Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar pemerintah dan badan usaha (BU) melakukan distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta.

    Hal ini merespons fenomena antrean yang mengular di SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) di Surabaya, Jawa Timur. Antrean yang mengular itu tak lepas dari stok BBM di SPBU swasta yang kini baru terisi di SPBU BP.

    Di satu sisi, warga Surabaya disebut was-was dengan isu kualitas Pertalite besutan Pertamina.

    Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo mengatakan, fenomena antrean di SPBU BP setelah pasokan BBM-nya kembali normal menunjukkan adanya ketimpangan pasokan di lapangan yang berdampak langsung pada konsumen.

    “Dari sisi YLKI, kami menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha terkait agar distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta,” ucap Rio kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

    YLKI pun mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan seluruh badan usaha penyedia BBM diperkuat. Hal ini diperlukan agar mekanisme distribusi dan transparansi stok lebih baik. 

    Untuk diketahui, kekosongan stok BBM di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu. Menyikapi hal ini, pemerintah mendorong pengusaha SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina dengan skema business to business (B2B).

    Sebab, Pertamina masih memiliki kuota impor. Di sisi lain, jatah impor BBM untuk SPBU swasta telah habis untuk 2025 ini.

    Belakangan, baru BP yang sepakat membeli base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina, sementara Shell dan Vivo masih dalam tahap negosiasi.

    BP-AKR pun mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur. 

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama Pertamina terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.  

    Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud. 

    “BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ucap Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025). 

    BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta internasional. 

    Terpisah, Kementerian ESDM menyebut sejumlah badan usaha SPBU swasta, seperti Vivo dan Shell, hingga saat ini masih melakukan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, negosiasi yang mengalami progres cukup maju adalah Vivo. Dia menyebut, Vivo hampir mendekati kesepakatan. 

    Namun, dia belum dapat memberikan informasi perincian terkait volume dan target pembelian oleh Vivo.  

    “Kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi jadi kita tunggu aja ya,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025). 

    Laode menegaskan bahwa SPBU swasta lainnya, seperti Shell, masih dalam tahap negosiasi dengan Pertamina. Shell disebut meminta bertemu dengan Laode dalam proses negosiasi ini. 

    Kendati demikian, dia tak memberikan penjelasan terkait apa saja pertimbangan Shell saat ini.  

    “[Shell] masih berproses, Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dulu dengan saya, saya bilang oke,” tuturnya. 

  • Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Siapkan Strategi Jelang Pemilu 2029 dan Mantapkan Soliditas Kader

    Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Siapkan Strategi Jelang Pemilu 2029 dan Mantapkan Soliditas Kader

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan kader Partai Gerindra Surabaya dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengikuti retret konsolidasi di Ubaya Training Centre (UTC) Trawas, Mojokerto. Kegiatan ini menjadi ruang memperkuat solidaritas internal sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029 dan kemungkinan pemekaran dapil di Kota Surabaya.

    Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan bahwa agenda retret ini tidak hanya bersifat penguatan organisasi. Dia menegaskan bahwa seluruh struktur partai perlu bergerak satu ritme dalam menata arah kerja politik menuju 2029.

    “Retret ini salah satu tujuannya membangun suasana demokrasi yang baik dan juga mensukseskan pemilu 2029 dengan meningkatkan perolehan suara dari Partai Gerindra, dan saya mengajak seluruh kader partai memaksimalkan perolehan suara,” ujar Cahyo di Trawas, Minggu (9/11/2025).

    Cahyo menambahkan bahwa target kursi legislatif ke depan harus benar-benar mencerminkan dukungan masyarakat secara luas. Dia berharap seluruh kader mampu membuka ruang partisipasi dan menyerap aspirasi secara lebih intens.

    “Pemilu ke depan maupun jumlah kursi yang diperebutkan semaksimal mungkin, dalam artian adalah jumlahnya betul-betul mampu menjaring suara dari semua kelompok masyarakat Surabaya,” lanjut Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

    Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menjelaskan bahwa peluang penambahan kursi DPRD Surabaya sangat ditentukan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Dia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka peluang penataan dapil yang baru.

    “Konsen kita adalah bagaimana jumlah kursi di DPRD Surabaya itu harus bertambah dulu. Saat ini kita ada 50 kursi. Fokus kita adalah menambah menjadi 55 kursi, dan salah satu syaratnya adalah jumlah penduduk Surabaya minimal 3 juta jiwa,” ujar Cak Yebe sapaan lekatnya.

    Cak Yebe menegaskan bahwa langkah teknis pengawalan data kependudukan menjadi hal krusial. Komisi A, kata dia, akan membentuk desk koordinasi bersama Dispendukcapil Surabaya dan KPU.

    “Harapan kami, Kota Surabaya ini sudah waktunya kursinya bertambah dari 50 jadi 55. Namun demikian itu bisa terjadi kalau jumlah penduduk Surabaya mencapai 3 juta,” tutur Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai retret ini membawa dampak penting bagi soliditas partai hingga tingkat ranting. Dia menyebut suasana diskusi berjalan hangat dan penuh kesadaran kolektif.

    “Kegiatan ini menjadi momen menyamakan langkah. Kita ingin pengurus PAC sampai ranting merasakan satu napas perjuangan. Kalau soliditas terbentuk, kinerja politik juga akan lebih terarah,” ujar Bahtiyar.

    Bahtiyar menegaskan bahwa hasil retret ini harus benar-benar diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan. Dia menyebut kekompakan adalah modal utama menghadapi dinamika politik ke depan.

    “Kita pulang dari sini bukan hanya dengan semangat, tapi dengan tanggung jawab. Ada amanah yang harus diwujudkan bersama,” tutupnya. [asg/suf]

  • Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menuai penolakan. Front Pembebasan Rakyat (FPR), komunitas demokrasi partisipatoris yang beranggotakan sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998 dari berbagai kampus, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut.

    Mereka menilai bahwa pemberian gelar itu bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi mengaburkan sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terjadi selama Orde Baru.

    FPR menyampaikan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada figur yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi rakyat.

    Menurut mereka, masa kekuasaan Soeharto justru dibangun di atas prahara 1965, ditandai oleh pembungkaman kebebasan sipil, korupsi sistemik, serta kekerasan terstruktur terhadap masyarakat sipil dan lawan politik.

    Agus Wiryono, salah satu anggota FPR alumnus Unesa, mengatakan bahwa sejarah tidak boleh dipoles demi kepentingan politik sesaat.

    “Kami hidup dan menyaksikan sendiri bagaimana ruang demokrasi dicabut dari rakyat. Penangkapan tanpa proses hukum, pembredelan media, dan represi kampus adalah bagian nyata dari kehidupan di bawah pemerintahan Soeharto. Mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional sama saja menutupi luka dan rasa kehilangan para korban,” ujar Agus.

    Senada dengan itu, Heru Krisdianto aktivis 98 lulusan Unair, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.

    “Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tapi jeritan rakyat yang sudah tidak sanggup lagi menahan penindasan. Banyak kawan kami dipenjara, diculik, atau hilang hingga kini tak kembali. Gelar pahlawan itu tidak pantas untuk orang yang kekuasaannya berdiri di atas ketakutan,” kata Heru.

    Sementara itu, aktivis jebolan UK Petra, Onny Wiranda, menambahkan bahwa penghormatan terhadap sejarah harus dilakukan melalui keberanian mengakui fakta, bukan dengan melupakan dan memutihkan masa lalu yang kelam.

    “Bukan soal dendam. Ini soal kebenaran dan rasa hormat kepada para korban. Kalau negara ingin memberi teladan, maka teladannya bukan mengangkat figur yang melanggar hak rakyat, tetapi menghormati mereka yang memperjuangkan keberanian, keadilan, dan kebebasan,” jelas Onny.

    FPR menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan mengingat nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Reformasi 1998. Mereka menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa melangkah maju dengan cara berdamai dengan sejarah melalui pengakuan yang jujur, bukan dengan menghapus jejak penderitaan rakyat.

    Dengan sikap ini, FPR berharap suara publik yang menginginkan keadilan sejarah tetap dijaga, sekaligus menjadi pengingat bahwa gelar pahlawan bukan sekadar gelar simbolik, melainkan tanggung jawab moral tentang siapa yang patut dikenang sebagai teladan bagi generasi masa depan. [tok/suf]

    FRONT PEMBEBASAN RAKYAT

    Heru Krisdianto (Unair)
    Agus Wiryono (Unesa)
    Onny Wiranda (UK. Petra)
    Dandik Katjasungkana (Unair)
    Aldi Karmailis (Unair)
    Andri Arianto (Unair)
    Matius Eko Purwanto (UWM)
    Eusebius Purwadi (Unair)
    Opi Maharani Banong (STIESIA)
    Andre Hapsara (UWM)

    Didik Iskandar (UWKS)
    Abdi Edison (Untag)
    Didik Nurhadi (Unesa)
    Achmad Hilmi (Unitomo)
    Rinto M Siagian (Unitomo)
    Ferry Irawan (Unitomo)
    Nina Agustin (Unitomo)
    Singgih Prayogo (Unitomo)
    Mochamad Verie (UWK)
    Moh Rouf (Unesa)

    Mei Indarwanti (Unesa)
    Yudhit Ciphardian (UK. Petra)
    Dewa Made (UWKS)
    Agatha Retnosari (ITS)
    Triyana Damayanti (Unair)
    Tita Sinta (UWKS)
    Rosallyn (UWM)
    Edwin Suryaatmaja (Unesa)
    Pramono (Unipra)
    Riyanto (Unesa)

    Moch. Irvan (Unesa)
    Winda (ITATS)
    I Putu Agus Fitrian HK (Stiesia)
    Leonardus Sugianto (Stiesia)
    Michael Kusumosularso (ITATS)

  • Pemprov Jatim Raih Penghargaan Nusantaraya Award di ICCF 2025, Apa Kata Gubernur Khofifah?

    Pemprov Jatim Raih Penghargaan Nusantaraya Award di ICCF 2025, Apa Kata Gubernur Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dalam ajang Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 yang berlangsung di Gedung Malang Creative Center (MCC) Kota Malang.

    Penghargaan berupa piala diserahkan langung oleh Ketua Umum ICCN yang disaksikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim Iwan mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan kepada Jawa Timur atas komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring komunitas serta sinergi lintas pemangku kepentingan melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

    “Alhamdulillah Jatim berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dari ICCN. Salah satu alasan kuat adalah karena Jatim memiliki komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring dan sinergi lintas pemangku kepentingan,” tutur Gubernur Khofifah saat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/11/2025).

    Lebih lanjut Gubernur Khofifah pun menegaskan investasi sektor ekonomi kreatif Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada periode Semester I – 2025 investasi sektor ekonomi kreatif di Jatim mencapai Rp 6,86 Triliun.

    “Yang meningkat 12,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 6,08 triliun,” tegasnya.

    Tak hanya itu, posisi kuatnya ekonomi kreatif Jatim juga dapat dilihat dari data produktivitas ekspor luar negeri. Pada periode Semester I – tahun 2025, ekspor sektor ekonomi kreatif Jawa Timur telah tembus USD 12.887,01 juta. Capaian ini meningkat 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar USD 12.359,23 juta.

    “Dan Alhamdulillah Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai ekspor ekonomi kreatif terbesar di Indonesia, dengan komoditi utama berupa fesyen, kriya dan kuliner,” ujarnya.

    Lebih lanjut Khofifah pun menegaskan sektor ekonomi kreatif Jatim tak hanya disokong oleh pemodal besar. Melainkan justru banyak didukung juga oleh para pelaku UMKM. Hal ini karena sektor ekonomi kreatif berevolusi menjadi sektor paling menjanjikan dan populer di masyarakat.

    “Ekonomi kreatif sangat cepat pertumbuhannya. Dan ini membutuhkan perhatian bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang tepat bagi para pelaku maupun investor,” tuturnya.

    Untuk itu, Khofifah mempersembahkan penghargaan ini pada seluruh penggerak ekonomi kreatif Jatim. Penghargaan yang diterima Jatim harus menjadi pelecut meningkatkan produktivitas. Dengan harapan besar turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir perjuangan atau kerja keras kita. Melainkan jadi penyemangat untuk terus berjuang mewujudkan Jawa Timur yang memang surganya Ekonomi Kreatif,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, ICCF 2025 sendiri merupakan ajang bergengsi tahunan yang digelar oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Sedangkan ICCN adalah jejaring Kota dan Kabupaten kreatif di Indonesia yang berdiri sejak 2015.

    Dengan anggota lebih dari 260 kota/kabupaten, ICCN menjadi simpul kolaborasi lintas daerah untuk mendorong inovasi, menguatkan identitas budaya, dan memajukan ekosistem kreatif Indonesia.

    Turut hadir dalam gelaran (ICCF) 2025 Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. [tok/suf]

  • Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan Usai Dipulihkan MKD

    Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan Usai Dipulihkan MKD

    GELORA.CO -Politisi Golkar Adies Kadir langsung tancap gas mendampingi warga yang menjadi korban sengketa lahan di Surabaya, tak lama setelah dirinya kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR RI.

    Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Adies Kadir tidak melakukan pelanggaran kode etik. Posisi Adies pun dipulihkan kembali sebagai anggota DPR RI.

    Adies mengaku baru saja menerima surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari perwakilan warga terdampak sengketa lahan, dengan Pertamina yang mencakup 534 hektar (Ha) terdiri dari 3 kecamatan dan 5 kelurahan di Surabaya, dimana jumlah korbannya mencapai puluhan ribu orang.

    Aspirasi tersebut akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi di DPR, melalui Komisi II yang membawahi Kementrian Agraria san Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi VI, serta Komisi XII yang membawahi Pertamina agar dibahas bersama pihak terkait. 

    “Saya sudah menerima langsung surat dari warga. DPR RI siap memfasilitasi RDP yang alan diagendakan dalam waktu dekat agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang adil,” ujar Adies Kadir dikutip Minggu, 9 November 2025.

    Menurutnya, salah satu fungsi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah harus tetap berjalan dan ditegakkan, sehingga persoalan yang ditemukan masyarakat dan dilaporkan ke parlemen harus ditindaklanjuti 

    “Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya. Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka,” tandas Adies. 

  • Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sadis di Sampang, Terkait Dendam Asmara

    Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sadis di Sampang, Terkait Dendam Asmara

    Sampang (beritajatim.com) – Kasus pembunuhan sadis yang mengguncang Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, akhirnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Korban, seorang pemuda berinisial RGP (19), asal Surabaya, ditemukan tewas setelah dibacok hingga meninggal. Ia sempat dilarikan ke Puskesmas setempat, namun nyawanya tidak tertolong.

    Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi berhasil menangkap dua pelaku utama, ZI (24) dan AI (44), keduanya warga Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung. Menurut keterangan Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, motif pembunuhan ini berkaitan dengan dendam asmara.

    “Motifnya dendam atau sakit hati karena asmara. Korban diduga mengganggu istri pelaku ZI,” ungkapnya pada Minggu (9/11/2025). Hal ini menunjukkan bahwa konflik pribadi antara korban dan pelaku ZI memicu terjadinya tindakan kejam tersebut.

    ZI dijerat dengan Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Sedangkan AI, yang berperan sebagai pembantu pelaku utama, dikenakan Pasal 355 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman yang dihadapi keduanya adalah penjara 15 hingga 20 tahun.

    Peristiwa ini bermula pada Minggu (2/11/2025), saat warga Desa Samaran digegerkan oleh penemuan seorang pria terkapar bersimbah darah tanpa identitas. Warga yang menemukan korban segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

    Kapolsek Tambelangan, AKP Saprawi, mengonfirmasi bahwa korban masih hidup saat ditemukan, namun meninggal dunia sesampainya di Puskesmas setempat sekitar pukul 16.03 WIB.

    “Untuk identitas korban dan motif kejadian masih dalam penyelidikan,” ujar Kapolsek pada Senin (3/11/2025), sebelum akhirnya penyelidikan mengarah pada motif dendam asmara. [sar/suf]

  • Harta Fantastis Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo yang jadi Tersangka KPK

    Harta Fantastis Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo yang jadi Tersangka KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) — Di balik sosok tenang seorang dokter yang meniti karier di dunia kesehatan, tersimpan catatan kekayaan yang mengundang perhatian publik. Nama Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, kini menjadi perbincangan hangat setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 7 November 2025. Statusnya pun menjadi tersangka bersama dengan Bupati Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono.

    Namun yang membuat publik tercengang bukan hanya status hukumnya, melainkan juga nilai kekayaan pribadi Yunus yang terbilang fantastis. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang diakses melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id, Yunus tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp14,54 miliar, setelah dikurangi utang senilai Rp800 juta.

    Dalam laporan itu, Yunus menguasai beragam aset bernilai tinggi. Rinciannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp9,25 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,11 miliar, harta bergerak lainnya Rp25 juta, kas dan setara kas Rp4,7 miliar, serta harta lainnya Rp250 juta.

    Menariknya, aset properti Yunus tersebar di sejumlah daerah besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dia memiliki tanah seluas 4.600 meter persegi di Kota Madiun senilai Rp2,5 miliar, serta rumah dan tanah di Surabaya senilai Rp2,75 miliar. Tak berhenti di situ, namanya juga tercatat memiliki aset tanah di Karanganyar, yang menambah daftar panjang kekayaannya di luar Ponorogo.

    Dalam LHKPN itu pula, Yunus melaporkan dua kendaraan pribadi dengan nilai total lebih dari Rp1,1 miliar. Mobil tersebut ialah Honda HR-V keluaran 2021 seharga Rp240 juta, dan BMW 320 tahun 2023 senilai Rp875 juta. Seluruh harta tersebut, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi KPK, dinyatakan berasal dari hasil sendiri.

    KPK menegaskan, publikasi LHKPN merupakan bentuk transparansi pejabat publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai integritas dan kepatuhan pejabat publik terhadap asas penyelenggaraan negara yang bersih. Kini, dengan Yunus Mahatma masuk dalam daftar pihak yang diamankan KPK dalam OTT Ponorogo, catatan kekayaannya menjadi sorotan baru. [end/suf]

  • Pemprov Jatim raih Nusantaraya Award di ICCF 2025

    Pemprov Jatim raih Nusantaraya Award di ICCF 2025

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih penghargaan Nusantaraya Award dalam ajang Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 di Gedung Malang Creative Center (MCC), Kota Malang, Sabtu (8/11).

    “Alhamdulillah Jatim berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dari ICCN. Salah satu alasan kuat adalah karena Jatim memiliki komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring dan sinergi lintas pemangku kepentingan,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Minggu.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mewakili Gubernur Khofifah.

    Penyerahan disaksikan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Khofifah menegaskan investasi sektor ekonomi kreatif Jawa Timur terus meningkat.

    Pada Semester I-2025 nilainya mencapai Rp6,86 triliun atau naik 12,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp6,08 triliun.

    Selain itu, nilai ekspor sektor ekonomi kreatif Jawa Timur juga tembus 12.887,01 juta dolar AS pada Semester I-2025, meningkat 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12.359,23 juta dolar AS. Komoditas unggulan ekspor Jatim meliputi fesyen, kriya, dan kuliner.

    Lebih lanjut, Khofifah mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Jatim banyak disokong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menurut dia, sektor tersebut menjadi bidang yang paling menjanjikan dan cepat berkembang di masyarakat.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah mempersembahkan penghargaan tersebut bagi seluruh penggerak ekonomi kreatif di Jawa Timur.

    Ia berharap penghargaan itu menjadi penyemangat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir perjuangan atau kerja keras kita. Melainkan jadi penyemangat untuk terus berjuang mewujudkan Jawa Timur yang memang surganya ekonomi kreatif,” katanya.

    Sebagai informasi, ICCF 2025 merupakan ajang tahunan yang digelar oleh ICCN—jejaring kota dan kabupaten kreatif Indonesia yang berdiri sejak 2015 dengan anggota lebih dari 260 daerah.

    Jaringan ini menjadi simpul kolaborasi lintas wilayah untuk mendorong inovasi, memperkuat identitas budaya, dan memajukan ekosistem kreatif nasional.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Khofifah dan LMI Lepas “Ride For Palestina 1000 KM” Surabaya-Jakarta

    Gubernur Khofifah dan LMI Lepas “Ride For Palestina 1000 KM” Surabaya-Jakarta

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara simbolis melepas keberangkatan 200 pesepeda peserta “Ride For Palestina 1000 KM” menuju Ibu Kota Jakarta pada Minggu, 9 November 2025.

    Dimulai pukul 07.00 WIB dari Titik Nol Tugu Pahlawan, Surabaya, pelepasan ini melambangkan misi kemanusiaan sejauh 1.000 kilometer untuk membawa pesan solidaritas rakyat Palestina.

    Gubernur Khofifah mendoakan agar para peserta diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan, sekaligus menekankan bahwa kegiatan ini menunjukkan semangat kepedulian sesama umat manusia.

    “Yang akan melakukan misi kemanusiaan 1000 kilometer ke Jakarta mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan, kesuksesan,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, hari Minggu (9/11/2025).

    Ia juga berdoa agar segala kasih sayang Tuhan mengalir deras kepada rakyat Palestina, baik yang masih berada di sana maupun yang sudah di pengungsian seperti di Yordania dan Rafah.

    “(Kepada) saudara-saudara kita yang di Palestina mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kasih sayang.
    Kasih sayang yang ada di langit maupun kasih sayang yang ada di bumi. Baik kepada kita maupun saudara kita yang ada di Palestina,” ujar Khofifah.

    Kegiatan bersepeda ini diselenggarakan dan didukung oleh Lembaga Manajemen Infak (LMI) bersama berbagai komunitas sepeda seperti GX-ID, Balap Jadul Surabaya, Bike to Work, BORAC, GCC, B2W, KYY, Mbolang Ride, BJS, dan GOKU.

    Ketua Ekspedisi Ride For Palestina 1000 KM sekaligus perwakilan dari LMI, Suryo Guritno, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan menunjukkan bahwa kepedulian dan perjuangan untuk kebenaran tetap ada.

    “Buat kita semua adalah semangat ini tidak boleh luntur. Semangat ini tidak boleh berhenti. Dan semangat ini tidak boleh surut.
    Untuk kita tunjukkan kepada dunia pesan ini,” ungkap Suryo.

    Sebagai informasi, peserta bersepeda dijadwalkan akan menempuh rute Surabaya – Madiun – Yogyakarta – Semarang – Brebes – Bandung – Bekasi – Jakarta selama tujuh hari, dan direncanakan tiba di Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu, 15 November 2025.

    Acara pelepasan ini, yang juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati dan Ustaz Toha dari IKADI, merupakan tahun kedua LMI menyelenggarakan agenda “Ride For Palestina” sebagai bagian dari pembelaan atas kemerdekaan Palestina, dengan ratusan pesepeda yang hadir bukan hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. [rma/aje]

     

  • 6 Sebelum Ikut Demo dan Hilang, Reno Sempat Minta Rp 50.000 ke Ayah untuk Beli Makan Surabaya

    6 Sebelum Ikut Demo dan Hilang, Reno Sempat Minta Rp 50.000 ke Ayah untuk Beli Makan Surabaya

    Sebelum Ikut Demo dan Hilang, Reno Sempat Minta Rp 50.000 ke Ayah untuk Beli Makan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Reno Syahputra Dewo (24) sempat meminta uang sebesar Rp 50.00 ke ayahnya untuk makan, sesaat sebelum ikut demo dan dilaporkan hilang.
    Kerangka Reno belakangan ditemukan di Gedung ACC
    Kwitang
    , Jakarta Pusat.
    Paman Reno, Jemmy Yulianto (44), mengatakan kerabatnya yang selama ini tinggal bersama Reno di Jakarta kehilangan kontak setelah pecahnya aksi demonstrasi, Jumat (29/8/2025).
    Sedangkan, kata Jemmy, ayah Reno, Muhammad Yasin, bercerita bahwa keponakannya tersebut sempat meminta uang Rp 50 ribu dengan alasan untuk membeli makanan.
    “(Kontak terakhir) tanggal 29 itu. Menurut ayahnya, keterangan ayahnya itu minta uang transfer uang cuma Rp 50 ribu buat beli makan,” kata Jemmy di rumah duka, Sabtu (8/11/2025) malam.
    Jenazah Reno diantar oleh ambulans Polri ke rumahnya di Jalan Kampung Malang Utara, Tegalsari, Surabaya, Sabtu (8/11/2025) sekitar pukul 19.30 WIB.
    Jemmy mengungkapkan, keluarga menghormati hasil tes DNA yang dikeluarkan Polri.
    Menurutnya, aparat kepolisian sudah menjalankan tugas dalam mengungkap identitas.
    Kemudian, lanjut Jemmy, pihak keluarga tidak berniat melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum. Ia hanya meminta doa agar keponakannya itu tenang.
    “Kita nanti apa ya, pikirkan nanti atau ya sudahlah (kematian Reno) ini memang istilahnya Allahualam lah. Kalau untuk sampai ke (proses hukum) selanjutnya kayaknya enggak ada,” ucapnya.
    RS Polri Kramat Jati sebelumnya memastikan dua kerangka yang ditemukan di Gedung ACC Kwitang teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan.
    Kepala Biro Laboratorium dan Dokumen Kesehatan (Karo Labdokkes) Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan sekunder terhadap struktur tulang menunjukkan keduanya berjenis kelamin laki-laki.
    “Hasil pemeriksaan DNA dan gigi postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi Reno Syahputra Dewo anak biologis dari bapak Muhammad Yasin,” jelas Sumy Hastry.
    Polda Metro Jaya menyebut penyelidikan atas insiden kebakaran di Gedung ACC Kwitang masih berlanjut untuk memastikan penyebab pasti dan mengungkap pemicu kerusuhan yang menyebabkan dua korban terperangkap di dalam bangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.