kab/kota: Surabaya

  • Usulan PKB, Pria Ini Bakal Dampingi Hariwur Nyabup Madiun 

    Usulan PKB, Pria Ini Bakal Dampingi Hariwur Nyabup Madiun 

    Madiun (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Madiun bulat mengusung Hari Wuryanto sebagai Calon Bupati Madiun dalam Pilkada 2024. Bahkan, sudah ada nama yang bakal mendampingi Hariwur sebagai Cawabup. Adalah Direktur Utama RSUD Dolopo dr. Purnomo Hadi yang sudah pasti mendampingi Hariwur, sapaan lekat Hari Wuryanto.

    Sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun Nuryanto mengatakan, PKB sudah bulat dalam mengusung nama Hariwur dan dr Purnomo untuk jadi Cabup dan Cawabup Madiun dalam Pilkada.

    Keduanya bahkan sudah menjalani pembekalan dalam acara yang digelar oleh internal PKB di Vasa Hotel Surabaya pada Sabtu (4/5/2024)

    ”Ada akronim Harmonis, yakni Hariwur-Purnomo untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Sudah jadi keputusan bulat kami. Jelas mengusung pasangan Hariwur dan dr. Purnomo,” kata Nuryanto, Rabu (8/5/2024)

    Dia meyakini jika pasangan ini bakal diterima oleh masyarakat. Lantaran, keduanya yang masih muda dan track recordnya pun jelas. ”Kami mohon dukungan dari seluruh warga Kabupaten Madiun,” terangnya. [fiq/aje]

  • Terjawab! Pj Gubernur Jatim ke NTB, SPT Plt Bupati Sidoarjo Diserahkan Pj Sekdaprov

    Terjawab! Pj Gubernur Jatim ke NTB, SPT Plt Bupati Sidoarjo Diserahkan Pj Sekdaprov

    Surabaya (beritajatim.com) – Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Pulung Chausar menjelaskan, mengapa bukan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Wabup Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    “Bapak Pj Gubernur Jatim ada giat di Provinsi NTB. Ada perjanjian kerja sama bidang ekonomi dengan Gubernur NTB. Untuk itu, SPT bagi Plt Bupati Sidoarjo Pak Subandi diserahkan oleh Pak Bobby Pj Sekdaprov Jatim. Ini supaya tidak terhambat pelayanan kepada publik dan mengganggu roda pemerintahan,” kata Pulung kepada beritajatim.com, Rabu (8/5/2024).

    Mengapa penyerahan SPT Plt Bupati Sidoarjo tidak dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya? “Ini karena yang menyerahkan Bapak Pj Sekdaprov Jatim. Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Jatim, di ruang kerja Pj Sekdaprov,” tuturnya.

    Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat perintah tugas (SPT) kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    Dengan penyerahan SPT ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dinonaktifkan pascapenahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5/2024) kemarin.

    SPT ini dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Penyerahan SPT ini dilakukan di Ruang Kerja Pj Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo. Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik,” kata Subandi. [tok/aje]

  • Pj Sekdaprov Serahkan SPT ke Plt Bupati Sidoarjo, Kemana Pj Gubernur Jatim?

    Pj Sekdaprov Serahkan SPT ke Plt Bupati Sidoarjo, Kemana Pj Gubernur Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat perintah tugas (SPT) kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    Dengan penyerahan SPT ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dinonaktifkan pascapenahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5/2024) kemarin.

    SPT ini dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Penyerahan SPT ini dilakukan di Ruang Kerja Pj Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo. Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik,” kata Subandi.

    “Tadi disampaikan kita sebagai pimpinan daerah, tentu kita akan melanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda terkait di pelayanan, terkait pembangunan, bekerja sama dengan stakeholder yang ada,” imbuhnya.

    Setelah dilantik, Subandi yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini menyatakan akan langsung bekerja. “Nanti kita langsung koordinasi semua lintas OPD, kita ajak musyawarah semua. Semua camat. Sehingga, nanti kegiatan yang selama ini ditinggal berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono mengatakan, telah memberikan penugasan pada Wakil Bupati Sidoarjo sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Hal ini sesuai UU 23 tahun 2014 Pasal 65 ayat 3 dan Pasal 66 ayat 1 huruf C bahwa apabila bupati definitif menjalani masa tahanan beliau dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Otomatis agar roda pemerintahan tetap berjalan, maka tugas dilaksanakan Bapak Wakil Bupati sebagai Plt Bupati,” ungkap Bobby usai kegiatan.

    Dengan penunjukan ini, Bobby berharap agar roda pemerintahan dapat segera berjalan, sehingga tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

    “Roda pemerintahan harus berjapan, proses pembangunan harus bejalan, lalu proses layanan publik harus dipastikan agar tidak terganggu karena ini hak masyarakat. Kita tahu Sidoarjo banyak dapat penghargaan dari KemenpanRB dan Kemendagri terkait pelayanan publik. Ini yang harus dipastikan Pak Plt Bupati,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Picu Data Adminduk Tak Valid, Surabaya Tertibkan Puluhan KK di Satu Rumah

    Picu Data Adminduk Tak Valid, Surabaya Tertibkan Puluhan KK di Satu Rumah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat.

    Hal ini dilakukan sebagai respons atas temuan banyaknya rumah yang terdiri dari puluhan, bahkan ratusan Kartu Keluarga (KK) yang berpotensi memicu data adminduk menjadi tidak valid.

    “Tadi saya sampaikan kita lagi berbenah, bagaimana menyamakan data. Karena data jumlah penduduk kita dengan jumlah penduduk yang ada di kementerian berbeda,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (8/5/2024).

    Eri menekankan bahwa pembenahan adminduk ini untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Data yang valid menjadi dasar bagi Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran.

    “Tugas kita adalah mensejahterakan masyarakat. Kami tidak bisa mensejahterakan masyarakat kalau tidak punya data yang valid,” jelasnya.

    Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menertibkan rumah yang berisi puluhan KK dengan membedakan alamat seperti 20-A, 20-B, dan 20-C.

    “Jadi yang sudah terjadi ini kita tertibkan, sehingga kita bisa tahu yang miskin berapa, yang sejahtera berapa. Namun yang akan masuk (pindah KK Surabaya) ya kita garis (perketat),” ujar dia.

    Menurut Eri, kasus satu rumah terdiri dari puluhan KK ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga kota-kota besar lainnya. Bahkan, Jakarta yang sebelumnya melakukan studi banding ke Surabaya juga mengungkapkan permasalahan serupa.

    “Kasus seperti ini juga terjadi di semua kota besar. Karena itu sekarang kita ada penguatan-penguatan,” ujarnya.

    Eri berharap pembenahan adminduk ini dapat meningkatkan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang valid, Pemkot Surabaya dapat memberikan intervensi yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kalau dalam satu rumah tadi tidak mendapatkan bantuan, tidak miskin, mau pisah KK, tandatangan tidak mendapatkan bantuan yasudah. Tapi kalau dalam satu rumah, bertambah jadi dua KK yang sama-sama kategori miskin, kan tidak bisa begitu,” papar Eri.

    “Semoga dengan pembenahan data ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Surabaya,” pungkas dia.[asg/aje]

  • Ini Cabup Blitar yang Sudah Bertemu Ketum PKB, Loh Bukan Mak Rini?

    Ini Cabup Blitar yang Sudah Bertemu Ketum PKB, Loh Bukan Mak Rini?

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang pengusaha asal Sidoarjo bernama Agus Pranowo menjadi orang pertama yang mendaftar sebagai Calon Bupati (cabup) Blitar di PKB. Pria berusia 57 tahun itu mendaftar Cabup Blitar di PKB secara online. Loh ternyata bukan Mak Rini?

    Ia pun mendahului Mak Rini selaku ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Bahkan pengusaha tersebut sudah ketemu dengan sang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Kemarin DPC PKB diundang oleh DPP untuk mempertemukan calon-calon yang sudah mendaftar secara online ataupun offline tanggal 4 Mei di Surabaya itu bertemu dengan Ketum,” kata Sektretaris DPC PKB Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, Rabu (08/05/24).

    Agus Pranowo sendiri memiliki latarbelakang sebagai pengusaha yang cukup sukses di Sidoarjo. Pria berusia 57 tahun itu sebenarnya lahir Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

    Pengusaha ini sebenarnya sudah sempat menjajal peruntungan sebagai Calon Legislatif namun dirinya gagal. Kini di Pilkada 2024 ini, Agus Pranowo menjajal peruntungannya untuk nyalon sebagai Calon Bupati Blitar.

    “Agus Pranowo kita ketemukan dengan Ketum dan beliau juga sudah berfoto-foto baru kita bertemukan dengan DPP,” imbuhnya.

    Agus Pranowo pun telah bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar serta DPP PKB. Pengusaha asal Sidoarjo itu pun dipastikan bakal menerima rekomendasi pertama dari PKB.

    “Rekom pertama ini untuk berjalan, bergerak ke masyarakat untuk memperkenalkan diri dalam tanda kutik kampanye dan sosialisasi,” tegasnya.

    Meski mendapatkan rekom pertama, namun belum menjadi jaminan bagi Agus Pranowo memperoleh rekom final dari PKB. Pasalnya saat ini pendaftaran masih terbuka hingga saat ini.

    “Baru tanggal 10 mendapatkan rekom pertama, rekom pertama kalau di PKB itu adalah siapa pun yang daftar dari PKB pasti dapat rekom pertama,” bebernya.

    Disisi lain, DPC PKB Kabupaten Blitar memastikan bahwa Mak Rini atau Rini Syarifah bakal ikut mendaftar, namun saat ini sang Ketua DPC tersebut masih menunggu petunjuk dari para kiai dan Ketum PKB. [owi/aje]

  • Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 8 Mei 2024, Awas Panas Menyengat

    Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 8 Mei 2024, Awas Panas Menyengat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, menyampaikan terkait prakiraan cuaca di Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, pada hari ini, Rabu (8/5/2024).

    “Beberapa daerah di Surabaya raya terik pada pagi dan siang hari, dan cerah berawan pada malamnya. Untuk suhu antara 24-35 derajat celcius dan kelembapan antara 40-95 persen,” ujar Oky Sukma Hakim, S.Tr, prakirawan BMKG Juanda Surabaya, Selasa (7/5/2024).

    Adapun berikut ini lebih lengkapnya prakiraan cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, untuk hari ini, Rabu, 8 Mei 2024.

    Cuaca Surabaya

    Pagi: Cerah

    Siang: Cerah

    Malam: Cerah Berawan

    Dini hari: Cerah Berawan

    Suhu antara 24-35 derajat celcius dan kelembapan mencapai 40-90 persen.

    Cuaca Sidoarjo

    Pagi: Cerah

    Siang: Cerah

    Malam: Cerah Berawan

    Dini hari: Cerah Berawan

    Suhu antara 24-33 derajat celcius dan kelembapan mencapai 50-95 persen.

    Cuaca Gresik

    Pagi: Cerah

    Siang: Cerah Berawan

    Malam: Cerah Berawan

    Dini hari: Cerah

    Suhu antara 25-35 derajat celcius dan kelembapan mencapai to 40-90 persen.

    Penting untuk dicatat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, oleh karena itu, disarankan untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca dari sumber yang terpercaya.

    Dengan mengetahui prakiraan cuaca ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada periode tersebut. (fyi/ian)

  • Di Hari yang Sama, Mantan Wali Kota Mojokerto Daftar ke Partai Nasdem dan PDIP

    Di Hari yang Sama, Mantan Wali Kota Mojokerto Daftar ke Partai Nasdem dan PDIP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Mantan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menunjukan keseriusan mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota dalam Pilkada Kota Mojokerto 2024. Di hari yang sama, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyerahkan berkas pendaftaran ke dua partai politik (parpol) berbeda.

    Partai pertama yang didatangi yakni Nasional Demokrat (NasDem) Kota Mojokerto. Didampingi sang suami Supriyadi Karimah Syaiful, Ning Ita datang ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kota Mojokerto di Jalan Mayjend Sungkono, Kecamatan Magersari tepat pukul 16.00 WIB.

    Ning Ita menyerahkan berkas pendaftaran langsung kepada Ketua DPD Nasdem Kota Mojokerto, Albert Yeter Lasut. Ia mengaku telah siap untuk maju kembali sebagai calon Wali Kota Mojokerto di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto pada, 27 November 2024 mendatang.

    Pasca datang ke kantor DPD Partai NasDem, Ning Ita langsung menuju kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kota Mojokerto. Rombongan Ning Ita disambut langsung oleh Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo.

    “Hari ini, saya mendaftar sebagai Calon Wali Kota Mojokerto melalui Partai NasDem karena ini hari terakhir pendaftaran dan berkas pendaftaran diterima sesuai dengan formulir yang diberikan dan telah diterima oleh Ketua DPD NasDem,” ungkapnya, Selasa (7/5/2024).

    Partai besutan Surya Paloh ini memiliki sejarah kontribusi yang penting baginya karena partai tersebut telah mendukungnya menjadi Wali Kota Mojokerto pada tahun 2018. Terkait arah politiknya, Ning Ita menyatakan masih berkomunikasi dengan beberapa partai, termasuk Golkar yang telah memberikan surat tugas sejak awal.

    “Tentu kami menjalin komunikasi dengan berbagai parpol dengan baik. Namun tetap kami mengikuti alurnya yaitu lewat rekrutmen terbuka ini. Jadi kami segera gerak cepat mana partai (parpol) yang membuka penjaringan terbuka. Dari dua partai yang kami ikuti penjaringan, tidak ada kendala. Komunikasi terus kami bangun,” katanya.

    Karena, lanjutnya, komunikasi dilakukan berdasar semangat kolaborasi bersama. Walau demikian, Ning Ita belum mau bicara soal siapa yang ia gandeng menjadi bakal calon Wakil Wali Kota. Ning Ita mengaku dirinya masih fokus menjalin komunikasi dengan partai politik hingga berbuah rekomendasi mendaftar sebagai calon Wali Kota.

    “Masih banyak pembenahan pada periode saat kami menjadi Wali Kota. Maka, kami berharap pada pemilihan nanti, bila terpilih, kami siap melanjutkan apa yang belum selesai dan siap bersinergi bersama,” ujarnya.

    Mantan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat mendatangi Kantor PDI-Perjuangan Kota Mojokerto. [Foto : ist]Ketua DPD NasDem Kota Mojokerto, Albert Pieters Lasut mengatakan, Ning Ita adalah satu-satunya yang mendaftar baik secara online maupun offline. Partai NasDem akan mengusung Ning Ita sebagai calon Wali Kota Mojokerto, sesuai prinsip partai bahwa yang diusung Wali kota atau Bupati, bukan wakilnya.

    “Jika melihat jejak sejarah beliau di Partai NasDem serta melihat track record kepemimpinan beliau sebagai Wali Kota Mojokerto kemarin maka tidak ada alasan bagi partai kami untuk tidak mengusung beliau. Kalau wakilnya nanti yang berhak memutuskan Ning Ita sendiri,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua PDI-Perjuangan, Santoso Bekti Wibowo menjelaskan, PDI-Perjuangan akan mendukung penuh siapapun yang mendaftar dalam penjaringan bakal calon kepala daerah. Termasuk Ning Ita yang menjadi pendaftar kedua, setelah Adv RM Bramastyo Kusumo Negoro warga Surabaya yang juga mendaftarkan diri ke PDI-Perjuangan di hari yang sama.

    “PDI-Perjuangan selaku partai pemenang, kalau beliau maju lewat PDI-Perjuangan yah kita harapkan dari pimpinan (DPP) mewajibkan wakilnya dari PDI-Perjuangan juga. Kolaborasi biar berimbang, sama-sama menguntungkan, sama-sana enak. Sehingga terjadi sinergi secara baik dalam pemerintahan yang akan datang,” harapnya.

    Sebelumnya, DPD NasDem Kota Mojokerto membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota Mojokerto sejak tanggal 1 sampai 7 Mei 2024. Untuk dapat mendaftar ke Komisi Pemilihan umum (KPU) sebagai Wali Kota Mojokerto, Ning Ita harus memenuhi persyaratan dukungan parpol atau gabungan parpol paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD Kota Mojokerto.

    Atau sebanyak lima kursi di parlemen. Jika upaya mendaftar ke tiga parpol tersebut berjalan mulus, maka Ning ita memiliki kendaraan parpol lebih dari cukup. Pasalnya PDI-Perjuangan dal Pemilihan Legislatif (Pileg), 14 Februari lalu memiliki lima kursi, NasDem tiga kursi dan Partai Golkar dua kursi. [tin/kun]

  • Lathifah Shohib Maju Pilkada Malang 2024, Bupati Sanusi Sebut Dinamika Politik

    Lathifah Shohib Maju Pilkada Malang 2024, Bupati Sanusi Sebut Dinamika Politik

    Malang (beritajatim.com) – Revans Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Malang tahun 2020 lalu bakal berulang antara HM Sanusi dan Lathifah Shohib.

    Dengan catatan, Lathifah Shohib resmi diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Sanusi memperoleh rekomendasi PDI Perjuangan. Tentu, keduanya bakal berkontestasi di Pilkada Kabupaten Malang pada Nopember 2024.

    Sinyal Lathifah bakal running dalam Pilbup Malang 2024 ia sampaikan, Selasa (7/5/2024) sore ini. Lathifah mengaku, dirinya diminta untuk kembali maju oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Yakni untuk merebut kursi N1 alias Bupati Malang.

    “Saya diperintah Ketum untuk maju Pilkada Kabupaten Malang 2024. Harus calon N1, bukan wakilnya atau jangan N2,” tegas Lathifah.

    Menanggapi hal itu, Bupati Malang HM Sanusi yang juga calon petahana dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024 mendatang menyebut hal biasa dalam dinamika politik.

    “Ya itu hak politik, jadi dinamika politik kita hormati bersama,” terang Sanusi, Selasa (7/5/2024) saat dikonfirmasi di hotel Grand Miami, Kepanjen.

    Sanusi bilang, dirinya sudah mengambil formulir penjaringan bakal calon bupati (Bacabup) Malang melalui relawannya. Besok, kata Sanusi, dirinya akan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon tersebut ke kantor DPC PDIP Kabupaten Malang. “Rencananya besok teman-teman mengembalikan (formulir pendaftaran),” tegas Sanusi.

    Disinggung rencana mendaftar di partai lain, Sanusi mengaku belum. Artinya tetap di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Walaupun sebelumnya Sanusi sempat terlihat menghadiri acara pembekalan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) PKB di Hotel Sava, Surabaya, Sabtu (4/5/2024).

    Menurut Sanusi, ia datang lantaran diundang. Sudah begitu, yang datang pada saat itu bukanlah dirinya. Melainkan kepala-kepala daerah yang lain di Jawa Timur. [yog/suf]

  • Ini Jadwal Pengajian Akbar Gus Iqdam di Hari Jadi Kota Surabaya ke-731

    Ini Jadwal Pengajian Akbar Gus Iqdam di Hari Jadi Kota Surabaya ke-731

    Surabaya (beritajatom.com) – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-731, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar berbagai acara menarik, salah satunya adalah pengajian akbar bersama KH Agus Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam dari Kabupaten Blitar.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa pengajian akbar bersama Gus Iqdam akan berlangsung pada Jumat, 10 Mei 2024 di Balai Kota Surabaya. “Insyaallah tanggal 10 Mei 2024, kita lakukan di balai kota. Jadi nanti insyaallah kita akan tutup Jalan Jaksa Agung Suprapto sampai (Jalan Yos Sudarso) depannya DPRD,” kata Eri Cahyadi, Selasa (7/5/2024).

    Acara pengajian akbar ini akan dimulai sekitar pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, akan ada penampilan hadrah dari Pusat Sabilu Taubah. “Insyaallah Gus Iqdam akan memulai ceramah pukul 21.00 WIB atau 21.30 WIB. Tapi sebelumnya ada hadrah dari Gus Iqdam juga,” papar Eri.

    Eri menjelaskan bahwa dia telah mengundang Gus Iqdam secara langsung untuk memberikan ceramah keagamaan dalam menyambut HJKS ke-731. “Kemarin (malam) saya ke Gus Iqdam, sekaligus mengundang beliau ke Kota Surabaya,” tuturnya.

    Eri berharap, melalui pengajian akbar bersama Gus Iqdam ini akan membawa keberkahan dan kebaikan untuk masyarakat Kota Pahlawan. “Semoga ini membawa berkah. Karena kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, akan selalu membawa kebaikan juga untuk Kota Surabaya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Proyek Underpass Ayani Surabaya Sisakan Masalah

    Proyek Underpass Ayani Surabaya Sisakan Masalah

    Surabaya (beritajatim.com) – Proyek Underpass Jalan Ahmad Yani yang sudah membebaskan 22 persil lahan pemukiman di Jemur Gayungan RT 01 RW 03 oleh Pemkot Surabaya masih menyisakan masalah. Ada 11 pemilik rumah dekat kawasan Bundaran Dolog atau Taman Pelangi tersebut masih belum jelas nasibnya.

    Sesuai data dari Pengadilan Negari Surabaya gugatan diajukan oleh Muslikah. Berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Nomor (STHM) nomor Ka./Agr/627/HM./60, ia memiliki lahan tanah seluas 3.116 meter persegi dimana dalam lahan tersebut ditempati oleh para Tergugat.

    Isi tuntutan penggugat agar para tergugat yakni Solikin dan kawan-kawan untuk menyerahkan kembali bidang tanah tersebut kepadanya dalam keadaan kosong atau dalam keadaan apapun saat ini.

    Sidang gugatan yang dipimpin hakim Cokia Ana P ini juga turut dihadiri para tergugat. Semua tergugat mengaku memiliki bukti-bukti telah memiliki surat-surat atas tanah yang ditinggali. Adanya gugatan ini membuat mereka tidak segera mendapat kepastian apakah bisa menerima ganti rugi atau tidak. Di sisi lain, Pemkot Surabaya menarget sampai akhir Juni nanti semua warga sudah harus mengosongkan rumah.

    Bakti Ongko Wiyono, pengacara para tergugat menjelaskan, urusan sengketa ini muncul setelah ada kabar proyek trabasan jalan raya. Lahan yang digugat 3.010 meter persegi. Alat yang digunakan penggugat untuk membawa masalah ke meja hijau ialah STHM tahun 1960.

    “Tahun 1960 STHM terbit atas untuk tanah-tanah bekas egendom. Sifatnya sementara karena masa berlakunya hanya enam bulan sejak masa diterbitkan. Bila status STHM tidak ditingkatkan menjadi sertifikat maka aset menjadi milik negara,” ujarnya. Ia menambahkan, bahwa pada rentan tahun 60’an sudah banyak warga yang melakukan jual beli tanah meskipun tanah berstatus STHM.

    Di luar kasus, menurutnya, di Surabaya ada banyak tanah bekas egendom. Buktinya saat ini ada banyak pemukiman status tanahnya bukan sertifikat, melainkan surat ijo.

    “Surat ijo itu muncul karena eigendom (hak milik pribadi) yang tidak ditingkatkan sehingga menjadi milik negara,” terangnya. [uci/beq]