Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Ketua DPRD Sumenep Daftar Bacakada 2024 ke PKB

    Ketua DPRD Sumenep Daftar Bacakada 2024 ke PKB

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah (bacakada) untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Hamid Ali Munir membawa berkas pendaftaran dan pakta integritas ke Desk Pilkada DPC PKB Sumenep ditemui langsung Ketua Desk Pilkada PKB, M. Kamalil Ersyad. Hamid mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati sekaligus.

    “Mengapa saya kok mendaftar dua posisi sekaligus, bacabup dan bacawabup? Ini karena nanti yang berhak menilai adalah partai. Saya tidak mau mendahului keputusan partai,” dalihnya.

    Ia mengungkapkan, partai nantinya akan berkonsultasi dengan DPP PKB untuk menilai apakah dirinya layak maju dicalonkan sebagai bacabup atau bacawabup. “Sebagai kader dan pengurus PKB, saya siap menerima apapun penugasan partai,” ujarnya.

    Ia menceritakan, sebelum mendaftarkan diri, Hamid mengaku telah meminta ‘restu’ kepada para kyai sepuh di Sumenep maupun di luar Sumenep.

    “Ini mangkanya saya agak belakangan mendaftar, karena saya masih keliling meminta restu pada guru-guru saya, para kyai-kyai sepuh di Madura,” tuturnya.

    Ketika ditanya apakah dirinya juga akan mendaftarkan diri melalui partai lain untuk Pilkada 2024? Hamid lagi-lagi mengaku menunggu instruksi partai.

    “Jadi apakah nanti akan ada kerja sama dengan partai lain atau yang disebut koalisi? Itu yang menentukan arahnya adalah partai,” terangnya.

    Sementara Ketua Desk Pilkada Sumenep, M. Kamalil Ersyad menjelaskan, Hamid Ali Munir merupakan pendaftar keempat untuk Pilkada 2024 melalui PKB.

    “Pendaftaran bacabup dan bacawabup ini kami buka hingga 30 April 2024. DPC PKB hanya sebatas menerima pendaftaran. Kewenangan penentuannya ada di DPP,” terangnya.

    Ia menjelaskan, sesuai mekanisme partainya, bakal calon yang dinyatakan resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati maupun calon wakil bupati adalah mereka yang menyerahkan berkas pendaftarannya ke DPC PKB. Bukan sekedar mengisi formulir secara online.

    “Apabila sudah menyerahkan berkas pendaftaran dan pakta integritas ke DPC, maka akan mendapatkan nomor registrasi. Berkas-berkas itu akan kami kirimkan ke DPP, secara online,’” ujarnya.

    Ia menambahkan, setelah berakhir masa pendaftaran, pihaknya akan menyampaikan pada DPP, berapa pendaftar calon bupati maupun wakil bupati melalui PKB.

    “Kemudian akan ditetapkan oleh DPP sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati. Para bakal calon yang telah mendaftarkan diri melalui PKB wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarkan DPP di Surabaya pada 5 Mei 2024,” paparnya. [tem/beq]

  • Kekerasan dan Perdamaian di Negara-negara Muslim

    Kekerasan dan Perdamaian di Negara-negara Muslim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok Islamis melakukan tiga per lima dari 204 pengeboman teroris di dunia antara 1994-2008. Pada 2009, terdapat 6 perang dan 30 konflik kecil, sebagian melibatkan Muslim. Faktor lainnya adalah penjajahan Barat dan hubungan Islam dengan kekerasan.

    Penjajahan dan Pendudukan Barat

    Kolonialisme Barat disalahkan atas kekerasan di masyarakat Muslim. Kolonialisme Prancis di Aljazair mendorong penggunaan kekerasan dalam perjuangan kemerdekaan.

    Intervensi Barat di Timur Tengah termasuk penyebaran ideologi Salafi oleh Arab Saudi. Salafisme menolak pembaruan dan penafsiran mistis dalam Islam. Salafi juga menentang Sufi dan mengklaim dirinya mengikuti teladan Islam dari awal.

    Inggris berperan penting dalam mempromosikan penafsiran Islam yang puritan di Makkah dan Madinah setelah mengusir Kesultanan Osmani dari Arab. Pengaruh kolonial Barat memperburuk ketegangan etnis dan agama, seperti konflik Arab-Israel. Mayoritas negara Muslim pasca kolonial rentan terhadap perang saudara dan terorisme.

    Perang Islam

    Beberapa sarjana berpendapat bahwa Islam memiliki ciri mendasar yang berkaitan dengan kekerasan. Namun, kekerasan bukanlah masalah eksklusif pada Islam karena berbagai kelompok etno-religius juga melakukan kekejaman sepanjang sejarah. Agama juga bisa digunakan untuk membenarkan kekerasan, meskipun tidak semua agama mendukung kekerasan.

    Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa Islam bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri, tetapi bom bunuh diri bukanlah asal-usul atau karakteristik Islami. Tafsiran Qur’an oleh ulama juga perlu dianalisis dalam konteks kekerasan.

    Peran Ulama

    Perdebatan Islam tentang perdamaian dan kekerasan melibatkan dua penafsiran yang berbeda. Pengaruh politik dan pengalaman masa lalu mempengaruhi pendukung kekerasan. Ulama kontemporer cenderung menjaga tradisi daripada mengembangkan perspektif baru.

    Dalam pandangan zaman pertengahan, orang Muslim dapat dihukum jika tidak beribadah. Pemahaman konservatif modern telah menyebar dalam masyarakat Muslim saat ini. Banyak Muslim menentang hukuman mati untuk murtad meskipun mereka sendiri menghadapi risiko.

    Ulama memiliki otoritas dalam penafsiran agama, menghasilkan kurangnya kreativitas pada ulama muda. Konservatisme adalah alasan utama mengapa umat Islam tidak siap menanggapi klaim jihadis Al-Qaeda dan ISIS. Gagasan radikal yang dipengaruhi oleh pandangan pribadi terkait dengan pengalaman Quthb. Ulama bisa memainkan peran dalam memperkuat argumen terhadap pemikiran Jihadi-Salafi.

    Negara Otoriter

    Negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain karena norma dan lembaga demokrasi memperkuat sikap saling pengertian. Di Asia Timur, proses demokratisasi telah terjadi, sedangkan di Timur Tengah masih didominasi oleh negara otoriter yang menyebabkan terorisme dan konflik sipil.

    Ulama Sunni dan Syiah serta rezim sekuler dan Islamis yang otoriter juga berperan dalam eskalasi sektarianisme dan konflik di Timur Tengah. Faktor lain seperti warisan kolonial dan faktor sosioekonomi juga mempengaruhi konflik tersebut.

    Kesimpulannya ialah Muslim berpartisipasi dalam kekerasan selama tiga dasawarsa terakhir. Kekerasan tidak dapat dijelaskan dengan hanya merujuk pada ciri-ciri esensial Islam. Kekerasan dipengaruhi oleh kolonialisme Barat dan adanya kesenjangan antara teologi dan praktik manusia.

    Ada juga penafsiran tertentu tentang Islam, seperti Jihadi-Salafisme, yang dikaitkan dengan terorisme. Kesulitan melawan propaganda dan ambisi ulama untuk memonopoli tafsir Islam juga mempengaruhi. Masalah otoritarianisme juga menjadi faktor penting dalam kekerasan di masyarakat Muslim. [beq]

    Judul Buku: Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan
    Bab: Masa Kini (Kekerasan dan Perdamaian)
    Penulis: Ahmet T. Kuru
    Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
    Tahun Terbit: Januari 2022, cetakan keempat.

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

  • Said Abdullah, Tangan Besi Penjaga Keamanan Anggaran Negara

    Said Abdullah, Tangan Besi Penjaga Keamanan Anggaran Negara

    Surabaya (beritajatim.com) – Said Abdullah tidak hanya dikenal sebagai politisi ulung. Lebih dari itu, tokoh yang putra asli Madura ini terkenal dengan ketegasannya bicara soal anggaran negara. Melalui posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said berusaha memegang kuat amanah menjaga keamanan anggaran negara.

    Dia kerap bicara lantang mengkritisi kebijakan Pemerintah terkait penggunaan anggaran yang tidak memihak rakyat. Bahkan, Said tanpa tedeng aling-aling berani menyerang apabila kebijakan yang diambil pemerintah secara nyata justru menambah beban masyarakat menjadi semakin berat.

    Tercatat sudah kritik pedas yang dilancarkan Said pada pemerintah. Sebut saja rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen pada 2025. Said tegas menentang rencana tersebut dan menyatakan itu justru semakin memperberat beban rakyat.

    Said mengingatkan dampak buruk yang timbul jika PPN jadi dinaikkan 12 persen. Di antaranya, bakal terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat sebesar 3,2 persen serta anjloknya upah minimun. Belum lagi ancaman krisis ekonomi global.

    Said juga tegas bicara soal bantuan sosial. Dia meminta pemerintah menahan penyaluran bansos (bansos) untuk sementara waktu.

    Hal itu disampaikan Said Abdullah jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Karena, dia mencium adanya potensi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

    Tak hanya itu, Said menaruh perhatian sangat besar terhadap keberlangsungan UMKM. Di mata dia, UMKM lah yang menjadi penopang ekonomi nasional. Para pelaku UMKM adalah pejuang yang menjadi tiang kokoh penyangga stabilitas ekonomi.

    Masih banyak deretan contoh keberpihakan Said Abdullah terhadap rakyat. Dengan tangan dinginnya, Said Abdullah berkomitmen kuat menjaga keamanan anggaran negara dari potensi penyalahgunaan yang berujung membebani rakyat.

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Prabowo Dinilai Punya PR Pengesahan RUU Perampasan dan BLBI

    Prabowo Dinilai Punya PR Pengesahan RUU Perampasan dan BLBI

    Surabaya (beritajatim.com)– Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Selain program makan siang gratis, kata dia, dua PR besar yang masuk dalam program 100 hari pemerintahanya adalah pengesahan RUU Perampasan Asset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Saya kira, urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi,” ujar Hardjuno, Jumat (26/4/2024).

    Menurutnya, RUU ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi dan dapat digunakan untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset pejabat negara dari pendapatan yang tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah.

    “Perampasan aset melalui RUU ini tidak memerlukan adanya bukti kesalahan dari pelaku kejahatan yang sulit dibuktikan dalam sidang pengadilan, sementara kerugian negara secara nyata yang telah terjadi,” jelasnya.

    Namun Hardjuno mengaku pengesahan RUU ini tidak mudah. Menurut dia, tarik ulur pengesahan RUU perampasan aset ini sangat kuat. Apalagi, banyak tangan politik yang bermain.

    “Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini,” ujarnya.

    Hardjuno menambahkan, RUU ini juga dapat menjadi alat untuk menyelesaikan kasus BLBI yang masih menjadi kotak pandora yang belum terungkap secara terang benderang.

    “Kita berharap, pemerintahan baru ini bekerja maksimal mengejar para obligor dan debitur untuk menyelesaikan utangnya kepada negara,” ujar Mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.

    “Pemerintah mesti lebih tegas, tidak pandang bulu. Kalau asset pengemplang BLBI ini disita, saya kira bisa mempertebal APBN kita. Sehingga program apapun jenisnya bisa dieksekusi,” tambah dia.

    Hardjuno menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan agar tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkannya sebagai gimik politik.

    “Mari semua anak bangsa, sama-sama mengawal seberapa serius mereka mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan memberantas korupsi,” pungkas dia. [asg/but]

  • Jadi 2 Kloter, 618 CJH Ponorogo Berangkat ke Tanah Suci

    Jadi 2 Kloter, 618 CJH Ponorogo Berangkat ke Tanah Suci

    Ponorogo (beritajatim.com) – Untuk tahun 2024 atau 1445 hijriah, calon jamaah haji (chj) asal Ponorogo yang bakal berangkat ke Tanah Suci akan terbagi menjadi 2 kelompok terbang (kloter). Jumlah jemaah haji asal bumi reog yang akan berangkat sebanyak 618 orang.

    “Jemaah haji dari Ponorogo yang bakal berangkat tahun ini 618 orang. Setidaknya per hari ini masih diangka itu,” kata Kasie Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo, Marjuni, Jumat (26/04/2024).

    Marjuni menjelaskan bahwa, dengan jumlah 618 orang itu, akhirnya untuk Ponorogo dibagi menjadi 2 kloter. Ditinjau jadwal yang dikeluarkan oleh embarkasi Surabaya, jemaah haji Ponorogo di kloter 19 dan kloter 20. Di mana jemaah haji asal Ponorogo dari 2 kloter itu, akan berangkat pada tanggal 15 Mei 2024. Namun, jadwal keberangkatannya dari 2 kloter itu berbeda.

    “Sebenarnya untuk 2 kloter itu tanggal berangkatnya sama, yakni tanggal 15 Mei 2024. Hanya berbeda jam berangkatnya, kloter 19 berangkat dini hari pukul 02.00 WIB, kalau kloter 20 berangkat pukul 07.00 WIB,” katanya.

    Diakui oleh Marjuni, memang keberangkatan itu jamnya tidak bisa disamakan. Sebab, sesuai dengan penjadwalan kloter di embarkasi Surabaya, jemaah haji yang masuk asrama haji harus tepat waktu, tidak boleh maju atau mundur waktunya.

    “Kloter 19 masuk ke asrama haji Sukolilo Surabaya pukul 08.00 WIB dan kloter 20 pada pukul 12.WIB,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa, sesuai jadwal, para jemaah haji ini tinggal semalam di asrama. Setelah itu, esok harinya, mereka mulai berangkat dari bandar udara Surabaya menuju bandar udara di Madinah. Tamu-tamu Allah asal Ponorogo itu, diperkirakan melakukan kegiatan ibadah kurang lebih selama 41 hari.

    “Kegiatan ibadah haji di tanah suci nantinya sekitar 41 hari,” pungkasnya. [end/aje]

  • Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

    Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

    Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Tahun 2024 yang dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

    Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

    Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

    “Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

    Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

    “Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

    Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

    “Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

    Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

    Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

    “Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

    Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

    Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

    Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

    “Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

    Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

    “Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

    Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

    “Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/aje]

  • Prakiraan Cuaca Surabaya Raya 26 April 2024

    Prakiraan Cuaca Surabaya Raya 26 April 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, menyampaikan terkait prakiraan cuaca di Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, pada hari ini, Jumat (26/4/2024).

    “Beberapa daerah di Surabaya raya cenderung cerah berawan, medkipin beberapa daerah berpotensi hujan. Untuk suhunya berkisar antara 26-33 derajat celcius dan kelembapan antara 70-95 persen,” ujar Oky Sukma Hakim, S.Tr, prakirawan BMKG Juanda Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Adapun berikut ini lebih lengkapnya prakiraan cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, untuk hari ini.

    Jumat, 26 April 2024

    Cuaca Surabaya

    Pagi: Berawan

    Siang: Cerah Berawan

    Malam: Cerah Berawan

    Dini hari: Hujan Petir

    Suhu antara 26-33 derajat celcius dan kelembapan mencapai 70-90 persen.

    Cuaca Sidoarjo

    Pagi: Hujan Ringan

    Siang: Cerah Berawan

    Malam: Cerah Berawan

    Dini hari: Hujan Petir

    Suhu antara 26-33 derajat celcius dan kelembapan mencapai 70-95 persen.

    Cuaca Gresik

    Pagi: Berawan

    Siang: Berawan

    Malam: Cerah Berawan

    Dini hari: Hujan Ringan

    Suhu antara 26-33 derajat celcius dan kelembapan mencapai to 70-95 persen.

    Penting untuk dicatat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, oleh karena itu, disarankan untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca dari sumber yang terpercaya.

    Dengan mengetahui prakiraan cuaca ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada periode tersebut. [fyi/aje]

  • Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

    Penghargaan dengan kategori kinerja tinggi (skor 3,5018) tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda), pada (25/4/2024) kemarin, di Grand City Surabaya.

    Menurut Bupati Yuhronur, penghargaan ini adalah wujud kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan pembangunan daerah.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini wujud kerja keras seluruh insan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun penghargaan ini juga wujud keberhasilan dari pembangunan daerah atau berdampak kepada masyarakat,” tutur Yuhronur usai menerima penghargaan dari Mendagri, Tito Karnavian.

    Yuhronur menjelaskan, kategori kinerja tinggi merupakan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) tahun 2023, dari laporan cakupan indikator makro, di antaranya penurunan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran terbuka dan lainnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat memimpin peringatan Hari Otoda ke XXVIII di Lamongan mengungkapkan bahwa momen peringatan ini sebagai kontribusi atas pembangunan daerah kepada pembangunan nasional. Dia berkata, tujuan utama dari otonomi daerah ada dua yakni kesejahteraan dan demokrasi.

    “Makna dari otonomi daerah ialah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan setempat, guna mewujudkan dua tujuan,” ujar Rouf.

    “Dalam mewujudkan kesejahteraan tentu dapat dicapai melalui pelayanan yang berkualitas. Sedangkan dalam tujuan yang kedua yakni demokrasi dapat direalisasikan melalui kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan daerah,” imbuhnya.

    Wabup Rouf juga menyebut salah satu program yang sudah diterapkan di Lamongan yakni program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, yang bertujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Tdak hanya secara teknis, melainkan pelayanan yang diberikan juga memiliki kualitas yang maksimal.

    Lebih lanjut, Wabup Rouf menambahkan bahwa kebijakan pembangunan daerah akan berkontribusi dalam menuntaskan program pembangunan nasional, di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi.

    Lalu peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian daerah hingga nasional, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    “Pemkab Lamongan memiliki 11 program prioritas yang mana bertujuan menciptakan kejayaan Lamongan yang berkeadilan atau mengembangkan dan memaksimalkan potensi Lamongan. Capaian di daerah yang terus menunjukkan trend positif salah satunya angka kemiskinan di Lamongan yang terus menurun,” jelas Rouf.

    “Oleh sebab itu, mari terus memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menjalankan amanah pembangunan berkelanjutan, agar menciptakan masa depan yang berkelanjutan pula bagi generasi mendatang,” pungkasnya. [riq/aje]