwa,” ujar Fauzi Arfan, Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia.

    Fleksibilitas dan Manfaat Tunai Maksimal
    Keunggulan utama PPB terletak pada fleksibilitas dan potensi manfaat tunai yang menggiurkan:

    1.Kepesertaan Mudah: Proses pendaftaran tanpa memerlukan pemeriksaan medis yang rumit, cukup dengan menjawab pertanyaan kesehatan.
    2.Kontribusi Fleksibel: Kontribusi bulanan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing peserta.
    3.Jangka Panjang: Memberikan perlindungan jiwa selama 25 tahun dengan masa pembayaran kontribusi yang relatif singkat, yakni hanya 8 tahun.
    4.Manfaat Tunai Bertahap: Peserta akan menerima manfaat tunai signifikan di dua titik waktu: 12 kali kontribusi bulanan di akhir tahun polis ke-8. Dan 120 kali kontribusi bulanan di akhir tahun polis ke-18. Serta total manfaat tunai yang bisa diterima mencapai 138% dari total kontribusi.

    Selain itu, PPB juga memberikan manfaat risiko meninggal dunia sebesar 132 kali dari kontribusi bulanan, menjamin ketahanan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.

    Herry Hykmanto, Direktur Syariah dan Sustainability Finance Danamon, menekankan bahwa PPB merupakan cerminan sinergi strategis yang berkelanjutan dalam penguatan ekosistem keuangan syariah. Produk ini tidak hanya menawarkan proteksi umum, tetapi juga secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah muslim dalam perencanaan, waktu menunggu, dan pelaksanaan ibadah haji.

    Melalui PPB, Manulife Syariah mengajak peserta menghidupkan semangat Berbagi, Bertumbuh, dan Berdampak. Dengan menyepakati untuk saling tolong-menolong (gotong royong) melalui donasi ke dalam dana kebajikan (Tabarru’), produk ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga spiritual dan sosial, mendorong sistem ekonomi yang lebih adil.

    Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong angka penetrasi asuransi masyarakat Indonesia mencapai 3,2% pada tahun 2027, sekaligus memperkuat inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah.[rea]

  • Sumpah Pemuda 2025, Dispora Jatim Soroti Anarkisme, Narkoba dan LGBT

    Sumpah Pemuda 2025, Dispora Jatim Soroti Anarkisme, Narkoba dan LGBT

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim akan menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (28/10/2025) besok.

    Acara ini akan menjadi forum krusial bagi berbagai elemen kepemudaan untuk memperkuat nilai kebangsaan dan membahas tantangan moral serta sosial yang marak di kalangan anak muda.

    ​Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jatim, M. Hadi Wawan Guntoro, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang refleksi. Peserta yang diundang meliputi BNPT, Duta Damai, IPNU, GP Ansor, santri, dan berbagai elemen kepemudaan.

    ​”Untuk aksi anarkis pada akhir Agustus kemarin sampai fenomena LGBT, dan narkoba juga akan kami bahas bersama,” ujar Hadi dalam acara Teras Informasi yang diadakan Dinas Kominfo Jatim, Senin (27/10/2025).

    ​Hadi Wawan menyoroti fenomena LGBT sebagai perhatian serius setelah terungkapnya pesta seks sesama jenis di salah satu hotel di Surabaya. Kasus tersebut menjadi peringatan bersama bagi seluruh daerah di Jatim untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.

    ​Hadi menilai, fenomena LGBT bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berdampak pada kesehatan publik. Ia mencontohkan adanya korelasi antara hubungan sesama jenis dengan tingginya kasus HIV/AIDS di beberapa daerah.

    ​”Tingkat HIV itu bisa dilihat nanti, apakah ada korelasi positif dengan fenomena LGBT. Ini perlu dicek dan diwaspadai bersama,” ungkapnya.

    ​Sebagai langkah antisipasi, Hadi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, serta peningkatan pengawasan terhadap tempat-tempat tertutup seperti hotel dan penginapan.

    ​Meskipun demikian, Hadi menegaskan bahwa langkah kewaspadaan ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi. “Kita tidak menytigma, tapi menjaga agar norma-norma sosial tetap terpelihara,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,”

    Jakrta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional, segera bertindak mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski inflasi secara nasional terkendali di angka 2,65 persen secara year on year pada September 2025, kondisi di daerah masih bervariasi.

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” kata Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka itu dinilai stabil dalam menjaga kepentingan konsumen maupun produsen.

    Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang perlu menjadi atensi karena kenaikan harganya terjadi di banyak daerah. Hal itu seperti cabai merah yang naik di 235 kabupaten/kota. Kemudian telur ayam ras naik di 229 daerah dan daging ayam ras harganya naik di 190 daerah.

    Meskipun tak memungkiri banyak komoditas, seperti beras, yang harganya relatif terkendali, Mendagri tetap meminta Pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga.

    Ia mengimbau Pemda agar melihat data kondisi inflasi di daerahnya masing-masing untuk melakukan langkah pengendalian.

    “Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah (inflasi) tinggi atau tidak. Kalau tinggi segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” ujarnya.

    Mendagri menjelaskan, ada dua aspek yang perlu dicek ketika Pemda mendapati inflasinya tinggi. Hal itu meliputi kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

    Apabila suplainya cukup, tapi distribusinya terkendala, Pemda perlu segera memeriksa potensi praktik penimbunan. Ia menegaskan, penimbunan komoditas yang membuat harganya menjadi mahal tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana.

    “Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegasnya.

    Namun, apabila suplainya kurang, Pemda perlu melakukan pemenuhan, misalnya bekerja sama dengan daerah penghasil atau yang mengalami surplus produksi. Kemudian daerah juga dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi angkutan bahan pangan, sehingga harganya sama dengan daerah yang surplus.

    Pemda juga dapat menggalakkan gerakan tanam untuk komoditas yang mudah diproduksi. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang memanfaatkan berbagai potensi untuk mendukung gerakan tanam.

    Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menggunakan medium hidroponik untuk mendukung gerakan tanam. Kemudian Kota Surabaya juga memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung gerakan tanam.

    Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pemerintah pusat juga akan mengintervensi pengendalian harga ketika daerah tidak mampu mengendalikan secara optimal. Langkah ini misalnya dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kecelakaan Maut Truk Molen di Bedoyo-Baran Gunungkidul DIY, Tewaskan Tiga Warga

    Kecelakaan Maut Truk Molen di Bedoyo-Baran Gunungkidul DIY, Tewaskan Tiga Warga

    Liputan6.com, Gunungkidul – Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Utama Bedoyo-Baran, Padukuhan Kerdonmiri, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (27/10/2025) siang.

    Sebuah truk molen Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi AD-1822-AJ menabrak dua sepeda motor hingga tiga orang tewas di tempat.

    Kasat Lantas Polres Gunungkidul AKP Arfita Dewi, dalam keterangannya menjelaskan, peristiwa maut itu terjadi sekitar pukul 14.15 WIB. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kecelakaan bermula ketika dua sepeda motor melaju dari arah utara atau Rongkop menuju selatan arah Girisubo.

    Sesampainya di jalan menanjak dan menikung ke kanan tepatnya di Dusun Kerdonmiri, dari arah berlawanan datang truk molen yang dikemudikan Basuki Margono (61), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Truk tersebut diduga melaju terlalu ke kanan hingga mengambil sebagian badan jalan lawan arah.

    “Karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi truk tidak sempat menghindar dan langsung menabrak dua kendaraan bermotor yang datang dari arah berlawanan,” terang AKP Arfita Dewi, Senin (27/10/2025).

    Benturan keras itu membuat kedua sepeda motor terpental dan para pengendara serta pembonceng terjepit di bawah truk molen. Warga sekitar yang panik segera berupaya memberikan pertolongan sembari menghubungi petugas kepolisian dan tim medis.

    Namun nahas, kata Arfita, ketiga korban Mas’ud Zairi (20), Bima Dwi Satmoko (21), Riyanto Budi Santoso (56), berprofesi sebagai penjual bakso keliling dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

    “Ketiganya mengalami luka parah akibat terjepit di bawah truk. Setelah dievakuasi, jenazah para korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk pemeriksaan lebih lanjut,” terang dia.

     

    Sebuah kecelakaan terjadi di jalan tol Surabaya-Malang, tepatnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Rabu siang. Kecelakaan ini juga terekam dari video dashboard mobil.

  • Kurangi Takaran Minyakita, Pengusaha Divonis 10 Bulan Penjara

    Kurangi Takaran Minyakita, Pengusaha Divonis 10 Bulan Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Zulkarnain menghukum pengusaha minyak goreng bermerek Minyakita, Sukiman selama 10 bulan penjara, Selasa (27/10/2025). Ia dinyatakan bersalah memperdagangkan barang tidak sesuai dengan takaran sebenarnya.

    “Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” ujar hakim dalam amar putusannya.

    Terdakwa terbukti memperdagangkan barang tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Perbuatan ini telah merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan konsumen terhadap produk kebutuhan pokok.

    Atas putusan tersebut, Sukiman menyatakan masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

    “Masih pikir-pikir, Yang Mulia,” ujarnya singkat setelah mendengar vonis.

    Sikap serupa juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Jaksa yang sebelumnya menuntut pidana 1 tahun 3 bulan penjara itu menyatakan menghormati putusan hakim namun akan mempertimbangkan upaya banding.

    “Kami pikir-pikir, Yang Mulia,” kata Hajita.

    Meski terbukti bersalah, Sukiman tidak dilakukan penahanan selama proses persidangan. Jaksa menilai, terdakwa bersikap kooperatif dan memiliki izin usaha industri minyak goreng yang sah.

    Dalam persidangan terungkap, sejak tahun 2023 hingga 2025, Sukiman sengaja mengurangi isi minyak goreng subsidi bermerek Minyakita. Produk yang seharusnya berisi 1.000 mililiter (1 liter) ternyata hanya diisi antara 850 hingga 900 mililiter.

    “Sejak 2023 jual MinyakKita, baru saya kurangi takarannya. Ada yang 850 ml, ada juga 900 ml,” ungkap Sukiman di hadapan majelis hakim.

    Kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada Polda Jawa Timur, yang menemukan adanya perbedaan volume antara label kemasan dan isi sebenarnya di Pasar Wonokromo, Surabaya. Setelah dilakukan pengukuran dan penggeledahan di gudang UD Jaya Abadi milik terdakwa, polisi menemukan sejumlah barang bukti, antara lain:9 tangki minyak, 2 tandon minyak, 10 mesin pengisi kemasan pouch, 50 sak botol kosong, 80 kardus Minyak Kita kemasan pouch, dan 160 kardus Minyak Kita kemasan botol siap jual.

    Barang bukti berupa dokumen perizinan dan peralatan industri dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan minyak goreng siap jual dirampas untuk negara.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena Minyak Kita merupakan salah satu produk minyak goreng subsidi pemerintah yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. [uci/but]

     

  • 1 Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun Regional

    1 Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun Regional

    Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyoroti sejumlah aspek pembangunan dan operasional Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
    Mulai dari skema pembiayaan, tarif, hingga rute yang tidak langsung menghubungkan pusat kota.
    Djoko menilai proyek kereta cepat sebaiknya diposisikan sebagai prototipe, bukan sebagai prioritas nasional, mengingat daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi di luar Pulau Jawa yang dinilai lebih mendesak.
    “Persoalannya yang nanggungnya itu PT Kereta Api Indonesia (KAI), itu yang jadi berat karena sebenarnya dia enggak sanggup lah sebesar itu Rp 2,2 triliun. Tapi kalau masuk APBN, saya juga enggak setuju. APBN itu jangan hanya bangun untuk di Jawa, di luar Jawa juga butuh. Lebih tepat memang itu ya (dikelola) di Danantara,” ujar Djoko saat dihubungi, Senin (27/10/2025).
    Menurutnya, pembiayaan proyek Whoosh melalui skema Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN.
    Ia menilai opsi pendanaan dari anggaran negara tidak adil bagi wilayah lain yang juga membutuhkan pembangunan transportasi.
    Djoko menjelaskan, skema konsesi jangka panjang seperti pada jalan tol dapat diterapkan dalam pengelolaan Whoosh.
    Ia mencontohkan praktik di Belanda yang bahkan mencapai 100 tahun masa konsesi.
    Terkait tarif, Djoko menilai harga ideal tiket Rp 750.000 belum bisa diterapkan saat ini karena daya beli masyarakat belum mendukung.
    “Masalahnya bukan soal perubahan perilaku masyarakat, tapi kemampuan ekonomi untuk menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.
    Djoko pun menyarankan agar kenaikan tarif dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan pengguna.
    Lebih lanjut, Djoko mengkritik rute Kereta Cepat Whoosh yang tidak menghubungkan pusat kota seperti di negara lain.
    Rute yang dimulai dari Stasiun Halim (Jakarta) dan berakhir di Tegalluar (Bandung) disebut menyulitkan penumpang karena harus berpindah moda transportasi untuk mencapai pusat kota.
    “Whoosh ini dari awal juga saya bilang ini aneh kereta cepat Indonesia. Di luar negeri kereta cepat dari tengah kota menuju pusat kota, kita enggak dari pinggir kota menuju pinggir kota. Coba berangkatnya dari Manggarai atau Gambir masuk tengah Bandung,” lanjutnya.
    Menanggapi wacana perpanjangan jalur Whoosh hingga Surabaya, Djoko menilai hal itu tidak mendesak karena Pulau Jawa sudah memiliki konektivitas kuat melalui jalan tol dan kereta konvensional.
    Ia menilai pembangunan jalur baru berisiko mematikan moda transportasi lain, termasuk pesawat dan kereta logistik.
    “Justru Jawa itu yang dibutuhkan sekarang angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, lalu integrasinya, dan yang keempat (KAI) dapat mengaktifkan jalan rel. Sudah itu saja. Kalau Whoosh dibangun sampai di Surabaya, ada yang dimatikan. Pesawat mati. Padahal bandaranya sudah investasi dan sudah terbangun,” ujarnya.
    Djoko mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus pembangunan transportasi ke luar Jawa, seperti Aceh dan wilayah selatan Indonesia yang belum memiliki sistem perkeretaapian memadai.
    “Sudah selesai cukup Jakarta–Bandung prototipe-nya kan. Pokoknya kita punya aja lah kereta cepat walaupun pendek. Meskipun enggak efisien kan ya sudah,” tuturnya.
    Sebelumnya,  Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).
    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
    Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh.
    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.
    Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik.
    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.
    Menurut Jokowi, keuntungan sosial yang dimaksud meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi udara, serta efisiensi waktu tempuh.
    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.
    Jokowi menilai pembangunan proyek seperti Whoosh adalah langkah jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan semata.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Seks Menyimpang di Jatim, Ada Daerah dengan Kasus HIV Tinggi karena Marak LGBT

    Fenomena Seks Menyimpang di Jatim, Ada Daerah dengan Kasus HIV Tinggi karena Marak LGBT

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur, M Hadi Wawan Guntoro menuturkan pengalamannya saat bertugas di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024. Di mana ditemukan peningkatan kasus HIV yang disinyalir berkaitan dengan aktivitas sesama jenis.

    “Waktu saya bertugas di Bondowoso, indikasi LGBT cukup tinggi karena kasus HIV-nya juga meningkat. Tapi untuk daerah lain saya belum tahu pasti,” kata Hadi di Surabaya, Senin (27/10/2025).

    Dia mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi maraknya perilaku menyimpang di lingkungan sosial, termasuk fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

    Menurutnya, kejadian pesta seks gay di Surabaya menjadi peringatan penting bahwa aktivitas serupa bisa terjadi di berbagai daerah lain di Jawa Timur. Dia menilai perlunya kepedulian dan sinergi antara pemerintah, aparat dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku.

    “Saya berharap semua daerah di Jawa Timur menjadikan kasus pesta sesama jenis di Surabaya sebagai warning bersama. Kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, salah satunya LGBT,” ujarnya.

    Hadi menjelaskan bahwa fenomena LGBT bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

    Salah satu indikator yang bisa dijadikan acuan, lanjut Hadi, adalah tingkat kasus HIV/AIDS di suatu daerah yang sering kali menunjukkan korelasi dengan perilaku hubungan sesama jenis.

    “Salah satu indikatornya adalah tingkat HIV. Itu bisa dilihat nanti, apakah ada korelasi positif dengan fenomena LGBT. Ini perlu dicek dan diwaspadai bersama,” ucapnya.

    Meski pihaknya tidak memiliki data rinci terkait sebaran kasus LGBT di Jawa Timur, Hadi mengakui bahwa indikasi tersebut bisa muncul di banyak daerah.

    Hadi pun mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Ia mendorong warga untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan segera melapor ke aparat setempat jika menemukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai norma.

    “Kalau ada aktivitas yang terasa tidak wajar, laporkan saja ke RT, RW, atau kepala desa. Prinsipnya adalah peduli terhadap lingkungan kita,” ujarnya.

    Sebagai langkah preventif, Hadi menekankan pentingnya pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas LGBT, seperti hotel, vila, atau tempat penginapan tertutup.

    “Biasanya kegiatan seperti itu dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Maka izin kegiatannya harus jelas, siapa penanggung jawabnya, dan perlu diawasi. Itu minimal yang bisa kita lakukan,” ucapnya.

  • Tolak Hubungan Badan, Suami di Malang Bunuh lalu Bakar Jasad Istrinya

    Tolak Hubungan Badan, Suami di Malang Bunuh lalu Bakar Jasad Istrinya

    Malang (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan bernama Ponimah (54), warga Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

    Pelakunya tak lain adalah suami sirinya sendiri, Fadeli (54). Fadeli menghabisi korban lalu membakar jasadnya di ladang tebu wilayah Gedangan.

    Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S. mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan anak korban bernama Ernawati (23). Ernawati melapor ke Polsek Sumbermanjing Wetan setelah sang ibu hilang sejak 8 Oktober 2025.

    “Laporan awalnya adalah orang hilang. Namun dari hasil penyelidikan tim gabungan Polsek Sumbermanjing Wetan dan Satreskrim Polres Malang, ditemukan adanya indikasi kuat tindak pidana pembunuhan,” ujar AKBP Danang, Senin (27/10/2025).

    Menurut hasil pemeriksaan, tersangka Fadeli tega menghabisi nyawa istrinya dengan memukul kepala korban menggunakan balok kayu sebanyak tiga kali di dapur. Fadeli lalu membungkus jasad korban dengan selimut.

    Setelah memastikan korban meninggal dunia, Fadeli membawa jenazah menggunakan truk menuju ladang tebu di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan. Di lokasi itu, Fadeli membakar tubuh korban dengan bahan bakar pertalite sebelum menguburnya di parit tepi kebun.

    Kasatreskrim Polres Malang AKP Muchammad Nur menambahkan, pembunuhan ini dilatarbelakangi masalah rumah tangga.

    “Pelaku dan korban diketahui sering bertengkar sejak dua pekan sebelum kejadian. Korban bahkan menolak diajak berhubungan badan, dan itu memicu amarah pelaku,” ungkapnya.

    AKP Nur menambahkan, Fadeli sempat berusaha kabur setelah membunuh korban. Ia bahkan menyiapkan tiket penerbangan dari Surabaya menuju Tarakan untuk melarikan diri. Namun, petugas berhasil meringkusnya di wilayah Bululawang pada 13 Oktober 2025 dini hari.

    “Pelaku sudah kami amankan beserta sejumlah barang bukti, termasuk balok kayu, kendaraan yang digunakan, dan tiket penerbangan yang sudah disiapkan untuk kabur,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya, Fadeli dijerat dengan Pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.

    AKBP Danang menegaskan, penyidik masih terus mendalami kemungkinan motif lain di balik aksi keji tersebut.

    “Motif utamanya sudah jelas karena konflik rumah tangga, tapi kami tetap melakukan pendalaman lanjutan untuk memastikan tidak ada unsur lain,” pungkasnya. (yog/but)