kab/kota: Surabaya

  • Oknum Guru Ngaji di Surabaya Cabuli Muridnya Selama Setahun

    Oknum Guru Ngaji di Surabaya Cabuli Muridnya Selama Setahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Oknum guru ngaji di Surabaya tega mencabuli muridnya selama setahun di sebuah masjid di Surabaya. Korban pencabulan itu adalah NA warga Tambaksari, Surabaya yang masih berumur 10 tahun.

    IS orang tua dari NA mengatakan bahwa aksi pencabulan itu baru diketahui setelah korban mengeluh kepada ibunya, Senin (04/12/2023). Kepada ibunya, korban bercerita bahwa dirinya dicabuli selepas salat ashar oleh pelaku berinisial SA (60). Korban digerayangi tubuhnya dan dicium bibirnya oleh pelaku.

    “Sepulang dari masjid, sekitar setelah Isya, NA bercerita ke ibunya. Katanya sambil menangis,  bilang ke ibunya jangan marah, ketika mendengar cerita pencabulan darinya,” kata IS, Kamis (28/12/2023).

    Mendengar cerita itu, ibunya langsung menghubungi agar segera pulang. Setelah ia pulang, ia mendengarkan cerita anaknya. Korban pun mengaku bahwa usai dicabuli selalu diberi uang Rp10 ribu – Rp50 ribu. Ia juga mengaku telah dicabuli sejak masih kelas 2 SD.

    “Saya kaget disitu. Karena pelaku juga takmir masjid. Saya tidak menyangka kalau dia tega. Anak saya ya melapor setelah 4 Desember 2023 kemarin itu aksi yang paling parah,” imbuh IS.

    Aksi itu dilakukan di dalam masjid saat korban hendak berpamitan pulang. Saat itu korban salim kepada pelaku. Ada teman korban yang membarengi korban disuruh pulang terlebih dahulu.

    “Namun ketika hendak turun ke lantai 1, NA ini dipegang erat- erat. Sementara satu temannya disuruh meninggalkan NA berdua dengan guru ngajinya, hingga terjadilah pencabulan,” tuturnya.

    Atas kejadian ini, IS telah melaporkan SA ke Polrestabes Surabaya. Korban juga telah menjalani pemeriksaan visum di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur.

    Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari IS. “Iya benar. Kini laporan tersebut masih dalam penyelidikan,” tutup Hendro. [ang/suf]

  • Pengwil Jatim INI Cari Pemimpin yang Mampu Atasi Tantangan 2024

    Pengwil Jatim INI Cari Pemimpin yang Mampu Atasi Tantangan 2024

    Surabaya (beritajatim.com) — Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jatim INI) tidak mau ketinggalan di awal 2024.

    Hanya 9 hari setelah Tahun Baru, organisasi para notaris tersebut mengadakan Konferensi Wilayah (Konferwil) di Empire Palace dengan tujuan memilih ketua Pengwil Jatim INI pada Selasa (9/1).

    Ketua Pemilihan Konferwil Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn., menyebutkan, ada dua calon ketua yang bersaing dalam pemilihan. Mereka adalah incumbent Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.Kn., yang akan berhadapan dengan Dr. Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H.

    Gatot menyatakan, pihaknya sebagai KPU-nya Konferwil sudah memberikan kesempatan kepada para notaris untuk mendengar langsung penjelasan para calon. Kedua belah pihak sudah mengutarakan visi dan misi mereka di depan para notaris pada Sosialisasi Visi dan Misi Bakal Calon Ketua pada 20 Desember 2023 lalu.

    “Semoga para notaris semakin memiliki gambaran pemimpin apa yang dibutuhkan organisasi di tengah berbagai tantangan profesi notaris,” kata ketua panpel acara sosialisasi tersebut, Ami Raditya, S.H., M.Kn.

    Gatot menyatakan, Pengwil Jatim INI dalam beberapa tahun terakhir mengalami situasi yang tidak pernah dialami dalam sejarah pendirian organisasi. Pada kurun 2020-2022 lalu, misalnya. Mereka harus menghadapi pandemi covid-19 yang membatasi semua aktivitas pertemuan tatap muka. Padahal, hampir semua pekerjaan kenotariatan mensyaratkan proses tatap muka sebagai salah satu persyaratan keabsahan dokumen.

    Situasi tersebut tidak hanya mempengaruhi para notaris. Organisasi yang menaungi para notaris seperti Pengwil Jatim INI juga mengalami kendala yang sama. Mereka tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi pembinaan, keorganisasian, hingga pengawasan, dengan maksimal. “Situasi serba tidak menentu karena payung hukum yang menjamin keabsahan kegiatan notaris juga belum ada,” kata Gatot.

    Namun, Pengwil Jatim INI akhirnya bisa keluar dari krisis tersebut. Mereka tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi keorganisasian dengan optimal. “Kami bisa menjalankan upgrading bagi para anggota. Pengangkatan notaris baru juga bisa kami lakukan di tengah keterbatasan. Bagaimanapun kondisinya, kepastian hukum dan kepentingan bagi para anggota harus diutamakan,” katanya.

    Menurut Gatot, situasi sulit tersebut harus menjadi pelajaran bersama. Terutama dalam memilih pemimpin Pengwil Jatim INI dalam konferwil kali ini. Sebab, krisis yang akan dihadapi organisasi tidak lantas berakhir dengan usainya covid-19. “Kita sekarang dihadapkan pada risiko perpecahan wadah tunggal notaris akibat konflik di Pengurus Pusat (PP) INI yang belum juga selesai,” katanya.

    Karena itu, kata Gatot, para notaris yang memiliki hak pilih harus mampu memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual. Tapi juga kebijaksanaan sehingga bisa melalui krisis dengan baik. Ancaman perpecahan tidak bisa diatasi dengan tindakan gegabah karena berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah maupun notaris, begitu banyak.

    “Pintar saja tidak cukup. Tapi harus bijaksana. Dan juga memiliki kreativitas, kelincahan, dan jaringan yang luas untuk memimpin organisasi agar mampu mengakomodir kepentingan para notaris. Jangan sampai pemimpin yang kita pilih salah mengambil langkah karena konsekuensinya bisa sangat panjang,” katanya. (ted)

  • Kericuhan di Papua, Kapolri Minta Petugas Persiapkan Diri

    Kericuhan di Papua, Kapolri Minta Petugas Persiapkan Diri

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta petugas kepolisian yang bertugas di Papua untuk mempersiapkan diri menjaga situasi tetap terkendali.

    ” Harapan kita semoga sampai seluruh rangkaian acara pemakaman Almarhum Luca Enembe berjalan lancar. Tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh aparat di sana, betul betul mempersiapkan diri dan menjaga situasi tetap terkendali,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kamis (28/12/2023).

    “Tadi sempat terjadi sedikit aksi dari beberapa kelompok masyarakat dan saat ini sudah diantisipasi,” lanjut Listyo.

    Sigit berharap keamanan di Papua akan berjalan kondisi sampai rangkaian acara pemakaman Lucas Enembe.

    Perlu diketahui, proses pemakaman mantan Gubernur Papua, Lucas Enembe di Jayapura, Kamis (28/12/2023) ricuh.

    Jenazah Lucas Enembe yang berada dalam Ambulance di ruang tunggu VVIP Bandara Sentani, dipaksa dikeluarkan dan dibawa dengan berjalan kaki menuju tempat pemakaman di Jayapura.

    Ribuan masyarakat yang turut dalam iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua tersebut, meminta pihak aparat keamanan untuk tidak menghalangi dan membatasi.

    Ribuan masyarakat itu, kemudian mulai melakukan pelemparan ke beberapa bangunan, serta pembakaran terhadap kendaraan roda empat dan roda dua.

    Dalam kericuhan tersebut, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur papua Ridwa Rumasukun dikabarkan mengalami luka dibagian kepala akibat terkena lemparan batu. [uci/beq]

  • Kapolri Tegaskan Jatim Masuk Daerah Rawan dalam Pemilu 2024

    Kapolri Tegaskan Jatim Masuk Daerah Rawan dalam Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan sesuai indeks kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu terus berubah sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada. Jawa Timur awal termasuk yang sangat rawan namun saat ini sudah berubah menjadi rawan, dan juga wilayah Papua menjadi salah satu yang sangat rawan.

    “Kita lihat perkembangannya yang paling penting kita tidak boleh underestimate, oleh karena itu untuk menghadapi situasi seperti itu pentingnya selalu mengimbau masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan,” terang Listyo, Kamis (28/12/2023).

    Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan deklarasi damai dan pemilu damai yang diselenggarakan hari ini dimaknai sebagai momentum yang tepat. “Mengingat saat ini adalah tahap kampanye yang akan memasuki bulan bulan terakhir yaitu di tahun 2024 bulan Januari dan Februari awal,” jelas Imam.

    Sekaligus momen ini bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk secara bersama sama kita sukseskan tahapan berikutnya yaitu tahapan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

    Usai menghadiri Deklarasi Pemilu Damai, dan Peresmian Bangunan Baru dan Jajaran Polda Jatim, Listyo meninjau pelaksanaan bakti kesehatan di rumah sakit Bhayangkara.

    Selain itu, Listyo memberikan secara langsung bantuan sosial kepada masyarakat Jawa Timur.

    Setelah deklarasi pemilu damai dibacakan, Kapolri yang diikuti oleh Forkopimda Jatim, meninjau pelaksanaan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jatim. [uci/beq]

  • Ini Pesan Kapolri Dalam Deklarasi Pemilu Damai di Jatim

    Ini Pesan Kapolri Dalam Deklarasi Pemilu Damai di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa deklarasi pemilu damai yang dilakukan elemen masyarakat menjadi hal yang penting buat semua untuk selalu mengingatkan bahwa didalam tahapan pesta demokrasi yang tinggal dua bulan lagi.

    “Kita selalu ingatkan perbedaan yang ada itu jangan kemudian membuat menjadi suatu pengesahan. Jadi perbedaan itu adalah bagian dari demokrasi, bagian dari hak dan tentunya kita harus sama-sama hormati dan itu juga tentunya merupakan dari bagian keberagaman dari demokrasi kita yang harus kita jaga,” kata Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kamis (28/12/2023).

    Kapolri berharap pemilu bisa berjalan aman dan damai dengan demikian demokrasi akan menjadi demokrasi yang baik, demokrasi mapan, karena persatuan dan kesatuan itu menjadi modal utama bagi siapapun pemimpinya nanti untuk melanjutkan program-program pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kita menghadapi bonus demografi dimana momentum ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, dan saya kira semuanya sepakat bahwa persatuan dan kesatuan menjadi hal yang harus selalu dijaga. Karena ini kekuatan kita kekuatan bangsa kita dan ini harus kita jaga dan kita kelola sebagai energi untuk menghadapi Indonesia kedepan lebih baik,” tegas dia. [uci/kun]

  • Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di Jawa Timur

    Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Deklarasi Pemilu Damai di wilayah hukum Jawa Timur.

    Selain dihadiri Kapolri, kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat utama (PJU) Mabes Polri serta Forkopimda Jatim, Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rafael Gareba Baay, serta pejabat utama (PJU) Polda Jatim.

    Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai diikuti oleh pimpinan lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum akademisi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan di Jatim.

    Berikut narasi deklarasi damai yang dibacakan masing-masing perwakilan kelompok msyarakat:

    Kami Segenap Komponen Masyarakat Jawa Timur Berkomitmen:

    1. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945;
    2. Siap menyukseskan Pemilu 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai dan demokratis;
    3. Siap patuh dan tunduk pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    4. Siap untuk menolak segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, money politic dan upaya politisasi agama dalam Pemilu 2024;
    5. Siap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Jawa Timur. [uci/beq]

  • Begini Kondisi Vokalis Diduga Keracunan Usai Tenggak Miras di Vasa Hotel Surabaya

    Begini Kondisi Vokalis Diduga Keracunan Usai Tenggak Miras di Vasa Hotel Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Vokalis Ogie and Friends dinyatakan harus menjalani masa kritis di RS Gotong Royong usai perform dan minum miras di Cruz Lounge and Bar Vasa Hotel pada Jumat (22/12/2023). Vokalis perempuan itu adalah Mitra Ohello. Ia dilaporkan kritis pada Minggu (24/12/2023), hingga harus menjalani perawatan ekstra karena kehilangan kesadaran.

    Kuasa Hukum Mitra, Renald Christoper mengatakan bahwa kondisi Mitra saat ini telah membaik. Ia sudah keluar dari ruangan ICU dan sudah dinyatakan selesai dari masa kritis. “Namun kondisinya masih lemah sekali. Masih butuh istirahat penuh,” kata Renald saat dihubungi beritajatim.com, Kamis (28/12/2023).

    Sementara, menurut Renald personel lain Ogie and Friends yang juga ikut menenggak minuman keras yang sama dengan Mitra dikabarkan dalam kondisi syok dan masih berduka usai Refly, Indro dan Reza dinyatakan meninggal dunia.

    “Untuk saksi yang lainnya sementara masih syok aja mas. Ada kekhawatiran seperti yang dialami korban lainnya. Mereka juga masih dalam suasana duka dan belum berkenan diwawancara,” pungkasnya.

    Diketahui, Ogie and Friends menjadi band yang perform pada Jumat (22/12/2023) di Cruz Lounge and Bar Vasa Hotel. Band yang diisi oleh 7 personel itu akhirnya minum minuman keras (miras) bersama dengan Indro seorang bos sound system yang kebetulan mendapatkan project untuk acara tahun baru di lokasi yang sama.

    Pasca pulang dari lokasi, empat orang kondisinya memburuk. Ia adalah Reza, Refly, Indro dan Mitra. Tiga nama diawal telah dinyatakan meninggal dunia dan dikebumikan di daerahnya masing-masing. [ang/suf]

  • Dokter Lakukan Uji Toksikologi ke 2 Jenazah Meninggal Usai Minum di Vasa Hotel

    Dokter Lakukan Uji Toksikologi ke 2 Jenazah Meninggal Usai Minum di Vasa Hotel

    Surabaya (beritajatim.com) – Dokter forensik RSUD dr. Soetomo melakukan uji toksikologi pada sampel 2 jenazah musisi yang kemarin telah diautopsi. Uji toksikologi ini dilakukan karena tim dokter forensik ingin mengetahui zat yang dikonsumsi oleh para korban.

    “Meninggal karena alkohol apa terkena racun masih belum bisa dipastikan, kalau meninggal karena alkohol itu tidak mungkin, sebab minumnya tak banyak,” kata Kepala Staf Medik Kedokteran Forensik RSUD dr Soetomo Edi Suyanto, Rabu (27/12/2023).

    Saat ini tim dokter masih mencari akar masalah untuk mencari penyebab kematian. Ia lantas memberikan contoh pada kasus Mirna kopi Sianida. Hal pertama yang dilakukan oleh tim dokter saat itu adalah memeriksa kandungan minuman yang diduga menjadi penyebab kematian.

    “Alkohol saja satu sloki ini tidak mematikan. Kemungkinan campuran cairan zat aktif. Yang menyebabkan gangguan di sistem kehidupan,” jelasnya.

    Dari pengalaman Edi, ia menduga bahwa kematian dari 3 orang yang sempat minum di Cruz Lounge and Bar Vasa Hotel itu disebabkan racun yang terkandung dalam minuman keras. Namun, untuk memastikan hal itu, tim dokter masih melakukan pemeriksaan.

    “Ini yang masih dicari. Untuk meninggalnya ini karena ada gangguan dari sistem pernapasan,” tandas Edi.

    Sementara itu, dari Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan, sample minuman keras diminum para korban, kini sedang dilakukan uji Labfor di Polda Jatim.

    “Kami koordinasi dengan Labfor Polda Jatim meneliti sampel bahan bahan minuman yang ditenggak korban. Untuk itu kami masih melakukan analisa mendalam,” tutup Hendro.

    Sebelumnya, Polisi telah memastikan bahwa miras yang diminum oleh 8 musisi pada Jumat (22/12/2023) adalah milik Cruz Lounge Bar Vasa Hotel. Perlu diketahui, 3 musisi Surabaya bernama Refly, Reza, dan Indro meninggal dunia usai menjadi penampil dan mengkonsumsi minol di Cruz Lounge Bar Vasa Hotel Surabaya. Sedangkan 1 musisi lainnya dalam kondisi kritis hingga saat berita ini diunggah.

    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono mengatakan polisi sudah memeriksa 5 saksi yang terdiri dari bartender dan crew Ogie and Friends yang tampil di Cruz Lounge Bar Vasa Hotel. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan pemeriksaan, miras yang dikonsumsi oleh para musisi berasal dari Cruz Lounge Bar Vasa Hotel dan bukan milik salah satu bartender.

    “Ada 3 botol miras dengan 2 merk berbeda yang kami amankan. Minumannya dari Cruz Lounge Bar Vasa Hotel bukan milik bartender,” kata Hendro, saat diwawancarai Beritajatim.com, Selasa (26/12/2023). [ang/but]

  • Penjual Rujak Gugat Wali Kota Surabaya

    Penjual Rujak Gugat Wali Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang ibu penjual rujak cingur menggugat Wali Kota Surabaya. Wanita kelahiran 60 tahun silam ini menggugat karena Pemkot telah menyerahkan hak tanah milik ahli waris Guntoro yakni Kinasih, kepada HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).

    Tetapi, sidang perdana yang mestinya digelar hari ini Rabu (27/12/2023) ditunda. Penundaan karena kuasa hukum dari Wali Kota Surabaya masih dalam proses penandatanganan kontrak.

    Dalam sidang yang digelar di ruang Tirta 1 PN Surabaya, Ketua Majelis Hakim Silfi Yanti Zulfia menunda sidang dan sidang kembali diagendakan pada Rabu 10 Januari 2023.

    “Karena kuasa hukum belum bisa hadir jadi sidang ditunda Rabu 10 Januari 2024,” kata Ketua Hakim Silfi Yanti Sulfia.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat Kinasih, John A Christiaan SH saat ditemui usai sidang mengatakan bahwa gugatan ini terjadi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

    Pemkot telah menyerahkan hak tanah milik ahli waris Guntoro yakni Kinasih kepada seseorang yang bisa disebut HKBP (Huria Kristen Batak Protestan). Penyerahan tersebut dilakukan atas Surat Persetujuan Wali Kota Nomor 34/Pers/1981.

    Disitu disebutkan bahwa HKBP memenuhi kriteria salah satunya adalah hak agraria. Yaitu enam bulan setelah SK itu diberikan harus mengurus hak kepemilikan.

    “Persoalannya adalah bagaimana mungkin mengurus hak kepemilikan karena tanah itu adalah milik Kinasih dari turun temurun dan punya surat keterangan dari Kelurahan Mojo itu. Bahwa sampai saat ini hak kepemilikan ini masih tetap atas nama Kinasih dan keluarga,” kata Jhon.

    Untuk itu, ia mempertanyakan dasar pemkot memberikan persetujuan hak tanah milik kliennya kepada pihak lain. Surat yang dikirim ke pemkot tersebut tidak mendapatkan respons.

    Pada terakhir kali pihaknya menanyakan status tanah tersebut kepada pemkot. Apakah itu tanah milik pemkot atau pribadi milik orang.

    “Kalau itu milik pemkot misalnya itu surat ijo, ya silakan, itu haknya pemkot. Wali Kota menjawab bahwa berkaitan dengan tanah petok D Nomor 482 itu yang berhak memberikan keterangan adalah Kelurahan Mojo,” ucapnya.

    “Maka saya berpegang pada sejarah tanah dari Kelurahan Mojo bahwa sejak sebelum tahun 60-an sampai tahun 2007 itu hak kepemilikan masih milik atas nama Guntoro dan sudah beralih kepada Kinasih,” lanjutnya.

    Untuk saat ini objek tanah sekarang yang diberikan pemkot kepada HKBP itu 1.000 meter persegi. Tapi yang sebenarnya tanah seluas 1.710 meter persegi tersebut seluruhnya sudah dikuasai pihak HKBP.

    “Permintaan kami tidak macam-macam. Kami hanya minta wali kota segera mencabut SK perizinan tertanggal 18 Mei 1981. Seharusnya jika tenggang waktu 6 bulan yakni November 1981 tidak memenuhi ketentuan maka akan dicabut secara otomatis. Bahkan dampai detik ini masih belum dicabut,” pungkasnya.

    Terpisah, pihak Pemkot dari Bagian Hukum dan Kerjasama Raz Rixza saat ditemui usai siang mengaku tidak berani berkomentar. “Saya tidak berani berkomentar. Nanti di kuasa hukum saja, sekarang masih prosen tandatangan kontrak dengan wali kota,” ungkapnya. [uci/but]

  • 2.720 Permohonan Bantuan Hukum di Kemenkumham Jatim Habiskan Rp 6,4 Miliar

    2.720 Permohonan Bantuan Hukum di Kemenkumham Jatim Habiskan Rp 6,4 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 2.270 permohonan bantuan hukum gratis masuk ke Kanwil Kemenkumham Jatim selama tahun 2023. Dari permohonan tersebut menelan anggaran hingga 6,4 miliar rupiah. Anggaran sebanyak itu disalurkan oleh organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) untuk 2.720 permohonan dari masyarakat Jawa Timur.

    “Dari anggaran sebesar Rp 6.515.730.000, kami telah merealisasikan anggaran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebesar Rp 6.434.490.000 atau 98,75%,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono hari ini Rabu, (27/12/2023).

    Anggaran sebanyak itu, lanjut Heni, digunakan untuk bantuan hukum litigasi yang mencapai 1.823 permohonan. Ada tiga tahapan yang dapat dimohonkan, mulai dari proses pendampingan penyidikan, persidangan dan Peninjauan Kembali (PK).

    “Pada tahapan penyidikan, negara memberikan bantuan sebesar Rp2 juta, untuk persidangan dan PK masing-masing Rp3 juta dan Rp1 juta,” terangnya.

    Sebanyak 2.270 permohonan bantuan hukum gratis masuk ke Kanwil Kemenkumham Jatim selama tahun 2023. Dari permohonan tersebut menelan anggaran hingga 6,4 miliar rupiah. Anggaran sebanyak itu disalurkan oleh organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) untuk 2.720 permohonan dari masyarakat Jawa Timur.

    Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi, Heni menjelaskan terdapat 897 permohonan. Dengan bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi hingga pendampingan di luar pengadilan. “Untuk bantuan non litigasi, jumlah pesertanya antara 3-30 orang per permohonan, sehingga masyarakat yang terdampak bantuan ini berkali lipat dari jumlah permohonan yang masuk,” jelas Heni.

    Salah satu strategi yang membuat penyerapan anggaran bantuan hukum ini dapat optimal karena sistem reward and punishmen yang diterapkan Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Program Bantuan Hukum. Tim melakukan evaluasi terhadap kinerja PBH pada akhir triwulan III.

    “Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan hasil evaluasi dari Tim Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur,” ujar Heni.

    Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Tim Panitia Pengawas Pusat (PANWASPUS) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan penilaian berbasis kinerja pelayanan dan penyerapan anggaran selama periode kontrak bantuan hukum dari bulan Januari-September tahun 2023. Mantan Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan itu menerangkan total penambahan pagu anggaran yang diberikan oleh Tim PANWASPUS BPHN adalah sebesar 131 juta rupiah.

    “Terdapat 25 OBH yang mendapat penambahan anggaran, sebanyak 15 OBH yang mendapat pengurangan anggaran, dan terdapat 25 OBH yang tidak mendapatkan penambahan maupun pengurangan,” kata Heni.

    Pada tahun depan, Heni menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum yang diberikan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan capaian akreditasi PBH. “Dari 65 PBH yang ada, yang terakreditasi A ada 3 PBH, 14 PBH terakreditasi B dan lebih dari separuh atau 48 PBH masih terakreditasi C,” urai Heni.

    Mayoritas memang baru pertama kali mengikuti proses akreditasi, sehingga masuknya akreditasi C. Nah, Kanwil Kemenkumham Jatim mendorong agar PBH itu dapat menyelesaikan perkara yang lebih banyak dengan jumlah advokat dan paralegal yang meningkat.

    “Seiring waktu, seharusnya PBH bisa meningkatkan akreditasinya melalui peningkatan kinerjanya tiap tahun, bisa dari penyerapannya, bisa juga dari peningkatan jumlah advokat dan paralegal dan juga yang gak kalah penting jumlah kasus pro bono yang mereka tangani,” tutup Heni. [uci/kun]