Xcloud.id

kab/kota: Surabaya

  • Petani melon di Desa Bedali raih omzet Rp40 juta atas bantuan Bentoel

    Petani melon di Desa Bedali raih omzet Rp40 juta atas bantuan Bentoel

    Jakarta (ANTARA) – Petani melon di Desa Bedali, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengaku meraih omzet Rp40 juta sekali panen setelah dibantu Bentoel Group melalui Program Empower Academy yang bertujuan untuk membantu UMKM lokal.

    “Untuk dua kebun, rata-rata omzet per panen sekitar Rp40-50 juta. Satu siklusnya dua setengah bulan,” kata petani melon, Fajar Anam di Kebun Puspa Agraria, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Fajar sudah aktif bertani melon sejak 2023 lantaran dinilainya peluang pasar lebih prospektif, harga jualnya lebih stabil dan penanamannya bisa dikendalikan.

    Jenis melon yang ditanamnya, yakni devina, apollo, rangipo dan inthanon yang menyesuaikan permintaan pasar.

    Kini dia sudah bisa minimal empat kali panen dalam setahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya saat belum ada bantuan kebun pembibitan.

    “Sekarang sudah lebih untung, jadi pendapatan bisa dua kali lipat. Dulu panen tiga bulan sekali, sekarang bisa sebulan sekali panen,” katanya.

    Salah satu kebun di Lawang, Kabupaten Malang bernama Puspa Agraria yang dibantu Bentoel Group dalam pengembangan UMKM lokal, Malang, Rabu (12/11/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Pembeli melon kebanyakan berasal dari luar daerah, yakni Surabaya dan Pasuruan yang bisa melakukan transaksi melalui media sosial Instagram.

    Kendati demikian, tentunya sebagai petani dia juga menemukan tantangan selama masa panen, yakni cuaca yang tidak menentu.

    Karena itu, dia harus rutin melakukan pencegahan dan penanganan jika menemukan ada tanaman yang terserang.

    Ke depannya, pihaknya terus terbuka memberikan pendampingan kepada pemilik kebun lainnya mulai dari budi daya hingga pemasaran produk.

    “Sistemnya bisa ‘sharing’ profit atau kerja sama. Jadi bagi yang ingin mulai usaha melon, kami bantu arahnya dari tim kami,” katanya.

    Asisten Deputi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PMK, Budhi Hidayat Laksana optimis Program Empower Academy dari Bentoel Group mampu memberdayakan ekonomi di Desa Bedali, Lawang, Kabupaten Malang.

    Empower Academy Kota Malang adalah program bisnis inkubasi dan pendampingan berkelanjutan untuk kapasitas dan keterampilan pengusaha disabilitas di Kota Malang. Setelah berhasil mencetak 24 wirausahawan disabilitas tahap (batch) 1.

    Pada tahun 2025, Program Empower Academy membantu 25 peserta disabilitas baru untuk mengembangkan bisnis mereka dan 5 peserta tahap 1 untuk masuk ke dalam tahap “hypercare” (pengembangan usaha dan bantuan fasilitas produksi).

    Selama enam bulan para peserta mengikuti berbagai pelatihan pengembangan bisnis, yakni pelatihan legalitasi usaha, merek (branding) dan promosi, strategi penjualan serta media sosial (medsos).

    Kemudian, pelatihan manajemen keuangan dan pencatatan penjualan, kunjungan mentor dan temu bisnis.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL pastikan KRI Prabu Siliwangi sampai ke Indonesia Maret 2026

    TNI AL pastikan KRI Prabu Siliwangi sampai ke Indonesia Maret 2026

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321 akan hadir Indonesia pada Maret 2026.

    Kapal jenis Fregat buatan Fincantieri, Italia itu akan menjadi yang kedua hadir di Indonesia setelah sebelumnya KRI Brawijaya-320 sudah diterima TNI AL di Indonesia pada September 2025.

    “Rencana kedatangannya di tanah air, ditargetkan pada bulan Maret 2026,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Tunggul menjelaskan nantinya KRI Prabu Siliwangi akan dibawa langsung oleh calon awak kapal TNI AL yang sudah melewati ragam pelatihan khusus atau Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal (KPPK) di Komando Armada II, Surabaya.

    “KPPK telah dilaksanakan mulai dari 13 Oktober sampai 7 November 2025 di Komando Latihan Koarmada II, Surabaya,” kata Tunggul.

    Selama proses KPPK, para prajurit itu menjalani pelatihan khusus untuk menjaga kekompakan, memperkuat pengetahuan tentang teknis kapal hingga kemampuan tempur selama mengawaki kapal.

    Setelah menjalani latihan, kata dia, para prajurit akan diberangkatkan ke Italia pada akhir November tahun ini untuk menjalani pelatihan singkat tentang KRI Prabu Siliwangi di galangan kapal Fincantieri, Italia.

    “Saat tiba di galangan Fincantieri Italia, seluruh prajurit calon awak tinggal melakukan familiarisasi secara langsung kurang lebih selama tiga bulan,” kata Tunggul.

    Tunggul memastikan seluruh proses pengiriman prajurit dan pelatihan di Italia berjalan dengan lancar demi memastikan KRI Prabu Siliwangi-321 bisa sampai di Indonesia tepat waktu.

    Sebelumnya, pada September 2025, TNI AL telah kedatangan KRI Brawijaya-320. Kapal tersebut merupakan jenis yang sama dengan KRI Prabu Siliwangi-321.

    Nantinya, KRI Prabu Siliwangi-321 akan ditempatkan di jajaran Koarmada II bersama dengan KRI Brawijaya-320.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Refleksi Hari Jadi Ke-17, AJP Bedah Buku Karya Kadarisman Sastrodiwirdjo

    Refleksi Hari Jadi Ke-17, AJP Bedah Buku Karya Kadarisman Sastrodiwirdjo

    Pamekasan (beritajatim.com) – Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) memeriahkan Hari Jadi ke-17 melalui kegiatan bedah buku berjudul ‘Menyoal Akuntabilitas DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’ karya Kadarisman Sastrodiwirdjo di Hall Laboratorium Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, Rabu (12/11/2025).

    Dalam bedah buku tersebut, AJP menghadirkan beberapa narasumber yang diplot sebagai pembedah, di antaranya Rektor Universitas Dr Soetomo Surabaya, Prof Dr Siti Marwiyah, Dekan Fakultas Hukum UNIRA Pamekasan, Nadir, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, serta perwakilan jurnalis, Samsul Arifin.

    Dalam kesempatan tersebut juga tampak hadir jajaran civitas akademika UNIRA, termasuk Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah perwakilan Forkopimda, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejumlah jurnalis dari berbagai media, serta para undangan hingga mahasiswa UNIRA Pamekasan.

    “Sejauh ini, kami bersama rekan-rekan di AJP tidak hanya fokus pada kerja jurnalistik semata, tetapi juga menyentuh aspek lain seperti pendidikan maupun kemanusiaan. Salah satu di antaranya kegiatan bedah buku ini karya Kadarisman Sastrodiwirdjo,” kata Ketua AJP, M Khairul Umam.

    Kadarisman Sastrodiwirdjo, penulis Buku ‘Menyoal Akuntabilitas DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’ di Pamekasan, Rabu (12/11/2025).

    Upaya tersebut bukan tanpa alasan, sebab dalam waktu dekat pihaknya juga berencana meresmikan prodok buku dengan judul ‘Pamekasan Mencari Identitas’ yang dijadwalkan digelar bersamaan dengan AJP Award 2025 pada awal Desember 2025 mendatang.

    “Hal ini kita tunjukkan sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menjalankan tugas jurnalistik, sekaligus menjadi wajah baru AJP yang bisa menerbitkan karya berupa produk buku yang ditulis oleh para pengurus maupun anggota AJP,” ungkapnya.

    Sementara Rektor UNIRA Pamekasan, Gazali menyampaikan apresiasi khusus bagi keluarga besar AJP. “Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan AJP yang sudah berkenan menjadikan kampus kami sebagai ruang refleksi dan diskusi intelektual,” kata Gazali.

    “Tidak kalah penting di usia 17 tahun ini, AJP kami harapkan semakin matang dan memiliki arah yang jelas dalam memperkuat sinergi antara media, akademisi dan pemerintah daerah. Tentunya dengan tetap selalu menjunjung tinggi nilai sesuai kode etik profesi maupun jurnalistik,” harapnya.

    Harapan senada juga disampaikan KH Kholilurrahman yang mengapresiasi kiprah AJP yang tetap bertahan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. “Usia 17 tahun adalah usia puber, usia menuju kematangan. Semoga AJP terus berperan aktif dalam membangun Pamekasan,” harap Kholil.

    “Dalam konteks demokrasi, jurnalis bukan sekedar profesi, tetapi panggilan nurani untuk membangun bangsa dan negara. Terlebih selama ini media berperan sebagai cerminan masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan terus membuka ruang kritik konstruktif dan profesional,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

    Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa meski pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar, seluruh target pembangunan dan program prioritas Gubernur tetap akan dijalankan. Dia memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

    “Alhamdulillah, pembahasan anggaran RAPBD 2026 sudah selesai dan disepakati bersama. Meskipun ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun lalu, kami masih bisa meningkatkan pendapatan hingga Rp215 miliar,” ujar Adhy usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Rabu (12/11/2025).

    Dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, Banggar DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun dan belanja Rp27 triliun. Kebutuhan defisit akan ditutup dengan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp911 miliar.

    Adhy menjelaskan, tambahan pendapatan akan digunakan untuk kebutuhan wajib seperti belanja pegawai dan layanan dasar. Sisanya dialokasikan untuk mendukung program prioritas dan proyek nasional yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

    “Kita sepakat, target program prioritas Gubernur tetap bisa dilaksanakan, terutama di bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Infrastruktur memang sedikit berkurang, tapi pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal,” jelasnya.

    Dia juga menilai perlu ada langkah kreatif untuk menutup penurunan pendapatan dengan memperkuat sumber PAD baru. Pemerintah akan mempercepat revitalisasi aset daerah dan mendorong BUMD menjadi lebih produktif.

    “Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif. Kedua sektor ini akan menjadi tumpuan peningkatan PAD ke depan,” ujarnya.

    Selain pembahasan fiskal, Adhy juga menyinggung isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang saat ini masih dalam kajian. Dia menegaskan, penetapan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan daya saing dunia usaha.

    “Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” kata Adhy.

    Dia menambahkan, keputusan akhir soal UMP 2026 akan mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi daerah. “Pemerintah ingin keputusan upah nanti tetap adil, realistis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Dengan selesainya pembahasan RAPBD 2026, Pemprov Jatim kini tinggal menunggu satu tahapan lagi, yaitu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum rancangan anggaran diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. [asg/but]

  • Pemkot Surabaya Sewakan Reklame Eklusif untuk Genjot PAD Rp8 Triliun di 2026

    Pemkot Surabaya Sewakan Reklame Eklusif untuk Genjot PAD Rp8 Triliun di 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp8,198 triliun, sejalan dengan penetapan APBD di angka Rp12,7 triliun.

    Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadikan optimalisasi aset sebagai dasar percepatan pembangunan, dengan fokus utama menggenjot pendapatan PAD dari sektor reklame.

    “InsyaAllah di tahun depan kita akan banyak melakukan terkait dengan (optimalisasi) aset yang akan kita gunakan (untuk PAD). Jadi jangan sampai mangkrak, disewakan,” kata Eri Cahyadi, Rabu (12/11/2025).

    Strategi yang akan digencarkan adalah penambahan titik objek reklame eksklusif di berbagai ruas jalan utama.

    ​Langkah inovatif ini, menurut Eri, sangat krusial untuk menutupi defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp730 miliar. Dengan total kekurangan anggaran yang harus ditutup melalui inovasi ini mencapai Rp1,3 triliun, sektor reklame menjadi andalan.

    “Dengan pemotongan TKD, maka kita harus berinovasi untuk menggantikan TKD yang sekitar Rp730 miliar, yang (pajak) Opsen-nya sekitar Rp600 miliar, berarti kita kan kurang Rp1,3 triliun. Maka kita harus bisa inovasi,” paparnya.

    ​Secara spesifik, Pemkot akan membuat titik-titik baru yang sifatnya eksklusif dan lokasinya dibedakan dari titik reklame biasa. “Kita buat titik baru, tapi titik itu adalah titik eksklusif yang memang kita bedakan ya, jalan yang utama, sama bukan jalan utama,” tegas Eri.

    ​Ia memproyeksikan reklame baru ini dapat berbentuk neon box yang sekaligus berfungsi menerangi jalan. Dengan skema ini, biaya listrik akan ditanggung oleh pihak pemasang iklan.

    “Kita akan menaikkan (PAD) dari reklame. Jadi nanti di posisi jalan itu bisa neon box sehingga bisa terang, tapi yang bayar listrik bukan kita, tapi kita mendapatkan (dari) pendapatan,” jelasnya. (rma/ted)

  • Transfer Pusat Dipangkas Rp2,8 Triliun, DPRD Jatim Desak Efisiensi dan Inovasi Fiskal

    Transfer Pusat Dipangkas Rp2,8 Triliun, DPRD Jatim Desak Efisiensi dan Inovasi Fiskal

    Surabaya (beritajatim.com) — Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Erick Komala, mengungkapkan pendapatan daerah Jatim dalam Rancangan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp26,3 triliun, turun sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini terjadi akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

    Meski demikian, Erick menegaskan bahwa target pembangunan daerah tetap harus tercapai sesuai RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. “Kami tetap menekankan agar seluruh program prioritas tidak terganggu meski terjadi tekanan fiskal,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam sidang paripurna, Rabu (12/11/2025).

    Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp215 miliar. Rinciannya: pajak daerah naik Rp171 miliar, retribusi Rp26,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat Rp17,3 miliar.

    Total PAD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp17,45 triliun, atau sekitar 66 persen dari total pendapatan daerah. Dari jumlah tersebut, 76 persen disumbang pajak daerah, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan karakter fiskal paling kuat di Indonesia.

    Namun, Erick mengingatkan bahwa kenaikan PAD sebesar 2 persen masih tergolong rendah.
    “Kita perlu mengubah pendekatan pengelolaan PAD, bukan hanya mengejar pajak, tapi juga memperbaiki aset dan BUMD agar lebih produktif,” ujarnya.

    Dalam laporan Banggar, TKD Jatim tahun 2026 turun 24 persen atau sekitar Rp2,8 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Erick menilai kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperketat strategi fiskal.
    “Konsolidasi fiskal dari pusat menuntut kita lebih efisien dan berani berinovasi. TAPD harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan program prioritas,” jelasnya.

    Banggar juga mendukung langkah Gubernur Jatim memperjuangkan kenaikan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 3 persen menjadi 5 persen. Menurut Erick, kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai nasional mencapai Rp114,72 triliun sejak 2018, sehingga wajar jika proporsinya ditingkatkan.

    Selain itu, Banggar memberikan tiga rekomendasi utama bagi Pemprov Jatim:

    Digitalisasi pajak, melalui pembaruan data wajib pajak dan sistem pengawasan berbasis teknologi.
    Penguatan pengelolaan aset oleh BPKAD melalui inventarisasi dan pemanfaatan aset idle.
    Revitalisasi BUMD agar lebih efisien dan mampu menghasilkan dividen lebih besar.

    “BUMD jangan hanya jadi beban keuangan. Mereka harus jadi motor ekonomi daerah,” tegas Erick.

    Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp27,21 triliun dengan defisit Rp916,7 miliar, yang akan ditutup dari perkiraan SiLPA 2025 sebesar Rp925 miliar. Erick mengingatkan agar belanja operasional yang mencapai 75 persen tidak memperlebar inefisiensi struktural, sementara belanja modal diarahkan untuk proyek prioritas di wilayah Tapal Kuda, Madura, dan Mataraman.

    Banggar juga menilai posisi SiLPA 2025 yang sempat mencapai Rp7,28 triliun menandakan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan realisasi belanja. “Ke depan, SiLPA jangan dijadikan sandaran untuk menutup defisit, tapi indikator efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Terdakwa Pemalsuan Surat Divonis Bebas, Kuasa Hukum Apresiasi Hakim

    Terdakwa Pemalsuan Surat Divonis Bebas, Kuasa Hukum Apresiasi Hakim

    Surabaya (beritajatim.com) – Soeskah Eny Marwati alias Fransiska Eny Marwati dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar di PN Surabaya, Rabu (12/11/2025).

    Majelis hakim oleh Purnomo Hardiyarto menjatuhkan hukuman bebas karena perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat Soeskah telah kedaluwarsa sehingga tidak layak lagi untuk dilanjutkan.

    Atas putusan itu, kuasa hukum Soeskah, Boyamin Saiman, menyatakan apresiasi kepada majelis hakim. Namun, ia menyebut apresiasi yang diberikan kepada hakim tidak tinggi karena sejak awal pihaknya sudah meminta agar perkara dihentikan dengan alasan yang sama.

    “Putusan ini kami hormati. Tapi sejak awal kami sudah ingatkan bahwa perkara ini seharusnya tidak sampai disidangkan karena jelas-jelas sudah kedaluwarsa,” ujar Boyamin Saiman saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

    Boyamin meminta kejaksaan untuk tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi. Ia menilai teori baru yang digunakan jaksa untuk menghitung masa daluwarsa tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Kalau jaksa tetap banding atau kasasi, kami akan gugat balik lewat pra-peradilan ganti rugi atas penahanan Bu Soeskah. Klien kami sudah diputus bebas, dan kami yakin akan menang,” tegasnya.

    Menurut Boyamin, langkah tersebut bukan semata pembelaan, tapi juga bentuk penegakan hukum agar kejaksaan lebih berhati-hati.

    “Kami baru saja menang kasus serupa di Jakarta melawan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini akan menjadi tambahan rekor kemenangan tim kami,” ujarnya.

    Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa agar lebih cermat dalam membaca berkas perkara, termasuk berita acara pemeriksaan (BAP).

    “Pelapor sendiri sudah mengakui mengetahui peristiwa sejak 2009. Artinya, kasus ini seharusnya tidak bisa dipaksakan P21 setelah 2020,” kata Boyamin.

    Menurut dia, ketelitian dan integritas aparat hukum dalam menilai masa daluwarsa perkara sangat penting untuk mencegah kriminalisasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

    Kasus yang menjerat Soeskah Eny Marwati berawal dari sengketa kepemilikan rumah di Kendalsari Selatan 2, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

    Pada 1995, seorang bernama Linggo Hadiprayitno yang tak lain adalah suami Lisa Rahmat menggugat sejumlah pihak, termasuk Soeskah (saat itu sebagai Tergugat IV). Gugatan itu sempat ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, Pengadilan Tinggi Surabaya kemudian mengabulkan banding Linggo pada 16 Mei 1997 dengan putusan No. 729/PDT/1996/PT.Sby dan membatalkan putusan PN Surabaya.

    Putusan banding itu telah diberitahukan kepada seluruh pihak dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada kasasi yang diajukan dalam tenggat waktu.

    Namun, pada 1999, Soeskah melalui kuasa hukumnya saat itu, Sudiman Sidabukke, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan melampirkan surat keterangan dari Kelurahan Ngagelrejo dan Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang menyatakan dirinya belum menerima salinan putusan karena sudah pindah alamat.

    Surat tersebut kemudian dijadikan dasar pengajuan kasasi meski melewati tenggat waktu sah. Dalam persidangan, jaksa menyebut surat itu palsu karena pihak kelurahan mengaku tidak pernah mengeluarkannya. Jaksa menilai surat tersebut dibuat untuk memperpanjang proses hukum.

    Meski demikian, Mahkamah Agung pada 4 Juli 2003 tetap mengabulkan permohonan kasasi Soeskah dalam perkara No. 2791 K/Pdt/2000 dan membatalkan putusan banding yang sudah berkekuatan hukum tetap.

    Akibatnya, hak kepemilikan atas rumah yang semula menjadi milik Linggo Hadiprayitno kembali dipertaruhkan. Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat, yang ancamannya maksimal enam tahun penjara.

    Namun, majelis hakim berpendapat perkara tersebut telah melampaui batas waktu penuntutan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas murni.

    Boyamin menegaskan, putusan ini menjadi preseden penting agar kejaksaan tidak memaksakan perkara yang sudah kehilangan dasar hukumnya.

    “Keadilan tidak boleh dipaksakan lewat perkara yang sudah kadaluwarsa,” ujarnya. [uci/but]

     

  • Prabowo Ingin Batasi Game Online Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Kata Komdigi

    Prabowo Ingin Batasi Game Online Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Kata Komdigi

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat suara mengenai wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membatasi atau mencari solusi atas pengaruh negatif game online, seperti Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), usai peristiwa ledakan yang melibatkan pelajar di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Raden Wijayakusuma Wardhana menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk membatasi peredaran dari aplikasi game online di tanah air. 

    Namun, Wardhana menyebut bahwa Komdigi selaku regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara menyeluruh terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk game online dan media sosial, agar sesuai dengan perkembangan usia anak.

    Ia menyatakan landasan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap seluruh konten digital tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (TUNAS).

    “Apa yang akan kita lakukan? Ada regulasi. Salah satu regulasinya adalah tadi adalah PP Tunas. Satu itu. Terus kedua, saya mungkin agak mengkoreksi atau meluruskan itu, tidak ada membatasi [game online]. Kita adalah negara demokrasi. Kita tidak untuk membatasi, tapi lebih menertibkan,” ucap Wardhana usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

    Wardhana juga menjelaskan dalam regulasi tersebut, pihaknya juga telah memetakan secara detail mengenai klasifikasi konten digital, termasuk gim online dan media sosial, sesuai dengan usia dari masing-masing anak. Termasuk, peran aktif dari masing-masing orang tua dalam melindungi buah hatinya saat tengah berselancar di ruang digital.

    “Salah satu penertibannya dengan adanya kita menggunakan classified ya, tim klasifikasi. Di dalam PP Tunas itu pun juga ada namanya klasifikasi, platform apa atau permainan apa atau aplikasi apa untuk anak usia 13 tahun ke bawah, bagaimana perlakuannya, sejauh mana peran orang tua, bagaimana hingga 17 tahun ke bawah, dan lainnya,” tegasnya.

    Dia juga mengatakan Komdigi baru-baru ini telah meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS), yakni sebuah sistem klasifikasi gim berbasis risiko dan kategori usia. Sistem itu akan menjadi acuan utama dalam usaha pengawasan dan penertiban terhadap peredaran gim online oleh pemerintah. 

    “Di game pun, ada game classification, dan kami juga belum lama ini, Ibu Menteri [Meutya Hafid] telah menyebutkan IGRS, Indonesian Game Rating System. Nah, itu kita akan lihat. Kembali lagi kita akan mendorong inovasi-inovasi dari anak muda,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk mewaspadai pengaruh gim daring atau game online dan perundungan di kalangan siswa.  

    Pengaruh game online seperti PUBG bisa memberikan dampak yang besar bagi siswa, khususnya saat pelajar belum bisa memilih hal yang bisa diaplikasikan dan yang sebaiknya tidak boleh diaplikasikan.

    Salah satu pengaruh game online yang viral di publik adalah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada akhir pekan silam. 

    “Presiden Prabowo tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi kepada wartawan.

    Menurutnya, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka. 

    Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. 

    “Jadi perlu ada pembatasan. Di situ jenis-jenis senjata mudah sekali dipelajari, dan ini bisa lebih berbahaya. Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan [di dalam gim] bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa,” sambungnya.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Raden Wijayakusuma Wardhana, saat memberikan pernyataan usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya./Bisnis-Julianus Palermo 

  • Istri Pegawai Pajak Manokwari Korban Mutilasi Dimakamkan di Blitar Petang Ini

    Istri Pegawai Pajak Manokwari Korban Mutilasi Dimakamkan di Blitar Petang Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Jenazah Aresty Gunar Tinarga istri dari pegawai pajak Manokwari, Amri Hidayat akan dimakamkan di Kota Blitar. Diperkirakan jenazah Aresty akan tiba di rumah duka pada petang hari ini.

    Selanjutnya, jenazah Aresty akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum kelurahan Gedog Kota Blitar. Sejumlah persiapan untuk prosesi pemakaman korban mutilasi tersebut pun kini tengah dilakukan.

    “Perkiraan jam 1 terus serah terima di Juanda Surabaya. Nanti langsung mampir ke rumah sebentar dan akan langsung dimakamkan,” ungkap Supriono, paman korban pada Rabu (12/11/2025).

    Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Aresty Gunar Tinarga di Kota Blitar, Jawa Timur. Aresty, yang merupakan istri dari Amri Hidayat, Kepala Seksi (Kasi) Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Manokwari, dilaporkan meninggal dunia secara tragis di Papua Barat.

    Kabar kematian Aresty Gunar Tinarga mengejutkan pihak keluarga karena ia tidak hanya menjadi korban perampokan, tetapi juga tewas dengan cara yang sangat mengenaskan akibat mutilasi. Jasad istri Pegawai Pajak Manokwari itu ditemukan di dalam septic tank.

    Supriono, paman korban, menyatakan bahwa pihak keluarga di Blitar sangat syok dan tidak pernah menyangka nasib Aresty akan berakhir tragis seperti itu.

    “Saya tidak kuat untuk menceritakan peristiwa ponakan saya, kami syok, kenapa pelaku tega seperti itu,” imbuhnya.

    Amri dan istri sebenarnya baru saja pindah ke Manokwari pada Agustus 2025 kemarin. Diketahui pada saat kejadian Amri dan sang istri sedang merenovasi dapur.

    Ia pun kemudian menggunakan jasa tukang yang ternyata justru menjadi pelaku perampokan dan mutilasi. Pihak keluarga yang ada di Blitar pun tak menyangka bahwa para tukang tersebut tega menghabisi nyawa Aresty.

    “Sama-sama orang Jawanya kok ya tega, kami berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

    Kini, pihak keluarga di Blitar hanya bisa berharap pada proses penegakan hukum. Mereka menuntut agar para pelaku biadab tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

    “Pihak keluarga berharap para pelaku perampokan dan mutilasi ini bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya,” tandas Supriono. [owi/beq]

  • Gangguan Air PDAM di Surabaya 12 November 2025, Ini Wilayah Terdampak

    Gangguan Air PDAM di Surabaya 12 November 2025, Ini Wilayah Terdampak

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga di sejumlah kawasan Barat Surabaya diminta bersiap menghadapi gangguan pasokan air bersih yang terjadi Senin (10/11/2025). Melalui akun resmi Instagramnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada mengumumkan bahwa akan ada pekerjaan perbaikan pipa bocor perkiraan pipa diameter 400mm di JI Kejawan Putih Tambak 39.

    Dalam keterangan resmi tersebut, PDAM Surya Sembada menjelaskan bahwa gangguan aliran air akan berlangsung mulai pukul 21.00 WIB hingga sekitar enam jam ke depan. Selama masa perbaikan, pelanggan di beberapa wilayah akan mengalami penurunan tekanan air bahkan hingga tidak mengalir sama sekali.

    “Terkait pekerjaan perbaikan pipa bocor perkiraan pipa diameter 400mm di JI Kejawan Putih Tambak 39. Pelayanan distribusi air ke pelanggan berpotensi mengalami kendala selama proses pekerjaan tersebut, air mengecil s.d. tidak keluar,” tulis pihak PDAM dalam pengumumannya.

    Adapun beberapa wilayah yang diperkirakan akan terdampak gangguan air bersih malam ini meliputi:

    – Kejawan Putih Tambak
    – Komplek Perumahan Laguna Indah
    – Kejawan Gebang
    – Keputih Timur, dan sekitarnya

    Warga di kawasan tersebut diimbau untuk menampung air lebih awal sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. Pihak PDAM menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk antisipasi agar kebutuhan air rumah tangga tetap terpenuhi selama proses perbaikan berlangsung.

    Namun, PDAM Surya Sembada juga menyediakan layanan air tangki gratis bagi masyarakat yang terdampak. Setiap satu tangki air akan diperuntukkan bagi 5 hingga 7 kepala keluarga (KK).

    “Warga terdampak yang membutuhkan air tangki gratis dapat menghubungi Call Center PDAM Surya Sembada di nomor 0-800-192-6666 (bebas pulsa, 24 jam) atau melalui WhatsApp Center di nomor 08123316666 (chat only). Permintaan ini akan dikoordinir oleh Ketua RT/RW setempat,” jelas PDAM dalam keterangannya.

    Pihak PDAM juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta berharap pelanggan dapat memaklumi situasi ini demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih di Kota Surabaya. Setelah pekerjaan selesai, aliran air akan kembali normal secara bertahap. (fyi/kun)