kab/kota: Surabaya

  • Ketum Ikatan Istri Partai Golkar Sampaikan Simpati ke Aghnia Punjabi

    Ketum Ikatan Istri Partai Golkar Sampaikan Simpati ke Aghnia Punjabi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Arlaingga diwakili beberapa pengurus IIPG Provinsi Jawa Timur (Avianti Blegur dan kawan), IIPG Kota Malang (Elly Edy Jarwoko) dan Kabupaten Malang (Chusnul Siadi) menyambangi selebgram Aghnia Punjabi di kediamannya di Permata Jingga, Kota Malang.

    Yanti menyampaikan rasa simpatinya kepada Aghnia atas penderitaan yang dialami putrinya, Cana. Kekerasan ini dilakukan oleh babby sitternya.

    Yanti mengatakan, sebagai sesama seorang ibu, dirinya tahu betul bahwa penderitaan yang dialami oleh sang buah hati juga sangat dirasakan oleh sang ibu.

    Yanti, yang juga istri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu menyampaikan dukungan morilnya.

    Ketua IIPG Provinsi Jawa Timur, Luluk Maqnuniah Sarmuji juga meminta pengurus IIPG Kota dan Kabupaten Malang sebagai sesama warga Malang untuk terus memperhatikan dan mengawal perkembangan kasus ini. “Kami akan membantu mengingatkan melalui media sosial agar masyarakat luas juga aware terhadap perkembangan kasus ini. Jangan sampai kasus ini tenggelam apalagi terlupakan. Semoga kasus ini segera tuntas, sehingga pihak keluarga mendapatkan keadilan,” tukasnya.

    Luluk berharap kasus semacam ini tidak terulang kembali di masyarakat. “Dan, semoga Cana serta anak-anak lain yang menjadi korban kasus serupa segera pulih baik secara fisik maupun psikis. Semoga mereka dapat menjalani hidup dan masa depan dengan sebaik-baiknya dan tanpa trauma,” pungkasnya. [tok/but]

  • Perempuan Golkar Bersatu Monitoring Program Bantuan Penyintas Kanjuruhan Malang

    Perempuan Golkar Bersatu Monitoring Program Bantuan Penyintas Kanjuruhan Malang

    Surabaya (beritajatim.com) – Rombongan ibu-ibu dari Perempuan Golkar Bersatu (PGB) Provinsi Jawa Timur yang diketuai Luluk Maqnuniah Sarmuji, dan pengurus Kabupaten/Kota Malang mengadakan Halal Bi Halal dengan keluarga penyintas tragedi Kanjuruhan.

    Hadir dalam rombongan provinsi, adalah Avianti Blegur, Nita Wibisono, Redatini, dan kawan-kawan. Rombongan ini didampingi PGB Kota (Elly Edi Jarwoko) dan Kabupaten Malang (Chusnul Siadi).

    Momen ini juga merupakan kegiatan pendampingan pengasuhan anak-anak penyintas Tragedi Kanjuruhan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Timur. Pendampingan pengasuhan yang berjalan setiap bulan selama satu tahun ini adalah program bantuan yang diberikan oleh Perempuan Golkar Bersatu (PGB) dan Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) berbarengan dengan program bantuan dana pengasuhan dan pendidikan 10 juta per anak.

    Dana 10 juta ini ditransferkan ke rekening masing-masing anak setiap bulan selama 3 tahun. Program ini sudah berjalan di tahun kedua. Sedangkan, program pendampingan oleh LPA Jatim hanya berjalan selama satu tahun.

    Ketua LPA Jatim, Anwar Solihin menjelaskan, bahwa LPA Jatim melakukan pendampingan terhadap keluarga yang salah satu anggotanya menjadi korban Kanjuruhan, terutama anak-anaknya. Ini agar tidak terus terpuruk dalam kesedihan rasa kehilangan.

    Anwar melanjutkan, karena program pendampingan ini sudah berakhir di Desember 2023, maka itu diadakan pertemuan terakhir sekaligus Halal bi Halal sebagai tanda berakhirnya program. Program pendampingan dan dana pendidikan ini pertama kali diresmikan langsung oleh Ketua Umum IIPG, Yanti Arilangga, bersama PGB pada 23 November 2022 lalu.

    Meski bantuan pendampingan oleh LPA Jatim telah berakhir, bantuan dana pengasuhan dan pendidikan per bulan masih akan berjalan sampai nanti genap 3 tahun. Yanti Airlangga berharap bantuan ini dapat membantu keluarga korban Kanjuruhan, terutama keluarga yang masih mempunyai anak usia sekolah.

    “Barangkali ada yang kepala keluarganya menjadi korban, program ini dapat membantu agar putra atau putrinya tidak sampai putus sekolah,” jelas Yanti Airlangga yang juga istri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

    Program ini bentuk kepedulian IIPG dan Partai Golkar dalam persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama yang berfokus pada keluarga dan anak-anak, sebagai pilar kehidupan bangsa. (tok/ted)

  • ‘Ngantor’ di Kelurahan Bubutan Surabaya, Eri Cahyadi Ungkap Sejumlah Temuan

    ‘Ngantor’ di Kelurahan Bubutan Surabaya, Eri Cahyadi Ungkap Sejumlah Temuan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan sejumlah temuan dan solusi yang ia peroleh saat hari pertama ‘ngantor’ di Kelurahan Bubutan Kota Surabaya. Ia menyoroti pentingnya pelayanan administrasi yang solutif dan efisien kepada masyarakat.

    “Ada temuan yang tidak terlalu signifikan, tapi adalah keberanian dari teman-teman untuk memberikan solusi, sehingga (pelayanan) bisa cepat di hari itu,” kata Eri saat ngantor di Kelurahan Bubutan, Senin (6/5/2024).

     Eri menekankan bahwa pelayanan adminduk harus diselesaikan dalam waktu satu hari. Namun ia juga menyadari bahwa ada beberapa kasus yang memang memerlukan penanganan khusus.

    Sejumlah temuan saat Eri ‘ngantor’ di Kelurahan Bubutan adalah terkait adanya warga yang urus kehilangan akta kelahiran.

    Menurut dia, kehilangan akta kelahiran dapat diurus di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) atau kelurahan kecamatan setempat.

    Selain itu, Eri juga menyoroti masalah pindah antar kelurahan tanpa laporan yang menyebabkan pemblokiran data kependudukan.

    Untuk itu, ia mengimbau warga Surabaya agar melaporkan perpindahan KTP dan lokasi tinggal agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat memantau keberadaan mereka.

     “Nah, saya juga minta tadi untuk mempermudah itu. Kalau dia (warga) di kelurahan setempat pun dia bisa minta pindah ke kelurahan yang baru. Jadi urusnya di kelurahan lama, tidak harus di kelurahan yang baru,” papar dia.

    Di samping pindah antar kelurahan di Surabaya, Eri juga menyarankan penggunaan surat pernyataan untuk kasus perpindahan ke luar daerah. Surat pernyataan ini bertujuan mempermudah proses verifikasi dan menghindari keterlambatan warga yang akan berpindah.

    “Kan kita (pemerintah kota) administratif, tidak perlu pembuktian. Kalau ada apa-apa dengan surat pernyataan itu, dengan fotonya, maka bisa kita laporkan. Tapi jangan diperlambat, orangnya disuruh datang, difoto bareng, kan kelamaan, kita tidak sarankan untuk itu,” tegasnya.

    Kemudian, penanganan terhadap kasus kontrakan juga tidak luput ia temukan saat ngantor di Kelurahan Bubutan. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya surat pernyataan dari pemilik kontrakan untuk memastikan data kependudukan yang akurat.

    “Saya bilang ke teman-teman kalau seperti ini surat pernyataan dari yang punya kontrakan, bahwa yang tinggal di kontrakan itu siapa dan yang sudah pindah siapa. Kalau ternyata dia sudah pindah (kontrakan) dan tidak mau diganti (alamat KTP), ya diblokir. Tapi atas dasar siapa, ya atas dasar (pernyataan) yang punya rumah,” bebernya.

     Eri juga menyoroti soal transparansi kepastian pelayanan adminduk. Pasalnya, di Kelurahan Bubutan, ia menemukan adanya warga yang menerima tanda bukti (kitir) pelayanan tanpa disertai kepastian kapan adminduk tersebut selesai.

     Secara garis besar, Eri menegaskan bahwa tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan di kelurahan adalah cepat dan solutif. Termasuk tidak ada ketakutan lurah dan camat dalam berinovasi untuk mencari solusi atas permasalahan warga.

    “Tolak ukur di sini itu adalah pelayanan lebih cepat, setelah itu ada solutif. Terus tidak ada lagi ketakutan lurah camat dalam mengeluarkan sesuatu pelayanan. Yang terpenting dia harus sesuai aturan,” pungkas dia.[asg/ted]

     

  • PKS Jatim Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

    PKS Jatim Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka mematangkan tahapan penjaringan calon kepala daerah se-Jatim, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menggelar Safari Pemenangan Pilkada ke berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    Safari yang dilakukan Kang Irwan itu sudah dilakukan sejak tanggal 17 April, rencana akan berakhir pada akhir Mei 2024.

    Safari pemenangan Pilkada ini menurutnya juga dilakukan dalam rangka mengokohkan capaian PKS dalam Pileg 2024 dimana ada kenaikan kursi baik kursi pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim.

    Dalam kesempatan safari tersebut, Irwan mengajak para pengurus, anggota dan semua keluarga besar PKS untuk juga untuk senantiasa bersyukur atas capaian pada Pemilu 2024.

    “Dengan demikian, kami yakin bahwa Allah akan menambah nikmatnya dengan menambah capaian kursi pada Pemilu 2029,” ujarnya.

    Selanjutnya, Irwan juga mengajak untuk meningkatkan soliditas semua pengurus, anggota, caleg, dan keluarga besar PKS.

    “Semua punya kontribusi dalam berjuang, tidak ada yang jumawa dan tidak ada yang kecil hati. Semua harus tetap kompak dan solid untuk melanjutkan perjuangan bersama PKS,” kata alumnus FISIP Unair ini.

    Selain itu, Irwan juga mengajak agar tetap Istiqomah dalam melayani dan membela rakyat. Terakhir, pria 48 tahun ini, mengajak untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai kalangan. Menjaga silaturahim dengan para tokoh, ormas, serta meminta nasihat, arahan agar PKS tetap istiqomah dan bisa semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

    Untuk mensukseskan Momentum berikutnya, Kang Irwan mengajak semua pengurus, anggota PKS untuk berpartisipasi memenangkan calon yang diusung PKS dalam kontestasi pilkada serentak 2024.

    Capaian terbaiknya adalah memenangkan kader menjadi kepala daerah, selain itu memenangkan calon yang diusung oleh PKS.

    Irwan menjelaskan, bahwa PKS Jatim telah meminta seluruh DPD PKS se-Jawa Timur untuk melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKS baik dari kalangan kader maupun non kader.

    Hal tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 20 April hingga akhir Mei 2024. Dalam tahapan penjaringan dan penyaringan DPW maupun DPD akan mengusulkan minimal dua calon kepada DPP.

    Adapun beberapa syarat calon yang akan diusung oleh PKS yaitu pertama harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki perilaku dan rekam jejak yang positif di tengah masyarakat.

    Selanjutnya yang ketiga, memiliki kompetensi dalam melakukan komunikasi, lobi, dan negosiasi, serta yang keempat memiliki motivasi yang kuat menjadi pemimpin daerah.

    Selain itu yang kelima, menjadi salah satu pertimbangan yaitu mempunyai jaringan massa (networking) yang luas.

    Proses rekrutmen dalam Penjaringan dan Penyaringan terdiri atas usulan Unit Pembinaan Anggota (UPA) pada tingkatan Anggota Pelopor, usulan Struktur Partai yakni mulai tingkat kecamatan; dan usulan masyarakat melalui pendaftaran baik secara terbuka maupun tertutup.

    Selanjutnya, DPW maupun DPD diminta melakukan komunikasi dengan para calon untuk melakukan pendalaman terhadap Visi dan Misi para calon dalam membangun daerahnya jika terpilih.

    “Alhamdulillah semua DPD PKS se-Jawa Timur sudah melaksanakan tahapan penjaringan calon kepala daerah. Baik yang melalui UPA, pengurus maupun menerima komunikasi para calon kepala daerah yang ingin PKS turut mengusung dalam pilkada 2024. Terima kasih kepada semua pengurus DPD PKS se-Jatim. Semoga segera tuntas untuk segera mengusulkan minimal dua calon ke DPW untuk kemudian dilanjutkan ke DPP,” ujar Kang Irwan.

    “PKS membuka diri berbagai kalangan yang ingin maju diusung oleh PKS dalam pilkada serentak 2024. Pihaknya mempersilahkan para calon untuk berkomunikasi dengan pengurus DPD PKS di masing-masing Kabupaten/kota. DPW juga sudah meminta DPD untuk pro aktif membangun komunikasi dengan para calon yang sudah muncul didaerahnya,” pungkas Kang Irwan.

    Beberapa daerah yang sudah dikunjungi dalam Safari pemenangan yaitu Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang.

    Selain itu Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi. Begitu pula Trenggalek, Kota Kediri, Kediri, Tulungagung, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, dan Kota Surabaya. [tok/beq]

  • Calon Independen Maju Pilwali Surabaya 2024, Ini Syaratnya

    Calon Independen Maju Pilwali Surabaya 2024, Ini Syaratnya

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Kota Surabaya membuka pendaftaran Calon Wali Kota (Cawalkot) jalur independen atau perseorangan mulai 5 Mei-19 Agustus 2024. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

    Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi mengungkapkan, syarat tersebut yaitu calon independen harus mendapatkan dukungan minimal dari 144 ribu lebih suara dari warga Kota Surabaya. Sesuai ketentuan, calon independen wajib mengantongi dukungan 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    DPT Kota Surabaya tahun 2024 2.218.586 pemilih. Jumlah ini lebih banyak dibanding sebelumnya pada 2019 yaitu 2.131.756.

    “Syarat dukungan bakal calon peserorangan sesuai ketentuan 6,5 persen kalau dihitung dari DPT terakhir, (maka minimal mendapat dukungan) 144.209. Lebih dari itu tentu boleh,” kata Nur Syamsi, Senin (6/5/2024).

    Selain itu, para pemilih yang mendukung harus tersebar paling tidak di 16 kecamatan. “Ketentuannya tersebar di minimal 50 persen jumlah kecamatan. Kalau sekarang 31 kecamatan, maka 50 persennya 15,5  dibulatkan ke atas (jadi) 16,” terang dia.

    Sisanya, persyaratan lain normatif misalnya warga negara Indonesia (WNI), memenuhi batas usia, yang diunggah di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

    “Bakal calon datang ke KPU menyerahkan beberapa dukungan saja, selain di elektronik diserahkan secara fisik,” imbuh Syamsi.

    Sementara pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai 5 Mei sampai 19 Agustus nanti, sebelum pendaftaran pasangan calon 27-29 Agustus 2024.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    1. Pada tanggal 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

    2. Pada tanggal 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

    3. Pada tanggal 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

    4. Pada tanggal 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

    5. Pada tanggal 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

    6. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

    7. Pada tanggal 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

    8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

    9. Pada tanggal 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

    10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

    11. Pada tanggal 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. [asg/beq]

  • Awas! Jangan Tertipu dengan Visa non-Haji

    Awas! Jangan Tertipu dengan Visa non-Haji

    Jakarta (beritajatim.com) – Otoritas Kementerian Agama (Kemenag) RI mengingatkan semua warga agar bersikap hati-hati terkait tawaran berangkat haji dengan visa non-haji. Sebab, dikhawatirkan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

    Tahap pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 H/2024 M sudah ditutup pada April 2024. Kuota haji Indonesia sudah terpenuhi.

    Jemaah diimbau tidak tertipu beragam tawaran berangkat dengan beragam visa non-haji. Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie.

    Anna menambahkan, pesan ini penting disampaikan ke publik, karena akhir-akhir ini banyak tawaran berangkat haji dengan selain visa haji, baik mengatasnamakan visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah, hingga multiple.

    “Jemaah jangan tergiur hingga tertipu tawaran berangkat dengan visa non-haji,” kata Anna di Jakarta, Ahad (5/5/2024) mengutip Kemenag.go.id.

    Anna menjelaskan, visa kuota haji Indonesia terbagi dua: Haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah. I

    ndonesia juga mendapat 20 ribu tambahan kuota. Total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241 ribu jemaah, terdiri atas 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.

    Bagi warga Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia berhaji dengan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama. “Tahun ini Pemerintah Saudi makin memperketat aturan visa haji,” katanya.

    Tahap pelunasan biaha haji juga sudah ditutup. Kini tengah dilakukan proses penerbitan visa jemaah. Sampai akhir pekan lalu, lebih dari 195 ribu visa jemaah haji reguler telah terbit. Untuk jemaah haji khusus sudah memasuki tahap penerbitan visa jemaah. Jemaah haji reguler mulai berangkat ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024. Sementara jemaah haji khusus akan mulai terbang ke Tanah Suci pada 23 Mei 2024.

    Embarkasi Surabaya Berangkatkan Lima Kloter

    Sementara itu, keberangkatan awal jemaah haji Indonesia tahun ini dilakukan pada 12 Mei 2024. Ada 14 embarkasi yang memberangkatkan jemaah haji Indonesia.

    “Pada hari pertama, ada 22 kloter yang akan terbang ke Arab Saudi, yaitu sebanyak dua kloter dari Embarkasi Jakarta – Pondok Gede, tiga kloter dari Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS), lima kloter dari embarkasi Solo, lima kloter dari Embarkasi Surabaya, serta masing-masing satu kloter dari Embarkasi Batam, Palembang, Banjarmasin, Kertajati, Lombok, Makassar, dan Padang,” kata Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab di Jakarta, Ahad.

    Menjelang keberangkatan perdana jemaah haji ini, Saiful mengingatkan para calon haji untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, cukup istirahat serta tidak terlalu banyak beraktivitas. “Proses pembagian kloter (kelompok terbang) dan penyusunan jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah sudah selesai,” tambah Saiful. [air]

  • DPRD Surabaya Minta Kelurahan dan Kecamatan Terlibat di PPDB

    DPRD Surabaya Minta Kelurahan dan Kecamatan Terlibat di PPDB

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan kelurahan dan kecamatan dalam sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Apalagi, terdapat perbedaan sistem PPDB tahun ini dibandingkan sebelumnya.

    “Kami minta kepada dinas pendidikan untuk bisa melakukan sosialisasi yang lebih gencar, tidak hanya kepada wali murid dan guru SMP, tetapi juga melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan untuk PPDB SD,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, Senin (6/5/2024).

    Menurut politisi Gerindra ini, meskipun PPDB 2024 telah sepenuhnya berbasis aplikasi, namun masih terdapat kendala dalam proses pendaftaran.

    “Meskipun sudah ada simulasi aplikasi, pada saat hari H pasti akan ada kebingungan dalam menghitung jarak, menentukan batas kelurahan dan kecamatan, serta memasukkan nilai prestasi,” terangnya.

    Selain itu, Ajeng juga menekankan pentingnya akses data afirmasi yang terbaru bagi masyarakat.

    “Data afirmasi harus selalu diperbarui. Sekarang ada zonasi 1 dan 2 untuk SMP, pemetaannya harus jelas agar tidak ada kesalahpahaman,” imbuhnya.

    Di sisi lain, untuk mengantisipasi kekurangan murid di sekolah swasta, Ajeng mendorong sekolah swasta untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka dalam PPDB.

    “Kita harus memetakan kesiapan antara SMP Negeri dan swasta agar tidak terjadi kekurangan murid di sekolah swasta,” pungkasnya. [ADV]

  • Naik Haji Bersama Istri, Berkah Peluit Si Tukang Parkir di Jl Gus Dur Jombang

    Naik Haji Bersama Istri, Berkah Peluit Si Tukang Parkir di Jl Gus Dur Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Peluit kecil menjadi modal kerja Salamun (64) setiap hari. Ya, Salamun adalah seorang juru parkir yang ada di pertokoan depan kampus Undar (Universitas Darul Ulum) Jalan Gus Dur Jombang.

    Pekerjaan ini dianggap remeh bagi kebanyakan orang, Namun bagi Salamun, menjadi tukang parkir adalah berkah tersendiri bagi dia dan keluarganya. Lewat tiupan peluit tersebut, rezeki Salamun mengalir deras. Sehingga dapur rumahnya tetap ngebul.

    Bahkan, dengan penghasilan sebagai juru parkir, Salamun tahun ini bersiap untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dia tidak sendiri. Namun menunaikan ibadah haji bersama sang istri tercinta, Sukarti. Semua persiapan sudah dilakukan.

    Seperti hari-hari biasanya, ketika matahari belum terlalu tinggi, bapak lima anak ini sudah berangkat dari rumahnya yang ada di Dusun Temulawak Desa Kebuntemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ke Jl Gus Dur.

    Tubuhnya dibalut seragam jukir (jukir) warna hijau. Di lehernya berkalung peluit. Sedangkan kepalanya mengenakan topi guna menghindari sengatan sinar matahari. Perjalanan dari rumahnya ke Jl Gus Dur hanya membutuhkan Waktu sekitar 10 menit.

    Di tempat kerjanya itu, kendaraan sudah mulai terlihat banyak. Salamun langsung meniup peluitnya untuk mengatur parkir agar tidak semrawut. Kendaraan roda empat ditata sedemikian rupa. Maklum saja, di depan kampus Undar tersebut terdapat sekitar lima hingga tujuh toko.

    Yang paling besar adalah toko grosir gerabah dan peralatan rumah tangga lainnya. Setiap hari pembeli datang silih berganti. Tentu saja, jasa Salamun sangat dibutuhkan. Makanya sudah puluhan tahun Salamun menekuni pekerjaan tersebut.

    Begitu kendaraan sudah tertata rapi, pemilik kendaraan langsung keluar untuk belanja kebutuhan. Sekitar satu jam kemudian mereka berlalu dengan setumpuk barang belanjaan. Salamun kembali membunyikan peluitnya. Mengatur kendaraan agar keluar dari antrean.

    Terakhir, sebelum berlalu, pemilik kendaraan menyerahkan uang jasa kepada Salamun. “Terima kasih. Hati-hati di jalan,” kata Salamun saat menerima uang jasa tersebut, lalu kembali meniup peluitnya.

    Celengan Kayu

    Salamun bersama istri menunjukkan surat kelengkapan naik haji

    Penghasilan itu dikumpulkan. Selain digunakan untuk menafkahi keluarga, juga ditabung untuk kebutuhan tak terduga lainnya. Termasuk ditabung untuk kebutuhan ibadah haji. Karena sudah lama warga Desa Kebuntemu ini ingin menunaikan rukun islam kelima.

    Walhasil, sejak 2005 Salamun selalu menyisihkan uang untuk kebutuhan ibadah tersebut. Besarannya bervariasi, antara Rp5 hingga Rp15 ribu setiap hari. Tergantung rezeki yang didapatkan. Salamun membuat kotak khusus berbahan kayu untuk menyimpan uang tabungan haji itu.

    Namun sebelum memasukkan uang ke dalam kotak kayu, Salamun terlebih dulu menunaikan salat tahajud. Itu rutin dilakukan setiap hari. Tak terasa, lima tahun berlalu. Pada 2011 Salamun membuka kotak kayu berisi tabungan tersebut.

    Dengan dibantu sang istri, tukang parkir di Jl Gus Dur ini menghitung uang simpanan. “Alhamdulillah, terkumpul Rp25 juta. Sampai ada yang dimakan rayap,” kata Salamun berkisah, Senin (6/5/2024).

    Nah, uang dari kotak ‘ajaib’ itulah yang mengantarkan Salamun mendapatkan nomor porsi haji. Awalnya, dia mendaftar sendiri. Namun beberapa tahun kemudian Salamun mendaftarkan juga sang istri melalui dana talangan.

    Sehingga keduanya akan berangkat ke tanah suci pada 27 Mei 2024 melalui embarkasi Surabaya bersama rombongan CJH (calon Jemaah haji) Kabupaten Jombang yang terbagi dalam empat kloter (kelompok terbang).

    Juru parkir di depan kampus Undar ini sudah bersiap untuk pergi ke tanah suci. Koper dan peralatan lainnya sudah berada di rumahnya. Dia menunjukkan kain ihram dan mencobanya. Senyum Bahagia tersungging dari bibir Salamun dan Sukarti.

    Salamun berharap ibadah haji yang ia tunaikan bersama istri lancar dan barokah, meski untuk berangkat ke tanah suci memerlukan perjuangan panjang. Sepanjang tetesan keringat dan tiupan peluit yang menjerit-jerit. [suf]

  • Bandara Djuanda Sidoarjo Layani Fasilitas Fastrack Bagi Jamaah Haji 2024, Ini Penjelasannya!

    Bandara Djuanda Sidoarjo Layani Fasilitas Fastrack Bagi Jamaah Haji 2024, Ini Penjelasannya!

    SURABAYA (beritajatim.com)- Bandara Djuanda Surabaya akan melayani fastrack bagi jamaah haji Indonesia. Tak hanya Bandara Djuanda saja namun ada 2 bandara lain yang ditunjuk memberikan layanan fastrack bagi jamaah haji asal Indonesia. Dua bandara lain yakni Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

    Melansir dari situs resmi Kemenag RI, Senin (6/5/2024) layanan fastrack adalah fasilitas yang diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berupa layanan cepat keimigrasian melalui suatu embarkasi agar memudahkan para jemaah saat tiba di negara setempat.

    Arab Saudi menyediakan tiga layanan fasttrack dalam Mecca Route Haji 1445 H/2024 M, yakni Bandara Djuanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, dan Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

    Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kementerian Agama, Saiful Mujab menuturkan tahun ini, embarkasi Surabaya untuk kali pertama mengunakan layanan fast track. Menurut Saiful, layanan ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

    “Hanya Indonesia yang memiliki tiga layanan fast track di dunia dalam penyelengaraan ibadah haji,” ucapnya.

    Dengan fast track, lanjut Saiful, jemaah saat turun di Madinah atau Jeddah bisa langsung menuju pemondokan. Ini tentu memberi kemudahan dan kenyamanan kepada jemaah haji Indonesia.

    Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 – 23 Mei 2024. Untuk gelombang kedua, pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 24 Mei – 10 Juni 2024.

    “Pada 12 Mei nanti ada 22 kloter yang akan menuju tanah suci, termasuk dari Embarkasi Surabaya. Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang ikut berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji,” jelasnya..

    Pada penyelengaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, Indonesia akan memberangkatkan 241.000 jemaah. Mereka terbagi dalam 554 kelompok terbang (kloter). Sebanyak 294 kloter terbang dengan Garuda Indonesia, 260 kloter dengan Saudia Airlines.

    “Jemaah haji melalui Embarkasi Surabaya tahun ini sebanyak 106 kelompok terbang. Artinya kloter melalui Embarkasi Surabaya menjadi yang terbanyak dari total 554 kelompok terbang tahun ini,” ujar Saiful Mujab.

    “Semoga penjadwalan slot tidak ada masalah sehingga penyelengaraan haji melalui embarkasi Surabaya berjalan dengan baik,” tutupnya. [aje]

  • BNPM Jatim Bakal Dukung Pemerintah Asal Sesuai Keinginan Rakyat

    BNPM Jatim Bakal Dukung Pemerintah Asal Sesuai Keinginan Rakyat

    Malang (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Nasional Pemuda Madura Jawa Timur (BNPM Jatim) menggelar pertemuan di Kota Malang. Mereka membahas sejumlah isu strategis dalam pertemuan ini.

    Ketua DPW BNPM Jawa Timur, Sahid mengatakan, bahwa mereka ingin bersinergi dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Namun, dengan catatan progam pemerintah sesuai keinginan rakyat.

    “Sesuai visi misi akan komitmen sinergi dengan pemerintah baik penegak hukum dan instansi pemerintah. Selama selaras dengan masyarakat akan terus sinergi untuk kerja sama,” kata Sahid.

    Sahid menuturkan bahwa BNPM Jawa Timur terbagi menjadi 3 DPD yaitu DPD Kabupaten, DPD Kota, dan DPD Batu dengan kurang lebih 500 anggota. Sementara di Jawa Timur kurang lebih berjumlah 1.000 anggota.

    Selain itu, BNPM sendiri sudah tersebar di Jawa Timur dan Kalimantan (Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan), serta Papua.

    Sahid menyebut jika ada program pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat mereka akan mengawal kepentingan rakyat.

    “Kecuali program pemerintah tidak sesuai ya tidak menguntungkan masyarakat, (kita) akan membela masyarakat, BNPM akan tetap bergerak untuk penegakan hukum. Jadi komitmen BNPM bidang sosial seni dan budaya,” ujar Sahid.

    Disisi lain pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk menggelar halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriyah, di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Malang, pada Sabtu, 4 Mei 2024 kemarin. Tema yang diusung ‘Merajut Asa Dalam Persaudaraan’.

    “Jadi BNPM setiap tahun mengadakan halalbihalal, gantian tiap DPD. Sebelumnya di Surabaya, tahun ini di BNPM Kota Malang. Kegiatan rutinitas halalbihalal setelah Lebaran,” ujar Sahid. [luc/but]