kab/kota: Surabaya

2 Jam Bertemu Prabowo, Ignasius Jonan Bantah Bahas Kereta Cepat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014, Ignasius Jonan, mengaku tak membahas polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh dengan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu selama dua jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
Ia diketahui tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB.
“Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih dua jam. Lama sekali ya?” kata Jonan pasca pertemuan, Senin.
“Enggak, enggak (bahas
kereta cepat
). Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
Jonan berdalih, kedatangannya ke Istana untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.
Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.
Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.
Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
“Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain,” beber Jonan.
Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar.
Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
“Nggak ada, saya udah pensiun, saya nggak akan nyampaikan pendapat lah. Nggak, nggak ada. Enggak, ya diskusi aja kok. Diskusi aja,” beber Jonan.
Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.
Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
“Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, nggak. Saya nggak komentar soal yang begituan. Wong saya udah pensiun, nggak punya kewenangan kok. Nggak, jangan. Nggak boleh,” bantahnya lagi.
Menurut Jonan, Prabowo memiliki cara dan kebijakan tersendiri terkait proyek tersebut.
“Nggak ada sama sekali. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh,” tandas Jonan.
Sebagai informasi, KCJB alias Whoosh kini menghadapi beban utang yang cukup berat.
KAI selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar, bersama dengan tiga BUMN lainnya, harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Artinya, dalam sehari saja, bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini.
Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.
Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.
Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
Menurutnya, alasan belum keluarnya izin karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
“Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang,” kata Jonan saat itu.
“Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.