Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • 85 Juta Keluarga Indonesia ‘Dirundung’ Cemas, Prudential Syariah Lawan Inflasi dengan Warisan Berlipat 150 Persen di Surabaya

    85 Juta Keluarga Indonesia ‘Dirundung’ Cemas, Prudential Syariah Lawan Inflasi dengan Warisan Berlipat 150 Persen di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Data terbaru melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang ketahanan finansial keluarga Indonesia. Di tengah gemuruh inflasi dan kenaikan biaya hidup yang mencekik, sebanyak 64% masyarakat mengakui hidup dalam kecemasan finansial. Pemicunya? Literasi dan inklusi asuransi yang masih sangat rendah.

    Dengan penetrasi asuransi di Indonesia yang hanya berkisar 2% (jauh di bawah target 5%), jurang proteksi finansial melebar. Dari 87 juta keluarga, hanya sekitar 2 juta yang memiliki asuransi, menyisakan 85 JUTA keluarga yang rentan terhadap guncangan ekonomi.

    Kekhawatiran ini terasa semakin nyata di kota-kota besar. Surabaya, ibu kota Jawa Timur, menjadi sorotan utama. Data menunjukkan pengeluaran rumah tangga per kapita di Surabaya telah melonjak 36% dari tahun 2017, mencapai Rp2,6 juta per bulan di tahun 2024—sebuah lonjakan yang jauh melampaui rata-rata inflasi nasional. Kenaikan biaya pendidikan sebesar 10-15% per tahun dan harga properti yang meroket 8,6% dalam empat tahun terakhir menjadi bukti nyata tergerusnya daya beli warisan konvensional.

    Menjawab situasi darurat finansial ini, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) secara strategis meluncurkan PRUHeritage Syariah Essential Plan di Surabaya. Produk ini diklaim sebagai ‘tameng’ finansial yang sangat dibutuhkan.

    Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, mengakui urgensi dari solusi yang sangat terjangkau ini. “Kami melihat ada sekitar 85 juta keluarga yang saat ini belum memiliki asuransi. Sehingga, kita punya inisiatif untuk membuat proteksi yang sangat-sangat terjangkau, yang sangat affordable,” tegas Vivin.

    PRUHeritage Syariah Essential Plan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan menyiapkan #KadoUntukNanti sebagai warisan finansial bagi generasi penerus. Keunggulan utamanya adalah fitur Booster Proteksi yang revolusioner:
    • Santunan Asuransi dapat meningkat hingga 150% dari santunan awal tanpa kenaikan kontribusi.
    • Kenaikan 10% Santunan Asuransi setiap 5 tahun, dimulai dari tahun polis ke-11, hingga maksimal 50% (sebagai Booster Proteksi).
    • Perlindungan jangka panjang hingga usia 100 tahun (whole life protection).
    • Fleksibilitas masa pembayaran kontribusi mulai dari Rp500.000/bulan.

    Warisan Penuh Berkah: Fitur Wakaf Jadi Pembeda
    Ika Meynita, Head of Product Management Prudential Syariah, menambahkan dimensi spiritual pada produk ini. “Lebih dari sekadar proteksi finansial, produk ini juga membuka kesempatan bagi peserta untuk berbuat kebaikan melalui fitur wakaf,” ujar Ika.

    Pemegang polis memiliki opsi untuk mewakafkan hingga 45% dari total manfaat meninggal dunia. Dengan semangat ta’awun (tolong-menolong), produk ini tidak hanya memastikan warisan yang bernilai bagi keluarga, tetapi juga menjadi warisan keberkahan bagi sesama, sejalan dengan prinsip syariah.

    Dengan klaim yang telah disalurkan sebesar Rp1 triliun sepanjang Kuartal II/2025, Prudential Syariah menegaskan komitmennya untuk menjadi solusi utama di tengah badai kecemasan dan ketidakpastian ekonomi yang melanda jutaan keluarga Indonesia.[rea]

  • 1 Kasus Mahar Rp 3 Miliar di Pacitan, Kuasa Hukum: Kakek Tarman Mengaku Cek dari Rekan Bisnis Samurai Surabaya

    1 Kasus Mahar Rp 3 Miliar di Pacitan, Kuasa Hukum: Kakek Tarman Mengaku Cek dari Rekan Bisnis Samurai Surabaya

    Kasus Mahar Rp 3 Miliar di Pacitan, Kuasa Hukum: Kakek Tarman Mengaku Cek dari Rekan Bisnis Samurai
    Editor
    PACITAN, KOMPAS.com
    – Fakta baru terungkap dalam pemeriksaan Kakek Tarman (74), terkait cek Rp 3 miliar yang dijadikan mahar pernikahan dengan Sheila Arika (24), warga Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim).
    Kuasa hukum
    Kakek Tarman
    , Badrul Amali, menyebut cek tersebut merupakan pemberian dari rekan bisnis samurai 7 tahun lalu.
    “Ceknya benar, diberikan oleh temannya saat bisnis samurai. Tapi sekarang tidak bisa dihubungi,” ujar Badrul, Jumat (7/11/2025).
    Kakek Tarman mengaku tidak fokus, dan hanya menaruhnya begitu saja. Hingga kini, cek masih dicari.
    “Pengakuan asli, tapi soal keaslian secara perbankan, Pak Tarman tidak paham,” jelas Badrul.
    Meski keaslian cek dipertanyakan, keluarga Sheila Arika tidak melaporkan kasus tersebut, karena Kakek Tarman berjanji akan bertanggung jawab atas nilai mahar.
    Ia disebut memiliki usaha sebagai pengepul cengkeh, dan menjanjikan uang Rp 3 miliar secara bertahap.
    Kakek Tarman akhirnya memenuhi panggilan resmi Satreskrim Polres Pacitan pada Rabu (5/11/2025) malam, setelah sebelumnya tiga kali mangkir. Kakek Tarman bersama dua kuasa hukumnya.
    Polisi belum mengungkap detail pemeriksaan, namun Kakek Tarman dijadwalkan kembali hadir pada Kamis (6/11/2025), dengan membawa cek yang diduga palsu.
    Pernikahan Kakek Tarman dan Sheila Arika pada Rabu (8/10/2025) malam, viral di media sosial karena mahar berupa cek Rp 3 miliar.
    Potongan video akad nikah tersebar luas, memicu pertanyaan publik soal keabsahan cek tersebut.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Cek Rp 3 Miliar Mahar Kakek Tarman, Mengaku Diberi Rekan Bisnis Samurai 7 Tahun Lalu
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdes Merah Putih di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ini Ungkap Peran Khofifah

    Kopdes Merah Putih di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ini Ungkap Peran Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam kategori Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih di ajang detikJatim Awards 2025.

    Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Khofifah memperkuat ekonomi perdesaan lewat pembentukan 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini telah berdiri di 8.494 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur.

    Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt menilai saat ini Jatim menjadi provinsi yang paling all out mendukung program-program andalan Prabowo Subianto.

    “Saya melihat di bawah kepemimpinan Khofifah, Jatim sangat linier mendukung dan mensukseskan program unggulan Prabowo, di samping Khofifah juga memiliki programnya sendiri. Jadi Khofifah sangat komitmen menjalankan semua program pemerintah pusat,” kata Baihaki saat dikonfirmasi media, Jumat (7/11/2025).

    Komitmen Khofifah, kata Baihaki terlihat dalam banyaknya jumlah Koperasi Desa Merah Putih di Jatim yang sudah terbentuk badan hukumnya hingga beberapa telah beroperasi.

    “Saya lihat progres Kopdes Merah Putih di Jatim berjalan dengan baik dan di luar dugaan sudah ada lebih dari 200 Kopdes atau Kelurahan Merah Putih di Jatim yang beroperasi dan memiliki omzet yang cukup baik walaupun itu baru terbentuk,” jelasnya.

    “Beberapa kali Pemprov Jatim menggelar pelatihan untuk pengurus Kopdes Merah Putih, termasuk memberi bantuan dalam membuat badan hukum. Jika tidak ada perhatian ini saya kira belum tentu Kopdes Merah Putih bisa berjalan baik di Jatim,” tambahnya.

    “Selain itu juga saya lihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jatim berjalan baik ya, relatif tanpa ada kejadian luar biasa. Bahkan di Jatim ini menu MBG saya lihat sangat bagus dibanding daerah lain. Ada juga Sekolah Rakyat yang berjalan dengan baik di Jatim berkat komando Khofifah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengungkap faktor politik Khofifah yang berada dalam satu barisan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 lalu juga menjadi kunci keberhasilan program pemerintah pusat di Jatim.

    “Kepemimpinan Khofifah ini sangat baik, di samping fokus mensukseskan program Pemprov Jatim bersama Emil Dardak, Khofifah juga bisa mensukseskan program pemerintah pusat. Ini juga tak lepas dari sisi politis di mana Khofifah adalah pendukung bahkan ahli strategi pemenangan Prabowo di Jatim saat Pilpres 2024 lalu,” jelasnya.

    “Bisa saya analisa, Khofifah ini gubernur yang paling sinergi dengan pemerintah pusat, dan membantu program itu benar-benar sampai ke masyarakat. Jadi Jatim ini lengkap, program Pemprov jalan, program pusat jalan, program kabupaten/kota juga jalan,” tandasnya. (tok/ian)

  • Tagih Uang Kontrakan, IRT di Surabaya Malah Masuk Penjara

    Tagih Uang Kontrakan, IRT di Surabaya Malah Masuk Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Surabaya berinisial SU (40) harus merasakan tidur di lantai penjara akibat mengambil barang-barang penyewa rumahnya. Tindakan SU itu dipicu lantaran penyewa rumah tidak melakukan pembayaran sewa hingga satu tahun.

    SU (40) menceritakan, ia nekat mengambil kompor dan kulkas milik penyewa rumah karena merasa tidak ada itikad baik dari penyewa untuk menyelesaikan masalah sewa. Ia sudah berusaha menghubungi pihak penyewa namun tidak menemukan solusi.

    “Sudah saya minta lepas (kontrakannya) tp gamau. Saya telpon, saya datangi juga gak ada solusi malah kabur,” kata SU, Jumat (7/11/2025).

    Upaya penagihan uang sewa sudah dilakukan SU selama setahun. Kesabaran SU lalu hilang. Ia lantas mendatangi rumah sewanya di Wonosari dan mengambil kompor dan kulkas milik penyewa. Kedua perabotan itu lalu disimpan di rumahnya.

    “Uang sewa sebulan Rp 500 ribu lalu sudah ga bayar setahun. Barang-barangnya (kulkas dan kompor) ada di rumah semua,” jelasnya.

    Tindakan SU lalu dilaporkan ke polisi. KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ipda Meldy menjelaskan jika SU mengambil perabotan tanpa mengindahkan prosedur hukum yang berlaku. Saat mengambil kulkas dan kompor milik penyewa, SU tidak didampingi pengurus kampung dan Bhabinkamtibmas setempat.

    Sehingga, unsur tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 UU KUHP terpenuhi dan SU ditetapkan menjadi tersangka.

    “Jadi oleh tersangka rumahnya dikosongkan diambil perabotannya. Lalu tidak dititipkan ke pengurus dan bhabinkamtibmas. Barangnya dibawa ke rumah dan digunakan oleh tersangka,” jelas Meldy.

    Kini, niat SU untuk mengambil hak atas ganti rugi uang sewa malah mengantarkan dia ke penjara. Dengan jeratan pasal 362 KUHP, SU terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun. [ang/suf]

  • Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya makin optimal dalam menjalankan program penanganan banjir menyusul masih banyak wilayah tergenang saat musim hujan.

    “Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran,” kata Bahtiyar di Surabaya, Jumat.

    Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan beberapa proyek terkait dengan pembangunan drainase di sejumlah lokasi.

    Menurut Bahtiyar, hingga akhir tahun ini sejumlah proyek drainase dan rumah pompa masih berproses dan perlu dikawal agar selesai tepat waktu.

    Pemkot Surabaya harus memaksimalkan program penanganan banjir sesuai rencana. Saat ini masih ada pengerjaan proyek saluran hingga akhir tahun. Semua harus mengawasi agar hasilnya optimal.

    Ia menilai pembangunan saluran air tidak cukup hanya mengandalkan aspek fisik. Di lapangan, masih banyak ditemukan sampah menumpuk di muara saluran dan area rumah pompa. Justru ini menjadi pekerjaan tambahan ketika hujan deras datang.

    “Ada beberapa rumah pompa yang di ujungnya masih ditemukan sampah menumpuk. Ini tentu memperlambat kerja petugas di lapangan,” kata Bahtiyar.

    Bahtiyar berharap, pembersihan saluran dan pengerukan sedimen dilakukan secara rutin bahkan saat tidak musim hujan. Tujuannya agar daya tampung saluran tetap ideal dan air hujan bisa mengalir lancar ke sistem pembuangan utama.

    “Saat tidak musim hujan pun, sebaiknya saluran terus dibersihkan. Sampah dan sedimen harus diangkat supaya ukuran dan kedalaman saluran tetap sesuai kapasitasnya,” katanya.

    Bahtiyar juga menyoroti masih banyaknya bangunan liar dan lapak pedagang di atas saluran air, yang kerap menjadi penghambat saat perbaikan dilakukan.

    Dia mendorong agar kelurahan, RT/RW, serta Satpol PP lebih proaktif menertibkan tanpa menunggu instruksi dari Pemkot.

    “Banyak saluran yang di atasnya dipakai untuk menaruh barang atau lapak PKL. Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan supaya ketika ada perbaikan, petugas tidak lagi kesulitan membuka saluran,” tuturnya.

    Selain itu, kata dia, pentingnya konektivitas antar-saluran antarwilayah agar aliran air tidak terputus di tengah jalan. Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan saluran air saat Musrenbang dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil lapangan.

    “Ketika nanti ada perbaikan saluran, harus ada konektivitas antara wilayah. Jangan sampai kampung A bangun sendiri, kampung B juga, tapi salurannya tidak nyambung. Ini sering terjadi karena perencanaan ego sektoral,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD Surabaya 7 November 2025

    Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD Surabaya 7 November 2025

    Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).
    Sehari sebelum ditangkap KPK, Kang Giri, sapaan akrabnya, sempat mengumpulkan pejabat Pemkab dan DPRD
    Ponorogo
    dalam pertemuan di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda), pada Kamis (6/11/2025).
    Pertemuan itu sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab Ponorogo ke Jakarta menghadiri undangan KPK pada Kamis (23/10/2025).
    Pada pertemuan di Baperinda itu, Sugiri menyebut untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
    Biasanya DPRD dan Pemkab hanya bertemu pada forum paripurna atau acara resmi tertentu.
    “Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Sugiri, Kamis (6/11/2025), seperti dikutip
    Tribun Jatim
    .
    Dalam pertemuan itu pula, Sugiri membahas berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
    Sementara itu, OTT terhadap
    Bupati Ponorogo

    Sugiri Sancoko
    dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.
    “Benar,” kata Fitroh.
    OTT itu berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di internal Pemkab Ponorogo.
    “(Kasus) mutasi dan promosi jabatan,” kata Fitroh.
    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunjatim-timur.com dengan judul Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD Banyuwangi Pastikan EWS Terus Berfungsi, Untuk Pantau Kesiapsiagaan Warga dari Bencana

    BPBD Banyuwangi Pastikan EWS Terus Berfungsi, Untuk Pantau Kesiapsiagaan Warga dari Bencana

    Banyuwangi (beritajatim.com) -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi terus memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebencanaan demi keselamatan.

    Salah satunya dengan memastikan Sistem Deteksi Dini Bencana atau Early Warning System (EWS) terus siaga. EWS yang telah terpasang di seluruh titik pesisir, baik utara maupun selatan Banyuwangi, terus dipantau agar berfungsi optimal oldh petugas BPBD Banyuwangi secara rutin.

    Perlu diketahui, Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang 175 Km sehingga dinilai berpotensi terjadi tsunami. Berdasarkan catatan sejarah, Banyuwangi pernah dilanda tsunami pada 2 Juni 1994 lalu.

    Gempa bumi yang diikuti tsunami setinggi 13 meter menghantam pesisir selatan Banyuwangi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 200 orang korban meninggal dunia.

    Kalaksa BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, melalui anggota Pusdalops, Ismanto menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan secara berkala. Guna memastikan EWS berfungsi optimal. Selain mengecek keseluruhan perangkat, juga dilakukan pengujian fungsi alat.

    “Setiap bulan pada tanggal 26, pukul 10.00 WIB kita melakukan pembunyian, sebagai cara untuk mengecek kondisi EWS,” katanya, Jumat (7/11/2025).

    Pengecekan tak hanya fokus pada sistem utama, tapi juga mencakup peralatan penunjang seperti kelistrikan dan jaringan internet.

    “Alat ini bergantung pada daya listrik dan koneksi wifi. Jadi semua komponen itu juga kami cek agar dalam kondisi aktif,” terangnya.

    Menurut Ismanto, perangkat EWS memiliki kemampuan mendeteksi dini potensi tsunami hingga dua jam sebelum gelombang mencapai daratan. Saat sistem aktif, sirine akan berbunyi dengan nada keras selama satu jam tanpa henti.

    “Dengan begitu, warga punya waktu untuk segera menyelamatkan diri jika benar-benar terjadi tsunami. Karena itu, perawatan rutin jadi hal wajib,” tuturnya.

    Diketahui, saat ini terdapat tiga titik utama di pesisir Selatan Banyuwangi yang sudah dilengkapi EWS, yakni di Pelabuhan Muncar, Pantai Grajagan, dan Pantai Rajegwesi, Kecamatan Pesanggaran.

    Selain di wilayah selatan, perangkat serupa juga terpasang di sepanjang garis pantai Banyuwangi bagian utara seperti wilayah Pantai Blimbingsari, Kampung Mandar, hingga pantai di Wongsorejo. Beberapa di antaranya merupakan milik BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Adapun perangkat EWS yang terpasang di Banyuwangi beberapa merupakan milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk teknisi perawatannya berasal dari Surabaya.

    “Teknisi alat ini dari Surabaya karena perangkatnya milik BPBD Provinsi. Jadi kalau ada gangguan, mereka yang datang ke lokasi. Tidak tentu waktunya karena operatornya bukan dari Banyuwangi,” kata Ismanto.

    BPBD juga memastikan warga di kawasan rawan bencana sudah dibekali informasi terkait fungsi dan bunyi sirine tersebut.

    “Kami sudah sosialisasikan kepada penduduk pesisir, terutama di wilayah selatan yang rawan tsunami. Sosialisasi dilakukan langsung dengan bantuan pemerintah desa,” tandas Ismanto. [alr/suf]

  • 6 Tahun Bekerja di Malaysia Pakai Jalur Ilegal, PMI Asal Bangkalan Ditangkap dan Dideportasi Surabaya 7 November 2025

    6 Tahun Bekerja di Malaysia Pakai Jalur Ilegal, PMI Asal Bangkalan Ditangkap dan Dideportasi Surabaya 7 November 2025

    6 Tahun Bekerja di Malaysia Pakai Jalur Ilegal, PMI Asal Bangkalan Ditangkap dan Dideportasi
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dideportasi dari Malaysia.
    Pemulangan itu dilakukan usai pekerja tersebut diketahui menggunakan jalur ilegal untuk bekerja di negeri jiran.
    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana mengatakan, pekerja tersebut yakni Aziz Suparman asal Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis.
    Aziz diketahui pergi ke Malaysia sejak tahun 2018 dan bekerja sebagai pekerja konstruksi.
    Namun, sejak awal, Aziz pergi ke Malaysia melalui jalur ilegal atau non prosedural.
    Setelah bekerja selama enam tahun, Aziz ditangkap oleh kepolisian Malaysia atas tindakan masuk secara ilegal.
    Akibatnya, Aziz dijatuhi hukuman selama 1 tahun 1 bulan.
    Setelah menjalani masa hukuman itu, Aziz dideportasi ke Indonesia melalui jalur udara.
    “Tetap menjadi kewajiban Pemkab Bangkalan melalui Disperinaker untuk menyerahkan yang bersangkutan kembali ke keluarga. Mereka adalah bagian dari masyarakat Bangkalan yang berjuang untuk memperbaiki ekonominya,” ujar Jemmi, Jumat (7/11/2025).
    Usai pemulangan tersebut, petugas Disperinaker juga memberikan pembinaan terhadap Aziz dan keluarganya agar bisa bekerja ke luar negeri melalui jalur legal dan sesuai prosedur.
    “Kami memberikan pembekalan informasi teknis pemberangkatan PMI prosedural, sekaligus membangun komitmen untuk bersinergi dalam mereduksi keberangkatan PMI non prosedural terutama langsung dari pengawasan perangkat desa,” ungkapnya.
    Jemmi mengaku, kasus deportasi PMI ini sudah terjadi berulang kali. Hingga kini masih banyak masyarakat yang nekat pergi ke luar negeri menggunakan jalur ilegal.
    “Iya beberapa waktu lalu juga ada hal serupa,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Beberkan Ciri Awal Banjir dan Longsor yang Perlu Diwaspadai

    Pakar Beberkan Ciri Awal Banjir dan Longsor yang Perlu Diwaspadai

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi seiring datangnya puncak musim hujan di wilayah Indonesia bagian barat pada November hingga Desember 2025. Maka dari itu penting untuk memahami apa saja tanda-tanda awal seperti banjir dan tanah longsor sebagai upaya pencegahan.

    Dosen Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Wahyu Wilopo menjelaskan tanda-tanda bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sebenarnya dapat dikenali lebih awal dengan memperhatikan kondisi sekitar.

    Retakan tanah atau bangunan, tiang dan pohon yang miring, serta guguran tanah di lereng merupakan indikasi awal longsor. Sedangkan banjir biasanya diawali dengan hujan deras terus-menerus, naiknya permukaan air sungai, dan genangan di sekitar permukiman.

    “Oleh karena itu perlu digalakkan ronda lingkungan, khususnya setelah hujan untuk mengamati tanda-tanda banjir atau longsor di sekitar. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat,” ungkap Wahyu, Kamis (6/11/2025).

    BMKG mencatat curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, di atas 150 milimeter per dasarian, berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini dapat memicu banjir dan longsor, terutama di wilayah padat penduduk dan pegunungan. Dalam beberapa pekan terakhir, tercatat 45 kejadian cuaca ekstrem yang didominasi hujan lebat dan angin kencang.

    Profesor Wahyu menilai, banjir paling berisiko melanda wilayah dekat sungai atau daerah rendah terutama yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang. Sementara itu, daerah pegunungan dengan lereng curam dan lapisan tanah lapuk berpotensi mengalami longsor, seperti di kawasan Kalimantan dan Sulawesi.

    “Pada prinsipnya, daerah yang rentan longsor aman dari banjir dan yang rentan banjir aman dari longsor,” tambahnya.

    Wahyu menegaskan, perubahan iklim global merupakan kondisi yang tak bisa dihindari. Sehingga adaptasi menjadi kunci menghadapi dampaknya, dengan enghindari kawasan rawan bencana, baik secara permanen maupun sementara bisa menjadi langkah bijak untuk meminimalkan risiko terdampak bencana hidrometeorologi.

    “Bencana bukan hanya permasalahan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menghindari dan meminimalkan dampak kejadian bencana tersebut,” tutup Wahyu.

  • Pertamina Jember Tegaskan Pertalite Tak Mengandung Air, Ungkap Faktor Motor Bisa Brebet Surabaya 7 November 2025

    Pertamina Jember Tegaskan Pertalite Tak Mengandung Air, Ungkap Faktor Motor Bisa Brebet Surabaya 7 November 2025

    Pertamina Jember Tegaskan Pertalite Tak Mengandung Air, Ungkap Faktor Motor Bisa Brebet
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Pertamina Jember menegaskan bahwa bahan bakar jenis Pertalite yang dijual di wilayahnya dalam kondisi aman dan sesuai standar.
    Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya isu di masyarakat terkait dugaan Pertalite bercampur air maupun etanol.
    Sales Branch Manager Pertamina Jember
    , Hendra Saputra menyampaikan bahwa pihaknya tak menutup mata terhadap laporan masyarakat dan terus melakukan pengecekan kualitas di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
    “Pertamina juga merespons isu di masyarakat, kaitannya dengan Pertalite yang bercampur air atau ‘brebet’. Jika ada konsumen yang mengalami kendala, silakan datang ke SPBU tempat membeli untuk diklarifikasi,” kata Hendra saat diwawancara, Jumat (7/11/2025).
    Pihaknya sempat mendapatkan laporan dari beberapa masyarakat yang meminta penjelasan perihal ramainya isu tersebut.
    Berdasarkan hasil sidak gabungan Pertamina bersama Pemkab dan Polres Jember, kata dia, hingga saat ini tak ditemukan adanya kandungan air dalam Pertalite yang dijual di SPBU.
    “Selama masa sidak, tidak ditemukan adanya air.
    Water content-
    nya bersih dan densitasnya masih dalam batas toleransi, yaitu 0,710 sampai 0,770. Rata-rata yang kami temukan di lapangan 0,720 hingga 0,725, masih sesuai spesifikasi,” ucap Hendra.
    Menanggapi isu campuran etanol dalam Pertalite, Hendra menyebut pihaknya masih menunggu pembaruan data resmi dari pusat.
    “Untuk etanol, secara spesifikasi kami belum menerima pembaruan. Nanti akan kami pastikan lagi ke pusat,” katanya.
    Menurut dia, setiap SPBU telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang ketat dalam pengecekan kualitas bahan bakar.
    Pemeriksaan dilakukan tiga kali sehari, setiap pergantian shift, yang meliputi uji kadar air, densitas, suhu, serta pengecekan visual menggunakan gelas ukur kaca.
    “Kalau ditemukan air di tangki timbun atau di nozzle, maka BBM tersebut tidak akan dijual ke konsumen,” kata Hendra.
    Pertamina juga membuka layanan pengaduan melalui kanal resmi, termasuk aplikasi MyPertamina dan Pertamina Call Center 135, agar masyarakat dapat melaporkan keluhan terkait penggunaan BBM.
    Selain itu, Hendra mengimbau masyarakat agar menggunakan bahan bakar sesuai dengan
    rasio kompresi kendaraan
    .
    Menurutnya, kendaraan modern dengan rasio kompresi di atas 10 sebaiknya menggunakan bahan bakar dengan RON minimal 92 seperti Pertamax.
    Hendra mengatakan, salah satu penyebab kendaraan mogok atau mesin berebet setelah mengisi bahan bakar bukan semata karena kualitas BBM, melainkan bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rasio kompresi mesin dan jenis bahan bakar yang digunakan.
    “Rasio kompresi kendaraan sekarang rata-rata sudah 10 minimal. Jadi sebenarnya produk Pertalite ini didesain untuk mesin dengan rasio kompresi 9 sampai 10. Kalau lebih dari itu, seharusnya pakai bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi,” paparnya.
    Ia mencontohkan, pada kendaraan
    matic modern
    , proses pembakaran di ruang mesin bisa terganggu bila bahan bakar yang digunakan tidak sesuai.
    “Kalau piston itu seharusnya memompa sampai titik atas baru terjadi ledakan pembakaran. Tapi kalau pakai BBM dengan RON di bawah kebutuhan mesin, pembakarannya bisa terjadi lebih cepat sebelum piston mencapai titik atas,” kata dia. 
    Menurut Hendra, kondisi itu menyebabkan tenaga mesin berkurang, timbul getaran, dan dalam jangka panjang bisa memicu kerusakan pada komponen seperti piston dan busi.
    “Jadi secara teknis, faktor penyebabnya banyak, karena itu penting menggunakan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan rasio kompresi kendaraan,” ucap Hendra. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.