Xcloud.id

kab/kota: Sumenep

  • Bikin Omzet Turun, Pedagang Kelontong Tolak Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek

    Bikin Omzet Turun, Pedagang Kelontong Tolak Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek

    Jakarta: Pedagang kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek sebagaimana diatur Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Selama ini, pedagang kelontong telah menggantungkan pendapatan terbesarnya dari produk tembakau, sehingga khawatir aturan ini berdampak pada penurunan omzet.
     
    Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) Junaidi mengatakan penolakan ini telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu kepada Kemenkes. Ia memaparkan, hampir 50 persen penjualannya berasal dari rokok, sehingga aturan ini akan menurunkan omzet mereka dan menyulitkan pada praktik penjualannya di lapangan.
     
    “Bukan hanya kami yang didiskriminasi, realitasnya kami masyarakat madura, dengan wacana terkait penyeragaman kemasan rokok ini akan membuat kacau di lapangan. Lalu gimana caranya kita menjual varian rokok yang berbeda? Harusnya ada kebijaksanaan dari Kemenkes,” ujarnya dalam diskusi dilansir, Selasa, 26 November 2024.
    Ia bersama pedagang lainnya kompak menolak aturan ini, mulai dari PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) hingga aturan turunannya yang ada di dalam Rancangan Permenkes ini. Junaidi juga menyoroti mengapa produk rokok yang legal justru dihambat oleh berbagai pembatasan, sedangkan rokok ilegal semakin marak di pasaran.
     
    “Ditambah lagi, produk rokok ini kan legal, ada yang menguji di MK, ini memang produk legal jadi semestinya tidak bisa dilarang-larang pembatasan. Omzet kami pasti akan turun karena rokok ini menarik produk lain untuk ikut terjual. Kalau penjualan rokok turun, yang lain pasti turun juga,” ungkapnya.
     

     
    Senada, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman menyebut, lebih dari jutaan orang bergantung pada industri tembakau, baik secara langsung maupun tidak. Dengan aturan ini, ia mengatakan, berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun serta akan mengganggu banyak sektor terkait.
     
    “Ini kontradiktif dengan Asta Cita Presiden Prabowo karena target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen dan tax ratio akan terganggu. Kalau aturan ini disahkan, akan ada 2,2 juta orang yang lapangan kerjanya tergerus. Kami berharap pemerintah baru akan lebih memperhatikan sektor tembakau dan meninjau ulang, menghentikan dulu pembahasannya,” ungkapnya.
     
    Budhyman juga menyoroti penurunan target cukai rokok di tahun sebelumnya merupakan imbas dari tekanan regulasi pemerintah terhadap daya dukung industri tembakau. Adanya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan semakin menekan berbagai sisi industri tembakau, tidak hanya produsen, tetapi juga konsumen yang kehilangan haknya.
     
    “Tidak hanya produsen dan pekerja, hak konsumen juga terdzolimi karena tidak bisa menentukan merek, yang nantinya akan membuat produk legal dan ilegal terlihat sama,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Nelayan, Tukang Becak, dan Ojol Sumenep Jadi Peserta BPJS Tanggungan Pemkab

    Nelayan, Tukang Becak, dan Ojol Sumenep Jadi Peserta BPJS Tanggungan Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 230 nelayan, tukang becak, sopir, dan ojek online (ojol) di Kabupaten Sumenep tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di bawah tanggungan Pemkab setempat.

    “Mengikutsertakan para pekerja rentan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, saat menyerahkan kartu keikutsertaan BPJS, Selasa (26/11/2024).

    Selain BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Sumenep juga menyerahkan bantuan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada ratusan nelayan.

    “Kami ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja rentan untuk membantu kesejahteraan dan membangun ketahanan rumah tangga menghadapi kejadian yang tidak terduga,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, program tersebut juga bertujuan apabila ada pekerja rentan mengalami kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkan bisa terbantu dalam keuangan, karena sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

    “Keluarga atau ahli waris mereka nantinya akan dapat santunan sebesar Ro 42 juta. Tidak hanya itu, apabila peserta BPJS yang meninggal ini memiliki anak usia sekolah, maka biaya pendidikannya juga akan ditanggung Pemerintah ,” terangnya.

    Para pekerjaan rentan yang keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya ditanggung Pemkab Sumenep adalah mereka yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Jadi kami tidak sembarangan mengikutsertakan orang ke BPJS. Kami kroscek dulu datanya, kerjasama dengan Pemdes dan disinkronkan dengan DTKS,” tandasnya

    Sampai saat ini tercatat ada sekitar 16 ribu pekerja rentan di Sumenep yang telah ter-cover program BPJS Ketenagakerjaan.

    Selain penyerahan kartu KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada keluarga petani dan buruh tani di tiga desa, yakni Desa Guluk-guluk, Parsanga, dan Baban.

    “Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial,” ujar Bupati.

    Sementara salah satu penerima santunan dari Desa Baban, Satuni Hasanah, mendapatkan santunan JKM sebesar Rp 42 juta. Santunan itu diserahkan langsung oleh Bupati Sumenep. Saat menerima santunan JKM, Satuni terlihat tidak bisa menyembunyikan air matanya.

    “Saya tidak menyangka kalau almarhum suami saya diikutsertakan ke BPJS. Terima kasih pak Bupati untuk perhatiannya,” ujarnya sambil meneteskan air mata. (tem/but)

  • Polres Sumenep Panggul Kotak Suara ke Tengah Laut

    Polres Sumenep Panggul Kotak Suara ke Tengah Laut

    Sumenep (beritajatim.com) – Pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di pulau-pulau terpencil di Kabupaten Sumenep memerlukan perjuangan yang cukup berat.

    Saat perahu kecil yang disewa untuk mengangkut logistik Pilkada dari panitia pemungutan suara (PPS) ke beberapa TPS di pulau terpencil itu tidak bisa sandar ke pinggir karena air laut surut, maka tidak ada pilihan lain selain mengangkut satu persatu kotak suara itu dari pinggir dermaga ke tengah laut tempat perahu menunggu.

    Sejumlah aparat kepolisian yang bertugas pun harus rela menceburkan diri ke laut sambil memanggul kotak suara Pilkada, membawanya ke perahu yang menunggu di tengah laut.

    Salah satunya terjadi ketika anggota Polres Sumenep mengawal pendistribusian kotak suara dari PPS Desa Nonggunung menuju TPS di Pulau Pajangan, kemudian dari PPS Desa Sonok ke dua TPS di Pulau Manok. TPS-TPS ini meski berada dalam satu desa, namun terpisah pulau. Mau tidak mau, logistik Pilkada harus didistribusikan menyeberang dengan perahu kecil.

    Anggota yang memanggul kotak suara harus ekstra hati-hati menjaga keseimbangan, agar jangan sampai terpeleset dan jatuh ke laut.

    Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, memberikan apresiasi atas dedikasi anggotanya dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024, terutama di wilayah kepulauan.

    “Saya bangga dengan anggpta yang bertugas di pulau dan harus berjuang ekstra untuk mengawal pendistribusian logistik Pilkada. Kami memang berkomitmen mengawal seluruh tahapan Pilkada ini dengan maksimal, termasuk di wilayah terpencil seperti kepulauan,” katanya Selasa (26/11/2024).

    Menurutnya, kewajiban anggota Polri selain menjaga keamanan dan ketertiban, juga mengawal proses distribusi logistik Pilkada, untuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan sesuai tahapan.

    “Memastikan logistik Pilkada sampai di TPS dengan aman merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga hak suara masyarakat dapat terpenuhi,” tandasnya.

    Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau. 48 diantaranya merupakan pulau berpenghuni. Secara administratif, Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan. 9 diantaranya merupakan kecamatan kepulauan. (tem/ted)

  • Atasi Masalah Sampah di Kecamatan, Pemkab Sumenep Tambah Armada

    Atasi Masalah Sampah di Kecamatan, Pemkab Sumenep Tambah Armada

    Sumenep (beritajatim.com) – Masalah pengelolaan sampah termasuk pengangkutannya, menjadi perhatian serius Pemkab Sumenep. Salah satunya dengan menambah armada dump truk untuk beberapa kecamatan.

    “Dump truk ini untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah di beberapa wilayah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga tidak menumpuk di pemukiman warga,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, Selasa (26/11/2024).

    Bantuan berupa armada dump truk yang diserahkan itu mencakup berbagai jenis armada sampah, yakni kontainer besar dan mini dump truk. Untuk kontainer besar diserahkan ke Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Lenteng.

    Sedangkan mini kontainer ditempatkan di Pelabuhan Kalianget untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan. Selain itu, mini dump truk juga diserahkan ke Kecamatan Arjasa guna mempercepat proses pengangkutan sampah di wilayah tersebut.

    “Bantuan armada dump truk ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang masih menjadi problem serius di kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

    Karena itu, Fauzi memastikan di setiap kecamatan harus memiliki fasilitas yang memadai. Termasuk dump truk untuk pengangkutan sampah.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan, terutama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, dapat memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah,” terangnya. [tem/suf]

  • Jadi Pukulan Telak, Pedagang Kelontong Keberatan Aturan Baru Penjualan Rokok – Page 3

    Jadi Pukulan Telak, Pedagang Kelontong Keberatan Aturan Baru Penjualan Rokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pedagang kelontong secara tegas menolak adanya rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

    Selama ini, pedagang kelontong telah menggantungkan pendapatan terbesarnya dari produk tembakau, di mana jika aturan tersebut diterapkan maka akan berdampak pada penurunan omzet yang signifikan.

    Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI), Junaidi, mengatakan penolakan ini telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena dinilai tidak adil bagi pedagang kelontong hingga asongan.

    Junaidi memaparkan, hampir 50% penjualannya berasal dari rokok, sehingga aturan ini akan menurunkan omzet mereka dan menyulitkan pada praktik penjualannya di lapangan.

    “Bukan hanya kami yang didiskriminasi, realitasnya kami masyarakat madura, dengan wacana terkait penyeragaman kemasan rokok ini akan membuat kacau di lapangan. Lalu gimana caranya kita menjual varian rokok yang berbeda? Harusnya ada kebijaksanaan dari Kemenkes,” ujarnya dikutip Selasa (26/11/2024).

    Junaidi mengatakan pihaknya bersama pedagang lainnya serempak menolak aturan ini, mulai dari PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) hingga turunannya yang saat ini dirumuskan yaitu Rancangan Permenkes yang akan menyulitkan praktik penjualan rokok di lapangan.

    Junaidi juga menyoroti mengapa produk rokok yang legal justru dihambat oleh berbagai pembatasan, sedangkan rokok ilegal semakin marak di pasaran.

    “Ditambah lagi, produk rokok ini kan legal, ada yang menguji di MK, ini memang produk legal jadi semestinya tidak bisa dilarang-larang pembatasan. Omzet kami pasti akan turun karena rokok ini menarik produk lain untuk ikut terjual. Kalau penjualan rokok turun, yang lain pasti turun juga,” pungkasnya.

     

  • Kagetnya Maulidi Buat Sumur Bor untuk Cari Air Justru Keluar Api

    Kagetnya Maulidi Buat Sumur Bor untuk Cari Air Justru Keluar Api

    TRIBUNJATENG.COM – Maulidi (50) kaget setelah hendak membuat sumur bor demi mencari air, namun yang keluar justru api.

    Peristiwa itu terjadi di pekarangannya yang berlokasi di Desa Batuputih Kenek, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

    “Padahal niatnya ngebor hanya ingin air, tapi malah ada begini (api dari dalam sumur),” kata Maulidi saat dihubungi, Senin (25/11/2024).

    Maulidi menjelaskan, awalnya proses pengeboran yang dilakukan di belakang rumahnya itu sama seperti pengeboran pada umumnya.

    Ia meminta tukang bor gantung untuk melakukan pengeboran.

    Proses pengeboran dilakukan sejak Rabu (20/11/2024) oleh pemilik alat bor gantung, Astoni.

     Saat kedalaman bor mencapai 53 meter, Astoni, lanjut Maulidi, mendengar suara seperti angin dari dalam sumur.

     Lalu tercium aroma gas, sehingga Astoni tidak melanjutkan pekerjaannya.

    Maulidi pun memasang paralon sepanjang 150 cm untuk menghindari lubang tersebut kemasukan air hujan.

    Namun, pada Kamis (21/11/2024) sekitar pukul 17.00 WIB, Maulidi berusaha membuka paralon yang ada di lubang sumur bor sambil merokok.

    “Saya kira bau gasnya itu tidak berbahaya. Namun, saat mencoba membuka paralon, tiba-tiba api menyembur karena kebetulan saya juga sedang merokok,” tuturnya.

     Kini, lanjut Maulidi, sumur bor miliknya tak lagi mengeluarkan api.

    Namun, bau gas dari sumur tersebut masih terasa. Ia pun mengikuti imbauan polisi untuk tidak mendekat ke lokasi. Warga sekitar lainnya juga dilarang mendekat. (*)

  • Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim melaunching Data Center Pilkada Serentak Tahun 2024. Data Center ini berada di lantai 23 Hotel Doubletree by Hilton Surabaya.

    Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menegaskan, peluncuran data center ini untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Jatim, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bisa lebih cepat, akurat dan transparan.

    “Data center ini ditempatkan di lantai 23 Hotel Doubletree Surabaya. Ini agar memudahkan koordinasi, karena banyak kegiatan yang dilakukan KPU Jatim berada di sekitaran Kota Surabaya. Data Center sengaja kita tempatkan di tempat yang tinggi, biar monitoring 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 60.751 TPS itu bisa terupdate secara cepat dan cepat tertangani jika ada persoalan persoalan di lapangan,” ujarnya, Senin (25/11/2024).

    Selain jajaran komisioner dan sekretraiat KPU Jatim, turut pula hadir perwakilan KPU kabupaten/kota, anggota DPD RI dari Jatim Kondang Kusumaning Ayu serta puluhan jurnalis yang biasa meliput kegiatan KPU Jatim.

    Aang menjelaskan, bahwa fungsi data center ini bukan hanya seputar proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang terkait hasil Pilgub Jatim 2024. Namun, juga berbagai data yang masih ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim.

    “Makanya semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada bisa diupdate melalui data center yang kita luncurkan siang ini, dengan harapan semua media juga memberikan support kepada kinerja kawan-kawan di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota di seluruh Jatim. Merekalah aktor utama di tanggal 27 November mendatang,” jelasnya.

    “Mudah-mudahan data center ini bermanfaat untuk kebutuhan akses informasi semua pihak baik itu terkait dengan problem ketidaktahuan pemilih bisa mengupdate melalui data center, program terkait proses penghitungan, rekapitulasi secara berjenjang an seterusnya bisa diakses melalui data center,” imbuhnya.

    Sementara itu, Insan Qoriawan dari Divisi Data KPU Jatim menjelaskan, bahwa Data Center KPU Jatim yang menyangkut pemantauan hasil penghitungan suara di 60.751 TPS di seluruh Jatim yang akan diunggah melalui program Sirekap milik KPU RI yang sudah dilakukan perbaikan, sehingga informasi tersebut bisa diketahui publik.

    “Tujuan dibuat data center melalui Sirekap itu untuk percepatan informasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Makanya kita siapkan 20 orang operator untuk memantau seluruh TPS yang sudah mengirim dan belum mengirim data hasil penghitungan suara di TPS maupun hasil rekap secara berjenjang,” ungkapnya.

    Ia mengakui Sirekap yang sudah diperbaharui ini validasinya lebih baik, karena sebelum data bisa diunggah, harus melalui 24 pintu validasi. Bahkan, foto yang bisa dikirim sudah ada tanda khusus bisa memenuhi standar agar bisa terbaca program Sirekap. Termasuk, PPS juga memiliki tugas melakukan validasi hasil penghitungan suara TPS, sebelum dikirim ke data center.

    “Data center ini juga bisa difungsikan menjadi Help Desk, karena pada proses pemungutan dan penghitungan suara kerap terjadi persoalan di lapangan. Sehingga, petugas TPS maupun KPPS butuh penjelasan dari panitia penyelenggara Pilkada yang lebih tinggi,” jelas Insan.

    Insan menambahkan, ada dua model yang bisa dilakukan petugas TPS untuk mengakses maupun mengupload hasil penghitungan suara dan rekap berjenjang ke Sirekap, yaitu secara offline maupun online. Mengingat, saat dilakukan uji coba dari 666 kecamatan terdapat 1 kecamatan, yakni di Pulau Masalembu Sumenep yang kesulitan karena tidak ada signal internet.

    “Untuk TPS yang kesulitan untuk menguploud nantinya bisa diwakilkan PPK setempat untuk memasukkan data hasil penghitungan suara di TPS ke Sirekap,” ujar Insan.

    Sesuai jadwal yang ada, hasil penghitungan suara di tingkat TPS akan tuntas dalam Sirekap mulai 27 November hingga Desember 2024. Begitu juga hasil rekap di tingkat PPK maupun KPU kabupaten/kota. Sedangkan, untuk rekap berjenjang di tingkat KPU Jatim dijadwalkan hingga 6 Desember 2024.

    “Itu rencana yang kita buat, namun untuk rekap di tingkat KPU Jatim belum diputuskan kapan pelaksanaannya karena akan dirapatkan terlebih dulu,” pungkas Insan. [tok/beq]

  • Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim melaunching Data Center Pilkada Serentak Tahun 2024. Data Center ini berada di lantai 23 Hotel Doubletree by Hilton Surabaya.

    Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menegaskan, peluncuran data center ini untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Jatim, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bisa lebih cepat, akurat dan transparan.

    “Data center ini ditempatkan di lantai 23 Hotel Doubletree Surabaya. Ini agar memudahkan koordinasi, karena banyak kegiatan yang dilakukan KPU Jatim berada di sekitaran Kota Surabaya. Data Center sengaja kita tempatkan di tempat yang tinggi, biar monitoring 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 60.751 TPS itu bisa terupdate secara cepat dan cepat tertangani jika ada persoalan persoalan di lapangan,” ujarnya, Senin (25/11/2024).

    Selain jajaran komisioner dan sekretraiat KPU Jatim, turut pula hadir perwakilan KPU kabupaten/kota, anggota DPD RI dari Jatim Kondang Kusumaning Ayu serta puluhan jurnalis yang biasa meliput kegiatan KPU Jatim.

    Aang menjelaskan, bahwa fungsi data center ini bukan hanya seputar proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang terkait hasil Pilgub Jatim 2024. Namun, juga berbagai data yang masih ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim.

    “Makanya semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada bisa diupdate melalui data center yang kita luncurkan siang ini, dengan harapan semua media juga memberikan support kepada kinerja kawan-kawan di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota di seluruh Jatim. Merekalah aktor utama di tanggal 27 November mendatang,” jelasnya.

    “Mudah-mudahan data center ini bermanfaat untuk kebutuhan akses informasi semua pihak baik itu terkait dengan problem ketidaktahuan pemilih bisa mengupdate melalui data center, program terkait proses penghitungan, rekapitulasi secara berjenjang an seterusnya bisa diakses melalui data center,” imbuhnya.

    Sementara itu, Insan Qoriawan dari Divisi Data KPU Jatim menjelaskan, bahwa Data Center KPU Jatim yang menyangkut pemantauan hasil penghitungan suara di 60.751 TPS di seluruh Jatim yang akan diunggah melalui program Sirekap milik KPU RI yang sudah dilakukan perbaikan, sehingga informasi tersebut bisa diketahui publik.

    “Tujuan dibuat data center melalui Sirekap itu untuk percepatan informasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Makanya kita siapkan 20 orang operator untuk memantau seluruh TPS yang sudah mengirim dan belum mengirim data hasil penghitungan suara di TPS maupun hasil rekap secara berjenjang,” ungkapnya.

    Ia mengakui Sirekap yang sudah diperbaharui ini validasinya lebih baik, karena sebelum data bisa diunggah, harus melalui 24 pintu validasi. Bahkan, foto yang bisa dikirim sudah ada tanda khusus bisa memenuhi standar agar bisa terbaca program Sirekap. Termasuk, PPS juga memiliki tugas melakukan validasi hasil penghitungan suara TPS, sebelum dikirim ke data center.

    “Data center ini juga bisa difungsikan menjadi Help Desk, karena pada proses pemungutan dan penghitungan suara kerap terjadi persoalan di lapangan. Sehingga, petugas TPS maupun KPPS butuh penjelasan dari panitia penyelenggara Pilkada yang lebih tinggi,” jelas Insan.

    Insan menambahkan, ada dua model yang bisa dilakukan petugas TPS untuk mengakses maupun mengupload hasil penghitungan suara dan rekap berjenjang ke Sirekap, yaitu secara offline maupun online. Mengingat, saat dilakukan uji coba dari 666 kecamatan terdapat 1 kecamatan, yakni di Pulau Masalembu Sumenep yang kesulitan karena tidak ada signal internet.

    “Untuk TPS yang kesulitan untuk menguploud nantinya bisa diwakilkan PPK setempat untuk memasukkan data hasil penghitungan suara di TPS ke Sirekap,” ujar Insan.

    Sesuai jadwal yang ada, hasil penghitungan suara di tingkat TPS akan tuntas dalam Sirekap mulai 27 November hingga Desember 2024. Begitu juga hasil rekap di tingkat PPK maupun KPU kabupaten/kota. Sedangkan, untuk rekap berjenjang di tingkat KPU Jatim dijadwalkan hingga 6 Desember 2024.

    “Itu rencana yang kita buat, namun untuk rekap di tingkat KPU Jatim belum diputuskan kapan pelaksanaannya karena akan dirapatkan terlebih dulu,” pungkas Insan. [tok/beq]

  • Puluhan Anggota Polres Sumenep dan Brimob Polda Jatim Geser ke Pulau Masalembu

    Puluhan Anggota Polres Sumenep dan Brimob Polda Jatim Geser ke Pulau Masalembu

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 39 personel diberangkatkan ke Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep untuk pengamanan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada 2024. Dari 39 personel tersebut, 13 diantaranya merupakan anggota Brimob Polda Jawa Timur.

    “Mereka statusnya BKO atau membantu pengamanan selama pelaksanaan Pilkada. Termasuk pengawalan dan pengamanan pendistribusian kotak suara,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, Sabtu (23/11/2024).

    Pasukan pengamanan tersebut diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 91 dari Pelabuhan Pelindo III Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget.

    “Saya ingatkan kepada seluruh personel pengamanan, apabila ada kejadian kontijensi atau menonjol, segera laporkan secara berjenjang kepada Kapolsek untuk diteruskan kepada Kabagops dan Kapolres serta pimpinan satuan atas,” terang Henri.

    Setiba di kepulauan tempat bertugas, ia meminta agar anggota segera mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, diminta untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat desa, tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), serta jajaran penyelenggara Pemilu di wilayah setempat.

    “Jangan lupa, laksanakan pengamanan dan kawal kotak surat suara bersama-sama aparat lainnya termasuk KPPS dari tempat penyimpanan/desa menuju dusun tempat lokasi TPS berada. Pastikan kotak surat suara tersebut dalam kondisi aman,” ujar Henri.

    Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan. 9 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan kepulauan. Kecamatan/Pulau Masalembu merupakan salah satu kepulauan jauh. Perlu waktu tempuh sekitar 16 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget. (tem/kun)

  • Ini Capaian 3,5 Tahun Ach. Fauzi Pimpin Sumenep

    Ini Capaian 3,5 Tahun Ach. Fauzi Pimpin Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo telah menggenjot pembangunan infrastruktur baik di daratan maupun kepulauan. Sejak awal masa pemerintahannya, Fauzi ngebut membangun infrastruktur mulai jalan, kemudian sistem penyediaan air minum dan PLP, rumah tidak layak huni (RTLH), dermaga, serta tangkis laut.

    “Pembangunan infrastruktur itu kami lakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing. Memang tidak mudah. Perlu kerja keras dan dukungan semua pihak,” kata Ach. Fauzi Wongsojudo, Sabtu (23/11/2024).

    Ach Fauzi saat ini tengah menjalani masa cuti sebagai Bupati karena tengah mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada serentan 2024. “Prioritas pembangunan infrastruktur dan beberapa sektor lain itu termasuk dasar dan salah satu strategi dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

    Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), untuk pembangunan jalan mulai 2021-2024, pemerintah telah membangun infrastruktur jalan dengan total sepanjang 133,32 km. Rinciannya, 2021 sepanjang 12,28 km, 2022 sepanjang 23,81 km, kemudian 2023 sepanjang 26,26 km, dan di 2024 pembangunan jalan mencapai 23,87 Kilometer. Sedangkan untuk 2025, sudah direncanakan sepanjang 47,10 km. Total kondisi jalan Kabupaten yang sudah baik mencapai 223,52 km di wilayah daratan maupun kepulauan.

    Sementara untuk jalan nasional, dari Kota Sumenep-Kalianget mencapai 11,42 km, Kota Sumenep-Pasongsongan 38,22 km, Kota Sumenep – Batas Pamekasan mencapai 40,25 km. Sedangkan khusus jalan Provinsi dari Kota Sumenep – Lombang sepanjang 25,82 km.

    Pembangunan infrastruktur yang juga digenjot adalah dermaga. Salah satu infrastruktur penting dalam sistem transportasi laut ini dibangun sejak tahun 2021-2023. Selama itu, pemerintah merealisasikan pembangunan fisik, perpanjangan, dan rehabilitasi dermaga dengan realisasi 100 persen.

    Beberapa program pembangunan dermaga diantaranya pada 2021 perpanjangan pembangunan Pelabuhan Masakambing Kecamatan Masalembu, pembangunan Tambat Labuh di Cangkareman Kecamatan Bluto, Pembangunan Pelabuhan Wisata Kalianget Talango, rehabilitasi Tambat Labuh di Desa Tonduk Kecamatan Ra’as, pembangunan/perpanjangan Tambat Labuh Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan.

    Selain itu, juga dilakukan peningkatan prasarana Pelabuhan Dungkek (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor), peningkatan prasarana Pelabuhan Dungkek (Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara), pembuatan/perpanjangan Tambat Labuh di Desa Paliat Kecamatan Sapeken.

    Kemudian juga dilakukan pembuatan/perpanjangan Tambat Labuh di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken, pembuatan/ perpanjangan Tambat Labuh di Desa Salarangan Kecamatan Sapeken, perpanjangan Tambat Labuh di Desa Sabunten Kecamatan Sapeken, dan pengembangan prasarana Pelabuhan Tarebung Kecamatan Gayam.

    Sementara di tahun 2022, rehabilitas tambat labuh talebbung Desa Pagarbatu Saronggi, rehabilitasi atap selasar Dermaga Raas, Pembangunan Dermaga Talango, pembangunan/perpanjangan dermaga wisata Kalianget – Talango.

    Kemudian juga dilakukan pembangunan/ perpanjangan Tambat Labuh Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken, Revitalisasi Pembangunan Pembangunan Giliyang, Pembangunan jeety, Pembangunan tretstle dan Pembangunan Pelabuhan Tarebung Kecamatan Gayam (lanjutan).

    Kemudian pada 2023, dilakukan Rehabilitasi Tambat Labuh Desa Paliat Kecamatan Sapeken, Rehabilitasi Tambat Labuh Desa Banbaru Kecamatan Giligenting, pembangunan/rehabilitasi Jalan lingkungan Paving Stone Giliyang, rehabilitasi Tambat Labuh Desa Banraas Kecamatan Dungkek, dan pembangunan dan rehabilitasi jalan dermaga (Paving Stone) Dermaga Talango.

    Sedangkan di tahun 2024, dilakukan pembangunan/perpanjangan Tambat Labuh di Pulau GiliLabak 62,53 persen, Pembangunan/Perpanjangan Pelabuhan Wisata Kalianget-Talango dengan capaian 65,40 persen. (tem/kun)